Dokumen tersebut membahas sistem perpajakan di Indonesia yang terdiri dari tiga jenis yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Jenis-jenis pemeriksaan pajak dan dasar hukum yang mengatur pemeriksaan pajak juga dijelaskan beserta kewenangan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan lapangan dan kantor.

1. Nama : Muh Azhar Zakaria
NIM : 40011419650092
Kelas : B
Matkul: Pemeriksaan Pajak
Sistem Perpajakan di Indonesia
Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:
1. Self Assessment System.
2. Official Assessment System.
3. Withholding Assessment System.
Sistem pemungutan pajak ada beberapa macam antara lain:34
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; wajib
pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
Contoh : PBB
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri cirinya: wewenang untuk
menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai
dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut
campur dan hanya mengawasi.
Contoh : PPN, PPh
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
Contoh : Pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi
terkait. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal
21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
Pengertian
Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun data, keterangan, ataupun bukti secara objektif
dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari
pemeriksaan ini dalam rangka menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak
dan demi tujuan lainnya. Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain misalnya seperti pemeriksaan
dalam rangka penentuan saat produksi dimulai, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah
terpencil, penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Dalam proses pemeriksaan, wajib
pajak memiliki hak dan kewajiban yang dijamin secara hukum.
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak antara lain adalah:
1. Pasal 31 UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.03/2013 (peraturan disempurnakan di 184/PMK.03/2015)
• Pada UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 31 dikatakan bahwa Tata cara
pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
• PMK yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan adalah PMK Nomor
17/PMK.03/2013 dimana PMK tersebut telah disempurnakan di PMK Nomor
184/PMK.03/2015. Dalam PMK ini dibahas mengenai ketentuan umum pemeriksaan,
tujuan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan ketentuan lain mengenai pemeriksaan
pajak.
2. Pasal 30 UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007
• Pasal 30 UU KUP RI Nomor 28 Tahun 2007 membahas mengenai penyegelan tempat
atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada
Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan / atau
memberi penjelasan terkait hal-hal yang perlu diperiksa. Tata cara penyegelan tersebut
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
• Petunjuk pelaksanaan penyegelan diatur dalam bagian kesepuluh PMK 17/PMK.03/2013
yang telah disempurnakan di PMK Nomor 184/PMK.03/2015. Dalam bagian tersebut,
diatur mengenai ketentuan pelaksanaan penyegelan dalam rangka pemeriksaan pajak.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 28/PJ/2013
• SE – 28/PJ/2013 mengatur mengenai kebijakan pemeriksaan. Dalam Surat Edaran Dirjen
Pajak ini diatur antara lain kebijakan umum pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan,
kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, pembatalan hasil pemeriksaan, dan kebijakan
lainnya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

3. Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Pajak
Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan
1. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
pajak;
2. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang
yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
4. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,
antara lain berupa:
a. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam
mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau
keahlian khusus;
b. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak
dan/atau tidak bergerak; dan/atau
c. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
5. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak
bergerak;
6. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
7. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.
Kewenangan Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor
1. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan
menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
2. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas
3. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
4. Meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
5. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.