1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, jenis, kebijakan umum, ketentuan keanggotaan, prosedur peminjaman, pembagian keuntungan, dan ketentuan penutup Koperasi Serba Usaha Mtsn 13-94. 2. Koperasi ini beranggotakan alumni Mtsn 13-94 dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan anggota dan masyarakat. 3. Pembagian keuntungan tahunan didasarkan pada

1. KOPERASI
ILUMI MTSN13-94

2. PENGERTIAN
■ Koperasi memiliki arti kerja sama. Kooperasi (cooperative) bersumber dari sebuah
kata Coopere (latin) co-operation yang berarti kerja sama. Secara
umum Pengertian Koperasi adalah sebuah badan usaha yang terdiri dari
anggota dan setiap anggota mendapat tugas dan tanggung jawab yang berbeda
dan mempunyai prinsip koperasi serta berdasar pada ekonomi rakyat sesuai
dengan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 25 tahun
1992.

3. Fungsi koperasi
■ Berperan aktif dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
kehidupan setiap anggota koperasi dan masyarakat
■ Mengembangkan kemampuan, potensi dan meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonomi anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya
■ Berusaha mengembangkan dan mewujudkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
■ Memperkuat sektor perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahanan dan
kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Jenis-jenis koperasi
■ 1. Koperasi konsumsi
Koperasi tersebut memiliki tujuan menyediakan barang konsumsi untuk para anggotanya dengan harga
yang lebih rendah namun dengan kualitas yang terbaik. Contohnya adalah KPRI (koperasi pegawai
republik Indonesia) dan KOPKAR (Koperasi Karyawan).
■ 2. Koperasi produksi
koperasi produksi adalah koperasi yang bertujuan menghasilkan barang yang akan diproses dan akan
dikelola secara bersama sebagai bentuk hasil produksi. Contoh Koperasi jenis ini misalnya koperasi
tahu tempe, koperasi cengkeh dan koperasi nelayan (Fishermen cooperative).
3. Koperasi simpan pinjam
koperasi simpan pinjam memeiliki tujuan menyediakan uang untuk berbagai keperluan anggota. Banyak
sekali koperasi simpan pinjam yang berkembang di Indonesia karena memang sistem seperti ini
cocok diimplementasikan di Indonesia dan sesuai dengan karakter orang Indonesia. Contohnya
koperasi asuransi, Kospin Jasa dan koperasi simpan pinjam ataupun koperasi perkreditan lainnya.

5. A. Kebijakan Umum
1. Koperasi Serba Usaha MTtsN 13 cukup disebut KSU MTsN yang bersekretariat di
Petukangan Selatan, yang berbadan hukum No: 518/141/BH/XI.08/Kop UKM Tanggal
01 Desember 2019.
2. Usaha lain yang dilakukan oleh KSU Mtsn, antara lain:
1. Simpan pinjam.
2. Penjualan barang rumah tangga. (rencana)
3. Penjualan sembako. (rencana)
1. KSU Mtsn dalam melayani anggota mengadakan pertemuan atau transaksi yang
dilakukan dua kali dalam satu bulan. Baik transaksi Angsuran,simpanan maupun
pinjaman dilaksanakan pada:
tempat : Rumah Jakaria,Petukangan Selatan
waktu : 13.00—17.00 WIB
hari : Selasa pekan pertama dan ketiga
1. bagi anggota yang akan melakukan transaksi simpanan dan angsuran di luar waktu
tersebut dapat menghubungi pengurus atau bendahara, pengurus atau bendahara akan
datang ke tempat anggota.

6. B. Ketentuan Dan Prosedur Keanggotaan
Keanggotaan KSU Mtsn adalah sukarela, dimana hak suara melekat pada diri anggota
yang bersangkutan dan tidak dapat di wakilkan.
I. Persyaratan Menjadi Anggota
1. Semua Alumni Mtsn 13-94.
2. Sudah dewasa, memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
3. Memiliki penghasilan, lebih diutamakan yang memiliki usaha rumahan
4. Sanggup menyimpan secara teratur dan terus menerus
5. Mematuhi AD/ART dan peraturan lain yang berlaku di KSU MTsn

7. II. Prosedur Penerimaan Anggota
1. Mengisi formulir dan melampirkan photo copykartu keluarga, KTP yang masih
berlaku dan pasfoto 2x3 cm sebanyak satu lembar yang terbaru
2. Direkomendasikan oleh anggota dan/atau pengurus
3. Membayar :
1. simpanan pokok sebesar : Rp200.000,
2. simpanan wajib/Bulan : Rp20.000,
3. simpanan sukarela : besarnya sesuai kemampuan
4. uang buku anggota: Rp10.000
4. Dinyatakan resmi menjadi anggota sejak dikeluarkannya buku anggota dan dicatat
dalam daftar keanggotaan koperasi

8. III. Prosedur Pemberhentian Anggota
1. Berakhirnya keanggotaan diatur dalam anggaran dasar, “bahwa bagi anggota yang
melalaikan kewajibannya membayar simpanan wajib selama satu tahun
berturut-turut, maka dinyatakan sebagai anggota non-aktif dan akan diberi
peringatan terlebih dahulu sebelum diberhentikan dari keanggotaan
2. Menyampaikan keterangan dan alasan keluar dari keanggotaan koperasi

9. I.Persyaratan Pinjaman
1. Telah resmi menjadi anggota selama minimal 6 bulan dan telah memenuhi
kewajibannya
2. Telah lunas dari pinjaman yang telah dilakukan sebelumnya
3. Mengisi formulir peminjaman dan mencantumkan tujuan peminjaman :
a. Pendidikan Anak
b. Pengobatan keluarga inti
4. Menandatangani formulir pinjaman dari si peminjam dan saksi/istri/suami/ahli
waris
5. Tanda tangan diatas materai Rp6.000 bagi peminjam bila melakukan pinjaman
sebesar Rp1,000,000 atau lebih
6. Pinjaman tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran anggota / bersangkutan saat
penyerahan uang dan tanda tangan di buku pengurus

10. II. Ketentuan Pinjaman
1. Pinjaman diberikan sebesar 80% dari jumlah simpanan (wajib+pokok)
2. Angsuran sampai bulan ke-6 berturut-turut akan menjadi pertimbangan berikutnya
3. Masa keanggotaan akan menjadi pertimbangan
4. Simpanan sukarela tidak dapat diambil/ditarik sebelum pinjaman lunas
5. Pinjaman yang melebihi simpanan akan dikenakan jaminan.

11. Ketentuan Pembagian Keuntungan
(SHU)■ Keuntungan adalah pendapatan dikurangi pengeluaran biaya (biaya modal dan
biaya operasional). Pada akhir tahun setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain
termasuk biaya RAT, SHU akan dibagi sebagai berikut :
1. Dana Cadangan : 15 %
2. Balas Jasa Simpanan : 30 %
3. Balas Jasa Pinjaman : 20 %
4. Dana Pengurus : 15 %
5. Dana Pendidikan : 10 %
6. Dana Sosial : 5 %
7. Dana Pengembangan Koperasi : 2 %
8. Dana Resiko : 3 %

12. KETENTUAN PENUTUP
1. Peraturan / ketentuan ini setiap saat dapat diubah sesuai dengan situasi dan
kondisi serta perkembangan Koperasi atas persetujuan Rapat Pengurus, yang
kemudian akan dilaporkan pada Rapat Anggota.
2. Hal – hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diadakan penyesuaian
dan diputuskan dalam Rapat Pengurus, yang kemudian dilaporkan pada Rapat
Anggota.
3. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan / ketentuan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.