2. Filosofi koperasi
Badan organisasi koperasi memiliki karakteristik
dan cara tersendiri dalam melakukan kegiatan
perekonomiannya.
Lebih jauh lagi dalam aktivitas perekonomian
dunia, bahwa eksistensi koperasi benar-benar
hadir didalam kehidupan sehari-hari; seperti
dilingkungan para pelajar, mahasiswa, pegawai
negeri, pedagang, dan pejabat pemerintahan.
Pada dasarnya ideologi perekonomian itu sendiri
memang menghendaki berkooperasi, yang biasa
disebut dengan ekonomi kerakyatan
3. Ideologi koperasi
Ideologi Koperasi muncul pada era
kejayaan kapitalisme, yang lebih
mengutamakan peranan manusia dalam
memupuk modal. Dalam arti bahwa
menjalankan suatu usaha haruslah
bekerja sama satu dengan yang lainnya
dalam suatu wadah yang diorganisir dan
mempunyai program yang teratur dan
dikelola bersama-sama secara
demokratis.
4.
5. definisi
UU No. 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian memberikan definisi
koperasi sebagai “badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau
badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
6. Bapak koperasi
Mohammad Hatta dalam bukunya The
Cooperative Movement in Indonesia,
mengemukakan bahwa koperasi adalah
usaha bersama untuk memperbaiki nasib
penghidupan ekonomi berdasarkan
tolong menolong.
8. Unsur Koperasi
Merupakan perkumpulan orang, bukan semata perkumpulan modal.
Adanya persamaan baik dalam tujuan kepentingan maupun dalam kegiatan
ekonomi, yang menyebabakan lahirnya beragam bentuk sejenis koperasi.
Merupakan usaha yang bersifat social
Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk
kepentingan kesejahteraan anggota.
Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Netral.
Demokratis.
Menghindari persaingan antaranggota.
Merupakan suatu sistem.
Sukarela.
Mandiri dengan kepercayaan diri.
Keuntungan dengan manfaat sama.
Pendidikan.
Moral.
Pengaturan beragam untuk setiap anggota dengan prinsip-prinsip koperasi.
9. Pengaturan koperasi zaman
kolonialisme
Veror op de cooperative verenigingen
(staatsblad 431 tahun 1915)
Dalam pasal 1 (1) regeling der
cooperatieve verenigingen stb.227 tahun
1876, sama halnya dengan peraturan
koperasi pertama di Indonesia yakni
verordening op de cooperatieve
verenigingen stb.431 tahun 1915.
10. Koperasi sebagai hukum
perdata
pada dasarnya koperasi yang
dimaksudkan dalam peraturan-peraturan
tersebut adalah suatu perkumpulan
berbadan hukum yang tunduk pada
pertauran hukum perdata yang termuat
dalam burgerlijk wetboek (KUH perdata)
dan wetboek van koophandel (KUH
Dagang).
11. Aturan berikutnya
Regeling Inlanndsche Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No.91 tahun
1927)
Sebagai kelanjutan dari adanya reaksi keras dan desakan dari rakyat hindia
belanda, maka pada tanggal 10 juni 1920 berdasarkan gouvernements-
besluit No. 1, dibentuklah cooperatieve commisie
Aglemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 tahun 1933
Dengan adanya aglemene regeling op de coopertieve ini (himgga masa-
masa berikutnya) syarat-syarat untuk mendirikan koperasi tidak lagi menjadi
masalah dan memberatkan bagi orang-orang asli hindia belandaRegeling
Cooperatieve Verenigingen (Stb. 179 tahun 1949)
Pada tanggal 7 juli 1949 diterbitkan regeling cooperatieve verenigingen (stb.
179/1949), yakni mengenai koperasi yang berlaku untuk orang Indonesia ini
tidak mencabut peraturan yang sebelumnya yaitu algemene regeling op de
cooperatieve verenigingen stb. 108/1933
12. Pengaturan zaman
kemerdekaan
Undang-undang tentang perkumpulan koperasi No. 79 tahun 1958
Undang-undang ini memang dibuat secara tergesa-gesa dan telah berulang kali disusun
dan disempurnakan oleh jawatan koperasi, tetapi menjelang hingga akhir tahun 1958
belum pernah diajukan kepada perlemen. Dengan adanya hal itu, maka tidak banyak
membawa perubahan dan masih belum memenuhi kebutuhan untuk mengatur tentang
perkumpulan koperasi.
Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.
Untuk merumuskan pola perkoperasian sehubungan dengan PP No. 60 tahun 1959, maka
pada tanggal 25 s/d 28 mei 1960 di Jakarta dilakukan musyawarah kerja koperasi
dengan hasil keputusan bahwa :
Menjadikan manipol-usdek sebagai landasan idiil koperasi
Pelaksaan ekonomi terpimpin memberikan peluang besar kepada koperasi, yang berarti
bahwa koperasi dikendalikan secara intensif oleh pemerintahan dan itu menyimpang
dari UUD 1945.
13. Pengaturan zaman orde lama
Inpres No. 3 tahun 1960 sebagai berikut:
Pendidikan koperasi untuk kader-kader masyarakat, untuk kader-
kader pemerintah, tenaga pengajar dan pendidikan sekolah
menengah atas serta akademi koperasi.
Pemasukan mata pelajaran koperasi di sekolah-sekolah sejak SD-
SMU.
UU Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok
Perkoperasian.
Pada tanggal 2 s/d 10 Agustus 1965 di Jakarta diadakan
musyawarah nasional koperasi kedua. Hadirnya utusan daerah ke
Munaskop II ini pada dasarnya hanya diperlukan untuk mengesahkan
keputusan-keputusan yang telah dipersiapkan terlebih dulu,
keputusan yang lebih bersifat politis. Serta pengesahan UU No. 14
tahun 1965 oleh presiden Soekarno tentang pokok-pokok
perkoperasian (lembaran Negara No. 75 tahun 1965), yang
didalamnya diterapkan prinsip Nasakom.
14. Pengaturan zaman orde baru
UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok
perkoperasian
dilandasi oleh pemikiran dan kaidah ekonomi.
Dengan berlakunya undang-undang ini yang
didalamnya mengharuskan koperasi-koperasi
melakukan penyesuaian dalam penertiban
organisasi koperasi tersebut. Seiring dengan mulai
dilaksanakanya REPELITA I, pertumbuhan koperasi
mendapat dukungan pemerintah secara
akomodatif serta terpenuhilah keinginan
masyarakat, aktivis koperasi untuk memiliki landasan
pokok untuk mengatur kegiatan perkoperasian yang
sesuai dengan jiwa dan semangat pemerintah orde
baru; berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
15. Reformasi pengaturan
koperasi di Indonesia
UU No. 25 tahun 1992 ini diterbitkan untuk
menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan
perkembangan keadaan perekonomian pada
secara umum.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas
dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan,
peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan
koperasi serta pembinaan koperasi sehingga dapat
lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi
sebagaimana diamanatkan UUD 1945. selain itu, UU
No. 25 tahun 1992 juga memberi kesempatan bagi
koperasi untuk memperkuat permodalan melalui
pengerahan modal penyertaan baik dari anggota
maupun bukan anggota.
16. Syarat pendirian
Syarat mendirikan sebuah koperasi baik yang diatur
dalam UU koperasi tahun 1992 maupun yang diatur
dalam UU koperasi tahun 1967 sangat simpel, yaitu
hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal
20 orang, dari dua puluh orang tersebut kemudian
semuanya dapat menjadi anggota, dan diantara
mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus,
maupun anggota pengawas.
Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan
kesemua anggota, maka proses selanjutnya adalah
menuangkan kesepakatan bersama kedalam
anggaran dasar yang berbentuk akta pendirian
koperasi.
17. Modal koperasi
merupakan sebuah organisasi swadaya yang
mandiri yang didirikan menjadi sebuah
wadah untuk berkumpul, bekerja sama
dalam berusaha untuk meningkatkan
kegiatan ekonomi para anggotanya. Jadi,
organisasi koperasi merupakan suatu
organisasi yang didirikan dengan tanpa
modal karena koperasi merupakan salah satu
dari organisasi perusahaan, yang didirikan
untuk mengakumulasikan potensi keuangan
(modal).
18. Nama dan domisili
Ketentuan mengenai nama dan tempat
kedudukan koperasi merupakan salah satu dari
ketentuan minimal yang harus dicantumkan
dalam AD koperasi. UU perkoperasian harus
memberikan aturan yang jelas mengenai nama
yang bagaimana yang dapat dipergunakan
sebagai suatu koperasi, seperti yang diatur oleh
ketentuan perundang-undangan terhadap nama
yang dapat dipakai oleh sebuah perseroan
terbatas, asal tidak bertentangan dengan hak
atas kekayaan intelektual dan tidak melanggar
kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk
ketentuan perundang-undangan.
19. Jangka waktu berdiri
Jangka waktu berdirinya koperasi dapat
ditetapkan terbatas dalam jangka waktu
tertentu atau untuk jangka waktu yang
tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan
kehendak para pendiri.
20. Pengesahan akte pendirian
Di dalam akta pendirian atau anggaran
dasar suatu koperasi yang dibuat
(autentik) oleh dan ditandatangani
dihadapan notaris harus dicantumkan
nama-nama anggota atau orang-orang
yang dipercayai atau ditunjuk untuk
duduk dalam organisasi manajemen
koperasi.
21. Status badan hukum koperasi
Dengan mendapatkan status badan
hukum maka sebuah badan usaha
koperasi menjadi subjek hukum yang
memiliki hak dan kewajiban, sehingga
terhadap pihak ketiga apabila diperlukan
dapat dengan jelas dan tegas
mengetahui siapa yang dapat diminta
bertanggung jawab atas jalannya usaha
badan hukum koperasi tersebut.
22. Anggaran dasar koperasi
Anggaran dasar dari suatu perkumpulan merupakan
sebuah kumpulan dari aturan-aturan main yang
dibuat oleh para pendiri perkumpulan itu; mengatur
hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu
baik secara eksternal maupun internal. Demikian
juga anggaran dasar dari suatu badan usaha
koperasi memuat semua ketentuan hukum yang
berlaku bagi semua anggota koperasi tersebut.
pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang
Perkoperasian, yang menyatakan bahwa:
“Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian
yang memuat Anggaran Dasar.”
23. Unsur anggaran dasar
Menurut Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa
Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya
daftar nama pendiri;
nama dan tempat kedudukan ;
maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuan mengenai keanggotaan ;
ketentuan mengenai Rapat Anggota ;
ketentuan mengenai pengelolaan ;
ketentuan mengenai permodalan ;
ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ;
ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha ;
ketentuan mengenai sanksi.
24. Modal koperasi
Modal koperasi terdiri dari:
Modal dasar
Modal sendiri
Modal pinjaman.
Modal Penyertaan
Berdasarkan SK menteri koperasi No. 145/menkop/1998, penanaman
modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha
dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam
negeri maupun luar negeri, serta dari masyarakat umum. Untuk
menawarkan atau mengundang para modal yang mau ikut
memasukkan modal penyertaan ke dalam usaha koperasi, dapat
dilakukan melalui media masa. Dari ketentuan inilah maka
koperasi dapat menghimpun modal dari masyarakat luas di
lingkungan sekitarnya, bahkan menarik modal dari luar negeri, baik
secara manual konvensional maupun secara modern.
25. Keanggotaan koperasi
Dalam keanggotaan suatu Koperasi ada beberapa prinsip
yang perlu diperhatikan, yaitu:
a) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan
kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha
Koperasi;
b) Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
c) Keanggotaan koperasi dapat di pindahtangankan.
d) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang
sama terhadap koperasi.
26. Kewajiban anggota
Disamping prinsip – prinsip diatas, setiap anggota koperasi
mempunyai hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi
hak dan kewajiban setiap anggota koperasi adalah
Kewajiban
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta keputusan yang telah disepakati
dalam
Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang di selenggarakan
oleh koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan
atas dasar kekeluargaaan.
27. Hak anggota
1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan
sesuatu dalam Rapat anggota;
2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau
pengawas;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan
dalam ketentuan Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di
luar Rapat Anggota, baik di minta
maupun tidak di minta;
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan
yang sama antara sesame anggota;
6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi
menurut ketentuan dalam
Anggaran Dasar.
28.
29. Mekanisme pembubaran
Mekanisme Pembubaran koperasi berdasarkan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian diatur di dalam BAB XIII tentang
Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status
Badan Hukum.
Berdasarkan pasal 102 Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, pembubaran koperasi
dapat dilakukan berdasarkan :
a. Keputusan Rapat Anggota;
b. Jangka waktu berdirinya telah
berakhir;dan/atau;
c. Keputusan Menteri.
30. Bubarnya koperasi
Apabila seluruh prosedur telah dilaksanakan, maka
Pejabat yang berwenang, baru dapat membubarkan
Koperasi, baik yang atas permintaan sendiri maupun yang
atas kehendak- Pejabat. Untuk bubarnya Koperasi maka
Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan
Pembubaran. Surat Keputusan Pembubaran tersebut harus
dicatat dalam daftar Umum di tempat Koperasi yang
bersangkutan terdaftar. Karena koperasi sebagai
organisasi ekonomi yang berwatak sosial, maka akibatnya
banyak pihak yang tersangkut di dalam pembinaan
Koperasi, dan banyak pula pihak yang berkepentingan
untuk mengetahui pembubaran Koperasi yang
bersangkutan, untuk itu pihak-pihak tersebut harus pula
menerima tembusan pembubaran tersebut.
31. Bubarnya koperasi
Pada saat semua prosedur pembubaran
koperasi sudah dilaksanakan, Pemerintah
mengumumkan pembubaran Koperasi
dalam Berita Negara Republik Indonesia,
dan status badan hukum Koperasi hapus
sejak tanggal pengumuman
pembubaran Koperasi tersebut dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
