Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Perencanaan Peningkatan Kinerja merupakan usaha untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kinerja seseorang dimanapun dia bekerja atau berorganisasi
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Perencanaan Peningkatan Kinerja merupakan usaha untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kinerja seseorang dimanapun dia bekerja atau berorganisasi
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Ditetapkannya UU No 5 Th 2014 tentang ASN sbg pengganti UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan dampak besar dalam pengelolaan PNS. Salah satunya dalam hal pola karier PNS. Paparan singkat ini mencoba menganalisis pola karier PNS dilihat dari perspektif UU No 43 Th 1999 dengan UU No 5 Th 2014. Bahwa merit sistem dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penyusunan pola karier PNS kedepan. Semoga bisa memberikan manfaat. Salam inovasi.
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Ditetapkannya UU No 5 Th 2014 tentang ASN sbg pengganti UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan dampak besar dalam pengelolaan PNS. Salah satunya dalam hal pola karier PNS. Paparan singkat ini mencoba menganalisis pola karier PNS dilihat dari perspektif UU No 43 Th 1999 dengan UU No 5 Th 2014. Bahwa merit sistem dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penyusunan pola karier PNS kedepan. Semoga bisa memberikan manfaat. Salam inovasi.
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
Tujuan Diskusi Public (online) ini adalah memperdalam dan menambah wawasan mahasiswa mengenai peluang dan tantangan bagi tenaga kerja di Indonesia selama new normal.
Diskusi dan tanya-jawab terkait: Kondisi SDM dan lapangan kerja Indonesia selama ini, permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
Sekelumit tentang Kelembagaan untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik). Sebuah BAHAN DISKUSIAN pada Training of Trainers Planning and Budgeting. Kerjasama antara BAPPENAS dengan MEP UGM.
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD di
Kabupaten Bantul?
Rincian pertanyaan:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. Rusman R. Manik
swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361
Konsep Umum tentang
Evaluasi Jabatan PNS
2. Kasus: Mewujudkan Kasubag Program
yang Berhasil
• SKPD harus memiliki “Kasubag Program yang Berhasil”
• Bagaimana mewujudkan “Kasubag Program yang Berhasil”?
1. Tentukan: Tugas, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak dari
Jabatan Kasubag Program.
2. Penempatan orangnya; the right man ..
on the right place.
3. Evaluasi Prestasi Kerja orangnya: Nilailah ….. ….. ….. …..
capaian SKP & capaian PKP.
4. Evaluasi Jabatannya utk perbaikan desain ….. …… …..
jabatan, pola karier dan kompensasi
SKP = Sasaran Kerja Pegawai; PKP = Perilaku Kerja Pegawai
3. Konsep Umum Evaluasi Jabatan
1. Job Evaluation
Process that determines the relative value of one job in
relation to another
2. Tujuan
● Menghilangkan ketidakseimbangan
antar pekerjaan dan menata hubungan
antar pekerjaan,
● Untuk mengembangkan tingkatan nilai
pekerjaan guna menyusun struktur
penggajian
4. Evaluasi Jabatan PNS
• Evaluasi Jabatan = suatu proses yg sistematis utk menilai tiap
JABATAN yg ada dalam struktur organisasi, dalam rangka
menetapkan NILAI JABATAN dan KELAS JABATAN
berdasarkan kriteria yg disebut FAKTOR JABATAN.
• Hasil evaluasi jabatan= Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan.
• Jabatan = kedudukan
yang menunjukan TUGAS,
TANGGUNGJAWAB,
WEWENANG, dan HAK
seorang PNS dlm suatu
satuan organisasi negara.
5. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan
NILAI JABATAN
• Nilai kumulatif dari faktor jabatan yg mempengaruhi tinggi
rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
KELAS JABATAN
• Penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.
FAKTOR JABATAN
• Komponen2 pekerjaan dalam …… …… …… …… …… ……
suatu jabatan yg terdiri dari level2
6. Kegunaan Evaluasi Jabatan
Untuk penentuan
• Nilai (bobot) jabatan
• Kelas (Klasifikasi) Jabatan
• Pola karier
• KOMPENSASI
• Desain jabatan
• Dan kegunaan lainnya.
“Jabatan tidak membatasi
potensi pejabatnya”
7. Prinsip Evaluasi Jabatan
1. Apakah obyek dari evaluasi jabatan?
Bukan mengevaluasi pegawai, tetapi mengevaluasi tupoksi
jabatan yg diuraikan dlm informasi jabatan.
2. Jabatan apakah yg dievaluasi?
Jabatan2 yg telah ditetapkan oleh tiap instansi.
3. Bagaimanakah proses evaluasinya?
Bukan proses matematis, tetapi proses ………. …….
pertimbangan intelektual.
4. Bagaimanakah proses penetapan ……. ….. ….. …… …… …..
nilai jabatan?
Ditetapkan melalui proses pembahasan ………….. …….. …..
dan kesepakatan tim penilai.
8. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Persiapan Pelaksanaan
1. Pembentukan
tim evaluasi
2. Inventarisasi
informasi dari
seluruh jabatan
yg ada di
instansi ybs.
3. Klasifikasi
jabatan
(Struktural,
Fungsional
Umum, &
Fungsional
Tertentu)
1. Penilaian
jabatan
2. Penyusunan
peta jabatan
3. Penyusunan
informasi faktor
jabatan
Penetapan
Hasil
1. Validasi nilai dan
kelas jabatan
2. Berita Acara
Hasil Validasi
3. Penetapan hasil
evaluasi jabatan
Evaluasi
Evaluasi utk
Penilaian Kembali
bila ada peruba-han,
yaitu:
perubahan tupoksi
jabatan dan atau
perubahan struktur
organisasi.
Penilaian kembali
menggunakan
mekanisme yang
sama.
9. Hubungan antara ANJAB, EVALUASI
JABATAN dan REMUNERASI
• ANALISIS JABATAN menghasilkan informasi jabatan yg
lengkap dan akurat, yg akan digunakan sebagai dasar
melaksanakan evaluasi jabatan.
• EVALUASI JABATAN difokuskan untuk menentukan nilai
(bobot) jabatan, klasifikasi dan peringkat jabatan.
• Hasil EVALUASI JABATAN = peringkat
jabatan sbg dasar: penataan jabatan &
reformasi bidang sumberdaya aparatur,
termasuk penetapan remunerasi
pegawai.