Downloaded 17 times
![RIWAYAT KEBIJAKAN PROGRAM
PENSIUN PNS
Niet Europeesch local Pensioenreglement
1931 (stablad 1931 Nomor 500) [rijksblad
Kasultanan Yogyakarta Tahun 1939 Nomor 2]
UU No.20 Tahun 1952 tentang Pensiun
Pegawai Negeri Sipil
UU No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai](https://image.slidesharecdn.com/bahankepala-jpasn1-190423082610/75/Bahan-Pensiun-ASN-3-2048.jpg)
Uploaded byAbdi Sri Kuncoro
Bahan Pensiun ASN
Dokumen ini membahas program pensiun untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia, termasuk struktur pembiayaan dan hak pensiun yang diatur oleh berbagai undang-undang dan kebijakan. Program pensiun dibagi menjadi dua skema tergantung pada tanggal masuk PNS, yaitu skema manfaat pasti untuk yang lama dan skema iuran pasti untuk yang baru. Tanggung jawab badan kepegawaian negara (BKN) meliputi penyusunan kebijakan, administrasi pensiun, dan pengawasan terhadap manajemen ASN.
Bahan Pensiun ASN
- 1. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINANHARI TUA PNS Badan Kepegawaian Negara
- 2. DISTRIBUSI PNS 4.304.196 Pusat: 21.64% Daerah: 78.36% Sumber : BKN, Desember 2017 TAHUN INSTANSI PUSAT INSTANSI DAERAH TOTAL 2018 22.296 109.149 133.463 2019 20.502 114.189 136.710 2020 24.799 138.075 164.894 2021 25.468 133.921 161.410 2022 25.932 156.653 184.607 Prediksi PNS yang akan Pensiun
- 3. RIWAYAT KEBIJAKAN PROGRAM PENSIUNPNS Niet Europeesch local Pensioenreglement 1931 (stablad 1931 Nomor 500) [rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1939 Nomor 2] UU No.20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil UU No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- 4. PROGRAM PENSIUN PNS •“Penghargaan atas jasa – jasa Pegawai Negeri”Sifat Pensiun • Manfaat PastiProgram Pensiun • “Pay as you Go” (sejak tahun 2009 – sekarang) sebelumnya current cost financing (1994 – 2008) Pembiayaan Pensiun • APS = Usia : 50 thn dan Masa Kerja : 20 Thn • Reorganisasi = Usia : 50 thn & MK :10 thn • MK : 4thn, apabila tdk dapat bekerja lagi dlm jabatan Hak Pensiun • Pensiun : 4,75% x Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga • THT : 3,25% x Gaji Pokok dan Tunjangan KeluargaIuran
- 5. MANFAAT PENSIUN PNS PensiunPegawai Manfaat= 2.5% x Gaji Pokok Terakhir x MK Dengan Catatan : • max = 75% dari Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir) • min = 40% dari Dasar Pensiun atau tidak boleh kurang dari Gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah Pensiun Janda/Duda Manfaat = 36% dari Dasar Pensiun (GP) Dengan Catatan : • Minimal 75% dari Gaji Pokok Terendah Pensiun Tewas Manfaat= 72% Dari Dasar Pensiun (GP) Dengan Catatan : Tidak boleh kurang dari Gaji Pokok Terendah menurut PP Manfaat Pensiun Orang Tua dari PNS yg tewas = 20% dari manfaat Pensiun Janda/Duda tewas Dengan Catatan : Diberikan kepada orang tua dalam hal pegawai tidak meninggalkan anak/istri
- 6. PEMERINTAH PNS 10% 90% 4,75% Dana Pensiun PNS 2% Askes 3,25% THT Taspen KantorBayar : 400 titik Taspen Bank Kantor Pos Penerima Pensiun Investasi Investasi Gaji : 100% Pertanggung Jawaban Pembayaran Pensiun 100% Pembayaran Pensiun Pengurusan Pembayaran Pensiun Pembayaran Pensiun 100% Iuran Pegawai PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN PNS SAAT INI
- 7. TUGAS DAN FUNGSIBKN DALAM PENYELENGGARAAN PENSIUN SAAT INI • Menyusun dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian (Pensiun) - Direktorat Kompensasi ASN – Menyusun Draft RPP Penetapan Pensiun PNS dan Janda/Duda Nya – Menetapkan Perka BKN tentang Petunjuk Teknis Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai dan Janda/Duda Nya • Menyelenggarakan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara – Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara – Menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Bagi PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat IV/b kebawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun – Menetapkan SK Penetapan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat IV/c ke atas selain JPT Utama, Madya, dan Fungsional Keahlian Utama (Keppres 53/2014) – Menetapkan SK Penyesuaian pensiun pokok PNS sebagai dasar pembayaran pensiun
- 8. Perubahan Kebijakan ProgramPensiun PNS dalam UU ASN DAN UU SJSN Sinkronisasi dengan skema SJSN Sebelum skema SJSN terlaksana, penyelenggaraan pensiun dan THT tidak berubah Pensiun diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua & sebagai penghargaan UU ASN hanya memberikan filosofi pemberian pensiun kepada pegawai ASN. Sinkronisasi Ketentuan teknis penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dalam ketentuan UU ASN dan UU SJSN, yaitu: Program Pensiun PNS dikeluarkan dari PP amanat UU SJSN Ketentuan mengenai penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dengan peraturan Pemerintah
- 9. Peran BKN dalamUU ASN FUNGSI BKN : • pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; • penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan • penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. KEWENANGAN BKN • berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Pasal 25 ayat (2) huruf d Pasal 47
- 10. Yang Berhak Pensiun • PNSmeninggal dunia • APS masa kerja 20 tahun, usia minimal 45 tahun • BUP dengan masa kerja minimal 10 tahun • Perampingan organisasi, usia minimal 50 tahun masa kerja 10 tahun • Keadaan jasmani karena disebabkan dalam dinas tanpa melihat masa kerja dan usia • Keadaan jasmani bukan dikarenakan dinas masa kerja minimal 4 tahun • Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun JAMINAN PENSIUN DALAM PP No.11/2017
- 11. INTEGRITAS • PROFESIONALISME• SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN USULAN RPP PENSIUN Manfaat Program Pensiun PNS dibagi menjadi 2 (dua): Sebelum Tanggal 1 Januari 2018 Mulai Tanggal 1 Januari 2018 PNS Lama menggunakan skema manfaat pasti (Defined Benefit) PNS Baru menggunakan skema iuran pasti (Defined Contribution) 1. 2. Dasar Pensiun = Penghasilan (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja)
- 12. MASUKAN RPP JAMINANPENSIUN PNS • “Perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, Hak dan Penghargaan atas jasa – jasa Pegawai Negeri” Sifat Pensiun • Dual Sistem (MANFAAT PASTI + IURAN PASTI) • Pilar I : Manfaat sesuai dalam UU 11/1969 s.d cut off date (RPP JP dan JHT ditetapkan). • Pilar II : Manfaat baru (dr cut off date s.d pensiun), dengan dasar pensiun (rata-rata penghasilan 5 thn terkahir) Program Pensiun • Pilar I : “Pay as you Go” (UU 11/1969) • Pilar II : Partial Funded (Iuran Pemerintah dan Peserta) Pembiayaan Pensiun • Pilar I= sesuai dengan UU 11/1969 s.d cut off date • Pilar II = minimal kepesertaan 10 tahun, jika kurang dr 10 thn mendapatkan akumulasi iuran Hak Pensiun Bulanan • Iuran Pemerintah : % dari penghasilan • Iuran Peserta : % dr penghasilanIuran
- 13.