Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014.
Alur penyusunan Renstra-KL meliputi: (1) Proses Teknokratis; (2) Proses Politik; dan (3) Penetapan Renstra-KL. Dokumen Renstra-KL mencakup: (1) Substansi Renstra-KL; dan (2) Sistematika Penulisan Renstra-KL. Tahap Penyusunan Renstra-KL terdiri dari: (1) Persiapan; (2) Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan K/L; (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L; (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L; (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi; (6) Penyusunan Program dan Kegiatan; dan (7) Pendanaan.
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014.
Alur penyusunan Renstra-KL meliputi: (1) Proses Teknokratis; (2) Proses Politik; dan (3) Penetapan Renstra-KL. Dokumen Renstra-KL mencakup: (1) Substansi Renstra-KL; dan (2) Sistematika Penulisan Renstra-KL. Tahap Penyusunan Renstra-KL terdiri dari: (1) Persiapan; (2) Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan K/L; (3) Penyusunan Visi dan Misi K/L; (4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L; (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi; (6) Penyusunan Program dan Kegiatan; dan (7) Pendanaan.
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
Tujuan Diskusi Public (online) ini adalah memperdalam dan menambah wawasan mahasiswa mengenai peluang dan tantangan bagi tenaga kerja di Indonesia selama new normal.
Diskusi dan tanya-jawab terkait: Kondisi SDM dan lapangan kerja Indonesia selama ini, permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
Sekelumit tentang Kelembagaan untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik). Sebuah BAHAN DISKUSIAN pada Training of Trainers Planning and Budgeting. Kerjasama antara BAPPENAS dengan MEP UGM.
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD di
Kabupaten Bantul?
Rincian pertanyaan:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
6. Apakah RPJMD ?
• RPJMD = Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
• Dokumen PERENCANAAN
untuk periode 5 (lima) tahun
• Merupakan PENJABARAN dari
VISI, MISI, dan PROGRAM
KDH
• Penyusunannya berpedoman
pada RPJP DAERAH dan
memperhatikan RPJM
NASIONAL,
7. • RPJMD ditetapkan dng PERDA mengikat semua pemangku
kepentingan
• KDH menyampaikan Raperda ttg RPJMD ke DPRD utk
memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah
dilantik.
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
• Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan
setelah KDH terpilih dilantik.
• Perda RPJMD provinsi disampaikan ke
Mendagri paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
• Perda RPJMD kab/kota disampaikan ke
Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan
dng tembusan kpd Mendagri.
8. RPJMD memuat:
1. Visi, Misi, dan Program KDH
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3. Strategi Pembangunan Daerah
4. Kebijakan Umum
5. Program SKPD
6. Program Lintas SKPD
7. Program Kewilayahan
8. Rencana kerja dlm kerangka
REGULASI yg bersifat indikatif, dan
9. Rencana kerja dlm kerangka
PENDANAAN yg bersifat indikatif.
9. Perubahan RPJMD
Hanya dapat dilakukan apabila:
1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa:
PROSES PERUMUSAN dan / atau SUBSTANSI YG
DIRUMUSKAN tidak sesuai dng arahan Permendagri
54 Thn 2010;
2. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain:
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
3. Merugikan kepentingan nasional (= bertentangan dgn
kebijakan nasional).
Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Bentuk Tabel di Bab 9 RPJMD
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
IKD di aspek Pelayanan SKPD akan menentukan IKD di Kesejahteraan
Masyarakat dan Daya Saing Daerah