SlideShare a Scribd company logo
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2019
dan Perencanaan ASN Tahun 2020-2024
Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. S.E., M.Eng
Deputi Bidang SDM Aparatur
Jakarta, 30 Juli 2019
1. KONDISI SAAT INI DAN VISI INDONESIA
2. KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN
ASN
3. KEBUTUHAN & USULAN FORMASI ASN 2019
OUTLINE
KONDISI SAAT INI
DAN VISI INDONESIA1
11%
STRUKTURAL
15%
JF TEKNIS
35%
JF GURU
4.287.5264.287.526
PNS INDONESIA
Posisi per 30 Juni 2019
77.3%
22.7%
DAERAH
PUSAT LAKI-LAKI 48.71%
PEREMPUAN 51.29%
460.068
322.907
1.517.669
39%
J PELAKSANA
Bersifat Administrasi
Umum
1.676.581
JF KESEHATAN
310.301
Sumber: Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (2019)
VISI INDONESIA
AKSENTUASI PADA:
PRASYARAT UTAMA
PERUBAHAN PARADIGMA
INOVASI
PROGRAM KERJA
PENGGUNAAN APBNREFORMASIINVESTASISDMINFRASTRUKTUR
REFORMASI
STRUKTURAL
& MINDSET
IDEOLOGI PANCASILA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA BHINNEKA TUNGGAL IKA
 KESEHATAN
 PENDIDIKAN VOKASI
 LEMBAGA
MANAJEMEN TALENTA
 STRUKTUR DINAMIS
 MINDSET:
o ADAPTIF
o PRODUKTIF
o INOVATIF
o KOMPETITIF
 MONEV
POINTER PIDATO
Presiden Joko Widodo
Sentul, 14 Juli 2019
PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH 5 TAHUN KE DEPAN
KEBIJAKAN
PERENCANAAN &
PENGADAAN ASN2
A PA RAT UR S I P I L N E G A R A
U U 5 T A H U N 2 0 1 4
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS)
PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK)
PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS
PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK
PNS & PPPK:
 MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN
 MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
PNS & PPPK:
 MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN
 MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
TALENT
SCOUTING
REGULAR PROFESSIONAL INCLUSION
TRANSFORMASI MODEL REKRUTMEN ASN
 Partnership with top university
 Scholarship
 Socio DigiLeaders
 National recruit
 Regional recruit
 Pro-hire
 Re-hire [‘retirement’]
Sumber: Telkom Indonesia (2019)
SMART ASN 2024
Profil:
 INTEGRITAS
 NASIONALISME
 PROFESIONALISME
 WAWASAN GLOBAL
 IT & BAHASA ASING
 HOSPITALITY
 NETWORKING
 ENTREPRENEURSHI
P BIROKRASI
BERKELAS DUNIA 2024
26
35
4
1
PROMOSI,
ROTASI, DAN
KARIR
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
PERENCANAAN
PEREKRUTAN
DAN SELEKSI
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
PENILAIAN
KINERJA &
PENGHARGAAN
P
KEBIJAKAN MANAJEMEN ASN
DIUTAMAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, DAN
TERDEPAN,
SERTA BIDANG PELAYANAN DASAR:
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. TEKNIS SESUAI DENGAN ARAH
PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH
DAN MENDUKUNG CORE BUSINESS
INSTANSI
MEMPERHATIKAN:
1. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL & POTENSI
DAERAH
2. JABATAN SPESIFIK SESUAI CORE BUSINESS
INSTANSI BERDASARKAN:
 ANALIS IS JABA T AN
 ANALIS IS B EBAN KERJA
PERENCANAAN
1. PROGRAM WAJIB
 Kesehatan
 Pendidikan
 Penanggulangan Kemiskinan
2. PROGRAM PRIORITAS
 Pembangunan:
 Insfrastruktur
 Poros Maritim
 Ketahanan Energi
 Ketahanan Pangan
3. PROGRAM DUKUNGAN
 Reformasi Birokrasi
Memperhatikan rencana strategis, organisasi, pegawai
existing, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran.
PENGADAAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN ASN
TAHUN 2018TAHUN 2018
RASIO BELANJA PEGAWAIRASIO BELANJA PEGAWAI
TAHUN 2018TAHUN 2018
RASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUKRASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUK
KOMPETITIF
ADIL
OBJEKTIF
TRANSPARAN
BERSIH DARI PRAKTIK KKN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA
REKRUTMEN DAN SELEKSI CPNS
238 RIBU FORMASI
4,4 JUTA
PENDAFTAR
238 RIBU FORMASI
4,4 JUTA
PENDAFTAR
2018
MEMENUHI
PASSING GRADE
MEMENUHI
PASSING GRADE
HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019
GURU
DOSEN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA KEPENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA
KESEHATAN/MEDIS
PENYULUH PERTANIAN
JUMLAH
GURU
DOSEN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA KEPENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI
BARU
TENAGA
KESEHATAN/MEDIS
PENYULUH PERTANIAN
JUMLAH
34.954
1.392
1.485
1.792
11.670
51.293
Sumber: Data BKN (2019) “telah diolah”
INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1
INSTANSI DAERAH 370
TOTAL INSTANSI 371
INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1
INSTANSI DAERAH 370
TOTAL INSTANSI 371
JUMLAH INSTANSI
YANG MELAKSANAKAN
KEBUTUHAN & USULAN
FORMASI ASN 20193
PUSAT
46.425
DAERAH
207.748
TOTAL
254.173
PNS
23.213
PPPK
23.212
PNS
62.324
PPPK
145.424
PELAMAR
UMUM
17.519
SEKOLAH
KEDINASAN
5.694
PELAMAR
UMUM
62.249
SEKOLAH
KEDINASAN
75
KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019
KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019
Kita akan menggeser yaitu pada PEMBANGUNAN SDM.
Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada PEMBANGUNAN SDM.
PEMBANGUNAN SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.
PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH & KUNCI SUKSES INDONESIA
Presiden Joko Widodo
Bogor, 14 Juli 2019
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG SDM APARATUR

More Related Content

What's hot

Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Coach RFIRMANS
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
Tri Widodo W. UTOMO
 
Analisis Isu Kontemporer
Analisis Isu KontemporerAnalisis Isu Kontemporer
Analisis Isu Kontemporer
Alfonsus Liguori
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Dr. Zar Rdj
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
KutsiyatinMSi
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
RachmanUsman2
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
boenkredho
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
temanna #LABEDDU
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Tri Widodo W. UTOMO
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
temanna #LABEDDU
 
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
temanna #LABEDDU
 
Contoh format rencana aksi Proyek Perubahan
Contoh format rencana aksi Proyek PerubahanContoh format rencana aksi Proyek Perubahan
Contoh format rencana aksi Proyek Perubahan
agiev2000
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Hairi II
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
Dr. Zar Rdj
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
temanna #LABEDDU
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
temanna #LABEDDU
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
93220872
 

What's hot (20)

Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
Analisis Isu Kontemporer
Analisis Isu KontemporerAnalisis Isu Kontemporer
Analisis Isu Kontemporer
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Materi uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdmaMateri uji kompetensi asdma
Materi uji kompetensi asdma
 
ppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptxppt berakhlak.pptx
ppt berakhlak.pptx
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRIPeran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
Peran dan Kedudukan ASN Dalam NKRI
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
 
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
Agenda ii pkp-modul-kepemimpinan dalam melaksanakan tugas-
 
Contoh format rencana aksi Proyek Perubahan
Contoh format rencana aksi Proyek PerubahanContoh format rencana aksi Proyek Perubahan
Contoh format rencana aksi Proyek Perubahan
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 

Similar to Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)

Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Joseph Sitepu
 
KEMENPAN.ppt
KEMENPAN.pptKEMENPAN.ppt
KEMENPAN.ppt
ssuser745ab6
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Ricky Gunawan
 
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
DinasKesehatanPadang
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
BumdesmaKurniaqpou9
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
BumdesmaKurniaqpou9
 
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptxSosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
DeaMustikaH
 
Selayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkSelayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdk
hendrihidayat8
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
mreyrasa
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
DiahFebriana1
 
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
paongananjames
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
anggaeka04
 
Wi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pnsWi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pns
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Widyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNSWidyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNS
Deddy Supriady Bratakusumah
 
APP BPKP 2023.pdf
APP BPKP 2023.pdfAPP BPKP 2023.pdf
APP BPKP 2023.pdf
herywijanarko1
 
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxPP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
pesonabaturulin
 
Dok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxDok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptx
prayitnomulyani
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
WiandhariEsaBBPKCilo
 
Kpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaanKpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaanMuhamad Wijaya
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 

Similar to Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) (20)

Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
 
KEMENPAN.ppt
KEMENPAN.pptKEMENPAN.ppt
KEMENPAN.ppt
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
 
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
ALUR_DAN_BISNIS_PROSES_APLIKASI_RENBUT_UNTUK_PENGHITUNGAN_KEBUTUHAN_TENAGA_KE...
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptxSosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
Sosialisasi Renbut 171122 MADIUN KOTA(1).pptx
 
Selayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdkSelayang pandang bidang sdk
Selayang pandang bidang sdk
 
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahModul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN PP  HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN  ERA 4...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP HAKLI PADA PENGEMBANGAN PROFESI SANITARIAN ERA 4...
 
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
411159048-7-Ppt-Tpcb-Dr-Taufiq-Mmr.pdf
 
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptxMateri Kebijakan Ketenagakerjaan  2017.pptx
Materi Kebijakan Ketenagakerjaan 2017.pptx
 
Wi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pnsWi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pns
 
Widyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNSWidyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNS
 
APP BPKP 2023.pdf
APP BPKP 2023.pdfAPP BPKP 2023.pdf
APP BPKP 2023.pdf
 
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptxPP Ujikom H. Pangrango.pptx
PP Ujikom H. Pangrango.pptx
 
Dok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxDok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptx
 
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGMModul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
Modul Kebijakan Pengembangan Jabfung TGM
 
Kpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaanKpi dinas ketenagakerjaan
Kpi dinas ketenagakerjaan
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 

More from Dr. Zar Rdj

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Dr. Zar Rdj
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr. Zar Rdj
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
Dr. Zar Rdj
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Dr. Zar Rdj
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Dr. Zar Rdj
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Dr. Zar Rdj
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Dr. Zar Rdj
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Dr. Zar Rdj
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr. Zar Rdj
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Dr. Zar Rdj
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr. Zar Rdj
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Dr. Zar Rdj
 
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintahKerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Dr. Zar Rdj
 

More from Dr. Zar Rdj (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahPedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerah
 
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintahKerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
Kerangka konseptual pengawasan intern aaipi-inspektorat-intansi pemerintah
 

Recently uploaded

Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (17)

Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 

Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara (ASN)

  • 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Rapat Koordinasi Pengadaan ASN Tahun 2019 dan Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. S.E., M.Eng Deputi Bidang SDM Aparatur Jakarta, 30 Juli 2019
  • 2. 1. KONDISI SAAT INI DAN VISI INDONESIA 2. KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN ASN 3. KEBUTUHAN & USULAN FORMASI ASN 2019 OUTLINE
  • 3. KONDISI SAAT INI DAN VISI INDONESIA1
  • 4. 11% STRUKTURAL 15% JF TEKNIS 35% JF GURU 4.287.5264.287.526 PNS INDONESIA Posisi per 30 Juni 2019 77.3% 22.7% DAERAH PUSAT LAKI-LAKI 48.71% PEREMPUAN 51.29% 460.068 322.907 1.517.669 39% J PELAKSANA Bersifat Administrasi Umum 1.676.581 JF KESEHATAN 310.301 Sumber: Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (2019)
  • 5. VISI INDONESIA AKSENTUASI PADA: PRASYARAT UTAMA PERUBAHAN PARADIGMA INOVASI PROGRAM KERJA PENGGUNAAN APBNREFORMASIINVESTASISDMINFRASTRUKTUR REFORMASI STRUKTURAL & MINDSET IDEOLOGI PANCASILA PERSATUAN & KESATUAN BANGSA BHINNEKA TUNGGAL IKA  KESEHATAN  PENDIDIKAN VOKASI  LEMBAGA MANAJEMEN TALENTA  STRUKTUR DINAMIS  MINDSET: o ADAPTIF o PRODUKTIF o INOVATIF o KOMPETITIF  MONEV POINTER PIDATO Presiden Joko Widodo Sentul, 14 Juli 2019 PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH 5 TAHUN KE DEPAN
  • 7. A PA RAT UR S I P I L N E G A R A U U 5 T A H U N 2 0 1 4 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PP 11 TAHUN 2017 MANAJEMEN PNS PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK PNS & PPPK:  MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN  MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN PNS & PPPK:  MENGISI JABATAN PEMERINTAHAN  MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN
  • 8. TALENT SCOUTING REGULAR PROFESSIONAL INCLUSION TRANSFORMASI MODEL REKRUTMEN ASN  Partnership with top university  Scholarship  Socio DigiLeaders  National recruit  Regional recruit  Pro-hire  Re-hire [‘retirement’] Sumber: Telkom Indonesia (2019)
  • 9. SMART ASN 2024 Profil:  INTEGRITAS  NASIONALISME  PROFESIONALISME  WAWASAN GLOBAL  IT & BAHASA ASING  HOSPITALITY  NETWORKING  ENTREPRENEURSHI P BIROKRASI BERKELAS DUNIA 2024 26 35 4 1 PROMOSI, ROTASI, DAN KARIR PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERENCANAAN PEREKRUTAN DAN SELEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PENILAIAN KINERJA & PENGHARGAAN P KEBIJAKAN MANAJEMEN ASN
  • 10. DIUTAMAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TERDEPAN, SERTA BIDANG PELAYANAN DASAR: 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. TEKNIS SESUAI DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH DAN MENDUKUNG CORE BUSINESS INSTANSI MEMPERHATIKAN: 1. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL & POTENSI DAERAH 2. JABATAN SPESIFIK SESUAI CORE BUSINESS INSTANSI BERDASARKAN:  ANALIS IS JABA T AN  ANALIS IS B EBAN KERJA PERENCANAAN 1. PROGRAM WAJIB  Kesehatan  Pendidikan  Penanggulangan Kemiskinan 2. PROGRAM PRIORITAS  Pembangunan:  Insfrastruktur  Poros Maritim  Ketahanan Energi  Ketahanan Pangan 3. PROGRAM DUKUNGAN  Reformasi Birokrasi Memperhatikan rencana strategis, organisasi, pegawai existing, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran. PENGADAAN KEBIJAKAN PERENCANAAN & PENGADAAN ASN
  • 11. TAHUN 2018TAHUN 2018 RASIO BELANJA PEGAWAIRASIO BELANJA PEGAWAI
  • 12. TAHUN 2018TAHUN 2018 RASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUKRASIO PEGAWAI ASN TERHADAP PENDUDUK
  • 13. KOMPETITIF ADIL OBJEKTIF TRANSPARAN BERSIH DARI PRAKTIK KKN TIDAK DIPUNGUT BIAYA REKRUTMEN DAN SELEKSI CPNS 238 RIBU FORMASI 4,4 JUTA PENDAFTAR 238 RIBU FORMASI 4,4 JUTA PENDAFTAR 2018
  • 14. MEMENUHI PASSING GRADE MEMENUHI PASSING GRADE HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019HASIL SELEKSI PPPK TAHAP I TAHUN 2019 GURU DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KESEHATAN/MEDIS PENYULUH PERTANIAN JUMLAH GURU DOSEN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU TENAGA KESEHATAN/MEDIS PENYULUH PERTANIAN JUMLAH 34.954 1.392 1.485 1.792 11.670 51.293 Sumber: Data BKN (2019) “telah diolah” INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1 INSTANSI DAERAH 370 TOTAL INSTANSI 371 INSTANSI PUSAT (Kemenristekdikti) 1 INSTANSI DAERAH 370 TOTAL INSTANSI 371 JUMLAH INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
  • 16. PUSAT 46.425 DAERAH 207.748 TOTAL 254.173 PNS 23.213 PPPK 23.212 PNS 62.324 PPPK 145.424 PELAMAR UMUM 17.519 SEKOLAH KEDINASAN 5.694 PELAMAR UMUM 62.249 SEKOLAH KEDINASAN 75 KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 12 TAHUN 2019 KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019KEBUTUHAN PEGAWAI ASN SECARA NASIONAL TA 2019
  • 17. Kita akan menggeser yaitu pada PEMBANGUNAN SDM. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada PEMBANGUNAN SDM. PEMBANGUNAN SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. PEMBANGUNAN SDM: PRIORITAS PEMERINTAH & KUNCI SUKSES INDONESIA Presiden Joko Widodo Bogor, 14 Juli 2019
  • 18. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG SDM APARATUR