Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Permendagri No. 6 Tahun 2022 memperkenalkan pengelolaan kinerja ASN yang lebih berfokus pada pencapaian hasil kerja berdasarkan ekspetasi pimpinan daripada uraian tugas. Proses pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi kinerja tidak hanya menilai pencapaian target kerja tahunan tetapi juga mempertimbangkan kontribusi peg
1. Orientasi PPPK bertujuan memperkenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah serta fungsi dan tugas ASN kepada PPPK baru.
2. Orientasi dilaksanakan melalui sistem belajar mandiri selama 45 jam pelatihan melalui MOOC dan mencakup pengenalan sikap bela negara, nilai-nilai ASN, dan peran PPPK.
3. Pelaksanaan dan biaya orientasi menjadi tanggung jawab instansi, sedangkan pengenalan fungsi dan
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup:
1) Definisi ASN sebagai PNS dan PPPK yang diangkat untuk menjalankan tugas pemerintahan.
2) Proses transformasi pelaksanaan UU ASN untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
3) Sistem manajemen PNS yang meliputi penilaian kinerja, pengembangan karir, promosi, mutasi, dan penggajian.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Permendagri No. 6 Tahun 2022 memperkenalkan pengelolaan kinerja ASN yang lebih berfokus pada pencapaian hasil kerja berdasarkan ekspetasi pimpinan daripada uraian tugas. Proses pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi kinerja tidak hanya menilai pencapaian target kerja tahunan tetapi juga mempertimbangkan kontribusi peg
1. Orientasi PPPK bertujuan memperkenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah serta fungsi dan tugas ASN kepada PPPK baru.
2. Orientasi dilaksanakan melalui sistem belajar mandiri selama 45 jam pelatihan melalui MOOC dan mencakup pengenalan sikap bela negara, nilai-nilai ASN, dan peran PPPK.
3. Pelaksanaan dan biaya orientasi menjadi tanggung jawab instansi, sedangkan pengenalan fungsi dan
Penjabaran UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup:
1) Definisi ASN sebagai PNS dan PPPK yang diangkat untuk menjalankan tugas pemerintahan.
2) Proses transformasi pelaksanaan UU ASN untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.
3) Sistem manajemen PNS yang meliputi penilaian kinerja, pengembangan karir, promosi, mutasi, dan penggajian.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
BT Sosialisasi SKP - 12 Desember 2022.pptxdedikuswandi9
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN memperkenalkan perubahan sistem pengelolaan kinerja pegawai dari yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 menjadi mengacu pada Peraturan baru tersebut. Perubahan mencakup penyusunan SKP, penilaian kinerja, dan tind
Dokumen ini berisi analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman divisi operasional serta rencana program kerja tahun 2013. Faktor kekuatan divisi meliputi back office yang handal, kerja sama tim yang kuat, loyalitas karyawan yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan kelemahan yang diidentifikasi adalah kapasitas SDM yang tidak merata, penyelesaian masalah internal yang kurang tuntas, dan
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meliputi definisi, jenis jabatan, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Komisi ASN berperan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi a
Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan proses belajar mengajar dan administrasi sekolah. Tugas utama meliputi menyusun rencana pembelajaran, mengawasi guru, mengelola administrasi, mengawasi ujian, dan melaporkan kinerja sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang sumpah janji PNS di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa semua PNS wajib mengucapkan sumpah janji kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari proses pengangkatan menjadi PNS. Sumpah janji ini diatur dalam PP No. 21/1975 dan bertujuan membentuk PNS yang jujur dan bertanggung jawab.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil. Secara ringkas, gaji adalah imbalan atas prestasi kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tunjangan merupakan tambahan manfaat yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis tunjangan seperti tunjangan beras, umum
Peraturan Walikota Surabaya ini mengatur hari dan jam kerja bagi instansi pemerintah di Kota Surabaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Hari kerja efektif ditetapkan 5 hari dalam seminggu dan jam kerja efektif 37,5 jam per minggu. Beberapa unit pelayanan masyarakat dikecualikan dan beroperasi lebih lama. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya.
Surat edaran mengatur hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014 bagi PNS di Kabupaten Kebumen. Terdapat 13 hari libur nasional dan cuti bersama yang diatur sesuai peraturan pemerintah dan keputusan bersama tiga menteri. Surat edaran ini menginstruksikan para pimpinan satuan kerja untuk mengatur cuti secara proporsional dan meningkatkan disiplin selama masa libur.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
BT Sosialisasi SKP - 12 Desember 2022.pptxdedikuswandi9
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN memperkenalkan perubahan sistem pengelolaan kinerja pegawai dari yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 menjadi mengacu pada Peraturan baru tersebut. Perubahan mencakup penyusunan SKP, penilaian kinerja, dan tind
Dokumen ini berisi analisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman divisi operasional serta rencana program kerja tahun 2013. Faktor kekuatan divisi meliputi back office yang handal, kerja sama tim yang kuat, loyalitas karyawan yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan kelemahan yang diidentifikasi adalah kapasitas SDM yang tidak merata, penyelesaian masalah internal yang kurang tuntas, dan
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meliputi definisi, jenis jabatan, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Komisi ASN berperan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi a
Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan proses belajar mengajar dan administrasi sekolah. Tugas utama meliputi menyusun rencana pembelajaran, mengawasi guru, mengelola administrasi, mengawasi ujian, dan melaporkan kinerja sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang sumpah janji PNS di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa semua PNS wajib mengucapkan sumpah janji kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari proses pengangkatan menjadi PNS. Sumpah janji ini diatur dalam PP No. 21/1975 dan bertujuan membentuk PNS yang jujur dan bertanggung jawab.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis pegawai, jabatan, pejabat yang berwenang, pengembangan karier, dan manajemen karier PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil. Secara ringkas, gaji adalah imbalan atas prestasi kerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tunjangan merupakan tambahan manfaat yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis tunjangan seperti tunjangan beras, umum
Peraturan Walikota Surabaya ini mengatur hari dan jam kerja bagi instansi pemerintah di Kota Surabaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Hari kerja efektif ditetapkan 5 hari dalam seminggu dan jam kerja efektif 37,5 jam per minggu. Beberapa unit pelayanan masyarakat dikecualikan dan beroperasi lebih lama. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya.
Surat edaran mengatur hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014 bagi PNS di Kabupaten Kebumen. Terdapat 13 hari libur nasional dan cuti bersama yang diatur sesuai peraturan pemerintah dan keputusan bersama tiga menteri. Surat edaran ini menginstruksikan para pimpinan satuan kerja untuk mengatur cuti secara proporsional dan meningkatkan disiplin selama masa libur.
Peraturan Bupati Kayong Utara mengatur tentang hari dan jam kerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten. Hari kerja ditetapkan Senin sampai Jumat dengan jam masuk 07.30-16.00 untuk Senin-Kamis dan 07.00-16.00 untuk Jumat. Kehadiran diukur dengan absensi sidik jari atau tanda tangan, dan pelanggaran aturan dikenai sanksi administratif seperti pemotongan uang makan.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi monitoring evaluasi presensi 2021 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mencakup dasar hukum terkait kewajiban PNS seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan peraturan-peraturan terkait lainnya."
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan formasi PNS, pengaturan organisasi dan jabatan, penghitungan jam kerja efektif PNS, perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja, dan standar tingkat efisiensi jabatan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang undang-undang pengupahan di Indonesia. Presentasi ini menjelaskan dasar-dasar hukum dan aturan pengupahan mengenai kebijakan pengupahan, upah lembur, upah tidak masuk kerja, tunjangan hari raya keagamaan, denda, dan pajak penghasilan. Presentasi ini juga berisi contoh kasus-kasus penerapan aturan pengupahan.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
PPT JAM KERJA.pptx
1. SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI DAERAH DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
SENIN, 08 MEI 2023
2. DASAR HUKUM:
• Pasal 4 ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
3. Pengertian masuk kerja, jam kerja DAN HARI KERJA instansi daerah, jam kerja DAN
HARI KERJA pegawai asn,
• Masuk Kerja Adalah Keadaan Melaksanakan Tugas Baik di Dalam Maupun di Luar
Kantor.
• Jam Kerja Instansi Daerah Adalah Rentang Waktu Operasional Bagi Instansi
Pemerintah Untuk Kepentingan Pelayanan Publik.
• Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disebut Jam Kerja
Pegawai Asn Adalah Rentang Waktu Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Tugas
Kedinasan Di Tempat Yang Ditugaskan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
• Hari Kerja Instansi Daerah adalah Hari Operasional Bagi Instansi Pemerintah Untuk
Kepentingan Pelayanan Publik.
• Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disebut Hari Kerja
Pegawai Asn Adalah Hari Melaksanakan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara.
4. JUMLAH HARI KERJA :
• Hari Kerja Instansi Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu. yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
• Hari Kerja Instansi Daerah 5 (lima) hari Kerja dalam 1 Minggu dikecualikan
bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya
memberikan pelayanan:
a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
b. langsung kepada masyarakat.
• Jumlah hari kerja dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait
hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan
yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Jam Kerja InStansi Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN
• Jam Kerja lnstansi Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)jam 30 (tiga
puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
• Jam Kerja Instansi Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh
dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
• Jam Kerja Instansi Daerah dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat.
• Jam Kerja lnstansi Daerah di bulan Ramadan dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.
• Jam istirahat yaitu:
a. Hari Jumat selama 9O (sembilan puluh) menit; dan
b. Selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
• Jam istirahat pada Bulan Ramadhan yaitu:
a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit
• Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan kelebihan jam kerja dapat
dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.
6. PENETAPAN JAM KERJA DAN HARI KERJA PADA KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA :
SENIN S/D KAMIS :
Masuk Kerja 07 : 30 WIB
Istirahat 12 : 30 – 13:30 WIB
Pulang Kerja 16 : 00 WIB
JUM’AT :
Masuk Kerja 07 : 30 WIB
Istirahat 12 : 00 – 13:30 WIB
Pulang Kerja 16 : 30 WIB
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA :
SENIN S/D KAMIS :
Masuk Kerja 07 : 30 WIB
Istirahat 12 : 30 – 13:30 WIB
Pulang Kerja 15 : 00 WIB
JUM’AT :
Masuk Kerja 07 : 30 WIB
Istirahat 12 : 15 – 13:45 WIB
Pulang Kerja 15 : 00 WIB
UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA :
SABTU:
Masuk Kerja 07 : 30 WIB
Istirahat 12 : 00 – 13:00 WIB
Pulang Kerja 14 : 00 WIB
7. PENETAPANJAM KERJA DAN HARI KERJA PADA BULAN
RAMADHAN
SENIN S/D KAMIS :
Masuk Kerja 08 : 00 WIB
Istirahat 12 : 30 – 13:00 WIB
Pulang Kerja 15 : 00 WIB
JUM’AT :
Masuk Kerja 08 : 00 WIB
Istirahat 12 : 00 – 13:00 WIB
Pulang Kerja 15 : 30 WIB
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA :
SENIN S/D KAMIS :
Masuk Kerja 08 : 00 WIB
Istirahat 12 : 30 – 13:00 WIB
Pulang Kerja 14 : 00 WIB
JUM’AT :
Masuk Kerja 08 : 00 WIB
Istirahat 12 : 00 – 13:00 WIB
Pulang Kerja 14 : 00 WIB
UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA :
SABTU:
Masuk Kerja 08 : 00 WIB
Istirahat 12 : 30 – 13:00 WIB
Pulang Kerja 14 : 00 WIB
8. Pengaturan Tambahan :
• Pegawai ASN Dapat Melaksanakan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Yaitu Fleksibel
Secara Lokasi Dan/Atau Fleksibel Secara Waktu.
• Pegawai ASN Yang Wajib Memenuhi Ketentuan Jumlah Jam Kerja Dalam 1 (Satu)
Minggu Dan Mendapatkan Hak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
• Ketentuan Mengenai Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Daerah,
Dan Jam Kerja Pegawai ASN Berlaku Secara Mutatis Mutandis Terhadap Hari Kerja
Dan Jam Kerja Bagi Pegawai Dan Instansi Yang Pendanaannya Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan/Atau Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Yang Dibentuk Guna Melaksanakan Tugas Tertentu.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara
fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Peraturan Lain setelah
Peraturan Menteri tentang Tugas Kedinasan Secara Fleksibel.
