SlideShare a Scribd company logo
1 
KORBINWAS oleh Dinkes Provinsi 
Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan 
di Lingkup Provinsi 
Rusman R. Manik 
swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361
2 
Pertanyaan kita … 
1. Bagaimanakah PERAN IDEAL dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam 
percepatan pencapaian target SPM bidang Kesehatan di lingkungan 
Provinsinya? 
2. Apakah sekedar mengumpulkan (dan konsolidasi) data capaian 
SPM bidang Kesehatan? Apakah ini yang umumnya dilakukan oleh 
Dinkes Provinsi? 
3. Atau, aktif secara konstruktif mengkoordinasikan, 
membina dan mengawasi percepatan 
pencapaian target SPM tsb? 
4. Lalu, bagaimanakah bentuk riil dari upaya 
koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu?
3 
Pertanyaan berikutnya … 
5. Bagaimanakah kinerja pencapaian target SPM di wilayah 
Provinsi XYZ? 
– Kabupaten/kota manakah yang tingkat capaiannya relatif 
tinggi, dan di manakah yang masih harus lebih 
ditingkatkan? 
6. Bagaimanakah caranya agar kinerja pencapaian target 
SPM selalu semakin tinggi? 
– Kegiatan apa, di kabupaten/kota mana, yang 
TERBUKTI BERHASIL dalam mewujudkan suatu 
target SPM bidang kesehatan?
4 
Dinkes Provinsi harus melakukan 
KORBINWAS 
KOORDINASI 
• Untuk: mengatur serangkaian kegiatan, sehingga dilaksanakan 
secara tidak saling bertentangan atau simpang siur. 
PEMBINAAN 
• Untuk: meningkatkan prestasi (kinerja) Dinkes Kab/Kota. 
PENGAWASAN 
• Untuk: menjamin tercapainya tujuan 
dan sasaran yg tertuang dlm rencana, 
melalui kegiatan korektif selama 
pelaksanaan rencana.
5 
Apakah SOP KORBINWAS? 
• Agar KORBINWAS terlaksana dengan baik, maka diperlukan SOP 
KORBINWAS. 
• SOP KORBINWAS = Standard Operational Procedure 
penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, dan Monitoring 
Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di lingkup Provinsi 
• Komponennya: 
– Koordinasi 
– Pembinaan 
– Pengawasan
6 
SASARAN 
Penyelenggaraan 
SOP KORBINWAS 
1. Meningkatnya SINERGITAS KEGIATAN para 
pihak terkait utk pencapaian target 
SPM bidang kesehatan di Provinsi ybs. 
2. Meningkatnya KINERJA PARA PIHAK TERKAIT dalam 
pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan Provinsi ybs. 
3. Meningkatnya KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN para pihak 
dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan 
Provinsi ybs.
7 
INDIKATOR KEBERHASILAN 
Penyelenggaraan KORBINWAS 
KOORDINASI 
• Jumlah kegiatan hasil kesepakatan KORBINWAS, yang dilaksanakan 
oleh tiap pihak peserta melalui anggarannya. 
PEMBINAAN 
• Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM bidang kesehatan di 
kab/kota lingkungan Provinsi ybs. 
PENGAWASAN 
• Penyerapan anggaran kegiatan 
proporsional dngn pencapaian 
substansi kinerja dlm rentang 
pelaksanaan kegiatannya. 
• Laporan tepat waktu dan tepat 
dengan tujuan pelaporannya.
8 
Para Pihak dalam KORBINWAS 
Bidang Kesehatan 
• Dinas Kesehatan 
– Dinkes Provinsi 
– Dinkes kab/kota di lingkungan Provinsi ybs. 
• Bappeda 
– Bappeda Provinsi (minimal: Kabid Sosial) 
– Bappeda kab/kota di lingkungan Provinsi (minimal: Kabid Sosial) 
• Biro dan Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana 
• Stakeholder lain sesuai penilaian 
kebutuhannya
9 
Wahana KORBINWAS 
• Dilaksanakan melalui acara RAPAT 
KORBINWAS oleh Dinas Kesehatan Provinsi. 
• Frekwensi penyelenggaran = 2 kali dalam 
setahun. 
• Agenda acara 
RAPAT KORBINWAS 
di atur dlm SOP
10 
Langkah dan Siklus 
Penyelenggaraan KORBINWAS
11 
Langkah-langkah [ 1 / 4 ] 
Penyelenggaraan KORBINWAS 
• LANGKAH 1: Kabid Bina Promkes (atau ketua Tim 
Korbinwas) melaporkan rencana penyelenggaraan 
KORBINWAS kpd Kadis Kesehatan Provinsi. 
• LANGKAH 2: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menilai dan 
memberi keputusan tentang penyelenggaraan KORBINWAS 
tsb. 
• LANGKAH 3: Kepala Bidang Bina Program Kesehatan (atau 
ketua Tim Korbinwas) menyelenggarakan rapat persiapan 
penyelenggaraan KORBINWAS.
12 
Langkah-langkah [ 2 / 4 ] 
Penyelenggaraan KORBINWAS 
• LANGKAH 4: Panitia penyelenggara melaksanakan KORBINWAS. 
Jadwal dan acara pada slide hal # 13. 
• LANGKAH 5: Penyusunan laporan hasil penyelenggaraan 
KORBINWAS. 
• LANGKAH 6: Distribusi Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) 
• LANGKAH 7: Memasukkan kegiatan2 pembinaan yang ada dalam 
RKTL pada RKA Dinkes Provinsi.
13 
Acara Penting pada Rapat Korbinwas 
di Langkah 4 SOP KORBINWAS
14 
Langkah-langkah [ 3 / 4 ] 
Penyelenggaraan KORBINWAS 
• LANGKAH 8: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim 
Korbinwas) menyusun: “Strategi Pengawasan Pelaksanaan RKTL 
Percepatan Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkungan 
Provinsi”, untuk disahkan oleh Kadis Kesehatan Provinsi. 
• LANGKAH 9: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim 
Korbinwas) bersama dng Sekretaris Dinkes Provinsi mengawasi 
pelaksanaan kegiatan2 pembinaan yg dilaksanakan oleh Dinkes 
Provinsi.
15 
Langkah-langkah [ 4 / 4 ] 
Penyelenggaraan KORBINWAS 
• LANGKAH 10: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim 
Korbinwas) mengkompilasi laporan hasil pengawasan pelaksanaan 
RKTL dalam laporan hasil pengawasan. 
• LANGKAH 11: Dari laporan hasil pengawasan pelaksanaan RKTL, 
Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) menyusun 
strategi pelaksanaan Rapat KORBINWAS periode berikutnya dan 
kembali masuk ke LANGKAH 1 di atas.

More Related Content

What's hot

RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
noldy HP
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Dadang Solihin
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Andy Kurniawan
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Joy Irman
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Rusman R. Manik
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Rusman R. Manik
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
 
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Musnanda Satar
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Dadang Solihin
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Rusman R. Manik
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
93220872
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
93220872
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
Mariman Darto
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Dadang Solihin
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
zam zori
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
syukriyabdullah
 
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDPerumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Rusman R. Manik
 

What's hot (20)

RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
Penyusunan RPJMD dan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
 
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi PemerintahSistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
SAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & RenstraSAKIP : kebijakan & Renstra
SAKIP : kebijakan & Renstra
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Tatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatanTatacara musrenbang kecamatan
Tatacara musrenbang kecamatan
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDPerumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
 

Viewers also liked

Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITBila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Rusman R. Manik
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Rusman R. Manik
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Rusman R. Manik
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Rusman R. Manik
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Rusman R. Manik
 
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefSekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Rusman R. Manik
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Rusman R. Manik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Dadang Solihin
 

Viewers also liked (10)

Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITBila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
 
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefSekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 

Similar to Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi

Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
DeviNamira
 
Tahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
Tahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan PeraturanTahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
Tahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
Joy Irman
 
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSKTahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK
Joy Irman
 
Kb 3 pelaksanaan
Kb 3 pelaksanaanKb 3 pelaksanaan
Kb 3 pelaksanaan
pjj_kemenkes
 
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiTahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Joy Irman
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas
renjanaera
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
adee49
 
pedoman kia.docx
pedoman kia.docxpedoman kia.docx
pedoman kia.docx
dina383567
 
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdf
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdfEvaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdf
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdf
ArmandoBimo
 
Rb kalbar diskop,ukm
Rb kalbar diskop,ukmRb kalbar diskop,ukm
Rb kalbar diskop,ukm
diskopukmkalbar
 
Monev terpadu rs
Monev terpadu rsMonev terpadu rs
Monev terpadu rs
uthon
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptxMateri DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
IkpanNopandi
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
LusianaKhadijah
 
CONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.doc
CONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.docCONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.doc
CONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.doc
Sari Mazuarna
 
1. BUKU PEDOMAN PKP.docx
1. BUKU PEDOMAN PKP.docx1. BUKU PEDOMAN PKP.docx
1. BUKU PEDOMAN PKP.docx
herusiswanto25
 
Pembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptx
Pembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptxPembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptx
Pembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptx
HendraKismantono
 
Tahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program Sanitasi
Tahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program SanitasiTahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program Sanitasi
Tahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program Sanitasi
Joy Irman
 
413223701-SOP-Stunting.doc
413223701-SOP-Stunting.doc413223701-SOP-Stunting.doc
413223701-SOP-Stunting.doc
inong008
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Joy Irman
 

Similar to Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi (20)

Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
 
Tahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
Tahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan PeraturanTahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
Tahapan Program PPSP, Tahap Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan
 
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSKTahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSK
 
Kb 3 pelaksanaan
Kb 3 pelaksanaanKb 3 pelaksanaan
Kb 3 pelaksanaan
 
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan EvaluasiTahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan Evaluasi
Tahapan Program PPSP, Tahap Pemantauan dan Evaluasi
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
 
pedoman kia.docx
pedoman kia.docxpedoman kia.docx
pedoman kia.docx
 
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdf
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdfEvaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdf
Evaluasi TPCB oleh Dinkes Kota Semarang.pdf
 
Rb kalbar diskop,ukm
Rb kalbar diskop,ukmRb kalbar diskop,ukm
Rb kalbar diskop,ukm
 
Monev terpadu rs
Monev terpadu rsMonev terpadu rs
Monev terpadu rs
 
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi BaratArah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
 
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptxMateri DPPKB 15 November 2022.pptx
Materi DPPKB 15 November 2022.pptx
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 
CONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.doc
CONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.docCONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.doc
CONTOH_KERANGKA_ACUAN_KEGIATAN_AUDIT_INT.doc
 
1. BUKU PEDOMAN PKP.docx
1. BUKU PEDOMAN PKP.docx1. BUKU PEDOMAN PKP.docx
1. BUKU PEDOMAN PKP.docx
 
Pembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptx
Pembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptxPembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptx
Pembinaan UKS di sekolah dasar SD Negeri.pptx
 
Tahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program Sanitasi
Tahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program SanitasiTahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program Sanitasi
Tahapan Program PPSP - Tahap Memorandum Program Sanitasi
 
413223701-SOP-Stunting.doc
413223701-SOP-Stunting.doc413223701-SOP-Stunting.doc
413223701-SOP-Stunting.doc
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
 

More from Rusman R. Manik

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Rusman R. Manik
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Rusman R. Manik
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Rusman R. Manik
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Rusman R. Manik
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Rusman R. Manik
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexSekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress Index
Rusman R. Manik
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Rusman R. Manik
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Rusman R. Manik
 
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Rusman R. Manik
 
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Rusman R. Manik
 
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Rusman R. Manik
 
Kaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZ
Kaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZKaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZ
Kaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZ
Rusman R. Manik
 

More from Rusman R. Manik (17)

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
 
Sekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexSekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress Index
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
 
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
 
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
 
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
 
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
 
Kaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZ
Kaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZKaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZ
Kaji Ringkas RPJMD Kabupaten XYZ
 

Recently uploaded

PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
zakkimushoffi41
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala SekolahVisi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
kusnen59
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Eldi Mardiansyah
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
VenyHandayani2
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
annisaqatrunnadam5
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 

Recently uploaded (20)

PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala SekolahVisi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 

Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi

  • 1. 1 KORBINWAS oleh Dinkes Provinsi Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkup Provinsi Rusman R. Manik swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361
  • 2. 2 Pertanyaan kita … 1. Bagaimanakah PERAN IDEAL dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam percepatan pencapaian target SPM bidang Kesehatan di lingkungan Provinsinya? 2. Apakah sekedar mengumpulkan (dan konsolidasi) data capaian SPM bidang Kesehatan? Apakah ini yang umumnya dilakukan oleh Dinkes Provinsi? 3. Atau, aktif secara konstruktif mengkoordinasikan, membina dan mengawasi percepatan pencapaian target SPM tsb? 4. Lalu, bagaimanakah bentuk riil dari upaya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu?
  • 3. 3 Pertanyaan berikutnya … 5. Bagaimanakah kinerja pencapaian target SPM di wilayah Provinsi XYZ? – Kabupaten/kota manakah yang tingkat capaiannya relatif tinggi, dan di manakah yang masih harus lebih ditingkatkan? 6. Bagaimanakah caranya agar kinerja pencapaian target SPM selalu semakin tinggi? – Kegiatan apa, di kabupaten/kota mana, yang TERBUKTI BERHASIL dalam mewujudkan suatu target SPM bidang kesehatan?
  • 4. 4 Dinkes Provinsi harus melakukan KORBINWAS KOORDINASI • Untuk: mengatur serangkaian kegiatan, sehingga dilaksanakan secara tidak saling bertentangan atau simpang siur. PEMBINAAN • Untuk: meningkatkan prestasi (kinerja) Dinkes Kab/Kota. PENGAWASAN • Untuk: menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan korektif selama pelaksanaan rencana.
  • 5. 5 Apakah SOP KORBINWAS? • Agar KORBINWAS terlaksana dengan baik, maka diperlukan SOP KORBINWAS. • SOP KORBINWAS = Standard Operational Procedure penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, dan Monitoring Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di lingkup Provinsi • Komponennya: – Koordinasi – Pembinaan – Pengawasan
  • 6. 6 SASARAN Penyelenggaraan SOP KORBINWAS 1. Meningkatnya SINERGITAS KEGIATAN para pihak terkait utk pencapaian target SPM bidang kesehatan di Provinsi ybs. 2. Meningkatnya KINERJA PARA PIHAK TERKAIT dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan Provinsi ybs. 3. Meningkatnya KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN para pihak dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan Provinsi ybs.
  • 7. 7 INDIKATOR KEBERHASILAN Penyelenggaraan KORBINWAS KOORDINASI • Jumlah kegiatan hasil kesepakatan KORBINWAS, yang dilaksanakan oleh tiap pihak peserta melalui anggarannya. PEMBINAAN • Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM bidang kesehatan di kab/kota lingkungan Provinsi ybs. PENGAWASAN • Penyerapan anggaran kegiatan proporsional dngn pencapaian substansi kinerja dlm rentang pelaksanaan kegiatannya. • Laporan tepat waktu dan tepat dengan tujuan pelaporannya.
  • 8. 8 Para Pihak dalam KORBINWAS Bidang Kesehatan • Dinas Kesehatan – Dinkes Provinsi – Dinkes kab/kota di lingkungan Provinsi ybs. • Bappeda – Bappeda Provinsi (minimal: Kabid Sosial) – Bappeda kab/kota di lingkungan Provinsi (minimal: Kabid Sosial) • Biro dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana • Stakeholder lain sesuai penilaian kebutuhannya
  • 9. 9 Wahana KORBINWAS • Dilaksanakan melalui acara RAPAT KORBINWAS oleh Dinas Kesehatan Provinsi. • Frekwensi penyelenggaran = 2 kali dalam setahun. • Agenda acara RAPAT KORBINWAS di atur dlm SOP
  • 10. 10 Langkah dan Siklus Penyelenggaraan KORBINWAS
  • 11. 11 Langkah-langkah [ 1 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS • LANGKAH 1: Kabid Bina Promkes (atau ketua Tim Korbinwas) melaporkan rencana penyelenggaraan KORBINWAS kpd Kadis Kesehatan Provinsi. • LANGKAH 2: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menilai dan memberi keputusan tentang penyelenggaraan KORBINWAS tsb. • LANGKAH 3: Kepala Bidang Bina Program Kesehatan (atau ketua Tim Korbinwas) menyelenggarakan rapat persiapan penyelenggaraan KORBINWAS.
  • 12. 12 Langkah-langkah [ 2 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS • LANGKAH 4: Panitia penyelenggara melaksanakan KORBINWAS. Jadwal dan acara pada slide hal # 13. • LANGKAH 5: Penyusunan laporan hasil penyelenggaraan KORBINWAS. • LANGKAH 6: Distribusi Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) • LANGKAH 7: Memasukkan kegiatan2 pembinaan yang ada dalam RKTL pada RKA Dinkes Provinsi.
  • 13. 13 Acara Penting pada Rapat Korbinwas di Langkah 4 SOP KORBINWAS
  • 14. 14 Langkah-langkah [ 3 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS • LANGKAH 8: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) menyusun: “Strategi Pengawasan Pelaksanaan RKTL Percepatan Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkungan Provinsi”, untuk disahkan oleh Kadis Kesehatan Provinsi. • LANGKAH 9: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) bersama dng Sekretaris Dinkes Provinsi mengawasi pelaksanaan kegiatan2 pembinaan yg dilaksanakan oleh Dinkes Provinsi.
  • 15. 15 Langkah-langkah [ 4 / 4 ] Penyelenggaraan KORBINWAS • LANGKAH 10: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) mengkompilasi laporan hasil pengawasan pelaksanaan RKTL dalam laporan hasil pengawasan. • LANGKAH 11: Dari laporan hasil pengawasan pelaksanaan RKTL, Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) menyusun strategi pelaksanaan Rapat KORBINWAS periode berikutnya dan kembali masuk ke LANGKAH 1 di atas.