Teknik dan Strategi bagi pemerintah daerah dalam memperoleh skor penilaian Skor evaluasi SAKIP. Cara sederhana dan strategic yang mudah dipahami dan di praktekkan. Memahami konstruksi sakip dengan sangat mudah.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Teknik dan Strategi bagi pemerintah daerah dalam memperoleh skor penilaian Skor evaluasi SAKIP. Cara sederhana dan strategic yang mudah dipahami dan di praktekkan. Memahami konstruksi sakip dengan sangat mudah.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
Tujuan Diskusi Public (online) ini adalah memperdalam dan menambah wawasan mahasiswa mengenai peluang dan tantangan bagi tenaga kerja di Indonesia selama new normal.
Diskusi dan tanya-jawab terkait: Kondisi SDM dan lapangan kerja Indonesia selama ini, permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
Sekelumit tentang Kelembagaan untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik). Sebuah BAHAN DISKUSIAN pada Training of Trainers Planning and Budgeting. Kerjasama antara BAPPENAS dengan MEP UGM.
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD di
Kabupaten Bantul?
Rincian pertanyaan:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
1. 1
KORBINWAS oleh Dinkes Provinsi
Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan
di Lingkup Provinsi
Rusman R. Manik
swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361
2. 2
Pertanyaan kita …
1. Bagaimanakah PERAN IDEAL dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam
percepatan pencapaian target SPM bidang Kesehatan di lingkungan
Provinsinya?
2. Apakah sekedar mengumpulkan (dan konsolidasi) data capaian
SPM bidang Kesehatan? Apakah ini yang umumnya dilakukan oleh
Dinkes Provinsi?
3. Atau, aktif secara konstruktif mengkoordinasikan,
membina dan mengawasi percepatan
pencapaian target SPM tsb?
4. Lalu, bagaimanakah bentuk riil dari upaya
koordinasi, pembinaan, dan pengawasan itu?
3. 3
Pertanyaan berikutnya …
5. Bagaimanakah kinerja pencapaian target SPM di wilayah
Provinsi XYZ?
– Kabupaten/kota manakah yang tingkat capaiannya relatif
tinggi, dan di manakah yang masih harus lebih
ditingkatkan?
6. Bagaimanakah caranya agar kinerja pencapaian target
SPM selalu semakin tinggi?
– Kegiatan apa, di kabupaten/kota mana, yang
TERBUKTI BERHASIL dalam mewujudkan suatu
target SPM bidang kesehatan?
4. 4
Dinkes Provinsi harus melakukan
KORBINWAS
KOORDINASI
• Untuk: mengatur serangkaian kegiatan, sehingga dilaksanakan
secara tidak saling bertentangan atau simpang siur.
PEMBINAAN
• Untuk: meningkatkan prestasi (kinerja) Dinkes Kab/Kota.
PENGAWASAN
• Untuk: menjamin tercapainya tujuan
dan sasaran yg tertuang dlm rencana,
melalui kegiatan korektif selama
pelaksanaan rencana.
5. 5
Apakah SOP KORBINWAS?
• Agar KORBINWAS terlaksana dengan baik, maka diperlukan SOP
KORBINWAS.
• SOP KORBINWAS = Standard Operational Procedure
penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, dan Monitoring
Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di lingkup Provinsi
• Komponennya:
– Koordinasi
– Pembinaan
– Pengawasan
6. 6
SASARAN
Penyelenggaraan
SOP KORBINWAS
1. Meningkatnya SINERGITAS KEGIATAN para
pihak terkait utk pencapaian target
SPM bidang kesehatan di Provinsi ybs.
2. Meningkatnya KINERJA PARA PIHAK TERKAIT dalam
pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan Provinsi ybs.
3. Meningkatnya KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN para pihak
dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan di lingkungan
Provinsi ybs.
7. 7
INDIKATOR KEBERHASILAN
Penyelenggaraan KORBINWAS
KOORDINASI
• Jumlah kegiatan hasil kesepakatan KORBINWAS, yang dilaksanakan
oleh tiap pihak peserta melalui anggarannya.
PEMBINAAN
• Meningkatnya tingkat pencapaian target SPM bidang kesehatan di
kab/kota lingkungan Provinsi ybs.
PENGAWASAN
• Penyerapan anggaran kegiatan
proporsional dngn pencapaian
substansi kinerja dlm rentang
pelaksanaan kegiatannya.
• Laporan tepat waktu dan tepat
dengan tujuan pelaporannya.
8. 8
Para Pihak dalam KORBINWAS
Bidang Kesehatan
• Dinas Kesehatan
– Dinkes Provinsi
– Dinkes kab/kota di lingkungan Provinsi ybs.
• Bappeda
– Bappeda Provinsi (minimal: Kabid Sosial)
– Bappeda kab/kota di lingkungan Provinsi (minimal: Kabid Sosial)
• Biro dan Bagian Organisasi dan Tata
Laksana
• Stakeholder lain sesuai penilaian
kebutuhannya
9. 9
Wahana KORBINWAS
• Dilaksanakan melalui acara RAPAT
KORBINWAS oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
• Frekwensi penyelenggaran = 2 kali dalam
setahun.
• Agenda acara
RAPAT KORBINWAS
di atur dlm SOP
11. 11
Langkah-langkah [ 1 / 4 ]
Penyelenggaraan KORBINWAS
• LANGKAH 1: Kabid Bina Promkes (atau ketua Tim
Korbinwas) melaporkan rencana penyelenggaraan
KORBINWAS kpd Kadis Kesehatan Provinsi.
• LANGKAH 2: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menilai dan
memberi keputusan tentang penyelenggaraan KORBINWAS
tsb.
• LANGKAH 3: Kepala Bidang Bina Program Kesehatan (atau
ketua Tim Korbinwas) menyelenggarakan rapat persiapan
penyelenggaraan KORBINWAS.
12. 12
Langkah-langkah [ 2 / 4 ]
Penyelenggaraan KORBINWAS
• LANGKAH 4: Panitia penyelenggara melaksanakan KORBINWAS.
Jadwal dan acara pada slide hal # 13.
• LANGKAH 5: Penyusunan laporan hasil penyelenggaraan
KORBINWAS.
• LANGKAH 6: Distribusi Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL)
• LANGKAH 7: Memasukkan kegiatan2 pembinaan yang ada dalam
RKTL pada RKA Dinkes Provinsi.
13. 13
Acara Penting pada Rapat Korbinwas
di Langkah 4 SOP KORBINWAS
14. 14
Langkah-langkah [ 3 / 4 ]
Penyelenggaraan KORBINWAS
• LANGKAH 8: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim
Korbinwas) menyusun: “Strategi Pengawasan Pelaksanaan RKTL
Percepatan Pencapaian Target SPM bidang Kesehatan di Lingkungan
Provinsi”, untuk disahkan oleh Kadis Kesehatan Provinsi.
• LANGKAH 9: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim
Korbinwas) bersama dng Sekretaris Dinkes Provinsi mengawasi
pelaksanaan kegiatan2 pembinaan yg dilaksanakan oleh Dinkes
Provinsi.
15. 15
Langkah-langkah [ 4 / 4 ]
Penyelenggaraan KORBINWAS
• LANGKAH 10: Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim
Korbinwas) mengkompilasi laporan hasil pengawasan pelaksanaan
RKTL dalam laporan hasil pengawasan.
• LANGKAH 11: Dari laporan hasil pengawasan pelaksanaan RKTL,
Kabid Bina Program Kesehatan (Ketua Tim Korbinwas) menyusun
strategi pelaksanaan Rapat KORBINWAS periode berikutnya dan
kembali masuk ke LANGKAH 1 di atas.