Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi.
Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi.
Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Bentuk Permohonan PHK
(1) Setiap permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dibuat di atas kertas bermeterai cukup sesuai, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan perusahaan/pemohon.
b. nama orang yang bertanggung jawab di perusahaan.
c. nama, jabatan dan alamat pekerja yang dimintakan pemutusan hubungan kerja.
d. umur dan jumlah keluarga dari pekerja.
e. masa kerja dan tanggal mulai bekerja.
f. tempat pekerja pertama kali diterima bekerja.
g. rincian penghasilan terakhir berupa uang dan nilai catu yang diberikan dengan cuma-cuma.
h. upah terakhir yang diterima pekerja.
i . alasan Pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara terinci.
j. bukti telah diadakan perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1964.
k. tanggal terhitung mulai berlakunya pemutusan hubungan kerja dimohonkan.
l. tempat dan tanggal permohonan ijin pemutusan hubungan kerja diajukan;
m. dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(3) Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengunakan bentuk formulir sebagaimana contoh dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
Panduan Exit clearance untuk staff mengundurkan diriAntonio_Grafiko
Presentasi ini bertujuan untuk sebagai panduan untuk membuat SOP tata cara bila staff akan melaksanakan pengunduran diri, didalam presentasi ini dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi perlu dilakukan agar hak dan kewajiban staff akan dapat segera diselesaikan.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
DRAF PERATURAN PERUSAHAAN:
Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan, Jam Kerja, Gaji/Upah, Lembur, Penerimaan dan Penempatan Karyawan, PHK, Tata Tertib Perusahaan, Sanksi, Larangan Karyawan, Tunjangan Karyawan, dll.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
Draf Perjanjian Kerja ini berisi ketentuan yang mengatur tentang hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan. Di dalamnya mengatur tentang:
- Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan
- Waktu Kerja
- Istirahat Kerja, Libur Kerja dan Cuti
- Upah dan Tunjangan
- Kerja Lembur
- Jaminan Kesejahteraan Karyawan
- PHK dan kompensasinya
- Pengunduran Diri Karyawan
- Tata Tertib dan Sanksi
- Dll
File Draf Perjanjian Kerja ini disusun dalam format MS Word Document dan dapat dimodifikasi serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukum pengguna.
Download selengkapnya draf Perjanjian Kerja ini di:
http://legalakses.com/contoh-surat-perjanjian-kerja-untuk-waktu-tidak-tertentu-pkwt/
File ini berupa folder yang berisi draf dokumen-dokumen yang mengatur hubungan ketenagakerjaan diantara Perusahaan dan Karyawan, antara lain:
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)
Draf Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Draf Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap
Draf Surat Kuasa Manajer HRD Untuk Mengurusi Hubungan Ketenagakerjaan Perusahaan
Draf Surat Tugas Karyawan
Draf Surat Penunjukan Karyawan Sebagai Kepala Kantor Cabang
Draf Surat Izin Tidak Masuk Kerja
Draf Surat Peringatan (SP) Karyawan
Draf Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Draf Surat Pengunduran Diri Karyawan
Draf Surat Keterangan Kerja Karyawan
Dalam draf dokumen-dokumen tersebut diatur tentang hubungan kerja diantara Perusahaan dan Karyawan, yaitu yang meliputi penerimaan karyawan, masa percobaan karyawan, jadwal kerja, remunerasi, surat peringatan, PHK, dll. Draf dalam file tersebut dapat digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hukum pengguna. Draf dokumen-dokumen tersebut disusun berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan bukan dari sudut pandang kepentingan hukum pengguna, sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara cermat dan bijaksana sesuai dengan kepentingan hukum pengguna.
Download selengkapnya di:
http://www.legalakses.com/draf-dokumen-ketenagakerjaan/
Paket SOP HRD ini terdiri atas 21 prosedur, yang meliputi:
1. SOP Rekrutmen+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Form permintaan karyawan baru,
b) Form lamaran,
c) Form Evaluasi wawancara.
2. SOP Pelatihan karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Form Jadwal Program Training,
b) Form Pengadaan Training,
c) Form Pengukuran Efektifitas Training.
3. SOP Orientasi Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Check List Orientasi Karyawan
b) Peraturan Perusahaan
c) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
d) Surat Perjanjian Kerja
e) Surat Pernyataan Pajak
4. SOP Cuti Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form cuti.
5. SOP Izin Potong Cuti+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form izin tidak masuk kerja.
6. SOP Izin Sakit+Flowchart dan Dokumen pendukungnya.
7. SOP Lembur Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Lembur
8. SOP Mutasi/Promosi/Demosi+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Laporan Monitoring Kehadiran Karyawan
b) Form Usulan Mutasi/Promosi/Demosi
c) SK Direksi tentang Mutasi/Promosi/Demosi
9. SOP Penilaian Karyawan Masa Percobaan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Penilaian Karyawan Masa Percobaan
10. SOP Penilaian Karyawan Tahunan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Form Penilaian Kinerja Karyawan Tahunan.
11. SOP Perjalanan Dinas Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Surat Perintah Perjalanan Dinas.
12. SOP Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Surat Perintah Perjalanan Dinas
b) Form Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
13. SOP Karyawan Meninggal Dunia+Flowchart
14. SOP Pengunduran Diri Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Pengunduran Diri
15. SOP PHK Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Surat Peringatan
b) Surat Pemutusan Hubungan Kerja
16. SOP PHK Massal Karyawan+Flowchart
17. SOP Pengunduran diri karyawan yang sakit berkepanjangan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: Surat Pengunduran Diri.
18. SOP Karyawan Pensiun+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Keputusan Direksi Tentang Karyawan Pensiun.
19. SOP Surat Peringatan Karyawan+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa:
a) Memo
b) Surat Peringatan
20. SOP Pengajuan Biaya Training Karyawan+Flowchart dan dokumen pendukungnya berupa: Form Permohonan Biaya Training
21. SOP Usulan Kenaikan Gaji Karyawan+Flowchart dan dokumen pendukungnya berupa:
a) Form Kenaikan Gaji
b) Surat Penetapan Gaji
"Mengelola Hubungan Kerja Industrial"
Tugas Mata Kuliah Semester 3
Magister Manajemen (S2) Universitas Trisakti
Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)
[FEB Tugas S2 Kel 5 2019]
Regular, Angkatan 51, 2019, Jakarta
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja
A. Sepakat artinya tanpa kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan
keadaan.
B. Kecakapan artinya tidak dibawah pengampuan dan sudah dewasa menurut
hukum;
C. Pekerjaan artinya sebagai objek dari perjanjian kerja maka harus ada pekerjaan
yang diperjanjikan;
D. Pekerjaan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan artinya
pekerjaan yang diperjanjikan harus “Halal”.
Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir A dan B maka perjanjian
dapat dibatalkan.
Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir C dan D maka perjanjian
dapat dibatalkan.
7/17/2013
4. Status Hubungan Kerja berdasarkan
Perjanjian Kerja
• Karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu/ PKWTT.
• Karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu
tertentu/ PKWT.
• Karyawan harian lepas.
• Karyawan antarkerja antar daerah.
7/17/2013
5. Berakhirnya Hubungan Kerja/ PHK
• PHK karena karyawan melakukan tindak pidana
• PHK sepihak oleh pengusaha
• PHK demi hukum
• PHK karena putusan pengadilan:
- inisiatif pengusaha
- inisiatif karyawan
• PHK karena perjanjian bersama
7/17/2013
6. PHK Karena Karyawan Melakukan Tindak
Pidana
• Menipu
• Mencuri
• Penggelapan dalam jabatan
• Pemalsuan atau menggunakan surat palsu
• Mengkonsumsi atau memperdagangkan narkotika
dan psikotropika
• Melakukan penganiayaan,dll.
7/17/2013
7. PHK Sepihak Oleh Pengusaha
• Karyawan dalam Masa Percobaan.
• Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan.
• Karyawan ditahan, meskipun belum 6 (enam) bulan tetapi telah dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan pidana.
• Karyawan Mengundurkan diri.
• Karyawan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut.
• Karyawan mangkir selama 7 (tujuh) hari akibat melakukan mogok kerja yang tidak sah
• Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak
melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan
pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan.
# PHK karena Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan dan mengundurkan diri diberi hak
mengajukan gugatan ke PHI maximal 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK.
7/17/2013
8. PHK Demi Hukum
• Karyawan meninggal dunia
• Pensiun
• Berakhir jangka waktu kontrak atau selesainya
pekerjaan
7/17/2013
9. PHK Karena Putusan Pengadilan.
Inisiatif Pengusaha:
- Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama
- Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan
status, penggabungan atau peleburan.
- Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian.
- Perusahaan Pailit
7/17/2013
10. PHK Karena Putusan Pengadilan.
Inisiatif Karyawan:
- Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat
terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan.
- Karyawan menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3
bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban,
memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan,
memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,
keselamatan dan kesehatan.
- Karyawan medical unfit setelah 12 (duabelas) bulan.
7/17/2013
11. PHK Karena Perjanjian Bersama
• Karyawan melakukan tindak pidana. (lihat pada
slide sebelumnya)
• PHK sepihak oleh Pengusaha. (lihat pada slide
sebelumnya)
• PHK karena putusan pengadilan baik inisiatif
pengusaha maupun karyawan. (lihat pada slide
sebelumnya)
7/17/2013
12. Syarat PHK
Alasan PHK Syarat PHK
Masa percobaan Dalam periode masa percobaan
Melakukan tindak Pidana Putusan pidana pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap
Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Penahanan melampaui batas 6 (enam) bulan
Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah Putusan pidana pengadilan tingkat pertama/ pengadilan
negeri
Melanggar Perjanjian Kerja Peraturan
Perusahaan/PKB, kualifikasi ringan ,sedang dan
pengulangan
Surat Peringatan I , II dan III
Mengundurkan diri 1. Permohonan 30 hari sebelumnya
2. Tidak dalam ikatan dinas
3. Tetap bekerja sampai tanggal efektif
7/17/2013
13. Alasan PHK Syarat PHK
Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat
perubahan status, penggabungan atau peleburan
Menyampaikan secara tertulis penolakanya disertai
alasan pada periode yang ditetapkan setelah
diumumkanya proses perubahan status,
penggabungan atau peleburan yang dilakukan
perusahaan
Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja
akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan
Menyampaikan secara tertulis penolakanya disertai
alasan pada periode yang ditetapkan setelah
diumumkanya proses perubahan status,
penggabungan atau peleburan yang dilakukan
perusahaan
Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua)
tahun berturut-turut.
Laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari
akuntan publik
Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. Perusahaan tutup permanen
Perusahaan Pailit Putusan pailit pengadilan niaga yang berkekuatan
hukum tetap
Meninggal dunia Surat kematian
7/17/2013
14. Alasan PHK Syarat PHK
Pensiun Usia pensiun yang ditetapkan perusahaan
Mangkir 1. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut
tanpa pemberitahuan
2. Panggilan untuk masuk kerja dua kali
Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,
tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak
melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di
luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang
membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan.
Bukti surat dan saksi-saksi
Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan
berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban,
memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan,
memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,
keselamatan dan kesehatan.
Putusan pengadilan Hubungan Industrial atau
hasil pemeriksaan pengadilan apabila diajukan
gugatan balik/ rekonvensi
Medical unfit
1. Surat keterangan dari dokter perusahaan dan atau
eksternal
2. Melampaui batas 12 (dua belas bulan)
7/17/2013
15. Kompensasi PHK
Alasan PHK Kompensasi
Medical Unfit 2 x pasal 156 ayat (2), 2 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x
pasal 156 ayat (4)
- Pekerja Meninggal Dunia
- Pensiun
- Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja
akibat perubahan status, penggabungan atau
peleburan
- Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian.
- Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,
tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak
melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan
di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan
yang membahayakan jiwa, keselamatan dan
kesehatan
2 x pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x
pasal 156 ayat (4)
7/17/2013
16. Alasan PHK Kompensasi
Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status,
penggabungan atau peleburan
Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut.
Perusahaan Pailit
Pekerja melanggar Perjanjian Kerja/ Peraturan Perusahaan/ Perjanjian kerja
Bersama
1 x pasal 156 ayat (2), (3) & (4)
Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan
Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah
1 x pasal 156 ayat (3) & (4)
Mangkir
Mengundurkan diri
Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan
berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di
luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,
keselamatan dan kesehatan. (alasan PHK ini tanpa hak uang pisah)
156 ayat (4) dan uang pisah
7/17/2013
17. Tenggang Waktu Hukum Penyelesaian PHK
• Perundingan Bipartit waktu penyelesaian 30 hari
• Mediasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
• Konsiliasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
• Arbitrasi waktu penyelesaian 30 hari kerja
• Jawaban Anjuran 10 hari kerja (tidak Jawab dianggap menolak)
• Gugatan PHK 160 ayat (3) & 162 UU No. 13/ 2003 1 (satu) tahun
• Gugatan Hak 2 tahun
• Pengadilan Hubungan Industrial waktu penyelesaian 50 hari kerja
• Menyatakan Kasasi 14 Hari Kerja
• Mengajukan Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menyatakan
•Mengajukan Kontra Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menerima
pemberitahuan
• Mahkamah Agung waktu penyelesaian 30 hari kerja
7/17/2013
19. Bipartit
• Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
• Pihaknya adalah pengusaha dengan serikat pekerja apabila pekerjanya
anggota atau dengan pekerja langsung
• Membuat notulen bipartit
• Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama
• Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial
• Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak
dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial
• Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat
skorsing dan melakukan pencatatan / permohonan mediasi kepada dinas
tenaga kerja ditempat pekerja bekerja
7/17/2013
20. Mediasi
• Perselisihan yang dapat dilakukan Mediasi adalah, PHK, Hak,
Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan
• Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
• Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan mediator
dari dinas tenaga kerja
• Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama
• Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial
• Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menerbitkan anjuran
• Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat perjanjian
bersama dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke Pengadilan Hubungan
Industrial
• Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak
dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial
• Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan
pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial
7/17/2013
21. Konsiliasi
• Perselisihan yang dapat dilakukan Konsiliasi adalah, PHK,
Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan
• Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari
• Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan
konsiliator
• Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama
• Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan
Industrial
• Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator menerbitkan anjuran
• Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat
perjanjian bersama dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke
Pengadilan Hubungan Industrial
• Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak
dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan
Industrial
• Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha
dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial
7/17/2013
22. Proses beracara di Pengadilan Hubungan
Industrial
7/17/2013
Gugatan
Penggugat
Replik Penggugat
Jawaban Tergugat
Duplik Tergugat
Kesimpulan
Penggugat + Tergugat
Pembuktian
Penggugat + Tergugat
Putusan M. Hakim
Putusan Provisionil
Majelis Hakim Pasal 96
UU 2/2004
Sita Jaminan
Penetapan Sita Jaminan tidak
dapat diajukan Perlawanan
dan atau tidak dapat
digunakan upaya hukum
(Pasal 96 UU PH)
23. Mahkamah Agung
1. Upaya Hukum Biasa / Kasasi
• Alasan Kasasi:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
b. Salah menerapkan hukum yang berlaku
c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh
peraturan
• Yang dapat dimohonkan Kasasi adalah:
a. Perselisihan Hak
b. Perselisihan PHK
7/17/2013
24. 2. Upaya Hukum Luar Biasa
• Alasan PK:
a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak
lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-
bukti yang kemudian oleh hakim dianggap palsu
b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada
yang dituntut
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangan sebab-sebabnya
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama
atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya
telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain
f. Apabila dalam suatu keputusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan
yang nyata
7/17/2013
25. • Tenggang Waktu Pengajuan PK
a. 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat
b. 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta
tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
c. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap
dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara,
untuk alasan PK karena adanya Ultra petita, kekhilafan dan
adanya tuntutan yang belum dipertimbangkan sebab-
sebabnya
d. 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu
memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan
kepada pihak yang berperkara, untuk alasan adanya
putusan yang bertentangan untuk perkara yang sama
7/17/2013
26. Eksekusi
• Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Hubungan
Industrial
• Anmaning / Panggilan Pengadilan kepada para pihak
untuk melaksanakan putusan
• Apabila putusan tidak dilaksanakan, permohonan sita
eksekusi
• Penetapan dan Pelaksanaan sita eksekusi
• Eksekusi
7/17/2013
27. Proses PHK Karyawan yang Melakukan Tindak
Pidana
• Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan pidana
• Laporan polisi:
a. Melaporkan pelaku pada bagian layanan masyarakat
b. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi
c. Penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti
d. Pengajuan saksi ahli
e. Penetapan tersangka
f. Penahanan
g. Pemberkasan
h. Pelimpahan ke kejaksaan
• Proses di Kejaksaan:
a. Menerima berkas dan tersangka dari kepolisian
b. Melanjutkan penahanan
c. Mempersiapkan dakwaan kepengadilan negeri
d. Pelimpahan kepengadilan negeri
7/17/2013
28. • Proses di Pengadilan Negeri
a. Menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari kejaksaan
b. Melanjutkan penahanan
c. Membuka persidangan: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, surat, tersangka,
tuntutan pidana, pembelaan , replik, duplik, simpulan, dan putusan
• Proses di Pengadilan Tinggi
a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan negeri
b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan banding atau mengadili
sendiri
• Proses di Mahkamah Agung
a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan tinggi
b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan kasasi atau mengadili
sendiri
• Proses Eksekusi oleh Jaksa
7/17/2013
