Downloaded 574 times
Uploaded byFardalaw Labor
Pemutusan hubungan kerja
Dokumen ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia, termasuk syarat, jenis, dan prosedur terkait. Penjelasan meliputi alasan-alasan yang dapat mengakibatkan PHK, seperti pelanggaran perjanjian kerja, dan proses penyelesaian sengketa hubungan industrial. Selain itu, juga dijelaskan mengenai kompensasi dan tenggang waktu hukum untuk menyelesaikan masalah PHK.
More Related Content
Similar to Pemutusan hubungan kerja
![[Materi]_BAB_14_PEMUTUSAN_HUBUNGAN_KERJA.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materibab14pemutusanhubungankerja-230922070755-9a98fbd6-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Pemutusan hubungan kerja
- 1. Pemutusan Hubungan Kerja DR.can.WillyFarianto,S.H.,M.Hum. Farianto& Darmanto Law firm LINA Building, 2nd Floor, suite 205A H.R. Rasuna Said, kav B-7 Jakarta 12910 Web. www.fardalaw.com Mobile. 0811157937 7/17/2013
- 2. Hubungan Kerja 7/17/2013 Pengusaha PekerjaPerjanjianKerja Pekerjaan Perintah Upah
- 3. Syarat Sah PerjanjianKerja A. Sepakat artinya tanpa kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. B. Kecakapan artinya tidak dibawah pengampuan dan sudah dewasa menurut hukum; C. Pekerjaan artinya sebagai objek dari perjanjian kerja maka harus ada pekerjaan yang diperjanjikan; D. Pekerjaan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan artinya pekerjaan yang diperjanjikan harus “Halal”. Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir A dan B maka perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal Perjanjian kerja melanggar butir C dan D maka perjanjian dapat dibatalkan. 7/17/2013
- 4. Status Hubungan Kerjaberdasarkan Perjanjian Kerja • Karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu/ PKWTT. • Karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu/ PKWT. • Karyawan harian lepas. • Karyawan antarkerja antar daerah. 7/17/2013
- 5. Berakhirnya Hubungan Kerja/PHK • PHK karena karyawan melakukan tindak pidana • PHK sepihak oleh pengusaha • PHK demi hukum • PHK karena putusan pengadilan: - inisiatif pengusaha - inisiatif karyawan • PHK karena perjanjian bersama 7/17/2013
- 6. PHK Karena KaryawanMelakukan Tindak Pidana • Menipu • Mencuri • Penggelapan dalam jabatan • Pemalsuan atau menggunakan surat palsu • Mengkonsumsi atau memperdagangkan narkotika dan psikotropika • Melakukan penganiayaan,dll. 7/17/2013
- 7. PHK Sepihak OlehPengusaha • Karyawan dalam Masa Percobaan. • Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan. • Karyawan ditahan, meskipun belum 6 (enam) bulan tetapi telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan pidana. • Karyawan Mengundurkan diri. • Karyawan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut. • Karyawan mangkir selama 7 (tujuh) hari akibat melakukan mogok kerja yang tidak sah • Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. # PHK karena Karyawan ditahan, lebih dari 6 (enam) bulan dan mengundurkan diri diberi hak mengajukan gugatan ke PHI maximal 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK. 7/17/2013
- 8. PHK Demi Hukum •Karyawan meninggal dunia • Pensiun • Berakhir jangka waktu kontrak atau selesainya pekerjaan 7/17/2013
- 9. PHK Karena PutusanPengadilan. Inisiatif Pengusaha: - Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama - Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. - Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. - Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. - Perusahaan Pailit 7/17/2013
- 10. PHK Karena PutusanPengadilan. Inisiatif Karyawan: - Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. - Karyawan menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. - Karyawan medical unfit setelah 12 (duabelas) bulan. 7/17/2013
- 11. PHK Karena PerjanjianBersama • Karyawan melakukan tindak pidana. (lihat pada slide sebelumnya) • PHK sepihak oleh Pengusaha. (lihat pada slide sebelumnya) • PHK karena putusan pengadilan baik inisiatif pengusaha maupun karyawan. (lihat pada slide sebelumnya) 7/17/2013
- 12. Syarat PHK Alasan PHKSyarat PHK Masa percobaan Dalam periode masa percobaan Melakukan tindak Pidana Putusan pidana pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Penahanan melampaui batas 6 (enam) bulan Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah Putusan pidana pengadilan tingkat pertama/ pengadilan negeri Melanggar Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan/PKB, kualifikasi ringan ,sedang dan pengulangan Surat Peringatan I , II dan III Mengundurkan diri 1. Permohonan 30 hari sebelumnya 2. Tidak dalam ikatan dinas 3. Tetap bekerja sampai tanggal efektif 7/17/2013
- 13. Alasan PHK SyaratPHK Karyawan menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Menyampaikan secara tertulis penolakanya disertai alasan pada periode yang ditetapkan setelah diumumkanya proses perubahan status, penggabungan atau peleburan yang dilakukan perusahaan Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Menyampaikan secara tertulis penolakanya disertai alasan pada periode yang ditetapkan setelah diumumkanya proses perubahan status, penggabungan atau peleburan yang dilakukan perusahaan Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari akuntan publik Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. Perusahaan tutup permanen Perusahaan Pailit Putusan pailit pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap Meninggal dunia Surat kematian 7/17/2013
- 14. Alasan PHK SyaratPHK Pensiun Usia pensiun yang ditetapkan perusahaan Mangkir 1. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 2. Panggilan untuk masuk kerja dua kali Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Bukti surat dan saksi-saksi Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. Putusan pengadilan Hubungan Industrial atau hasil pemeriksaan pengadilan apabila diajukan gugatan balik/ rekonvensi Medical unfit 1. Surat keterangan dari dokter perusahaan dan atau eksternal 2. Melampaui batas 12 (dua belas bulan) 7/17/2013
- 15. Kompensasi PHK Alasan PHKKompensasi Medical Unfit 2 x pasal 156 ayat (2), 2 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) - Pekerja Meninggal Dunia - Pensiun - Pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan - Perusahaan tutup, tidak karena mengalami kerugian. - Tuduhan karyawan kepada pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan 2 x pasal 156 ayat (2), 1 x pasal 156 ayat (3) dan 1 x pasal 156 ayat (4) 7/17/2013
- 16. Alasan PHK Kompensasi Karyawanmenolak melanjutkan hubungan kerja akibat perubahan status, penggabungan atau peleburan Perusahaan tutup, karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut. Perusahaan Pailit Pekerja melanggar Perjanjian Kerja/ Peraturan Perusahaan/ Perjanjian kerja Bersama 1 x pasal 156 ayat (2), (3) & (4) Penahanan lebih dari 6 (enam) bulan Belum 6 (enam) bulan ditahan dinyatakan bersalah 1 x pasal 156 ayat (3) & (4) Mangkir Mengundurkan diri Karyawan telah salah atau keliru menuduh Pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjiakan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan. (alasan PHK ini tanpa hak uang pisah) 156 ayat (4) dan uang pisah 7/17/2013
- 17. Tenggang Waktu HukumPenyelesaian PHK • Perundingan Bipartit waktu penyelesaian 30 hari • Mediasi waktu penyelesaian 30 hari kerja • Konsiliasi waktu penyelesaian 30 hari kerja • Arbitrasi waktu penyelesaian 30 hari kerja • Jawaban Anjuran 10 hari kerja (tidak Jawab dianggap menolak) • Gugatan PHK 160 ayat (3) & 162 UU No. 13/ 2003 1 (satu) tahun • Gugatan Hak 2 tahun • Pengadilan Hubungan Industrial waktu penyelesaian 50 hari kerja • Menyatakan Kasasi 14 Hari Kerja • Mengajukan Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menyatakan •Mengajukan Kontra Memori Kasasi 14 hari kalender sejak menerima pemberitahuan • Mahkamah Agung waktu penyelesaian 30 hari kerja 7/17/2013
- 18. Penyelesaian PHK 7/17/2013 Bipartit Tripartit Mediasi Konsiliasi Arbitrasi Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung Eksekusioleh Pengadilan Hubungan Industri
- 19. Bipartit • Jangka waktupenyelesaiannya 30 hari • Pihaknya adalah pengusaha dengan serikat pekerja apabila pekerjanya anggota atau dengan pekerja langsung • Membuat notulen bipartit • Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama • Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengusaha dapat menerbitkan surat skorsing dan melakukan pencatatan / permohonan mediasi kepada dinas tenaga kerja ditempat pekerja bekerja 7/17/2013
- 20. Mediasi • Perselisihan yangdapat dilakukan Mediasi adalah, PHK, Hak, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan • Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari • Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan mediator dari dinas tenaga kerja • Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama • Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila tidak tercapai kesepakatan, mediator menerbitkan anjuran • Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat perjanjian bersama dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial 7/17/2013
- 21. Konsiliasi • Perselisihan yangdapat dilakukan Konsiliasi adalah, PHK, Kepentingan, dan Antar Serikat dalam Satu Perusahaan • Jangka waktu penyelesaiannya 30 hari • Pihaknya adalah pengusaha dengan pekerja atau wakilnya dan konsiliator • Apabila tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama • Mendaftarkan perjanjian bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator menerbitkan anjuran • Apabila pengusaha dan pekerja menerima anjuran maka, dibuat perjanjian bersama dan setelah dilaksanakan, didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke PHI tidak dilaksanakan, maka mohon eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial • Apabila pengusaha dan pekerja menolak anjuran, maka pengusaha dan pekerja berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial 7/17/2013
- 22. Proses beracara diPengadilan Hubungan Industrial 7/17/2013 Gugatan Penggugat Replik Penggugat Jawaban Tergugat Duplik Tergugat Kesimpulan Penggugat + Tergugat Pembuktian Penggugat + Tergugat Putusan M. Hakim Putusan Provisionil Majelis Hakim Pasal 96 UU 2/2004 Sita Jaminan Penetapan Sita Jaminan tidak dapat diajukan Perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum (Pasal 96 UU PH)
- 23. Mahkamah Agung 1. UpayaHukum Biasa / Kasasi • Alasan Kasasi: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan • Yang dapat dimohonkan Kasasi adalah: a. Perselisihan Hak b. Perselisihan PHK 7/17/2013
- 24. 2. Upaya HukumLuar Biasa • Alasan PK: a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim dianggap palsu b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain f. Apabila dalam suatu keputusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata 7/17/2013
- 25. • Tenggang WaktuPengajuan PK a. 180 hari sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat b. 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang c. 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, untuk alasan PK karena adanya Ultra petita, kekhilafan dan adanya tuntutan yang belum dipertimbangkan sebab- sebabnya d. 180 hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara, untuk alasan adanya putusan yang bertentangan untuk perkara yang sama 7/17/2013
- 26. Eksekusi • Permohonan KepadaKetua Pengadilan Hubungan Industrial • Anmaning / Panggilan Pengadilan kepada para pihak untuk melaksanakan putusan • Apabila putusan tidak dilaksanakan, permohonan sita eksekusi • Penetapan dan Pelaksanaan sita eksekusi • Eksekusi 7/17/2013
- 27. Proses PHK Karyawanyang Melakukan Tindak Pidana • Bukti dan Saksi cukup untuk menduga suatu perbuatan pidana • Laporan polisi: a. Melaporkan pelaku pada bagian layanan masyarakat b. Pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi c. Penyerahan bukti-bukti surat dan barang bukti d. Pengajuan saksi ahli e. Penetapan tersangka f. Penahanan g. Pemberkasan h. Pelimpahan ke kejaksaan • Proses di Kejaksaan: a. Menerima berkas dan tersangka dari kepolisian b. Melanjutkan penahanan c. Mempersiapkan dakwaan kepengadilan negeri d. Pelimpahan kepengadilan negeri 7/17/2013
- 28. • Proses diPengadilan Negeri a. Menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari kejaksaan b. Melanjutkan penahanan c. Membuka persidangan: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, surat, tersangka, tuntutan pidana, pembelaan , replik, duplik, simpulan, dan putusan • Proses di Pengadilan Tinggi a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan negeri b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan banding atau mengadili sendiri • Proses di Mahkamah Agung a. Menerima pelimpahan kewenangan ,berkas ,dan tersangka dari pengadilan tinggi b. Menjatuhkan putusan : menerima atau menolak permohonan kasasi atau mengadili sendiri • Proses Eksekusi oleh Jaksa 7/17/2013
- 29.