Dokumen tersebut membahas kebijakan pembinaan integritas SDM aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat penjelasan mengenai peraturan yang mengatur pembinaan integritas, program peningkatan profesionalisme PNS, serta sanksi bagi pelanggaran disiplin PNS.

1. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
2012
Aba Subagja, S.Sos., MAP
Kepala Bidang Standar Jabatan SDM
Aparatur
KEBIJAKAN
PEMBINAAN INTEGERITAS SDM
APARATUR

2. 2
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Surat Edaran

3. • Melakukan Evaluasi jabatan
• Memanfaatkan assessment center untuk
pengukuran kompetensi jabatan,
penempatan dalam jabatan, dan
pengembangan pegawai
• Menyusun uraian jabatan
• Menyusun profil kompetensi pegawai
• Menyusun standar kompetensi jabatan
• Menyusun job grading dan job pricing
• Menerapkan sistem penilaian kinerja,
• Menata sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
• Mengembangkan sistem pengadaan dan
seleksi
• Membangun/mengembangkan database
pegawai
• Mengembangkan pola karir berdasarkan
kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi
dan promosi
Diperlukan dalam kaitan pemberian
tunjangan kinerja yang merupakan
implikasi dari pelaksanaan reformasi
birokrasi pada K/L
3
 PERINGKAT JABATAN DAN HARGA JABATAN
 VALIDASI PERINGKAT JABATAN
 YANG DIEVALUASI ADALAH JABATAN/
PEKERJAAN – BUKAN ORANG YANG
MENDUDUKI JABATAN ITU
 JABATAN YANG DIEVALUASI DIANGGAP TELAH
DILAKSANAKAN PENUH DAN MENCAPAI
PRESTASI STANDAR
 JABATAN/ PEKERJAAN DIEVALUASI SEPERTI
APA ADANYA PADA SAAT INI
 EVALUASI “JOB CONTENT” TERLEPAS DARI
LEVEL GAJI SAAT INI, STATUS, DSB.
 EVALUASI JABATAN BUKAN SEBUAH PROSES
MATEMATIS TETAPI LEBIH BERSIFAT
“PERSONAL JUDGMENT” (PERTIMBANGAN
DENGAN AKAL SEHAT)

4. 1. Penataan Struktur
Birokrasi
PROGRAM
PERCEPATAN RB
MENUJU BIROKRASI
YANG BERSIH DAN
MELAYANI
2. Penataan Jumlah,
Distribusi dan Kualitas
PNS
3. Sistem Seleksi dan
Promosi Secara
Terbuka
4. Profesionalisme
PNS
5. Pengembangan E
Government
6. Penyederhanaan
Perizinan Usaha
7. Pelaporan Harta
Kekayaan Pegawai
Negeri
8. Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai
Negeri
9.Efisiensi Penggunaan
Fasilitas, Saranan dan
PrasaranaPegawai
Negeri

5. PROFESIONALISME
PERILAKU
PENGETAHUA
N
KEAHLIAN
KETRAMPILAN
1. Formasi
2. Pengadaan
3. Pengangkatan
4. Penempatan
5. Diklat
6. Pemindahan
7. Promosi
8. Penggajian
9. pemberhentian
HUKUM
DISIPLIN
PEMBINAAN
JIWA KORPS
DAN KODE
ETIK PNS
OPTIMALISASI
TUGAS-TUGAS
PNS DI BIDANG
PEMERINTAHAN
DAN
PEMBANGUNAN
(PEMBERIAN
PELAYANAN
KEPADA
MASYARAKAT)

6. 6
(1) Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap
PNS
(2) Etika  bernegara, berorganisasi, ber
masyarakat, diri sendiri, sesama PNS
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL:
(3) Sanksi Moral dan tindakan administratif 
pernyataan secara tertutup atau terbuka

7. 7
(1) Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar hukuman disiplin
(2) Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajinan dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL:
(3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS

8. 8
(1) Kewajiban berjumlah 17 butir, dengan penyempurnaan meliputi
antara lain : penambahan ketentuan kewajiban masuk kerja (selama
ini diatur dalam PP 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS).
(2) Penambahan ketentuan kewajiban mencapai sasaran kerja.
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL:
(3) Larangan berjumlah 15 butir, dengan penyempurnaan meliputi
antara lain : penambahan butir larangan dalam mendukung Capres /
Cawapres dan anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD)
sebagaimana diamanatkan dalam UU No.10 Tahun 2008 dan UU
No. 42 Tahun 2008.

9. 9
(1) Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian
sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai
25% s.d. 50%.
(2) Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian
sasaran kerja pegawai pada akhir tahun
kurang dari 25%.
TIDAK MENCAPAI SASARAN
KERJA PEGAWAI (SKP) YANG
DITETAPKAN :

10. 10
1. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan
yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin ringan.
• Teguran lisan 5 hari
• Teguran tertulis 6-10 hari
• Pernyataan tidak puas secara tertulis11-15 hari.
KETENTUAN JAM KERJA:
2. PNS yang tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan
yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin sedang.
• Penundaan KGB16-20 hari
• Penundaan KP21-25
• Penurunan pangkat selama 1 tahun26-30 hari.
3. PNS yang tidak masuk kerja selama 31 s/d 45 hari kerja tanpa alasan
yang sah dikenai sanksi:
• Penurunan pangkat selama 3 tahun31-35 hari
• Penurunan jabatan36-40 hari
• Pembebasan jabatan 41-45 hari
• Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat46 hari atau lebih

11. 11
1. Tingkat hukuman disiplin  hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin,
sedang, hukuman disiplin berat
2. Hukuman disiplin ringan :
a. teguran lisan
b. teguran tertulis
c. pernyataan tidak puas secara tertulis
3. Hukuman disiplin sedang :
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
4. Hukuman disiplin berat :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
c. pembebasan dari jabatan.
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
e. pemberhentian tidak dengan hormat
HUKUMAN DISIPLIN:

12. 12
1. Dilihat dari jumlah ketidakhadiran.
2. Dilihat dari sifat dilakukannya pelanggaran;
a. Ringan  tidak sengaja
b. Sedang sengaja
c. Berat  tidak ada
3. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran
a. Ringan  dampak negatif ke Unit Kerja yang bersangkutan
b. Sedang  dampak negatif ke instansi yang bersangkutan
c. Berat  dampak negatif ke pemerintah/negara
4. pelanggaran yang dilakukan terkait dengan penyalahgunaan wewenang,
menerima hadiah/ pemberian yang berhubungan dengan jabatan dijatuhi jenis
hukuman disiplin berat saja.
5. Pelangggaran yang terkait dengan pelayanan, hukuman disiplin ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang
Pelayanan Publik).
KRITERIA PENJATUHAN DISIPLIN:

13. •Mendukung
pembentukan
profesionalisme PNS;
•Memberikan kejelasan
peran yang harus
dijalankan dan produk
yang harus dicapai oleh
setiap PNS yang
mendudukinya;
•Memberikan kejelasan
dan kepastian karier
melalui jenjang yang
ada;
•Memberikan ukuran
yang jelas terhadap
kinerja dengan
penetapan bobot angka
kreditnya;
13
ARAH PENGEMBANGAN
JABATAN
ARAH PENGEMBANGAN
JABATAN
PENATAAN
JABATAN
STRUKTURAL
PENATAAN
JABATAN
STRUKTURAL
PENGEMBANGAN
JABFUNG
PERAMPINGAN
STRUKTUR
BIROKRASI
RUU ASN
• JABATAN ADMINISTRASI
•JABATAN FUNGSIONAL
•JES
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN
STRUKTURAL
JABATAN
STRUKTURAL
ESELON III
SECARA
SELEKTIF
JABATAN
STRUKTURAL
ESELON III
SECARA
SELEKTIF
Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja

14. RUANG LINGKUP/ISI POKOK RUU ASN
 Mengatur manajemenAparatur Sipil Negara (PNS dan
PTT) yang meliputi :
1. Jenis pegawaiASN;
2. Jenis JabatanASN;
3. Pengadaan Calon PegawaiASN;
4. Pengangkatan dalam Jabatan;
5. Netralitas Pegawai ASN;
6. Pejabat berwenang;
7. FungsiASN sebagai perekat NKRI;
8. Pembentukan dan Kewenangan KomisiAparatur Sipil
Negara (KASN);
9. Penyelesaian Sengketa;
10. Batas Usia Pensiun (BUP);
11. Sanksi pidana.

15. KONSEP MANAJEMEN
STRATEGIS SDM
KONSEP MANAJEMEN
STRATEGIS SDM
Pendekatan RUU ASN adalah
pengembangan potensi human
capital, bukan pendekatan
administrasi kepegawaian.
Pendekatan RUU ASN adalah
pengembangan potensi human
capital, bukan pendekatan
administrasi kepegawaian.
15

16. AZAS PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN ASN
AZAS PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN ASN
1. Kepastian hukum;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterpaduan;
5. Delegasi;
6. Netralitas;
7. Akuntabilitas;
1. Kepastian hukum;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterpaduan;
5. Delegasi;
6. Netralitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektif dan efisien;
9. Keterbukaan
10. Non-diskriminasi
11. Persatuan dan kesatuan;
12. Keadilan dan kesetaraan;
13. Kesejahteraan.
8. Efektif dan efisien;
9. Keterbukaan
10. Non-diskriminasi
11. Persatuan dan kesatuan;
12. Keadilan dan kesetaraan;
13. Kesejahteraan.
16

17. PRINSIP PROFESI ASNPRINSIP PROFESI ASN
Berlandaskan pada :
1. Nilai dasar;
2. Kode etik;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada
pelayanan publik;
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
7. Profesionalitas jabatan.Kepastian hukum.
Berlandaskan pada :
1. Nilai dasar;
2. Kode etik;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada
pelayanan publik;
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
7. Profesionalitas jabatan.Kepastian hukum.
17

18. NILAI DASAR PROFESI ASNNILAI DASAR PROFESI ASN
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam
ideologi negara Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;
3. Menjalankan tugas secara profesional
dan tidak berpihak;
4. Membuat keputusan berdasarkan
prinsip keahlian;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang
non-diskriminatif;
6. Memelihara dan menjunjung tinggi
standar etika yang luhur;
7. Mempertanggungjawabkan tindakan
dan kinerjanya kepada publik;
8. Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan dan program
Pemerintah;
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam
ideologi negara Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;
3. Menjalankan tugas secara profesional
dan tidak berpihak;
4. Membuat keputusan berdasarkan
prinsip keahlian;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang
non-diskriminatif;
6. Memelihara dan menjunjung tinggi
standar etika yang luhur;
7. Mempertanggungjawabkan tindakan
dan kinerjanya kepada publik;
8. Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan dan program
Pemerintah;
9. Memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna,
dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan
berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan
kerjasama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan
mendorong kinerja pegawai;
13. Mendorong kesetaraan dalam
pekerjaan; dan
14. Meningkatkan efektivitas sistem
pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir.
9. Memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna,
dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan
berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan
kerjasama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan
mendorong kinerja pegawai;
13. Mendorong kesetaraan dalam
pekerjaan; dan
14. Meningkatkan efektivitas sistem
pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir.
KODE ETIK PROFESI ASN  Untuk menjaga
martabat dan kehormatan ASN.
KODE ETIK PROFESI ASN  Untuk menjaga
martabat dan kehormatan ASN.
18

19. Created by aba subagja
19