SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Rusman R. Manik swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361 
Sekelumit tentang 
Mengukur Tingkat Kemajuan 
Sosial Suatu Negara
Mengukur Kinerja 
Pembangunan Suatu Negara 
• Jangan memakai GDP Perkapita, karena bukan ukuran yg 
tepat. 
• Alternatifnya: 
 Human Development Index 
 Millennium Development Indicators 
 Happy Planet Index 
 OECD Better Life Indicators 
 Legatum Prosperity Index 
• Alternatif lainnya: 
 Social Progress Index
Apakah Social Progress Index 
itu? 
• Social Progress Index (SPI) = Indeks gabungan yang mengukur 
tingkat KEMAJUAN SOSIAL (Social Progress) suatu negara. 
• Tingkat KEMAJUAN SOSIAL adalah kapasitas sebuah negara 
dalam: 
 memenuhi kebutuhan dasar warganya, 
 membangun pondasi yg memungkinkan 
individu dan masyarakat utk mening-katkan 
dan mempertahankan kualitas hidupnya, dan 
 menciptakan kesempatan bagi tiap individu 
agar mampu mencapai tingkat potensi 
tertingginya.
Apakah Social Progress Index 
itu? 
SPI dibangun dari tiga dimensi, yaitu: 
• Basic Human Need: Apakah negara menyediakan 
kebutuhan dasar penduduknya? 
• Foundations of Wellbeing: Adakah pondasi yg kokoh bagi 
individu dan masyarakat untuk meningkatkan dan memperta-hankan 
tingkat kesejahteraannya? 
• Opportunity: Adakah kesempatan bagi tiap penduduk untuk 
mencapai tingkat potensi tertingginya? 
Basic Human Needs Foundation of 
Wellbeing Opportunity
Empat Prinsip Penyusunan SPI [1/2] 
1. Hanya memuat indikator sosial dan lingkungan, 
tanpa indikator ekonomi 
SPI fokus mengukur tingkat kemajuan sosial, sehingga akan 
memudahkan analisis hubungan antara pembangunan 
ekonomi dengan pembangunan sosial secara lebih tepat dan 
sistematis. 
2. Menggunakan indikator outcome (hasil), bukan 
input 
Contoh: SPI mengukur derajat kesehatan masyarakat, bukan 
mengukur seberapa besar anggaran yg dibelanjakan pada 
sektor kesehatan.
Empat Prinsip Penyusunan SPI [2/2] 
3. Actionability 
SPI = alat yg praktis untuk membantu para pengambil 
kebijakan dan praktisi di pemerintahan, dunia usaha dan 
CSO agar lebih mampu meningkatkan taraf kemajuan sosial 
di negaranya. 
4. Relevan bagi semua negara, bukan hanya bagi NSB 
SPI = ukuran holistik menilai kemajuan sosial untuk semua 
negara, bukan hanya Negara Sedang Berkembang.
12 Komponen Social Progress 
Index 
di 3 Dimensinya 
Social Progress Index 
2. Foundations of 
Wellbeing 
A. Akses pada 
pendidikan dasar 
B. Akses pada I nformasi 
dan Komunikasi 
C. Kesehatan dan 
Kebugaran 
D. Keberlanjutan 
ekosistem 
Adakah pondasi yg kokoh 
bagi individu dan masya-rakat 
untuk meningkatkan 
dan mempertahankan 
tingkat kesejahteraannya? 
1. Basic Human 
Needs 
A. Gizi dan Yankes 
Dasar 
B. Air bersih dan 
Sanitasi 
C. Perumahan 
D. Keamanan 
Apakah negara 
menyediakan 
kebutuhan dasar 
penduduknya? 
3. Opportunity 
A. HAM 
B. Kebebasan pribadi 
dan pilihan 
C. Toleransi dan 
I nklusi 
D. Akses pada 
pendidikan lanjut an 
Adakah kesempatan 
bagi tiap penduduk 
untuk mencapai tingkat 
potensi tertingginya?
54 Indikator Pembentuk 
Social Progress Index 
• 3 DIMENSI 
• 12 
KOMPONEN 
(4 Komponen di 
tiap dimensi) 
• 54 
INDIKATOR
Pola Hubungan antara SPI 
dengan GDP Perkapita di Tahun 2014 
• Hubungan antara SPI dengan GDP 
Perkapita bersifat nonlinear. Nilai korelasi 
= 0.85. 
• 3 Negara yg memiliki SPI tertinggi: New 
Zealand , Switzerland, dan Iceland. 
• Indonesia berada diurutan ke 88 dari 132 
Negara
Pola Hubungan antara SPI 
dengan Life Satisfaction di Tahun 2014 
Dengan mengendalikan pengaruh GDP, 
social progress, khususnya, dimensi 
Opportunity, berhubungan positif scr 
signifikan dengan life satisfaction
Mengapa indikator ekonomi tidak ada di SPI dan 
apakah pertumbuhan ekonomi tidak penting? 
• SPI hanya memuat indikator sosial dan lingkungan hidup, TANPA 
indikator ekonomi. 
• Mengapa? Agar dapat membuktikan bahwa: 
 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada tingkat 
kemajuan sosial, dan sebaliknya 
 Tingkat kemajuan sosial pun berpengaruh positif pada 
pertumbuhan ekonomi. 
• Dari hasil analisis kausalitas itu maka: 
 Pertumbuhan ekonomi perlu dan penting, tetapi tidak 
mencukupi. 
 Strategi pembangunan yg didominasi pembangunan ekonomi = 
tidak tepat, tetapi harus disinergikan dengan pembangunan 
sosial.
Temuan Umum 
1. Pembangunan ekonomi = necessary (perlu) tetapi tidak 
sufficient (mencukupi) sebagai pengukur kinerja 
pembangunan. 
2. Beberapa pendekatan pembangunan ekonomi kurang efektif 
dibandingkan dengan upaya peningkatan tingkat kemajuan 
sosial. 
Justru kebijakan akan lebih efektif bila secara langsung 
meningkatkan kondisi di tiap indikator SPI. 
3. Pembangunan ekonomi mempengaruhi tingkat kemajuan 
sosial, dan kemajuan sosial yg lebih baik dapat 
meningkatkan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Temuan Umum 
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah kurang mampu 
menjelaskan variasi tingkat perkembangan kondisi sosial 
negara. 
Ada banyak pihak yg menentukan tingkat kemajuan sosial 
dan peran para pihak tersebut harus fokus meningkatkan 
kondisi di indikator SPI. 
5. Tiap indikator di semua komponen pada tiap dimensi SPI 
dapat dijadikan sebagai TARGET PRIORITAS intervensi 
kebijakan. 
6. Intervensi kebijakan dari seluruh pihak terkait harus sinergis 
dan fokus pada kondisi yang ditunjukkan pada indikator SPI
Indonesia
Kondisi Social Progress Indonesia 
Berdasarkan Nilai SPI Tahun 2014 
51.89 
Indonesia jauh 
tertinggal dari 
Malaysia 
52.41 
58.98 
65.14 
65.86 
70.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia
Kondisi Dimensi Basic Human Needs 
di Indonesia, Tahun 2014 
47.44 
59.01 
63.65 
74.10 
66.76 
86.27 
90.00 
80.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia 
Dibanding Malaysia, Indonesia relatif kurang mampu 
dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya
Kondisi Dimensi Foundations of Wellbeing 
di Indonesia, Tahun 2014 
66.89 
61.58 
69.42 
71.97 
69.17 
76.06 
80.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia 
Dibanding kondisi di Malaysia, individu dan masyarakat Indonesia relatif kurang dapat 
meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesejahteraannya
Kondisi Dimensi Opportunity 
di Indonesia, Tahun 2014 
41.33 
36.65 
43.86 
49.34 
61.63 
47.68 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 
Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia 
Dibanding Malaysia, kesempatan di Indonesia relatif kurang terbuka sehingga 
penduduknya kurang dapat mencapai tingkat potensi tertingginya?
Rekomendasi bagi Indonesia 
• Masyarakat, CSO, Perusahaan, Pemerintah Pusat dan Pemda harus 
SINERGIS SECARA BERKELANJUTAN meningkatkan kondisi pada 
semua (54) indikator SPI. 
• Bentuk program aksinya harus inovatif dan 3E serta sinergis, sehingga 
target tercapai secara adil dan berkelanjutan. 
Tiap indikator di 
tiap komponen di 
jadikan TARGET 
Prioritas Intervensi
REFERENSI 
WEBSITE 
http://www.socialprogressimperative.org/data/spi 
VIDEO 
http://www.ted.com/talks/michael_green_what_the_soci 
al_progress_index_can_reveal_about_your_country

More Related Content

What's hot

Promosi kesehatan pelayanan kesehatan
Promosi kesehatan pelayanan kesehatanPromosi kesehatan pelayanan kesehatan
Promosi kesehatan pelayanan kesehatanAndi amalia'Elf
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan
Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan
Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan pjj_kemenkes
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiPedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiDadang Solihin
 
Analisa dan Strategi Politik Kesehatan
Analisa dan Strategi Politik KesehatanAnalisa dan Strategi Politik Kesehatan
Analisa dan Strategi Politik KesehatanBudi Perdana
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaPEMPROP JABAR
 
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerahnurul khaiva
 
Identifikasi Stakeholder
Identifikasi StakeholderIdentifikasi Stakeholder
Identifikasi StakeholderCIFOR-ICRAF
 
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Akademi Desa 4.0
 

What's hot (20)

Promosi kesehatan pelayanan kesehatan
Promosi kesehatan pelayanan kesehatanPromosi kesehatan pelayanan kesehatan
Promosi kesehatan pelayanan kesehatan
 
Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
Buku Glosarium Kesos
Buku Glosarium KesosBuku Glosarium Kesos
Buku Glosarium Kesos
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Data dosen fisika
Data dosen fisikaData dosen fisika
Data dosen fisika
 
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
Fungsi DPRD dalam Pengawasan Sesuai Kepmendagri 13/201
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan
Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan
Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Monitoring dan Evaluasi
 
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan EvaluasiPedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 
Analisa dan Strategi Politik Kesehatan
Analisa dan Strategi Politik KesehatanAnalisa dan Strategi Politik Kesehatan
Analisa dan Strategi Politik Kesehatan
 
Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaTeknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desa
 
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Identifikasi Stakeholder
Identifikasi StakeholderIdentifikasi Stakeholder
Identifikasi Stakeholder
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024Isu Strategis  dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024
 

Viewers also liked

Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...
Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...
Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...socprog
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Rusman R. Manik
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulRusman R. Manik
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSRusman R. Manik
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianRusman R. Manik
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaRusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikRusman R. Manik
 

Viewers also liked (8)

Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...
Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...
Presentation of the Social Progress Index at the Organization of American Sta...
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
 
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
 
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulMenghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 

Similar to MengukurKemajuanSosial

Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011ervinayulianti
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxAlfiSyahrin89
 
PEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdf
PEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdfPEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdf
PEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdfIBNUYAHYASAPUTRA
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaSLAMET SUGIHARTO
 
Tugasan amalan terbaik kesejahteraan sosial
Tugasan amalan terbaik kesejahteraan sosialTugasan amalan terbaik kesejahteraan sosial
Tugasan amalan terbaik kesejahteraan sosialSyedNooraimanHazim
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papuadaldukpapua
 
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKTingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKHasanuddin Ali
 
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan MasyarakatKonsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan MasyarakatSafira Sahida
 
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOFAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOfirii JB
 
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptxPEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptxdipoanugerahramadhan
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFe. hardiyanto
 
PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA
PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARAPEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA
PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARATauladansyaputra
 

Similar to MengukurKemajuanSosial (20)

Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
 
Pertumbuhan & kemiskinan
Pertumbuhan & kemiskinanPertumbuhan & kemiskinan
Pertumbuhan & kemiskinan
 
PEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdf
PEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdfPEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdf
PEMBANGUNAN MANUSIA-IBNU YAHYA SAPUTRA.pdf
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusia
 
Tugasan amalan terbaik kesejahteraan sosial
Tugasan amalan terbaik kesejahteraan sosialTugasan amalan terbaik kesejahteraan sosial
Tugasan amalan terbaik kesejahteraan sosial
 
Modul 2 KB 4
Modul 2 KB 4Modul 2 KB 4
Modul 2 KB 4
 
TeoriPembngunanPPT.pptx
TeoriPembngunanPPT.pptxTeoriPembngunanPPT.pptx
TeoriPembngunanPPT.pptx
 
Posy Remaja dll.ppt
Posy Remaja dll.pptPosy Remaja dll.ppt
Posy Remaja dll.ppt
 
Props ppm-pemberdayaan-uep
Props ppm-pemberdayaan-uepProps ppm-pemberdayaan-uep
Props ppm-pemberdayaan-uep
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
 
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JKTingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
Tingkat Kepuasan Publik: Evaluasi 2 Tahun Pemerintah Jokowi-JK
 
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan MasyarakatKonsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
 
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDOFAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA DESA SIAGA TIDAK AKTIF DI KABUPATEN SITUBONDO
 
Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)Development evaluation (041115)
Development evaluation (041115)
 
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptxPEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN.pptx
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
 
93313391 ekonomi-pembangunan
93313391 ekonomi-pembangunan93313391 ekonomi-pembangunan
93313391 ekonomi-pembangunan
 
93313391 ekonomi-pembangunan
93313391 ekonomi-pembangunan93313391 ekonomi-pembangunan
93313391 ekonomi-pembangunan
 
PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA
PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARAPEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA
PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA
 

More from Rusman R. Manik

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaRusman R. Manik
 
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiSekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiRusman R. Manik
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDIRusman R. Manik
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaRusman R. Manik
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITBila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITRusman R. Manik
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Rusman R. Manik
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasRusman R. Manik
 
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaRusman R. Manik
 
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Rusman R. Manik
 
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...Rusman R. Manik
 

More from Rusman R. Manik (20)

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
 
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiSekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITBila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
 
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
 
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
 
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
 
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
Penilaian Prestasi Kerja PNS (Berdasarkan PP 46 thn 2011 ttg Penilaian Presta...
 

Recently uploaded

Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 

Recently uploaded (20)

Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 

MengukurKemajuanSosial

  • 1. Rusman R. Manik swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361 Sekelumit tentang Mengukur Tingkat Kemajuan Sosial Suatu Negara
  • 2. Mengukur Kinerja Pembangunan Suatu Negara • Jangan memakai GDP Perkapita, karena bukan ukuran yg tepat. • Alternatifnya:  Human Development Index  Millennium Development Indicators  Happy Planet Index  OECD Better Life Indicators  Legatum Prosperity Index • Alternatif lainnya:  Social Progress Index
  • 3. Apakah Social Progress Index itu? • Social Progress Index (SPI) = Indeks gabungan yang mengukur tingkat KEMAJUAN SOSIAL (Social Progress) suatu negara. • Tingkat KEMAJUAN SOSIAL adalah kapasitas sebuah negara dalam:  memenuhi kebutuhan dasar warganya,  membangun pondasi yg memungkinkan individu dan masyarakat utk mening-katkan dan mempertahankan kualitas hidupnya, dan  menciptakan kesempatan bagi tiap individu agar mampu mencapai tingkat potensi tertingginya.
  • 4. Apakah Social Progress Index itu? SPI dibangun dari tiga dimensi, yaitu: • Basic Human Need: Apakah negara menyediakan kebutuhan dasar penduduknya? • Foundations of Wellbeing: Adakah pondasi yg kokoh bagi individu dan masyarakat untuk meningkatkan dan memperta-hankan tingkat kesejahteraannya? • Opportunity: Adakah kesempatan bagi tiap penduduk untuk mencapai tingkat potensi tertingginya? Basic Human Needs Foundation of Wellbeing Opportunity
  • 5. Empat Prinsip Penyusunan SPI [1/2] 1. Hanya memuat indikator sosial dan lingkungan, tanpa indikator ekonomi SPI fokus mengukur tingkat kemajuan sosial, sehingga akan memudahkan analisis hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial secara lebih tepat dan sistematis. 2. Menggunakan indikator outcome (hasil), bukan input Contoh: SPI mengukur derajat kesehatan masyarakat, bukan mengukur seberapa besar anggaran yg dibelanjakan pada sektor kesehatan.
  • 6. Empat Prinsip Penyusunan SPI [2/2] 3. Actionability SPI = alat yg praktis untuk membantu para pengambil kebijakan dan praktisi di pemerintahan, dunia usaha dan CSO agar lebih mampu meningkatkan taraf kemajuan sosial di negaranya. 4. Relevan bagi semua negara, bukan hanya bagi NSB SPI = ukuran holistik menilai kemajuan sosial untuk semua negara, bukan hanya Negara Sedang Berkembang.
  • 7. 12 Komponen Social Progress Index di 3 Dimensinya Social Progress Index 2. Foundations of Wellbeing A. Akses pada pendidikan dasar B. Akses pada I nformasi dan Komunikasi C. Kesehatan dan Kebugaran D. Keberlanjutan ekosistem Adakah pondasi yg kokoh bagi individu dan masya-rakat untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesejahteraannya? 1. Basic Human Needs A. Gizi dan Yankes Dasar B. Air bersih dan Sanitasi C. Perumahan D. Keamanan Apakah negara menyediakan kebutuhan dasar penduduknya? 3. Opportunity A. HAM B. Kebebasan pribadi dan pilihan C. Toleransi dan I nklusi D. Akses pada pendidikan lanjut an Adakah kesempatan bagi tiap penduduk untuk mencapai tingkat potensi tertingginya?
  • 8. 54 Indikator Pembentuk Social Progress Index • 3 DIMENSI • 12 KOMPONEN (4 Komponen di tiap dimensi) • 54 INDIKATOR
  • 9.
  • 10. Pola Hubungan antara SPI dengan GDP Perkapita di Tahun 2014 • Hubungan antara SPI dengan GDP Perkapita bersifat nonlinear. Nilai korelasi = 0.85. • 3 Negara yg memiliki SPI tertinggi: New Zealand , Switzerland, dan Iceland. • Indonesia berada diurutan ke 88 dari 132 Negara
  • 11. Pola Hubungan antara SPI dengan Life Satisfaction di Tahun 2014 Dengan mengendalikan pengaruh GDP, social progress, khususnya, dimensi Opportunity, berhubungan positif scr signifikan dengan life satisfaction
  • 12. Mengapa indikator ekonomi tidak ada di SPI dan apakah pertumbuhan ekonomi tidak penting? • SPI hanya memuat indikator sosial dan lingkungan hidup, TANPA indikator ekonomi. • Mengapa? Agar dapat membuktikan bahwa:  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada tingkat kemajuan sosial, dan sebaliknya  Tingkat kemajuan sosial pun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. • Dari hasil analisis kausalitas itu maka:  Pertumbuhan ekonomi perlu dan penting, tetapi tidak mencukupi.  Strategi pembangunan yg didominasi pembangunan ekonomi = tidak tepat, tetapi harus disinergikan dengan pembangunan sosial.
  • 13. Temuan Umum 1. Pembangunan ekonomi = necessary (perlu) tetapi tidak sufficient (mencukupi) sebagai pengukur kinerja pembangunan. 2. Beberapa pendekatan pembangunan ekonomi kurang efektif dibandingkan dengan upaya peningkatan tingkat kemajuan sosial. Justru kebijakan akan lebih efektif bila secara langsung meningkatkan kondisi di tiap indikator SPI. 3. Pembangunan ekonomi mempengaruhi tingkat kemajuan sosial, dan kemajuan sosial yg lebih baik dapat meningkatkan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
  • 14. Temuan Umum 4. Variabel Pengeluaran Pemerintah kurang mampu menjelaskan variasi tingkat perkembangan kondisi sosial negara. Ada banyak pihak yg menentukan tingkat kemajuan sosial dan peran para pihak tersebut harus fokus meningkatkan kondisi di indikator SPI. 5. Tiap indikator di semua komponen pada tiap dimensi SPI dapat dijadikan sebagai TARGET PRIORITAS intervensi kebijakan. 6. Intervensi kebijakan dari seluruh pihak terkait harus sinergis dan fokus pada kondisi yang ditunjukkan pada indikator SPI
  • 16. Kondisi Social Progress Indonesia Berdasarkan Nilai SPI Tahun 2014 51.89 Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia 52.41 58.98 65.14 65.86 70.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia
  • 17. Kondisi Dimensi Basic Human Needs di Indonesia, Tahun 2014 47.44 59.01 63.65 74.10 66.76 86.27 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia Dibanding Malaysia, Indonesia relatif kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya
  • 18. Kondisi Dimensi Foundations of Wellbeing di Indonesia, Tahun 2014 66.89 61.58 69.42 71.97 69.17 76.06 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia Dibanding kondisi di Malaysia, individu dan masyarakat Indonesia relatif kurang dapat meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesejahteraannya
  • 19. Kondisi Dimensi Opportunity di Indonesia, Tahun 2014 41.33 36.65 43.86 49.34 61.63 47.68 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Cambodia Laos Indonesia Thailand Philippines Malaysia Dibanding Malaysia, kesempatan di Indonesia relatif kurang terbuka sehingga penduduknya kurang dapat mencapai tingkat potensi tertingginya?
  • 20. Rekomendasi bagi Indonesia • Masyarakat, CSO, Perusahaan, Pemerintah Pusat dan Pemda harus SINERGIS SECARA BERKELANJUTAN meningkatkan kondisi pada semua (54) indikator SPI. • Bentuk program aksinya harus inovatif dan 3E serta sinergis, sehingga target tercapai secara adil dan berkelanjutan. Tiap indikator di tiap komponen di jadikan TARGET Prioritas Intervensi
  • 21. REFERENSI WEBSITE http://www.socialprogressimperative.org/data/spi VIDEO http://www.ted.com/talks/michael_green_what_the_soci al_progress_index_can_reveal_about_your_country