Workload Analysis can be undertaken to determine the optimal manpower requirement for the Organization. This can also provide the vital strategic inputs to Recruitment in bringing in the necessary right fit (in terms of skill sets, timing, and placement). Other benefit of doing workload analysis is to polish up current organization structure and Company’s business process.
The right man on the right place, at the right time and on the right job. Manpower Planning is necessary to provide the Organization with a robust Workforce Plan of Human Capital that is required for both, current and future needs to execute strategic business goals.
Workload Analysis can be undertaken to determine the optimal manpower requirement for the Organization. This can also provide the vital strategic inputs to Recruitment in bringing in the necessary right fit (in terms of skill sets, timing, and placement). Other benefit of doing workload analysis is to polish up current organization structure and Company’s business process.
The right man on the right place, at the right time and on the right job. Manpower Planning is necessary to provide the Organization with a robust Workforce Plan of Human Capital that is required for both, current and future needs to execute strategic business goals.
Slide ini merupakan materi workshop HRD Smart mengenai pembahasan terkait Job Evaluation dan contoh simulasi melaksanakan Job Evaluation dengan metode point factor.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Slide ini merupakan materi workshop HRD Smart mengenai pembahasan terkait Job Evaluation dan contoh simulasi melaksanakan Job Evaluation dengan metode point factor.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. BANDA ACEH 30 JANUARI 2012
ANALISIS JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA DAN PROYEKSI
KEBUTUHAN PNS TAHUN 2012 -2016
2. Program Percepatan RB menuju birokrasi
yang bersih dan melayani
1. Penataan Struktur Birokrasi;
2. Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS;
3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka;
4. Profesionalisasi PNS;
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah
(E-Government);
6. Penyederhanaan Perizinan Usaha;
7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri;
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
9 (SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN :
3. 3
ANALISIS JABATAN
KEP NO: 61/M.PAN/2004 jo
KEP : 33 Tahun 2011
PENGHITUNGAN
BEBAN KERJA
KEP-No : 75/M.PAN/7/2004
URAIAN JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
BEBAN KERJA PER
JABATAN
PETA JABATAN
BOBOT JABATAN
KEGIATAN HASIL PENGGUNAAN
1. PENATAAN
KELEMBAGAAN
2. PENATAAN SDM
APARATUR
3. PENYUSUNAN &
PENYEMPURNA
AN PROSEDUR
KERJA (SOP)
EVALUASI JABATAN
KEP-No : 34 TAHUN 2011
MANFAAT ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
4. 4
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA
PER JABATAN
`BOBOT JABATAN
HASIL ANJAB , BEBAN
KERJA EVALUASI JABATAN
1. PENYUSUNAN
FORMASI PEGAWAI
2. REKRUITMEN DAN
PENEMPATAN
PEGAWAI
3. PENEMPATAN &
PENATAAN PEGAWAI
4. PENYUSUNAN POLA
KARIER
5. PENERAPAN
MANAJEMEN
KINERJA
6. PERENCANAAN
KEBUTUHAN DIKLAT
7. PENYUSUNAN
SISTEM REMUNERASI
SESUAI BOBOT
JABATAN DAN
KINERJA
PENGGUNAAN HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
UNTUK PENATAAN PEGAWAI
1. JUMLAH,
KUALITAS ,
DISTRIBUSI &
KOMPOSISI
PEGAWAI SESUAI
BEBAN KERJA
2. PENEMPATAN
PEGAWAI YANG
TEPAT
3. PENGEMBANGAN
KARIER SESUAI
KOMPETENSI
4. SISTEM
REMUNERASI
YANG ADIL DAN
LAYAK
5. KINERJA SDM
APARATUR LEBIH
OPTIMAL
1. ANALISIS
BEBUTUHAN
PEGAWAI &
BEZETING
2. STANDAR
KOMPETENSI DAN
SYARAT JABATAN
3. INDIKATOR
KINERJA PEGAWAI
4. NILAI DAN
PERINGKAT
JABATAN
5. 5
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER
JABATAN
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
1. PENGGABUNGAN
2. PENGEMBANGAN
3. PENGAYAAN,
TUGAS & FUNGSI
PENGGUNAAN
PEMBOBOTAN
LEMBAGA /
ORGANISASI
HASIL
ORGANISASI
YANG
RASIONAL
ORGANISASI
YANG TEPAT
SESUAI VISI,
MISI DAN
BEBAN KERJA
RIIL (RIGHT
ZISING)
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN
KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN
6. 6
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER
JABATAN
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
1. PENYUSUNAN
PROSEDUR KERJA
2. ANALISIS
PROSEDUR KERJA
YANG ADA
3. SIMPLIFIKASI
PROSEDUR KERJA
YANG ADA
PENGGUNAAN
ALUR/PROSES
KERJA
HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK
PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA
(SOP)
1. SOP(STANDAR
PROSEDUR
KERJA)
2. KEPASTIAN
WAKTU
PENYELESAIAN
PEKERJAAN/PE
LAYANAN.
3. SIAPA
MELAKUKAN
APA
7. 7
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA
PER JABATAN
`BOBOT JABATAN
HASIL ANJAB , BEBAN
KERJA EVALUASI JABATAN
1. PENYUSUNAN
FORMASI PEGAWAI
2. PENEMPATAN &
PENATAAN PEGAWAI
3. PENYUSUNAN POLA
KARIER
4. PENERAPAN
MANAJEMEN
KINERJA
5. PERENCANAAN
KEBUTUHAN DIKLAT
6. PENYUSUNAN
SISTEM REMUNERASI
SESUAI BOBOT
JABATAN DAN
KINERJA
PENGGUNAAN HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
UNTUK PENATAAN PEGAWAI
1. JUMLAH,
KUALITAS ,
DISTRIBUSI &
KOMPOSISI
PEGAWAI SESUAI
BEBAN KERJA
2. PENEMPATAN
PEGAWAI YANG
TEPAT
3. PENGEMBANGAN
KARIER SESUAI
KOMPETENSI
4. SISTEM
REMUNERASI
YANG ADIL DAN
LAYAK
5. KINERJA SDM
APARATUR LEBIH
OPTIMAL
1. ANALISIS
BEBUTUHAN
PEGAWAI &
BEZETING
2. STANDAR
KOMPETENSI DAN
SYARAT JABATAN
3. INDIKATOR
KINERJA
PEGAWAI
4. NILAI DAN
PERINGKAT
8. Kewajiban Kementerian/Lembaga dan Daerah
(Provinsi,Kabupaten/Kota) pada masa Moratorium
Penerimaan CPNS
• Laporan hasil perhitungan jumlah kebutuhan pegawai
• Uraian jabatan (job description).
• Hasil analisis beban kerja.
• Peta jabatan.
• Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (2012-
2016).
• Laporan tentang upaya redistribusi pegawai yang telah
dilakukan.
Menyampaikan kepada Men. PAN-RB dengan tembusan
kepada Kepala BKN.
Hasil evaluasi dan penataan kelembagaan.
9. METODE PROYEKSI KEBUTUHAN PNS
METODE
2 aspek yang diproyeksikan :
1. Proyeksi Kebutuhan pegawai per jabatan
2. Proyeksi jumlah pegawai yang pensiun per jabatan
Proyeksi
Kebutuhan
pegawai per
jabatan
TREND (PROSENTASE RATA-RATA
PERKEMBANGAN BEBAN KERJA
JABATAN 3-4 TAHUN TERAKHIR
Proyeksi Jumlah
Pegawai yang
Pensiun
PENELUSURAN DATA USIA PEGAWAI
PADA MASING-MASING JABATAN
BERDASAR KETENTUAN BUP
JABATAN YBS
10. TREND (PROSENTASE RATA-RATA
PERKEMBVANGAN BEBAN KERJA JABATAN 3-
4 TAHUN TERAKHIR
Digunakan hanya untuk jabatan fungsional yang
bersifat lapangan (berfungsi memberikan pelayanan
langsung pada masyarakat dan bersifat lapangan)
yang jelas obyek kerjanya seperti Dokter Perawat,
Bidan, Guru dll
Di proyeksikan jumlah kebutuhan Pegawai dan dan
proyeksi jumlah pegawai yang pensiun
11. Untuk :
jabatan struktural
jabatan fungsional umum
jabatan fungsional yang fungsinya bersifat
administratif (seperti arsiparis, pustakawan,
auditor, analis kepegawaian)
Hanya diproyeksikan jumlah pegawai yang pensiun
saja untuk masing-masing jabatan sedangkan
kebutuhanya bersifat tetap (konstan)
12. Penelusuran data pegawai menurut jabatan dan usia
NO
KEBUTUHAN PERSEDIAAN PEGAWAI
NAMA JABATAN PEGAWAI JUMLAH USIA PEGAWAI
PEGAWA
I
20-
30 31-40 41-50 51 52 53 54 55 56 57 50 59 60
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I
1 Penata Laporan Keuangan 10 8 1 2 1 1 1 2
2 Perencana 6 4 1 1 1 1
3 Guru Kelas 200 180 40 30 50 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2
4 Perawat 150 120 40 40 40 10 10 5 5 0
5 dll