SlideShare a Scribd company logo
1
Policy Brief
Menghidupkan Keberdayaan
Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul
Disajikan oleh: Rusman R. Manik
2
Latar Belakang
• Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang
berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; mempunyai
akal (cara) untuk mengatasi sesuatu.
• Keberdayaan masyarakat akan memunculkan prakarsa
dan swadaya masyarakat utk mengatasi permasalahan
terkait upaya peningkatan kesejahteraannya secara
berkesinambungan.
• Dengan Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa, di seluruh desa di Kabupaten
Bantul telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
[ 1 / 2 ]
3
• LKD adalah
– lembaga di desa,
– yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat,
– sebagai mitra Pemerintah Desa
– yang merupakan wahana partisipasi masyarakat
dalam pembangunan.
• Tujuan dari LKD:
memberdayakan masyarakat, melaksanakan
pembangunan desa, untuk mewujudkan masyarakat
berakhlaq mulia, maju dan mandiri.
Latar Belakang [ 2 / 2 ]
Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
4
Apa Implikasi dari LKD yang tidak
Berhasil Berprestasi?
• Masyarakat tidak memiliki lembaga milik mereka sendiri,
sebagai wahana dalam peningkatan partisipasinya dalam
proses peningkatan KESRA-nya dan pembangunan daerah.
• Pemerintah desa tidak memiliki mitra kerja utk percepatan
pembangunan desa.
• Pemerintah Daerah tidak memiliki instrumen yang
mengakar untuk membangun keberdayaan masyarakat
desa.
• Sehingga, proses pembangunan akan lebih sulit, akibat
rendahnya keberdayaan masyarakat.
5
PERMASALAHAN
• Telah banyak yang dilakukan Pemda Kab. Bantul untuk meningkat-
kan kinerja LKD.
• Tetapi, Kinerja LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) masih
belum optimal
INDIKASI
• Masih rendahnya realisasi aspirasi masyarakat hasil fasilitasi LKD.
• Masih rendahnya prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong
di masyarakat.
• Masih rendahnya jumlah dan kinerja dari kelompok binaan LKD.
Bagaimana strategi pengembangan LKD untuk menghidup-
kan Keberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul ?
6
DASAR TEORITIS: Sistem Tindakan skema AGIL
dari perspektif Struktural Fungsionalisme
• LKD merupakan organ dlm struktur sosial yg memiliki fungsi, yaitu:
mitra pemerintah desa yg merupakan wahana partisipasi masyarakat
dlm pembangunan di tingkat desa.
Dalam sistem tindakan skema AGIL:
• LKD ini merupakan hasil dari adaptasi (Adaptation) kita terhadap
permasalahan yang ada di masyarakat,
• Dikembangkan untuk mewujudkan suatu tujuan (Goal Atainment),
• yang harus diintegrasikan (Integration) secara fungsional dgn organ
lain yg ada di masyarakat, serta
• dipelihara, diperbaiki dan dikembangkan (Latency) sehingga LKD dpt
fungsional utk mewujudkan kondisi sosial yg lebih baik.
7
Faktor apa sajakah yang menentukan
Kinerja LKD ?
Sinergitas antar lembaga
kemasyarakatan yg ada di desa
7.
Orientasi Kebijakan Pemda
Kabupaten Bantul
6.
Fasilitasi Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Desa
5.
Fasilitasi Pemerintah Kecamatan4.Sarana dan prasarana4.
Fasilitasi Pemerintah Desa3.Pendanaan operasional
LKD
3.
Potensi & dinamika wilayah desa2.Tatacara kerja LKD2.
Masyarakat yang mendukung
(TENAGA, DANA dan IDE)
1.Pengetahuan, Ketrampilan
dan Sikap pengurus LKD
1.
EKSTERNALINTERNAL
8
6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD
di Kabupaten Bantul
Jumlah kegiatan lembaga
kemasyarakat lain yang sinergis
dengan kegiatan yang dibina oleh
LKD
Peningkatan sinergitas antar
lembaga kemasyarakatan yang
ada di desa
3.
Terselenggaranya tatacara kerja di
LKD yang berorientasi pada
peningkatan kinerja.
Perbaikan tatacara kerja LKD2.
Pengurus LKD yang kompeten,
yaitu: memiliki pengetahuan,
ketrampilan dan sikap yang sesuai
dengan prinsip dan asas LKD
Peningkatan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap pengurus
LKD
1.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
9
6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD
di Kabupaten Bantul
Alokasi anggaran yang lebih
memampukan LKD sebagai motor
penggerak pembangunan
partisipatif di tingkat desa
Revitalisasi strategi
pemberdayaan masyarakat
dalam kebijakan pembangunan
Daerah Bantul
5.
Jumlah tomas, toga dan todat yang
aktif memberikan sumbangan ide
konstruktif, tenaga dan dana bagi
perkembangan LKD
Pelembagaan arti penting peran
LKD pada masyarakat
4.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
10
6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD
di Kabupaten Bantul
Jumlah rekomendasi (saran,
anjuran dan kritikan) LKD yang
berkualitas, yaitu:
• Orientasi pada tindakan nyata &
spesifik
• Diarahkan utk meyelesaikan
masalah
• Dapat dilaksanakan dng biaya
memadai
Penguatan peran LKD dalam
proses perencanaan
pembangunan desa
6.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
11
Kegiatan apakah yang umumnya dilaksanakan
oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa?
Cenderung berupa:
• Peningkatan kemampuan SDM pengurus LKD, serta
• Peningkatan pola tatacara kerja LKD
HASILNYA?
• Kinerja LKD dalam mewujudkan tujuannya, masih tetap relatif
rendah.
• Karena faktor eksternal LKD lebih kuat menentukan kinerja LKD.
• Yaitu: kesadaran kolektif masyarakat dan orientasi kebijakan
pembangunan di Kabupaten Bantul.
12
4 kegiatan yang direkomendasikan
Jumlah tomas, toga dan todat
yang aktif memberikan
sumbangan ide konstruktif,
tenaga dan dana bagi
perkembangan LKD
Pelembagaan arti penting
peran LKD pada masyarakat
2.
Alokasi anggaran yang lebih
memampukan LKD sebagai motor
penggerak pembangunan
partisipatif di tingkat desa
Revitalisasi strategi
pemberdayaan masyarakat
dalam kebijakan
pembangunan Daerah Bantul
1.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
13
4 kegiatan yang direkomendasikan
Jumlah rekomendasi (saran,
anjuran dan kritikan) LKD yang
berkualitas, yaitu:
• Orientasi pada tindakan nyata &
spesifik
• Diarahkan utk meyelesaikan
masalah
• Dapat dilaksanakan dng biaya
memadai
Penguatan peran LKD dalam
proses perencanaan
pembangunan desa
4.
Terselenggaranya tatacara kerja di
LKD yang berorientasi pada
peningkatan kinerja.
Perbaikan tatacara kerja LKD3.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO

More Related Content

What's hot

BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
asepmulyana83
 
Presentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKKPresentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKK
sagittalnr
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
ShintaDevi11
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 
3 sk. pembentukan tim siaga bencana
3 sk. pembentukan tim siaga bencana3 sk. pembentukan tim siaga bencana
3 sk. pembentukan tim siaga bencana
Deddy Sutarmin
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
DhionWiwan
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Yudhi Aldriand
 
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
ELFTV
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
KesmasDinkesmorowali
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
deivie rondonuwu
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Akademi Desa 4.0
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Nene Mulyana
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
dpmdbusel
 
kader pembangunan manusia
kader pembangunan manusiakader pembangunan manusia
kader pembangunan manusia
rrahmad_14
 
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
heru saputra
 

What's hot (20)

BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
Presentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKKPresentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKK
 
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 202106 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
06 mei 2021, sambutan bupati acara rembuk stunting 2021
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Paparan profil desa
Paparan profil desaPaparan profil desa
Paparan profil desa
 
3 sk. pembentukan tim siaga bencana
3 sk. pembentukan tim siaga bencana3 sk. pembentukan tim siaga bencana
3 sk. pembentukan tim siaga bencana
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
 
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
4.1.1 ep 1 sop identifikasi kebutuhan
 
PKK 2.ppt
PKK 2.pptPKK 2.ppt
PKK 2.ppt
 
MATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptxMATERI POKJANAL.pptx
MATERI POKJANAL.pptx
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting  Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
kader pembangunan manusia
kader pembangunan manusiakader pembangunan manusia
kader pembangunan manusia
 
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stuntingSosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
 

Viewers also liked

Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Rusman R. Manik
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Rusman R. Manik
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Rusman R. Manik
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Rusman R. Manik
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Rusman R. Manik
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Rusman R. Manik
 

Viewers also liked (7)

Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
Sekelumit tentang IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
 
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar RingkasPenyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
Penyusunan RKPD menurut Permendagri 54 Thn 2010: Sebuah Pengantar Ringkas
 
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNSKonsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
Konsep Umum Evaluasi Jabatan PNS
 
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di IndonesiaPembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia
 
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalianDaftar periksa pelaksanaan pengendalian
Daftar periksa pelaksanaan pengendalian
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 

Similar to Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul

SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SRIKURNIATI6
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
rajapusbar
 
3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx
3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx
3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx
BUMDESMAJULESTARI
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
Sungonlegowo
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
AllEnaMau
 
Cici Maryana Siburian.pdf pembangunan desa
Cici Maryana Siburian.pdf pembangunan desaCici Maryana Siburian.pdf pembangunan desa
Cici Maryana Siburian.pdf pembangunan desa
Elcitalie
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Agus hariyanto
 
Pentahelik Pembangunan Desa.docx
Pentahelik Pembangunan Desa.docxPentahelik Pembangunan Desa.docx
Pentahelik Pembangunan Desa.docx
Priyaldiyaldi
 
SKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptxSKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptx
AgungFaizal5
 
Materi PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdf
Materi PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdfMateri PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdf
Materi PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdf
KhairuddinataKhairud1
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Mustika Aji
 
Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019
Formasi Org
 
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
Eka Saputra
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
keuangandesa
 

Similar to Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul (20)

SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
 
3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx
3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx
3. CITRA DIRI PEGIAT DESA.pptx
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
 
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptxMateri Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
Materi Perenc Inklusif_29 Mar 2019.pptx
 
Cici Maryana Siburian.pdf pembangunan desa
Cici Maryana Siburian.pdf pembangunan desaCici Maryana Siburian.pdf pembangunan desa
Cici Maryana Siburian.pdf pembangunan desa
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Pentahelik Pembangunan Desa.docx
Pentahelik Pembangunan Desa.docxPentahelik Pembangunan Desa.docx
Pentahelik Pembangunan Desa.docx
 
SKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptxSKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptx
 
Materi PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdf
Materi PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdfMateri PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdf
Materi PEMBINAAN pengurus Rukun Tetangga_2021.pdf
 
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
Panduan Penyusunan RPJM Desa 6 ( rev 3)
 
Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019Program Formasi 2017 - 2019
Program Formasi 2017 - 2019
 
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 

More from Rusman R. Manik

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Rusman R. Manik
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Rusman R. Manik
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Rusman R. Manik
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Rusman R. Manik
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexSekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress Index
Rusman R. Manik
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Rusman R. Manik
 
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiSekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Rusman R. Manik
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Rusman R. Manik
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Rusman R. Manik
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Rusman R. Manik
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Rusman R. Manik
 
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefSekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Rusman R. Manik
 
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITBila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Rusman R. Manik
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Rusman R. Manik
 
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Rusman R. Manik
 
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Rusman R. Manik
 
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Rusman R. Manik
 

More from Rusman R. Manik (20)

Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi   - Diskusi Public  (online) R...
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)
 
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulStudi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD Bantul
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Sekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress IndexSekelumit tentang Social Progress Index
Sekelumit tentang Social Progress Index
 
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat BekerjaBekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
Bekerja dalam Kondisi Bahagia dan Bahagia saat Bekerja
 
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD ProvinsiSekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
Sekilas SOP KORBINWAS oleh SKPD Provinsi
 
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
Draft sangat Draft Peta  menuju HDIDraft sangat Draft Peta  menuju HDI
Draft sangat Draft Peta menuju HDI
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karenaSudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
Sudut pandang: Bukan karena itu, tapi karena
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefSekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
 
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENITBila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
Bila Seminar Perencanaan HANYA 3 MENIT
 
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
Sekelumit RPJMD menurut Permendagri 54 Tahun 2010
 
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
Uji Publik Kurikulum 2013: Paparan mendikbud (BUKAN buatan rusmanik)
 
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
 
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
Versi 2 Penilaian Prestasi Kerja PNS (berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2011 tent...
 

Recently uploaded

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 

Recently uploaded (17)

PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 

Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten Bantul

  • 1. 1 Policy Brief Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Disajikan oleh: Rusman R. Manik
  • 2. 2 Latar Belakang • Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; mempunyai akal (cara) untuk mengatasi sesuatu. • Keberdayaan masyarakat akan memunculkan prakarsa dan swadaya masyarakat utk mengatasi permasalahan terkait upaya peningkatan kesejahteraannya secara berkesinambungan. • Dengan Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, di seluruh desa di Kabupaten Bantul telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. [ 1 / 2 ]
  • 3. 3 • LKD adalah – lembaga di desa, – yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, – sebagai mitra Pemerintah Desa – yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. • Tujuan dari LKD: memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, untuk mewujudkan masyarakat berakhlaq mulia, maju dan mandiri. Latar Belakang [ 2 / 2 ] Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
  • 4. 4 Apa Implikasi dari LKD yang tidak Berhasil Berprestasi? • Masyarakat tidak memiliki lembaga milik mereka sendiri, sebagai wahana dalam peningkatan partisipasinya dalam proses peningkatan KESRA-nya dan pembangunan daerah. • Pemerintah desa tidak memiliki mitra kerja utk percepatan pembangunan desa. • Pemerintah Daerah tidak memiliki instrumen yang mengakar untuk membangun keberdayaan masyarakat desa. • Sehingga, proses pembangunan akan lebih sulit, akibat rendahnya keberdayaan masyarakat.
  • 5. 5 PERMASALAHAN • Telah banyak yang dilakukan Pemda Kab. Bantul untuk meningkat- kan kinerja LKD. • Tetapi, Kinerja LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) masih belum optimal INDIKASI • Masih rendahnya realisasi aspirasi masyarakat hasil fasilitasi LKD. • Masih rendahnya prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong di masyarakat. • Masih rendahnya jumlah dan kinerja dari kelompok binaan LKD. Bagaimana strategi pengembangan LKD untuk menghidup- kan Keberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul ?
  • 6. 6 DASAR TEORITIS: Sistem Tindakan skema AGIL dari perspektif Struktural Fungsionalisme • LKD merupakan organ dlm struktur sosial yg memiliki fungsi, yaitu: mitra pemerintah desa yg merupakan wahana partisipasi masyarakat dlm pembangunan di tingkat desa. Dalam sistem tindakan skema AGIL: • LKD ini merupakan hasil dari adaptasi (Adaptation) kita terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, • Dikembangkan untuk mewujudkan suatu tujuan (Goal Atainment), • yang harus diintegrasikan (Integration) secara fungsional dgn organ lain yg ada di masyarakat, serta • dipelihara, diperbaiki dan dikembangkan (Latency) sehingga LKD dpt fungsional utk mewujudkan kondisi sosial yg lebih baik.
  • 7. 7 Faktor apa sajakah yang menentukan Kinerja LKD ? Sinergitas antar lembaga kemasyarakatan yg ada di desa 7. Orientasi Kebijakan Pemda Kabupaten Bantul 6. Fasilitasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa 5. Fasilitasi Pemerintah Kecamatan4.Sarana dan prasarana4. Fasilitasi Pemerintah Desa3.Pendanaan operasional LKD 3. Potensi & dinamika wilayah desa2.Tatacara kerja LKD2. Masyarakat yang mendukung (TENAGA, DANA dan IDE) 1.Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap pengurus LKD 1. EKSTERNALINTERNAL
  • 8. 8 6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD di Kabupaten Bantul Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakat lain yang sinergis dengan kegiatan yang dibina oleh LKD Peningkatan sinergitas antar lembaga kemasyarakatan yang ada di desa 3. Terselenggaranya tatacara kerja di LKD yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Perbaikan tatacara kerja LKD2. Pengurus LKD yang kompeten, yaitu: memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan prinsip dan asas LKD Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pengurus LKD 1. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN KEGIATANNO
  • 9. 9 6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD di Kabupaten Bantul Alokasi anggaran yang lebih memampukan LKD sebagai motor penggerak pembangunan partisipatif di tingkat desa Revitalisasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pembangunan Daerah Bantul 5. Jumlah tomas, toga dan todat yang aktif memberikan sumbangan ide konstruktif, tenaga dan dana bagi perkembangan LKD Pelembagaan arti penting peran LKD pada masyarakat 4. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN KEGIATANNO
  • 10. 10 6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD di Kabupaten Bantul Jumlah rekomendasi (saran, anjuran dan kritikan) LKD yang berkualitas, yaitu: • Orientasi pada tindakan nyata & spesifik • Diarahkan utk meyelesaikan masalah • Dapat dilaksanakan dng biaya memadai Penguatan peran LKD dalam proses perencanaan pembangunan desa 6. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN KEGIATANNO
  • 11. 11 Kegiatan apakah yang umumnya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa? Cenderung berupa: • Peningkatan kemampuan SDM pengurus LKD, serta • Peningkatan pola tatacara kerja LKD HASILNYA? • Kinerja LKD dalam mewujudkan tujuannya, masih tetap relatif rendah. • Karena faktor eksternal LKD lebih kuat menentukan kinerja LKD. • Yaitu: kesadaran kolektif masyarakat dan orientasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Bantul.
  • 12. 12 4 kegiatan yang direkomendasikan Jumlah tomas, toga dan todat yang aktif memberikan sumbangan ide konstruktif, tenaga dan dana bagi perkembangan LKD Pelembagaan arti penting peran LKD pada masyarakat 2. Alokasi anggaran yang lebih memampukan LKD sebagai motor penggerak pembangunan partisipatif di tingkat desa Revitalisasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pembangunan Daerah Bantul 1. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN KEGIATANNO
  • 13. 13 4 kegiatan yang direkomendasikan Jumlah rekomendasi (saran, anjuran dan kritikan) LKD yang berkualitas, yaitu: • Orientasi pada tindakan nyata & spesifik • Diarahkan utk meyelesaikan masalah • Dapat dilaksanakan dng biaya memadai Penguatan peran LKD dalam proses perencanaan pembangunan desa 4. Terselenggaranya tatacara kerja di LKD yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Perbaikan tatacara kerja LKD3. KELUARAN (OUTPUT) YANG DIHARAPKAN KEGIATANNO