Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Bantul belum berkinerja optimal meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkannya. Dokumen ini merekomendasikan empat kegiatan untuk meningkatkan kinerja LKD yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, merevitalisasi kebijakan pembangunan, meningkatkan alokasi anggaran, dan memperkuat peran LKD dalam perencanaan pembangunan desa.
Disiapkan Untuk Bahan Pemikiran Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Berorientasi Mainstreaming Pengentasan Kemiskinan
Jakarta, Januari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Disiapkan Untuk Bahan Pemikiran Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Berorientasi Mainstreaming Pengentasan Kemiskinan
Jakarta, Januari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
Tujuan Diskusi Public (online) ini adalah memperdalam dan menambah wawasan mahasiswa mengenai peluang dan tantangan bagi tenaga kerja di Indonesia selama new normal.
Diskusi dan tanya-jawab terkait: Kondisi SDM dan lapangan kerja Indonesia selama ini, permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
Sekelumit tentang Kelembagaan untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik). Sebuah BAHAN DISKUSIAN pada Training of Trainers Planning and Budgeting. Kerjasama antara BAPPENAS dengan MEP UGM.
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD di
Kabupaten Bantul?
Rincian pertanyaan:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. 2
Latar Belakang
• Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang
berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; mempunyai
akal (cara) untuk mengatasi sesuatu.
• Keberdayaan masyarakat akan memunculkan prakarsa
dan swadaya masyarakat utk mengatasi permasalahan
terkait upaya peningkatan kesejahteraannya secara
berkesinambungan.
• Dengan Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa, di seluruh desa di Kabupaten
Bantul telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.
[ 1 / 2 ]
3. 3
• LKD adalah
– lembaga di desa,
– yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat,
– sebagai mitra Pemerintah Desa
– yang merupakan wahana partisipasi masyarakat
dalam pembangunan.
• Tujuan dari LKD:
memberdayakan masyarakat, melaksanakan
pembangunan desa, untuk mewujudkan masyarakat
berakhlaq mulia, maju dan mandiri.
Latar Belakang [ 2 / 2 ]
Perda No 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. 4
Apa Implikasi dari LKD yang tidak
Berhasil Berprestasi?
• Masyarakat tidak memiliki lembaga milik mereka sendiri,
sebagai wahana dalam peningkatan partisipasinya dalam
proses peningkatan KESRA-nya dan pembangunan daerah.
• Pemerintah desa tidak memiliki mitra kerja utk percepatan
pembangunan desa.
• Pemerintah Daerah tidak memiliki instrumen yang
mengakar untuk membangun keberdayaan masyarakat
desa.
• Sehingga, proses pembangunan akan lebih sulit, akibat
rendahnya keberdayaan masyarakat.
5. 5
PERMASALAHAN
• Telah banyak yang dilakukan Pemda Kab. Bantul untuk meningkat-
kan kinerja LKD.
• Tetapi, Kinerja LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) masih
belum optimal
INDIKASI
• Masih rendahnya realisasi aspirasi masyarakat hasil fasilitasi LKD.
• Masih rendahnya prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong
di masyarakat.
• Masih rendahnya jumlah dan kinerja dari kelompok binaan LKD.
Bagaimana strategi pengembangan LKD untuk menghidup-
kan Keberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul ?
6. 6
DASAR TEORITIS: Sistem Tindakan skema AGIL
dari perspektif Struktural Fungsionalisme
• LKD merupakan organ dlm struktur sosial yg memiliki fungsi, yaitu:
mitra pemerintah desa yg merupakan wahana partisipasi masyarakat
dlm pembangunan di tingkat desa.
Dalam sistem tindakan skema AGIL:
• LKD ini merupakan hasil dari adaptasi (Adaptation) kita terhadap
permasalahan yang ada di masyarakat,
• Dikembangkan untuk mewujudkan suatu tujuan (Goal Atainment),
• yang harus diintegrasikan (Integration) secara fungsional dgn organ
lain yg ada di masyarakat, serta
• dipelihara, diperbaiki dan dikembangkan (Latency) sehingga LKD dpt
fungsional utk mewujudkan kondisi sosial yg lebih baik.
7. 7
Faktor apa sajakah yang menentukan
Kinerja LKD ?
Sinergitas antar lembaga
kemasyarakatan yg ada di desa
7.
Orientasi Kebijakan Pemda
Kabupaten Bantul
6.
Fasilitasi Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Desa
5.
Fasilitasi Pemerintah Kecamatan4.Sarana dan prasarana4.
Fasilitasi Pemerintah Desa3.Pendanaan operasional
LKD
3.
Potensi & dinamika wilayah desa2.Tatacara kerja LKD2.
Masyarakat yang mendukung
(TENAGA, DANA dan IDE)
1.Pengetahuan, Ketrampilan
dan Sikap pengurus LKD
1.
EKSTERNALINTERNAL
8. 8
6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD
di Kabupaten Bantul
Jumlah kegiatan lembaga
kemasyarakat lain yang sinergis
dengan kegiatan yang dibina oleh
LKD
Peningkatan sinergitas antar
lembaga kemasyarakatan yang
ada di desa
3.
Terselenggaranya tatacara kerja di
LKD yang berorientasi pada
peningkatan kinerja.
Perbaikan tatacara kerja LKD2.
Pengurus LKD yang kompeten,
yaitu: memiliki pengetahuan,
ketrampilan dan sikap yang sesuai
dengan prinsip dan asas LKD
Peningkatan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap pengurus
LKD
1.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
9. 9
6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD
di Kabupaten Bantul
Alokasi anggaran yang lebih
memampukan LKD sebagai motor
penggerak pembangunan
partisipatif di tingkat desa
Revitalisasi strategi
pemberdayaan masyarakat
dalam kebijakan pembangunan
Daerah Bantul
5.
Jumlah tomas, toga dan todat yang
aktif memberikan sumbangan ide
konstruktif, tenaga dan dana bagi
perkembangan LKD
Pelembagaan arti penting peran
LKD pada masyarakat
4.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
10. 10
6 Pilihan Kegiatan Pemberdayaan LKD
di Kabupaten Bantul
Jumlah rekomendasi (saran,
anjuran dan kritikan) LKD yang
berkualitas, yaitu:
• Orientasi pada tindakan nyata &
spesifik
• Diarahkan utk meyelesaikan
masalah
• Dapat dilaksanakan dng biaya
memadai
Penguatan peran LKD dalam
proses perencanaan
pembangunan desa
6.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
11. 11
Kegiatan apakah yang umumnya dilaksanakan
oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa?
Cenderung berupa:
• Peningkatan kemampuan SDM pengurus LKD, serta
• Peningkatan pola tatacara kerja LKD
HASILNYA?
• Kinerja LKD dalam mewujudkan tujuannya, masih tetap relatif
rendah.
• Karena faktor eksternal LKD lebih kuat menentukan kinerja LKD.
• Yaitu: kesadaran kolektif masyarakat dan orientasi kebijakan
pembangunan di Kabupaten Bantul.
12. 12
4 kegiatan yang direkomendasikan
Jumlah tomas, toga dan todat
yang aktif memberikan
sumbangan ide konstruktif,
tenaga dan dana bagi
perkembangan LKD
Pelembagaan arti penting
peran LKD pada masyarakat
2.
Alokasi anggaran yang lebih
memampukan LKD sebagai motor
penggerak pembangunan
partisipatif di tingkat desa
Revitalisasi strategi
pemberdayaan masyarakat
dalam kebijakan
pembangunan Daerah Bantul
1.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO
13. 13
4 kegiatan yang direkomendasikan
Jumlah rekomendasi (saran,
anjuran dan kritikan) LKD yang
berkualitas, yaitu:
• Orientasi pada tindakan nyata &
spesifik
• Diarahkan utk meyelesaikan
masalah
• Dapat dilaksanakan dng biaya
memadai
Penguatan peran LKD dalam
proses perencanaan
pembangunan desa
4.
Terselenggaranya tatacara kerja di
LKD yang berorientasi pada
peningkatan kinerja.
Perbaikan tatacara kerja LKD3.
KELUARAN (OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
KEGIATANNO