Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan amanat peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja perlu dikembangkan indikator dan target kinerja, standar harga, analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal.
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan amanat peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja perlu dikembangkan indikator dan target kinerja, standar harga, analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal.
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
Materi Paparan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi - Diskusi Public (online) R...Rusman R. Manik
Tujuan Diskusi Public (online) ini adalah memperdalam dan menambah wawasan mahasiswa mengenai peluang dan tantangan bagi tenaga kerja di Indonesia selama new normal.
Diskusi dan tanya-jawab terkait: Kondisi SDM dan lapangan kerja Indonesia selama ini, permasalahan tenaga kerja di masa pandemi, dan upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Materi paparan kuliah lapangan daring bertujuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa tentang kondisi riil pada dunia kerja, kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Sekelumit tentang Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik)Rusman R. Manik
Sekelumit tentang Kelembagaan untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah (Rusman R. Manik). Sebuah BAHAN DISKUSIAN pada Training of Trainers Planning and Budgeting. Kerjasama antara BAPPENAS dengan MEP UGM.
Studi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TKPKD BantulRusman R. Manik
Bagaimanakah proses pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD di
Kabupaten Bantul?
Rincian pertanyaan:
1. Bagaimanakah peningkatan hubungan koordinasi yang dibangun oleh TKPKD Bantul?
2. Bagaimanakah sistem kontrol yang dibangun TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
3. Bagaimanakah pendampingan oleh TKPKD terhadap pelaksanaan program nangkis?
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Apakah ASB ?
Penilaian KEWAJARAN atas BEBAN KERJA dan BIAYA
yang digunakan untuk melaksanakan suatu KEGIATAN
Dari definisi, ada 3 (tiga) hal yang dinilai pd sebuah
KEGIATAN:
1 Apakah BEBAN KERJA wajar ?
2 Apakah BIAYA yg dianggarkan wajar ?
3 Apakah BIAYA wajar utk Beban Kerja tersebut ?
3. 3
ASB = salah satu penentu kinerja
penerapan ABK ( = Anggaran Berbasis Kinerja)
ABK : Kaitkanlah PENDANAAN dng KELUARAN yg diharapkan dari KEGIATAN,
dan HASIL serta MANFAAT yg diharapkan, trmsk EFISIENSI dlm pencapaian
HASIL dan KELUARAN.
Ada 5 syarat penerapan ABK. Bila
salah satunya belum kuat, maka
penerapan ABK masih kurang optimal.
Adanya ASB = salah satu dasar
dalam penerapan ABK. Agar
kita yakin bahwa pilihan
kegiatan = pilihan yg 3E
Persyaratan manakah yg belum ada di
Daerah kita?
4. 4
Mungkinkah Pilihan Kegiatan SKPD = Pilihan
yg 3E bila syarat berikut TIDAK ada ?
1 Indikator Kinerja
2 Capaian / Target Kinerja
3 Standar Satuan Harga
4 Standar Pelayanan Minimal
5 ANALISIS STANDAR BELANJA
Persyaratan manakah yg belum ada di SKPD atau Daerah kita?
5. Aspek apakah yg dinilai pada Penilaian
Kewajaran BEBAN KERJA ?
Aspek yang dinilai
1. Kaitan logis antara kegiatan diusulkan dgn sasaran
pembangunan pada KUA dan PPA,
2. Kesesuaian antara program dan kegiatan
yg diusulkan dgn TUPOKSI SKPD, dan
3. Kemampuan SKPD utk melaksanakan
program dan kegiatan dng tingkat
pencapaian yg diinginkan dlm jangka waktu
1 tahun anggaran.
6. Aspek apakah yg dinilai pada
Penilaian Kewajaran BIAYA ?
Aspek yang dinilai
1. Kaitan antara biaya yg dianggarkan dgn target
pencapaian kinerja,
2. Kaitan antara standar biaya dng
harga yg berlaku,
3. Kaitan antara biaya yg dianggarkan
dan target pencapaian kinerja dng
sumber dana.
7. Intinya, dengan ASB akan
didapatkan:
USULAN kegiatan SKPD yang:
• Ekonomis
• Efisien
• Efektif
Bukan kegiatan yg asal usul,
tetapi KEGIATAN yg 3E
8. Siapakah yang SEHARUSNYA
melakukan ASB ?
• Justeru SKPD pengusul yang seharusnya
melakukan analisis standar belanja.
• Bukan TAPD, melalui Bappeda atau Dinas Pengelola
Keuangan.
• Hasil ASB dari SKPD pengusul =
dasar pertimbangannya utk
MENGAJUKAN dan
MEMPERTAHANKAN usulan
kegiatan.
9. Dengan hasil ASB yg dilakukan
sendiri oleh SKPD, maka:
SKPD pengusul:
• Punya ALASAN yg kuat
utk meyakinkan TAPD,
bila SKPD ybs. memang
BERNIAT menghasilkan
Better Service dengan
Lower Cost.
10. Bagaimana SKPD melakukan
Analisis Standar Belanja?
CARA SEDERHANA: jawablah pertanyaan ini . . .
1 Apakah usulan kegiatan TERKAIT ERAT dng sasaran
spesifik dlm KUA/PPAS? Buktikan!
2 Apakah usulan kegiatan TERKAIT ERAT dng
TUPOKSI SKPD? Buktikan!
3 Apakah SKPD MAMPU melaksanakan kegiatan yg
diusulkan? Tunjukkan rencana detail
pelaksanaannya.
11. Bagaimana SKPD melakukan
Analisis Standar Belanja?
4 Apakah RAB kegiatan merupakan nilai yg paling optimal
untuk mencapai target pencapaian kinerja?
Buktikan dan tunjukkan kegiatan alternatif yg cenderung
lebih mahal.
5 Apakah standar biaya yg digunakan dlm
penyusunan RAB kegiatan sesuai dng SSH
yang sah? Buktikan !
6 Apakah RAB yg dianggarkan sudah tepat
sumberdana? Buktikan !
12. Apakah perlu ada panduan khusus untuk
menerapkan ASB oleh tiap SKPD?
Harus ada PANDUAN agar:
1. Tiap SKPD dpt melakukan ASB secara mandiri dng prosedur
baku yg sama.
2. Bila prosedur ASB sudah baku, maka hasilnya dapat diterima
dng tingkat keyakinan yg lebih tinggi.
3. Diawal penerapannya, TAPD tetap perlu
melakukan KONFIRMASI thdp hasil ASB
tersebut.
4. Di Panduan dpt dijelaskan: “Penerapan ASB
secara Mandiri oleh SKPD” merupakan salah
satu bentuk SPIP ttg perencanaan di SKPD
ybs.
SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah