Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Dokumen tersebut membahas penyeragaman fungsi manajemen dan tugas-tugas pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintahan. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai perencanaan, pengawasan, pelaporan, pembinaan, dan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai analisis jabatan, yang meliputi pengantar, pemanfaatan informasi jabatan, distribusi hierarki tugas, butir informasi jabatan, identitas jabatan, dan uraian jabatan. Dokumen ini menyediakan pedoman untuk menganalisis suatu jabatan."
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah-kaidah umum penulisan uraian tugas jabatan pada level eselon II, III, dan IV. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jumlah uraian tugas yang sesuai dengan level jabatan, penggunaan kata yang tepat sesuai dengan level jabatan, dan adanya benang merah antar tingkatan jabatan.
Proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja berbasis web untuk memudahkan penyusunan dokumen terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya penyusunan dokumen tersebut serta menyediakan informasi yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem
Ringkasan dokumen ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang petugas protokol di Kantor Regional IV BKN Makassar. Tugas utama petugas protokol meliputi mengatur acara hari besar nasional, mengatur tempat acara, mengantar dan menjemput kepala kantor untuk perjalanan dinas, mempersiapkan pengumuman, dan menerima kunjungan tamu. Petugas protokol juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksana
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, atasan pejabat penilai, unsur penilaian yang mencakup pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja, serta tanda tangan persetujuan dari pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai.
The document discusses technical policies for the development of functional positions (Jabatan Fungsional or JF) in the Indonesian civil service. It outlines four JF positions overseen by the State Civil Service Agency: Analyst for Civil Service HR (Analis SDM Aparatur), Civil Service HR Practitioner (Pranata SDM Aparatur), Civil Service HR Assessor (Asesor SDM Aparatur), and Civil Service Management Auditor (Auditor Manajemen ASN). It then provides details on the framework, implementation, duties and competency standards for the Analyst for Civil Service HR position.
Formulir analisa jabatan untuk posisi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut, termasuk menganalisis dan mengembangkan sistem sumber daya manusia, serta menyusun kebijakan terkait rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan lainnya.
Analisis jabatan dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi berbagai daftar kegiatan yang penting yang bernilai tambah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perusahaan.
Dalam mendesain analisis jabatan perlu dilakukan harmonisasi pekerjaan antara Divisi dengan Group.
Pekerjaan yang dilakukan oleh Group merupakan pekerjaan yang turunan dari Division Head.
Dalam analisis jabatan tersebut terdapat sub daftar kegiatan yang di dalamnya dimasukkan volume waktu dan alokasi waktu.
Gunanya adalah untuk menghitungan beban kerja masing-masing jabatan.
Kami Melayani
• Jasa Studi Kelayakan
• Jasa Survey Kepuasan Konsumen
• Jasa Survey Kepuasan Karyawan
• Jasa Evaluasi dan Perbaikan Sistem serta Metode Dalam Proses Bisnis/Produksi
• Jasa Job Analysis, Job Description dan Job Evaluation
• Jasa Work Load Analysis (WLA) atau Analisa Beban Kerja (ABK)
• Jasa Key Performance Indicator (KPI)
• Jasa Standard Operating Procedure (SOP)
• Pelatihan dan Pengembangan Manajemen/Staf
Dokumen tersebut merupakan informasi jabatan Analis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab menganalisis dan menelaah jabatan serta melaksanakan tugas administrasi umum untuk mendukung fungsi kepegawaian di lingkup kerjanya.
Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan target pekerjaan. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan seperti nama, tugas, dan syarat jabatan. Analisis beban kerja menggunakan pendekatan hasil kerja atau objek kerja dengan mempertimbangkan target, standar kerja, dan jumlah pekerjaan.
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanTresna Juhanda
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan tim analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan analisis jabatan guna mendapatkan informasi jabatan yang diperlukan dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian.
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012Bayu Wahyudi
Analisis jabatan memberikan informasi tentang tiga hal utama: (1) penguraian tugas dan tanggung jawab jabatan, (2) persyaratan jabatan, dan (3) hubungan antar jabatan. Hal ini berguna untuk merencanakan sumber daya manusia, menata organisasi, dan meningkatkan kinerja aparatur.
Dokumen ini berisi informasi mengenai jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi keuangan di lingkup kerjanya serta melaporkan kinerja keuangan sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas penyeragaman fungsi manajemen dan tugas-tugas pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintahan. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai perencanaan, pengawasan, pelaporan, pembinaan, dan penilaian kinerja.
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai analisis jabatan, yang meliputi pengantar, pemanfaatan informasi jabatan, distribusi hierarki tugas, butir informasi jabatan, identitas jabatan, dan uraian jabatan. Dokumen ini menyediakan pedoman untuk menganalisis suatu jabatan."
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah-kaidah umum penulisan uraian tugas jabatan pada level eselon II, III, dan IV. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jumlah uraian tugas yang sesuai dengan level jabatan, penggunaan kata yang tepat sesuai dengan level jabatan, dan adanya benang merah antar tingkatan jabatan.
Proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja berbasis web untuk memudahkan penyusunan dokumen terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya penyusunan dokumen tersebut serta menyediakan informasi yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem
Ringkasan dokumen ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang petugas protokol di Kantor Regional IV BKN Makassar. Tugas utama petugas protokol meliputi mengatur acara hari besar nasional, mengatur tempat acara, mengantar dan menjemput kepala kantor untuk perjalanan dinas, mempersiapkan pengumuman, dan menerima kunjungan tamu. Petugas protokol juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksana
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, atasan pejabat penilai, unsur penilaian yang mencakup pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja, serta tanda tangan persetujuan dari pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai.
The document discusses technical policies for the development of functional positions (Jabatan Fungsional or JF) in the Indonesian civil service. It outlines four JF positions overseen by the State Civil Service Agency: Analyst for Civil Service HR (Analis SDM Aparatur), Civil Service HR Practitioner (Pranata SDM Aparatur), Civil Service HR Assessor (Asesor SDM Aparatur), and Civil Service Management Auditor (Auditor Manajemen ASN). It then provides details on the framework, implementation, duties and competency standards for the Analyst for Civil Service HR position.
Formulir analisa jabatan untuk posisi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut, termasuk menganalisis dan mengembangkan sistem sumber daya manusia, serta menyusun kebijakan terkait rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan lainnya.
Analisis jabatan dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi berbagai daftar kegiatan yang penting yang bernilai tambah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perusahaan.
Dalam mendesain analisis jabatan perlu dilakukan harmonisasi pekerjaan antara Divisi dengan Group.
Pekerjaan yang dilakukan oleh Group merupakan pekerjaan yang turunan dari Division Head.
Dalam analisis jabatan tersebut terdapat sub daftar kegiatan yang di dalamnya dimasukkan volume waktu dan alokasi waktu.
Gunanya adalah untuk menghitungan beban kerja masing-masing jabatan.
Kami Melayani
• Jasa Studi Kelayakan
• Jasa Survey Kepuasan Konsumen
• Jasa Survey Kepuasan Karyawan
• Jasa Evaluasi dan Perbaikan Sistem serta Metode Dalam Proses Bisnis/Produksi
• Jasa Job Analysis, Job Description dan Job Evaluation
• Jasa Work Load Analysis (WLA) atau Analisa Beban Kerja (ABK)
• Jasa Key Performance Indicator (KPI)
• Jasa Standard Operating Procedure (SOP)
• Pelatihan dan Pengembangan Manajemen/Staf
Dokumen tersebut merupakan informasi jabatan Analis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab menganalisis dan menelaah jabatan serta melaksanakan tugas administrasi umum untuk mendukung fungsi kepegawaian di lingkup kerjanya.
Analisis jabatan dan beban kerja dilakukan untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan target pekerjaan. Analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan seperti nama, tugas, dan syarat jabatan. Analisis beban kerja menggunakan pendekatan hasil kerja atau objek kerja dengan mempertimbangkan target, standar kerja, dan jumlah pekerjaan.
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanTresna Juhanda
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan tim analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan analisis jabatan guna mendapatkan informasi jabatan yang diperlukan dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian.
20211213 kebijakan jabatan fungsional unesKutsiyatinMSi
Kebijakan peningkatan kompetensi, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional kependidikan lainnya mengatur tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum, jenis jabatan, kriteria jabatan fungsional, dan perbedaan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012Bayu Wahyudi
Analisis jabatan memberikan informasi tentang tiga hal utama: (1) penguraian tugas dan tanggung jawab jabatan, (2) persyaratan jabatan, dan (3) hubungan antar jabatan. Hal ini berguna untuk merencanakan sumber daya manusia, menata organisasi, dan meningkatkan kinerja aparatur.
Dokumen ini berisi informasi mengenai jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi keuangan di lingkup kerjanya serta melaporkan kinerja keuangan sesuai peraturan.
Analisis Jabatan (Job Analysis) adalah proses untuk mengumpulkan dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan guna penyusunan program kepegawaian dan penataan organisasi. Hasil utama Analisis Jabatan adalah informasi jabatan yang berisi uraian dan spesifikasi tiap jabatan.
Analisis jabatan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan karakteristik pekerjaan untuk setiap jabatan secara sistematis. Hasilnya berupa uraian dan spesifikasi jabatan yang digunakan sebagai acuan untuk berbagai keperluan sumber daya manusia termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir.
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
Posisi ini bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum data serta menyusun rencana program untuk pemerintah kabupaten. Tugas kunci meliputi pengumpulan data, analisis karakteristik program, penyusunan konsep program, dokumentasi, dan pelaporan hasil kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menjadi pedoman dalam proses penyusunan formasi kebutuhan pegawai. Dalam proses penyusunannya setian instansi baik pusat maupun dan daerah harus memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku terutama Permen PAN No. 33 Tahun 2011 & Perka BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan serta Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja.
Dokumen tersebut merupakan evaluasi faktor jabatan struktural Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana di Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Perhubungan. Berdasarkan penilaian enam faktor evaluasi, jabatan tersebut mendapat skor total 1940 yang termasuk kelas 11.
Dokumen tersebut berisi informasi mengenai jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab atas perencanaan program dan pengelolaan seksi, membimbing bawahan, melaporkan kinerja, dan menangani tugas lain yang diberikan atasan.
1. Dokumen tersebut berisi informasi mengenai profil Drs. Harry Susan Pujiraharjo dan agenda prioritas di bidang manajemen aparatur sipil negara seperti pengembangan kompetensi SDM, pendekatan human capital, dan tantangan yang dihadapi.
Pengelolaan kinerja pegawai diatur dalam Permenpan RB No.6 Tahun 2022 dengan pendekatan kinerja berbasis hasil dan ekspektasi pimpinan. SKP disusun secara kuantitatif atau kualitatif untuk menetapkan target kinerja dan perilaku pegawai sesuai sasaran instansi. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dengan memberikan umpan balik berkelanjutan dan menetapkan predikat pegawai berdasarkan capaian organisasi.
Dokumen tersebut merupakan resume dari Putu Sugiarta Adnyana yang berisi informasi pribadi, pendidikan, dan pengalaman kerjanya. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep dasar pengupahan, proses penyusunan struktur dan skala upah, serta manfaat dari penerapan struktur dan skala upah.
Dokumen tersebut membahas proses manajemen sumber daya manusia (SDM) mulai dari perencanaan, perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir guna memperoleh dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kemenpan RB. Terdapat informasi mengenai penetapan asumsi dasar reformasi birokrasi, manajemen PNS dan PPPK, sistem rekrutmen, penetapan kebutuhan pegawai, arah kebijakan formasi, proses transformasi analisis jabatan, dan pengembangan sistem informasi manajemen SDM aparatur.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, serta penilaian kinerja. Peraturan ini memperbarui pengelolaan kinerja berdasarkan hasil dan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas pelatihan dasar calon PNS Kementerian PUPR tahun 2018. Pelatihan ini bertujuan membentuk karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat melalui kurikulum pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis. Pelatihan dilaksanakan selama 113 hari dengan berbagai kegiatan seperti pembelajaran, studi lapangan, dan habituasi di tempat kerja. Peserta dievaluasi berdasarkan sikap
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah yang meliputi analisis kebutuhan pegawai, penataan pegawai, dan analisis beban kerja sebagai salah satu variabel penting dalam pengelolaan pegawai yang berbasis kompetensi."
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan terkait jabatan fungsional analis kepegawaian, mulai dari UU, PP, KEPPRES, PERKA BKN hingga standar kompetensi kerja analis kepegawaian. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai kedudukan, tugas, dan pengembangan profesi analis kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi kerja analis kepegawaian yang mencakup pengertian, tujuan, kompetensi inti dan pilihan, serta pengelompokan unit kompetensi untuk analis kepegawaian tingkat terampil dan ahli sesuai dengan fungsi tugas pokok dan jabatannya.
Inpres ini menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 melalui empat bidang utama yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dengan target menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Inpres ini juga menetapkan target dan rencana aksi konkret di setiap instansi pemerintah untuk mencapai tujuan ter
The document warns of the dangers of drug use, listing negative effects on various organs and systems of the body. It notes that drug use can initially cause feelings of pleasure but long term consequences are unknown. Side effects mentioned include neurological issues, heart and blood vessel problems, skin infections and lesions, respiratory illnesses, liver damage, HIV/AIDS, and even death from disease, organ failure or overdose.
Program kerja direktorat penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakatRudy Irawan
Dokumen tersebut membahas rencana peningkatan kapasitas dan jumlah lembaga rehabilitasi narkoba oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat pada tahun 2012, dengan menambah dukungan untuk 48 lembaga baru sehingga total lembaga yang dibantu menjadi 144 lembaga, termasuk 20 lembaga yang akan ditingkatkan kualitas pelayanannya."
Dokumen tersebut membahas struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait. Disebutkan jumlah personil ideal beserta jabatannya untuk mendukung tugas BNN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. 2
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025
KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN
3. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
3
MANAJEMENPERUBAHANMANAJEMENPERUBAHAN
PROSESSOSIALISASIDANINTERNALISASI
ARAHANARAHAN
STRATEGISTRATEGI
LATARLATAR
BELAKANGBELAKANG
•Dasar Hukum
•Kondisi obyektif
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASIPROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI
BIROKRASIBIROKRASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
PENILAIAN KINERJA
ORGANISASI SAAT INI
ANALISA JABATANANALISA JABATAN
Uraian Jabatan
EvaluasiEvaluasi
JabatanJabatan
SISTEMSISTEM
REMUNERASIREMUNERASI
ORGANISASIORGANISASI
• Redefinisi visi, misi,
dan strategi
• Restrukturisasi
• Analisis Beban
Kerja
TATALAKSANATATALAKSANA
• Business Process
• SOP
SDM (SUMBER DAYASDM (SUMBER DAYA
MANUSIA)MANUSIA)
•Standar Kompetensi Jabatan
•Assesmen Kompetensi Individu
•Sistem Penilaian Kinerja
•Pengadaan dan Seleksi
•Pengembangan dan Pelatihan
•Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
•Pola Karir
•Database Pegawai
SASARANSASARAN
•Perubahan Pola Pikir
•Perubahan Budaya Kerja
•Perubahan Perilaku
POSTUR BIROKRASI
2025
• PENGUATAN UNITPENGUATAN UNIT
ORGANISASI KEPEGAWAIANORGANISASI KEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJAPENGUATAN UNIT KERJA
KEDIKLATANKEDIKLATAN
• PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
• PENEGAKAN DISIPLINPENEGAKAN DISIPLIN
• PENEGAKAN KODE ETIKPENEGAKAN KODE ETIK
• PERBAIKANPERBAIKAN
PENGADAANPENGADAAN
SARANA DANSARANA DAN
PRASARANAPRASARANA
PENATAANPENATAAN
SISTEMSISTEM
PENJAMINPENJAMIN
PELAKSANAANSISTEMPELAKSANAANSISTEM
4. 4
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing)
Budaya Kerja Aparatur
(culture set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Peraturan Perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
Sumber daya manusia
aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera
AreaPerubahan
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
HasilYangInginDicapai
5. KONDISI SDM
APARATUR SAAT INI
1. Total PNS sebanyak
4.708.330 (data mei
2011).
2. Distribusi pegawai
tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
3. Penempatan pegawai
dalam jabatan tidak
berdasarkan
kompetensinya.
4. Kinerja PNS rendah
dan tidak disiplin.
5. Penghasilan belum
adil & layak sesuai
dgn beban kerja dan
tanggung jawabnya
1. Total PNS sebanyak
4.708.330 (data mei
2011).
2. Distribusi pegawai
tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi.
3. Penempatan pegawai
dalam jabatan tidak
berdasarkan
kompetensinya.
4. Kinerja PNS rendah
dan tidak disiplin.
5. Penghasilan belum
adil & layak sesuai
dgn beban kerja dan
tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN
SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai
2. Pengadaan Pegawai
(rekruitmen, seleksi)
3. Penempatan dalam jabatan
(fungsional, struktural)
4. Penyusunan Pola Karier
Pegawai
5. Pengelolaan kinerja pegawai
6. Pengembangan kualitas
pegawai
7. Penegakan Disiplin Pegawai
8. Remunerasi
9. Pemberhentian/pemensiunan
KONDISI SDM YNG
DIHARAPKAN
PNS:
1. PROFESIONAL:
• Memiliki
keahlian,
keterampilan dan
pengetahuan
• Memiliki
kecakapan
• Memiliki
wawasan tentang
pekerjaannya
• Memiliki dedikasi
yang tinggi
• Memiliki minat
pada tugas
jabatannya
2. BERMORAL dan
3. SEJAHTERA
PNS:
1. PROFESIONAL:
• Memiliki
keahlian,
keterampilan dan
pengetahuan
• Memiliki
kecakapan
• Memiliki
wawasan tentang
pekerjaannya
• Memiliki dedikasi
yang tinggi
• Memiliki minat
pada tugas
jabatannya
2. BERMORAL dan
3. SEJAHTERA
DASAR HUKUM
UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR
PELAYANAN
PUBLIK YANG
BERKUALITAS
LINGKUNGAN STRATEGIS:
NASIONAL REGIONAL
GLOBAL
5
6. 6
PROFESIONALISME SDM APARATUR
PERMASALAHAN
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai;
Penerapan
manajemen
kinerja, reward
& punishment
belum konsisten
Jumlah, kualitas
distribusi dan
komposisi pegawai
belum sesuai beban
kerja dan kebutuhan riil
organisasi
Kompetensi belum
sepenuhnya digunakan sebagai
dasar pengadaan, penempatan
pengembangan pegawai dan
remunerasi
KONDISI PENYEBAB
`
PENATAAN SDM APARATUR
`
AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH
7. 7
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAANLANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
PENATAAN SDM APARATURPENATAAN SDM APARATUR
ANALISIS JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
PENATAAN ORGANISASI YANG LEBIH RASIONAL
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN
PERSYARATAN LAINNYA
SELEKSI PEGAWAI YANG ADA UNTUK MENGETAHUI PNS YANG
TIDAK/KURANG MEMENUHI KOMPETENSI
PENEMPATAN PEGAWAI YANG MEMENUHI KOMPETENSI
DIKLAT BAGI PNS YANG KURANG MEMENUHI KOMPETENSI,
RELOKASI/PENATAN ULANG PENEMPATAN PEGAWAI
DIKLAT UNTUK PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN
PENSIUN DINI BAGI PNS YANG TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI
MENYUSUN PERENCANAAN PEGAWAI (UNTUK JANGKA PENDEK,
MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEMBERIAN REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN PRESTASI
KERJA
8. 8
ANALISIS JABATAN
PENGHITUNGAN
BEBAN KERJA
URAIAN JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
BEBAN KERJA PER
JABATAN
PETA JABATAN
BOBOT JABATAN
KEGIATAN HASIL PENGGUNAAN
1. PENATAAN
KELEMBAGAAN
2. PENATAAN SDM
APARATUR
3. PENYUSUNAN &
PENYEMPURNAA
N PROSEDUR
KERJA (SOP)
EVALUASI JABATAN
URUTAN PROSES PENATAAN SDM APARATUR
9. 9
1.Perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas
(kompetensi)
2.Rekrutmen dan penempatan (promosi)
3.Penyusunan sasaran kinerja pegawai
4.Peningkatan kompetensi (diklat)
5.Penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi)
6.Penentuan besaran organisasi (penataan organisasi)
10. UU NO. 43 TH. 1999 TTG PERUBAHAN UU NO. 8
TH. 1974
Ps 15 ayat 1: jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan ditetapkan dalam formasi
Ps 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan
pangkat tertentu
PEGAWAI NEGERI SIPIL:
• Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan
• Didayagunakan untuk melakukan tugas-
tugas jabatan
• Memperoleh hasil kerja yang ditetapkan
dan ditargetkan oleh jabatan yang
didudukinya
11. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan
S T R U K T U R A L
(manajerial)
• Kepala Bagian
• Kepala Seksi
• Kepala Dinas
• Kepala Badan
• dan sebagainya
FUNGSIONAL
(non angka kredit)
• Pengolah Data …….
• Pengkaji ……….
• Bendaharawan ………
• Anggota Satpam …..
• Pengadministrasi …..
• Pengumpul Data …….
• dsb
FUNGSIONAL
(angka kredit)
• Pranata Komputer
• Peneliti
• Analis Kepegawaian
• Arsiparis
• Dokter
• Widyaiswara
• dsb
12. Proses, Metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan mengolahnya menjadi informasi jabatan dan
menyajikannya bagi kepentingan program:
1.Kelembagaan;
2.Ketatalaksanaan;
3.Kepegawaian; dan
4.Perencanaan diklat.
13. ARTI KATA ANALISIS JABATANARTI KATA ANALISIS JABATAN
ANALISIS
JABATAN
Mengurai secara teliti
Satu per satu orang
Mengurai secara teliti
Satu per satu orang
Sekelompok tugas yang
dilembagakan dan dibebankan
pd seorang Pemegang jabatan
Baik struktural maupun
fungsional
Sekelompok tugas yang
dilembagakan dan dibebankan
pd seorang Pemegang jabatan
Baik struktural maupun
fungsional
PERTANYAAN : APA YANG DIURAI SECARA TELITI
SATU PER SATU DLM JABATAN ?
14. YANG DIURAI SECARATELITI SATU PER SATU DLM
JABATAN ADALAH UNSUR-UNSURYANG MEMBENTUK
SUATU JABATANYAITU :
1.IDENTITAS JABATAN
a. NAMA JAB
b. UNIT KERJA
2.RINGKASAN TUGAS JAB (IKHTISAR JAB)
3.RINCIANTUGAS JAB/KEGIATAN
4.WEWENANG
5.TANGGUN JAWAB
6.HASIL KERJA
7.BAHAN KERJA
8.PERANGKAT KERJA
9.HUBUNGAN KERJA JABATAN
10.KEADAANTEMPAT KERJA
11.UPAYA FISIK
12.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA
13.SYARAT JABATAN
15. KESIMPULAN II :
HASIL ANJAB ADALAH
INFORMASI JAB (UJ &
PJ)
KESIMPULAN III :
ANJAB ADALAH SARANA/ALAT
UTK MENGHASILKAN INFORMASI
JAB YG BERGUNA UTK MENATA
KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN
DAN KETATALAKSANAAN
KESIMPULAN I :
ANJAB DILAKUKAN
DENGAN 3
TAHAPAN YAITU :
1. TAHAP
MENGUMPULKAN
DATA JAB
2. TAHAP MENGOLAH/
MENGANALISIS DATA
JAB MENJADI
INFORMASI JAB (UJ DAN
PJ)
3. TAHAP MENYAJIKAN
INFORMASI JAB (UJ DAN
PJ) BAGI PENGGUNA
Ada 3 Kesimpulan Dari PengertianAda 3 Kesimpulan Dari Pengertian AnjabAnjab ::
16. PROGRAM YANG MEMBUTUHKAN
INFORMASI JABATAN
PENENTU
INFORMASI
JABATAN
INFORMASI
JABATAN
LANGKAH
PENYELENGGARAANANALISIS
JABATAN
I. PERSIAPAN PENYE-
LENGGARAAN
ANALISIS JABATAN
II. PENGUMPULAN
DATA JABATAN
III. PENGOLAHAN
DATA JABATAN
IV. VERIFIKASI
V. PEMBETULAN
1
2
3
4
5
6
8
8
17. c. pengamatan langsung;
TEKNIK PENGUMPULAN DATATEKNIK PENGUMPULAN DATA
a.daftar pertanyaan;
b.wawancara;
c. pengamatan langsung;
d.referensi; dan
e.gabungan beberapa cara.
18. HASIL POKOK ANALISISHASIL POKOK ANALISIS
JABATANJABATAN
Uraian jabatan (Job Description)
Uraian tentang nama jabatan, ringkasan
tugas jabatan, rincian tugas jabatan, hasil
kerja, bahan kerja, perangkat kerja,
hubungan kerja jabatan, keadaan tempat
kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko
bahaya; dan syarat jabatan(Job
Requirement) serta spesifikasi jabatan (Job
Spesification)
Peta jabatan
Bentangan seluruh jabatan baik jabatan
struktural maupun jabatan fungsional dalam
suatu unit organisasi atau dalam suatu
instansi
INFORMASI JABATAN
19. Hasil analisis jabatan adalah informasi
jabatan (INJAB) yg dipergunakan utk :
1. penataan kelembagaan,
2. kepegawaian,
3. ketatalaksanaan, dan
4. perencanaan pendidikan
dan pelatihan.
HASIL ANALISIS JABATAN.
20. KEGUNAAN HASIL ANJABKEGUNAAN HASIL ANJAB
Penataan kelembagaan, meliputi :
a. penyusunan organisasi dan unit unitnya;
b. penataan organisasi yang rightsizing;
c. penyempurnaan tupoksi;
d. Pemberdayaan kapasitas organisasi; dan
e. evaluasi organisasi.
Penataan kepegawaian, meliputi:
a. rencana kebutuhan pegawai (formasi);
b. sistem rekrutmen dan penempatan;
c. pengembangan pola karier;
d. mutasi;
e. penilaian kinerja;
f. reward and punishment; dan
g. Kesejahteraan.
Penataan ketatalaksanaan, meliputi:
a. tata kerja;
b. hubungan kerja; dan
c. sistem operasional dan prosedur kerja.
Penataan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
a. program diklat;
b. jenis-jenis diklat; dan
c. pengembangan diklat.
21. 21
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER
JABATAN
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
1. PENGGABUNGAN
2. PENGEMBANGAN
3. PENGAYAAN,
TUGAS & FUNGSI
PENGGUNAAN
PEMBOBOTAN
LEMBAGA /
ORGANISASI
HASIL
ORGANISASI
YANG RASIONAL
ORGANISASI
YANG TEPAT
SESUAI VISI,
MISI DAN BEBAN
KERJA RIIL
(RIGHT ZISING)
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN
KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN
22. 22
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER
JABATAN
`BOBOT JABATAN
HASIL ANJAB , BEBAN
KERJA, EVALUASI JABATAN
1. PENYUSUNAN
FORMASI PEGAWAI
2. REKRUITMEN DAN
PENEMPATAN
PEGAWAI
3. PENEMPATAN &
PENATAAN PEGAWAI
4. PENYUSUNAN POLA
KARIER
5. PENERAPAN
MANAJEMEN KINERJA
6. PERENCANAAN
KEBUTUHAN DIKLAT
7. PENYUSUNAN
SISTEM REMUNERASI
SESUAI BOBOT
JABATAN DAN
KINERJA
PENGGUNAAN HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
UNTUK PENATAAN PEGAWAI
1. JUMLAH,
KUALITAS ,
DISTRIBUSI &
KOMPOSISI
PEGAWAI SESUAI
BEBAN KERJA
2. PENEMPATAN
PEGAWAI YANG
TEPAT
3. PENGEMBANGAN
KARIER SESUAI
KOMPETENSI
4. SISTEM
REMUNERASI
YANG ADIL DAN
LAYAK
5. KINERJA SDM
APARATUR LEBIH
OPTIMAL
1. ANALISIS
BEBUTUHAN
PEGAWAI &
BEZETING
2. STANDAR
KOMPETENSI DAN
SYARAT JABATAN
3. INDIKATOR
KINERJA PEGAWAI
4. NILAI DAN
PERINGKAT
JABATAN
23. 23
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER
JABATAN
HASIL ANJAB &
BEBAN KERJA
1. PENYUSUNAN
PROSEDUR KERJA
2. ANALISIS
PROSEDUR KERJA
YANG ADA
3. SIMPLIFIKASI
PROSEDUR KERJA
YANG ADA
PENGGUNAAN
ALUR/PROSES
KERJA
HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK
PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP)
1. SOP(STANDAR
PROSEDUR
KERJA)
2. KEPASTIAN
WAKTU
PENYELESAIAN
PEKERJAAN/PEL
AYANAN.
3. SIAPA
MELAKUKAN
APA
24. PRINSIP MENYUSUNPRINSIP MENYUSUN
URAIAN JABATAN DAN PETA JABATANURAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
PRINSIP MENYUSUNPRINSIP MENYUSUN
URAIAN JABATAN DAN PETA JABATANURAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
STRUKTUR
ORGANISASI
DAN TATA
KERJA
PEKERJAAN
SEHARI-HARI
Tugas riel yang
dilakukan
pegawai
Jabatan A
Jabatan B
Jabatan C
Jabatan D
Dan seterusnya
Diurai informasi
jabatannya
ANALISIS JABATAN bukan
ANALISIS ORANG
ANALISIS
JABATAN
25. Perumusan nama jab. Fungsional umum
didasarkan pd ketentuan pasal 17 (1) uu no.
43/1999 yaitu :
“PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
tertentu”. Dengan demikian, setiap PNS
harus duduk dlm suatu jab.
Jab. Fungsional dibedakan lagi yaitu jab.
Fungsional angka kredit dan jab.
Fungsional non angka kredit yang
sering disebut jab. Fungsional umum
(jfu).
Ketentuan dlm UU nomor 43 tahun 1999
ttg pokok-pokok kepegawaian ada 2 jenis
jabatan yaitu JAB STRUKTURAL dan JAB
FUNGSIONAL.
Jab struktural dan jab. Fungsional
angka kredit sudah ada nama jab.nya,
namun jab fungsional umum belum
terumuskan nama jab.nya.
JENIS JABATAN
26. 1. NAMA JABATAN : PEREKAPITULASI DATA PENDUDUK (JFU)
TUGAS JAB : MEREKAPITULASI DATA PENDUDUK
HASIL KERJA : REKAPITULASI DATA PENDUDUK
2. NAMA JAB : KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK
TUGAS JAB : MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN
PENDUDUK
HASIL KERJA : LAPORAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PELAKSANAAN TUGAS KE 2 JENIS JAB TERSEBUT BERBEDA, YAITU JAB
STRUKTURAL PELAKSANAAN TUGASNYA BERSIFAT MENEJERIAL
(MEMIMPIN/MENGATUR) SEDANGKAN JAB FUNGSIONAL SIFAT
TUGASNYA TEKNIS OPERASIONAL.
CONTOH :
27. DARI KE 2 JENIS JABATAN TERSEBUT TERDAPAT PERBEDAAN
PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU : TUGAS MEREKAPITULASI
YANG LEBIH BERSIFAT TEKNIS DIBANDING TUGAS MEMBUAT
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK YANG MEMBUTUHKAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN
KOMPREHENSIF.
DENGAN DEMIKIAN, JIKA TIM KERJA MENEMUKAN ADA JABATAN
STRUKTURAL YANG HASIL KERJANYA MERUPAKAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL, MAKA JABATAN
TERSEBUT DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIMERGER DGN JAB
LAIN YG SEJENIS.
FOKUS DLM MENGANALISIS JABATAN ADALAH DARI HASIL
KERJANYA,SEBAB EKSISTENSI SUATU JAB DITENTUKAN OLEH
HASIL KERJA JAB.
28. HAL2 LAINYANG PERLU KITA KETAHUI :
ADA PERBEDAAN ANTARA TUGAS “MENGETIK KONSEP”
DENGAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP”. TOGAS “MENGETIK
KONSEP” ADALAH TUGAS JFU KARENA UNTUK BISA
“MENGETIK” HANYA BUTUH KETERAMPILAN TEKNIS
MENGETIK, SEDANGKAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP” ADALAH
TUGAS JAB. STRUKTURAL KARENA UNTUK “MEMBUAT
KONSEP” BUTUH KOMPETENSI BERPIKIR KONSEPTUAL,
ANALITIS DAN KOMPREHENSIF.
TUGAS-TUGAS JAB.STRUKTURAL BERSIFAT MENEJERIAL
(MEMIMPIN, MENGATUR, MEMBANGUN KINERJA UNIT,
MENGEMBANGKAN KONSEP-KONSEP/IDE-IDE BARU/INOVASI,
EMPOWERING/MEMBERDAYAKAN BAWAHAN) BUKAN
MELAKUKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL.
29. TUGAS-TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DANTUGAS-TUGAS JFUYANG SUDAH
TERTATA DENGAN BAIK MEMBERIKAN
KEJELASAN “SIAPA MELAKUKAN APA”.
TIDAK LAGITERDAPAT PENUMPUKAN
TUGAS-TUGAS PADA 1 ATAU 2 PEGAWAI,
TIDAK LAGITERDAPAT INEFISENSI DALAM
PELAKSANAANTUGAS, BAHKAN PRINSIP
HEMAT STRUKTUR KAYA FUNGSI DAPAT
DIWUJUDKAN.
30. HASIL ANALISISTERHADAP KE 13 UNSUR-
UNSUR JABATANTERSEBUT DITUANG DLM
FORMAT URAIAN JABATAN (UJ) DAN
KEMUDIAN JABATAN-JABATANYANG SUDAH
DIANALISIS DIPETAKAN DALAM PETA
JABATAN (PJ).
PELAKSANAAN ANALISIS JAB MULAI
DILAKUKAN PD UNIT KERJATERENDAH
(ESELON IV), KEMUDIAN SECARA
BERJENJANG KE ESELON III DAN ESELON II.
HASIL ANJABYAITU INFORJAB DITETAPKAN
DGN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .
31. ANALISIS UNSUR-UNSUR JABATAN
Untuk Jabatan Struktural : Nama Jabatan sesuai dengan
nomenklatur unit kerjanya yang diawali kata Kepala,
Misal : Unit kerjanya Bagian Analisa Jabatan, maka nama
Jabatannya Kepala Bagian Analisa Jabatan.
Untuk Jabatan Non Struktural (Jabatan Fungsional Umum)
di bawah eselon IV, perumusan nama jabatannya dilakukan
dengan menginventarisir dan mengelompokkan pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada
pada unit kerja eselon IV tersebut , misalnya :
I. Identitas Jabatan :
1. 2. Nama Jabatan :
1.1. Kode Jabatan:
32. 1. Sekelompok tugas2 mengadministrasi kepegawaian diberi
nama Pengadministrasi Kepegawaian
2. Sekelompok tugas2 mengumpul dan mengolah data diberi
nama Pengumpul dan Pengolah Data
3. Sekelompok tugas2 menganalisis diberi nama Analis
4. Sekelompok tugas2 menyusun bahan diberi nama
Penyusun Bahan
5. Sekelompok tugas2 mengaplikasi program diberi nama
Pengaplikasi Program
6. Sekelompok tugas2 merekapitulasi data diberi nama
Perekapitulasi Data
7. Sekelompok tugas2 mengompilasi diberi nama
Pengompilasi
8. Sekelompok tugas2 merancang diberi nama Perancang
9. Sekelompok tugas2 mendisain diberi nama Pendisain
33. 10. Sekelompok tugas2 mengkatalog diberi nama
Pengkatalog
11. Sekelompok tugas2 mengentri data diberi nama
Pengentri Data
12. Sekelompok tugas2 mencatat dan menyimpan
surat masuk/keluar diberi nama Agendaris
13. Sekelompok tugas2 memproses diberi nama
Pemroses
14. Sekelompok tugas2 mengetik diberi nama
Pengetik
15. Sekelompok tugas2 mengantar surat diberi nama
Caraka
16. Sekelompok tugas2 menginventarisir diberi nama
Penginventaris
17. Dst.
34. I. 3. UNIT KERJA
Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Eselon IV : Subbagian Analisa Jabatan
Eselon III : Bagian Analisa Jabatan
Eselon II : Biro Organisasi
Eselon I : Sekretariat Jenderal
35. II. Ringkasan Tugas Jabatan
Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why).
What (Apa yang dikerjakan?) : Merencanakan kegiatan,
membagi tugas, memberi petunjuk, memfasilitasi, monitoring
dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas
How (Bagaimana mengerjakannya?) : Dengan cara lisan dan
tertulis
Why (Mengapa?) Agar analisis jabatan terlaksana secara efisien
dan efektif.
Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi
petunjuk, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi,
serta melaporkan pelaksanaan tugas dengan cara
lisan dan tertulis agar analisis jabatan terlaksana
secara efisien dan efektif.
36. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Tugas
diartikan sebagai “Proses mengolah bahan kerja,
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil
kerja”. Jumlah jenis tugas dalam jabatan antara 5
(lima) sampai 12 (dua belas) jenis tugas. Setiap tugas
diuraikan dengan jelas menggunakan prinsip WHW
yaitu gambaran tentang apa yang dikerjakan,
bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa/tujuan
apa harus dikerjakan. Dalam menyusun rincian tugas,
ada syarat dan norma yang harus ditaati agar rincian
tugas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
“Siapa melakukan Apa”. Dengan demikian setiap
pemangku jabatan benar-benar memahami apa tugas-
tugas yang harus dikerjakannya.
III. Rincian Tugas Jabatan
37. SYARAT DAN NORMA RINCIANTUGAS
1. SYARAT ISI :
UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK,
CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT
TANYA :
- APAKAHYG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARATUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN)TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
CONTOH : MEMBAGITUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA
MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
- (WHAT) : MEMBAGITUGAS KEPADA BAWAHAN
- (HOW) : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI
- (WHY) :AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN
38. 2
B. SIFAT TINGKATAN JABATAN
1
38
1) JABATAN STRUKTURAL :
RINCIAN TUGASNYA
MENCERMINKAN
PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT :
MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK,
MEMBIMBING, MEMBINA,
MENGKOORDINASIKAN, DSB
CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD
BWHAN BERDSRKAN
KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA
AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/
PENYIMPANGAN.
2) JABATAN FUNGSIONAL :
RINCIAN TGSNYA
MENCERMINKAN
PELAKS TGS TEKNIS
OPERASIONAL
SPT : MEMBUAT, MENGETIK,
MENYUSUN, MENGOLAH,
MENCATAT, DSB.
CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT
DGN MESIN KOMPUTER
AGAR DPT DIPROSES
SELANJUTNYA.
39. 2. NORMA RINCIANTUGAS
1)VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN :
- APAKAHYG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARATUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN)TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
WHAT
Apa yang dikerjakan
HOW
Bagaimana cara
pekerjaan itu
dilakukan
WHY
Mengapa atau untuk
tujuan apa pekerjaan
itu dilakukan
Tindak kerja + obyek
kerja
Mesin Peralatan
Perkakas dan Alat
Kerja yang
digunakan atau cara
melakukan tugas
Tujuan tugas
A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT.
40. KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN
PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA.
PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA.
POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN
TUJUAN).
CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PERTAHUN ANGGARAN SUB
BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP
KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PREDIKAT : MERENCANAKAN
OBYEK : KEGIATAN PERTAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN
ANALISA JAB
KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA
ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE)
KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
B. POLA SUSUNAN KALIMAT
41. 1) KALIMAT LANGSUNG :
KALIMAT RINCIANTGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB
PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIANTGS. PREDIKAT
MENUNJUKKAN APAYG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKANTINDAK
KERJA/PERBUATANYG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB.
2) KALIMAT AKTIF :
RINCIANTGS MERUP RINCIAN ATASTINDAKAN/PERBUATAN YG
DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT
RINCIANTGS HRS KALIMAT AKTIFYAITU KALIMATYG
PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
C. GAYA PENULISAN KALIMAT.
42. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG
DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS
MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN
PUNCAK (LEVELI) :
MERUMUSKAN
KEBIJAKAN
MERUMUSKAN SASARAN
MERENCANAKAN
MENGORGANISASIKAN
MENGENDALIKAN
MENGOORDINASIKAN
MENGARAHKAN
MEMBINA, DLL
43. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMENYG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKANTGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) :
MENGOORDINA
SIKAN
MERUMUSKAN SASARAN
MEMBINA
MENGARAHKAN
MENYELENGGARAKAN
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
DLL
44. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMENYG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKANTGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) :
MERENCANAKAN
OPERASIONAL
MEMBAGI TUGAS
MEMBERI PETUNJUK
MENGATUR
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
MENYELIA
DLL
45. KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMENYG DPT
DIGUNAKAN UTK MERUMUSKANTGS MENEJERIAL DLM
TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) :
MEMBERI
PETUNJUK
MEMBAGI TUGAS
MEMBIMBING
MEMERIKSA
MENGECEK
MENGOREKSI
MENGONTROL
MEMBUAT LAPORAN
MERENCANAKAN
KEGIATAN, DLL
46. KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN
TGS TEKNIK ATAU TGS NON
MENEJERIAL/FUNGSIONAL:
MENGAJAR MENGAGENDA
MEMBUAT MEMASUKKAN
MEMINDAHKAN MENCATAT
MENYUSUN MENGELUARKAN
MEMASANG MENGUMPULKAN
MENGEMUDIKAN MENGHIMPUN
MENGHITUNG MENGGANDAKAN
MENYALIN MEMBUBUHKAN
MENGETIK MENGOMPILASI
MENARIK MENGGOLONGKAN
MELAYANI MEMASANG
MENGANALISIS MEWAWANCARAI
MENGOLAH MENABULASIKAN
MENYORTIR MENGANTARKAN
MENYIMPAN MENYAMPAIKAN
47. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
(Struktural)
RincianTugas:
1. Merencanakan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian
Analisa Jabatan dengan cara membuat kerangka
acuan/TOR (Term of Reference) sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi
atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-
masing;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan
dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa,
bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar
produktivitas kerja bawahan optimal;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk
yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
48. 5. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi
kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai
bahan untuk peningkatan karier dan pemberian
penghargaaan dan sanksi;
6. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri
dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan
pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk
menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan;
7. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka
pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian
konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan
informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan;
49. 8. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang
analisa jabatan Kementerian dan Provinsi
berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan
perundangan untuk diajukan kepada pimpinan,
meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro;
- Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen;
- Konsep draft rancangan Permendagri tentang
pedoman dan petunjuk teknis bidang analisa
jabatan
- Konsep pointer/makalah;
- Konsep telaahan staf;
- Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal;
- Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan
Provinsi.
50. 9. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas
dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah
untuk penyempurnaan ketikan konsep.
10. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan
bidang analisajabatan dengan meninjau ke Daerah
untuk memperoleh informasi tentang permasalahan
atau hambatan dalam pelaksanaannya;
11. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi
terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk
memberikan atau memperoleh masukan dan saran
dalam rapat;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Sub Bagian Analisa Jabatan kepada pimpinan
secara berkala sebagai bahan masukan bagi
pimpinan dalam pengambilan keputusan lebihlanjut.
51. CONTOH :
Nama Jabatan :Analis Jabatan (JFU)
RincianTugas :
1. Menyusun instrumen pengumpulan data
jabatan dengan membuat kuesioner dan
panduan wawancara sebagai alat
pengumpulan data jabatan.
2. Mengumpulkan data jabatan dengan
menyampaikan kuesioner kepada pegawai
dan melakukan wawancara serta
pengamatan terhadap organisasi dan tata
kerja setiap unit organisasi di lingkungan
komponen Kemdagri.
3. Mengolah data jabatan dengan
mempelajari tugas, fungsi unit, struktur
organisasi, tata hubungan kerja, serta
mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
52. 4. Menganalisis data jabatan berdasarkan
pengelompokkan tugas, kesesuaian
syarat, hasil kerja dan waktu
pelaksanaan tugas untuk merumuskan
informasi jabatan.
5. Menyusun uraian jabatan dengan
merumuskan identitas jabatan, hasil
kerja jabatan, bahan kerja, perangkat
kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian
jabatan, uraian tugas, wewenang,
tanggung jawab, korelasi jabatan serta
persyaratan jabatan.
6. Menyusun berbagai informasi jabatan
dalam bentuk uraian jabatan, kamus
jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan
atau bentuk lain untuk berbagai
keperluan.
53. CONTOH :
Nama Jabatan : Agendaris (JFU)
RincianTugas:
1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk,
mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah
dinas serta permasalahannya dalam buku agenda
agar surat/ naskah dinas tercatat;
2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah
diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala
Biro untuk didisposisi;
3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah
didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan
buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat
diproses lebih lanjut;
54. 4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah
dinas keluar dan mencatat dalam buku
agenda agar surat/naskah dinas siap
dikirim;
5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan
keluar secara berkala sebagai bahan
laporan rutin.
6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang
sudah diproses dalam box file sesuai tata
cara penyimpanan agar surat/naskah dinas
mudah ditemukan bila dibutuhkan;
7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala
Biro di papan tulis agar dapat mengikuti
kegiatan rapat tepat waktu.
55. Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau
keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil
dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan
terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov.
Wewenang : - Membimbing dan menegur bawahan
- Menilai DP-3
- Memberi reward and punishment kepada bawahan
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- Membuat laporan.
IV. Wewenang
56. Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam
pelaksanaan tugas.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov
Tanggungjawab :
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
- Kebenaran data dan informasi.
- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
- Kelayakan distribusi tugas.
- Kerahasiaan bidang tugas.
V. Tanggung Jawab
57. Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus
mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja
yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja
menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS.
Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja.
Hasil kerja dapat berupa :
- Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik.
- Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU)
Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai
VI. Hasil Kerja
58. Hasil Kerja :
a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan;
b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
e. Terbinanya karier bawahan;
f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang
akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Daerah yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan
h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi
kebijakan bidang analisa jabatan;
k. Laporan hasil rapat;
l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
59. merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat
kerja untuk memperoleh hasil kerja.
Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat
berupa data atau benda.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
VII. Bahan Kerja
60. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
Bagian Analisa Jabatan
Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
- Kebijakan pimpinan
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
61. Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk
memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik
sesuai dengan jabatannya.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
3. Nama Jabatan : Bendaharawan
Hasil Kerja : Laporan Keuangan
Alat Kerja : Alat tulis dan kalkulator
VIII. Perangkat Kerja
62. CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub
Bagian Analisa Jabatan
Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai
- Kebijakan pimpinan
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi
Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan
Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
63.
IX.IX. Hubungan KerjaHubungan Kerja
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apabalik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X.X. Keadaan Tempat KerjaKeadaan Tempat Kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerjaBekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
XIXI.. Upaya FisikUpaya Fisik
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
XII.XII. Kemungkinan RisikoKemungkinan Risiko BahayaBahaya
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II.X1II. Syarat JabatanSyarat Jabatan
13.1. Pangkat13.1. Pangkat ::
13.2. Pengetahuan Kerja13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis: Teknik menganalisis
13.3. Keterampilan13.3. Keterampilan ::
13.4. Pendidikan13.4. Pendidikan :: minimal S1 jurusanminimal S1 jurusan ManajemenManajemen PemerintahanPemerintahan
13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan
Diklatpim IV /ADUMLADiklatpim IV /ADUMLA
13.6. Pengalaman Kerja13.6. Pengalaman Kerja :: Pernah bertugas sebagai Tenaga AnalisPernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. Bakat13.7. Bakat :: kecakapan verbal untuk berkomunikasikecakapan verbal untuk berkomunikasi
13.8. Temperamen13.8. Temperamen :: mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yangmampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balikharus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
13.9. Minat13.9. Minat :: menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/iinformasinformasi
13.10.Kondisi fisik13.10.Kondisi fisik :: Sehat Jasmani & RohaniSehat Jasmani & Rohani
IX.IX. Hubungan KerjaHubungan Kerja
(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara berhubungan, baik timbal
balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apabalik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa
Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X.X. Keadaan Tempat KerjaKeadaan Tempat Kerja
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerjaBekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja
tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
XIXI.. Upaya FisikUpaya Fisik
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
XII.XII. Kemungkinan RisikoKemungkinan Risiko BahayaBahaya
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II.X1II. Syarat JabatanSyarat Jabatan
13.1. Pangkat13.1. Pangkat ::
13.2. Pengetahuan Kerja13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis: Teknik menganalisis
13.3. Keterampilan13.3. Keterampilan ::
13.4. Pendidikan13.4. Pendidikan :: minimal S1 jurusanminimal S1 jurusan ManajemenManajemen PemerintahanPemerintahan
13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan
Diklatpim IV /ADUMLADiklatpim IV /ADUMLA
13.6. Pengalaman Kerja13.6. Pengalaman Kerja :: Pernah bertugas sebagai Tenaga AnalisPernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. Bakat13.7. Bakat :: kecakapan verbal untuk berkomunikasikecakapan verbal untuk berkomunikasi
13.8. Temperamen13.8. Temperamen :: mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yangmampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang
harus berhubungan dengan orang lain secara timbal balikharus berhubungan dengan orang lain secara timbal balik
13.9. Minat13.9. Minat :: menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/iinformasinformasi
13.10.Kondisi fisik13.10.Kondisi fisik :: Sehat Jasmani & RohaniSehat Jasmani & Rohani
64. KEPALA BIRO
ORGANISASI
Kepala Bagian
Analisa Jabatan
Kepala Bagian
Kelembagaaan
Kepala Sub Bagian
Anjab Kem &
Prov
Kepala Sub Bagian
Anjab Kabupaten/
Kota
Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
Kem & Prov
Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
Kab/Kota
Analis Jabatan
Evaluator Lap Hasil
Anjab Kem & Prov
Analis Jabatan
Evaluator Lap Hasil
Anjab Kab/Kota
Penyusun Bahan
Organisasi Kem &
Prov
Evaluator Org
Kem & Prov
Penyusun Bahan
Organisasi Kab/Kota
Evaluator Perangkat
Daerah
PETA JABATANContoh :
65. URAIAN JABATAN (UJ)
1. IDENTITAS JABATAN
1.1 KODE JABATAN: ………………
1.2 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI
1.3 UNIT KERJA :
ESELON IV : SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI
ESELON III : BAGIAN ANALISA JABATAN
ESELON II : BIRO ORGANISASI
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
2. IKHTISAR JABATAN :
Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi,
memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan kementerian dan
provinsi berdasarkan kebijakan Pimpinan dan Peraturan Perundangan dalam rangka mencapai
sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. RINCIAN TUGAS JABATAN :
a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi,
memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan Kementerian dan
Provinsi berdasarkan kebijakan pimpinan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai
sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi
habis sesuai bidang masing-masing;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara
menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja
bawahan optimal;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan
petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
66. e. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja
sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
f. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan
pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan;
g. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian
konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan;
h. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan
disposisi atasan dan ketentuan perundangan untuk diajukan kepada pimpinan, meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro;
- Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen;
- Konsep draft rancangan Permendagri tentang pedoman dan petunjuk teknis bidang analisa jabatan
- Konsep pointer/makalah;
- Konsep telaahan staf;
- Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal;
- Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi
i. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah
untuk penyempurnaan ketikan konsep.
j. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi
untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya;
k. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk
memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi
kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan
lebih lanjut.
67. 4. WEWENANG:
- Membimbing dan menegur bawahan
- Menilai DP-3
- Memberi reward and punishment kepada bawahan
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
- Membuat laporan.
5. TANGGUNG JAWAB:
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.
- Kebenaran data dan informasi.
- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.
- Kelayakan distribusi tugas.
- Kerahasiaan bidang tugas.
68. 6. HASIL KERJA :
a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi;
b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
e. Terbinanya karier bawahan;
f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat,
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan dapat
dipertanggungjawabkan
h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan
bidang analisa jabatan;
k. Laporan hasil rapat;
l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan
Provinsi.
7. BAHAN KERJA :
a. Disposisi tugas dari Kepala Bagian;
b. Peraturan perundang-undangan bidang analisa jabatan;
c. Naskah/surat dinas;
d. ATK habis pakai.
69. NO JABATAN UNIT KERJA/ INSTANSI HUBUNGAN TUGAS
1.
2.
3.
Kepala Biro Organisasi
Kabag. Analisa Jabatan
Karo. Organisasi
Setjen Kemendagri
Biro Organisasi
Setda Provinsi
Struktural/Perintah
Struktural/Perintah
Fasilitasi & Koord
8. PERANGKAT KERJA :
a. Komputer, USB/FlashDisk, Internet,
b. Faximilli, ATK habis pakai
c. Kertas, pulpen
9. HUBUNGAN KERJA JABATAN:
10. KEADAAN TEMPAT KERJA:
Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat
karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.
11. UPAYA FISIK:
Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA:
Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
70. 13. SYARAT JABATAN :
13.1. PANGKAT/Gol : Penata/IIIc
13.2. PENGETAHUAN KERJA : Teknik menganalisis
13.3. KETERAMPILAN : Mampu dan terampil mengoperasikan komputer
13.4. PENDIDIKAN FORMAL : Sarjana (S1) Manajemen/Pemerintahan
13.5. PELATIHAN/KURSUS : Diklatpim IV /Adumla
Organisasi dan Metode
13.6. PENGALAMAN KERJA : Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis
13.7. BAKAT : Intelegensia dan verbal.
13.8. MINAT : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan informasi/data
13.9. TEMPERAMEN : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan
memimpin, mengendalikan dan merencanakan.
13.10. KONDISI FISIK : Sehat Jasmani & Rohani
71. adalah paparan masalah
atau temuan-temuan yg
diperoleh dilapangan yg
berkaitan dgn
kepegawaian,
organisasi, dan
tatalaksana.
Rekomendasi dimaksudkan
sebagai pemberian informasi/
laporan tentang adanya hal-
hal yg menyimpang dan me-
merlukan pembenahan
dengan adanya analisis
jabatan atau memerlukan
kebijakan utk pemecahan
masalah, seperti
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;
2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang
memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan
yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
REKOMENDASIREKOMENDASI
72. Dokumen yang Harus DiisiDokumen yang Harus Diisi
Setiap PNS mengisi Kuesioner Analisis Jabatan
Tim menyusun Uraian jabatan
Setiap Unit Kerja Menyusun Peta Jabatan (Per Unit
Eselon 2).
Masing-Masing Unit Kerja (eselon 2) menyusun
Laporan Analisis Jabatan
Under the 5 th thrust of the National Mission, the 9 th MP will focus on : Promoting good governance; Enhancing the public service delivery system; and Development through international cooperation.