1. KEPUTUSAN POLITIK DAN
KEBIJAKAN PUBLIK

2. Keputusan Politik
 Keputusan politik ialah keputusan yang
mengikat, menyangkut dan mempengaruhi
masyarakat umum.
 Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi
masyarakat umum biasanya diurus dan
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga
pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan
politik dapat pula dipahami sebagai pilihan
yang terbaik dari berbagai alternatif mengenai
urusan-urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah.

3. Lanjutan
 Menurut Ramlan Surbakti, alternatif
keputusan politik secara umum dibagi
menjadi dua, yaitu:
1. program-program perilaku untuk mencapai
tujuan masyarakat-negara (kebijakan
publik), dan
2. orang-orang yang akan menyelenggarakan
kebijakan publik (penjabat pemerintah).

4. KEPUTUSAN POLITIK
KEBIJAKAN PUBLIK
PENJABAT PEMERINTAH

5. Unsur² Proses Pembuatan
Keputusan Politik
1. Jumlah orang yang ikut mengambil
keputusan;
2. Formula atau mekanisme pengambilan
keputusan (mufakat atau suara
terbanyak), dan
3. Informasi.

6. Pembuat Keputusan Politik
 Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan tiga
kemungkinan elit politik yang membuat keputusan
politik, yaitu:
1. elit formal, ialah elit politik yang menurut peraturan
perundang-undangan berwenang membuat
keputusan
2. orang yang berpengaruh, ialah orang-orang yang
karena memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti
kekayaan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi,
senjata, dan massa terorganisasi yang mampu
mempengaruhi elit formal.
3. Penguasa, ialah orang yang secara nyata membuat
keputusan. Elit formal atau orang berpengaruh
dapat menjadi penguasa.

7. Analisis Siapa Sebagai Penguasa
 Menurut Robert Putnam ada tiga macam analisis:
1. Analisis posisi, ialah suatu metode untuk mengetahui
pembuat keputusan atau penguasa dengan cara
melihat kedudukan seseorang dalam lembaga
pemerintahan.
2. Analisis reputasi, ialah metode yang digunakan untuk
mengetahui pembuat keputusan dengan cara
memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan
pemerintahan.
3. Analisis keputusan, ialah metode untuk mengetahui
elit politik dengan cara meneliti siapa yang ikut dalam
proses pembuatan keputusan dalam beberapa kasus
pengambilan keputusan yang dianggap representatif.

8. Kebijakan Publik (Public Policy)
 Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15)
mendefiniskan kebijakan publik (public policy) sebagai
hubungan suatu unit Pemerintah dengan
lingkungannya.
 Thomas R. Dye (ibid) mendefinisikan kebijakan publik
(public policy) sebagai apapun yang dipilih oleh
Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
 Kebijakan publik (public policies) merupakan
rangkaian pilihan yang kurang lebih saling
berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk
tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat
pemerintah, yang diformulasikan di dalam bidang-
bidang isu.

9. Tipe Kebijakan Publik
 Menurut Theodore Lowi, ada 4 tipe
kebijakan publik:
1. Kebijakan regulatif;
2. Kebijakan redistributif;
3. Kebijakan distributif;
4. Kebijakan konstituen.

10. Kebijakan Regulatif
Disebut kebijakan regulatif apabila
kebijakan mengandung paksaan dan
akan diterapkan secara langsung
terhadap individu.
Contoh: UU Hukum Pidana, UU
antimonopoli, dan berbagai ketentuan
menyangkut keselamatan umum.

11. Kebijakan Redistributif
 Kebijakan redistributif ditandai dg adanya
paksaan secara langsung kepada warga
negara tetapi penerapannya melalui
lingkungan. Pengenaan pajak progresif
kepada sejumlah orang utk memberikan
manfaat kpd orang lain melalui berbagai
program pemerintah merupakan inti kebijakan
redistributif.
 Contoh: hasil penerapan uu pajak yg
digunakan untuk membiayai pembangunan
fasilitas umum seperti jalan, jembatan,
sekolah, dll.

12. Kebijakan Distributif
 Kebijakan distributif ditandai dengan
pengenaan paksaan secara tdk langsung,
tetapi kebijakan itu diterapkan secara
langsung terhadap individu. Individu dpt
menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun
tdk dikenakan paksaan kepada individu utk
menggunakannya.
 Kebijakan distributif=penggunaan anggaran
belanja negara atau daerah utk memberikan
manfaat scr langsung kpd individu, seperti
pendidikan dasar yg bebas biaya, subsidi
BBM, pemberian hak paten, dll.

13. Kebijakan Konstituen
Ditandai dg kemungkinan pengenaan
paksaan fisik yg sangat jauh, dan
penerapan kebijakan itu scr tdk
langsung melalui lingkungan.
Kebijakan konstituen→ dua lingkup
bidang garapan, yaitu: (1) urusan
keamanan nasional dan luar negeri; (2)
berbagai dinas pelayanan administrasi.

14. Kebijakan Konstituen
1. Urusan keamanan
nasional dan luar
negeri:
 Pertahanan
keamanan
 Badan intelijen
 Ketertiban umum
 Dipomasi
 Penerangan luar
negeri
2. Berbagai dinas
pelayanan
administrasi:
 Lembaga
Administrasi Negara
 Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
 Percetakan Negara
 Biro Statistik
 Pengkajian dan
penerapan teknologi
 Pemetaan nasional

15. Faktor-faktor Yg Mempengaruhi Kebijakan
1. Lingkungan:
a. Lingkungan umum di luar pemerintahan
b. Lingkungan di dalam pemerintahan
c. Lingkungan khusus dari kebijakan tertentu
2. Persepsi pembuat kebijakan mengenai
lingkungan;
3. Aktivitas pemerintah perihal kebijakan;
4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan.

16. Tahap-tahap Kebijakan
1. Politisasi suatu permasalahan
(penyusunan agenda);
2. Perumusan dan pengesahan tujuan
dan program;
3. Pelaksanaan program;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program.