Muhamad Yogi, profile picture
Uploaded byMuhamad Yogi
PPT, PDF1,600 views

Public Policy

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik melibatkan proses formulasi alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti institusi pemerintahan, kelompok kepentingan, dan sistem politik suatu negara.

Embed presentation

Downloaded 44 times
PUBLICPUBLIC POLICYPOLICY
Kebijakan PublikKebijakan Publik • Kebijakan Publik adalah keputusanKebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagaipemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negarabidang kehidupan dalam negara • Analisis kebijakan publik adalah prosesAnalisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakanformulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatifpublik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaikyang terbaik
Studi Kebijakan PublikStudi Kebijakan Publik • Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplinKebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmuilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi dan sebagainyaekonomi dan sebagainya • ““Public policy is whatever governments choosePublic policy is whatever governments choose to do or not to do”to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2)(Dye in Anderson, 1978:2) • ““what governments do, why they do it, and whatwhat governments do, why they do it, and what difference it makes.”difference it makes.” (Dye, 1992)(Dye, 1992)
Demokrasi dan KebijakanDemokrasi dan Kebijakan PublikPublik • Dalam negara yang demokratisDalam negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuatkebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakatmencerminkan aspirasi masyarakat • Sedangkan di negara yang belumSedangkan di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yangdemokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasimenghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.masyarakat kepada pembuat kebijakan.
Beberapa Teori KebijakanBeberapa Teori Kebijakan PublikPublik 1.1. Elite TheoryElite Theory 2.2. InstitutionalismInstitutionalism 3.3. Group TheoryGroup Theory 4.4. Political System TheoryPolitical System Theory
Elite TheoryElite Theory • Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuatpublik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite.oleh ruling elite. • Berdasarkan nilai dan preferensi mereka,Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyairakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupunakses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.implementasi kebijakan.
Elite TheoryElite Theory • Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwaElite theory berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistemdalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budayapemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkinpolitik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratissistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas belum berfungsi dengantetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektifefektif • Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970)Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:mengatakan sebagai berikut:
1.1. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yangMasyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidaksangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompokberdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagaikecil sebagai ruling eliteruling elite tersebuttersebut 2.2. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golonganKelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atasmenengah ke atas 3.3. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompokPerpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas danelit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudahkelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerimamenerima basic elite consensusbasic elite consensus yang dapat diterimayang dapat diterima 4.4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentinganKebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling eliteruling elite,, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginandan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massamassa 5.5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkrementalPerubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusionerdan tidak revolusioner 6.6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhiKelompok elit lebih banyak mempengaruhi massamassa, dari, dari pada sebaliknyapada sebaliknya
Institusionalisme (1)Institusionalisme (1) • Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatanAdalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahanformal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasiyang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilansuatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai- partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi- institusi tersebut mencakup: kewenanganinstitusi tersebut mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi danhukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.kegiatan-kegiatannya.
Institusionalisme (2)Institusionalisme (2) • Institutional Economics melihat kebijakan ekonomiInstitutional Economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengaturmenurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahankehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar.mekanisme pasar. • Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukanSeperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakatpenyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejalasehingga menimbulkan gejala bubble economybubble economy karenakarena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkanpenyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Contoh bahayapermintaan semu. Contoh bahaya bubble economybubble economy adalah kegagalanadalah kegagalan subprime mortgagesubprime mortgage di Amerika Serikatdi Amerika Serikat yang menyulut krisis keuangan globalyang menyulut krisis keuangan global
Group TheoryGroup Theory • Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuanganpublik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakankelompok. Kebijakan publik merupakan titiktitik equilibriumequilibrium dalam suatu perjuangandalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan padaantar kelompok. Penekanan pada bagaimana perananbagaimana peranan politicalpolitical interestsinterests group dalam proses formulasi dangroup dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.implementasi kebijakan.
Pemerintahan yang DemokratisPemerintahan yang Demokratis • Berdasarkan prinsipBerdasarkan prinsip of the people, by theof the people, by the people, and for the peoplepeople, and for the people • Dalam masyarakatDalam masyarakat modernmodern prinsip tersebut tidakprinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung karenadapat diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup, fungsi dan tugasbesarnya ruang lingkup, fungsi dan tugas pemerintahanpemerintahan • Khususnya prinsipKhususnya prinsip by the peopleby the people tidak dapattidak dapat dilaksankan secara langsung, tetapi melaluidilaksankan secara langsung, tetapi melalui pemilihan dan penunjukan (pemilihan dan penunjukan (elected officialselected officials dandan appointed officialsappointed officials) serta para) serta para career officialscareer officials atau birokratatau birokrat
Political System TheoryPolitical System Theory • Adalah teori yang menganggap kebijakan publikAdalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaansebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya.yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaanInput dari lingkungan berupa permintaan ((demandsdemands) dan dukungan () dan dukungan (supportssupports). Dukungan ini). Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum,dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, danmembayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policypolicy) dapat) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannyamempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadapakan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan.para pembuat kebijakan.
Natural Resources Topography Dem ographic Variables Iklim Struktur Sosial Kebudayaan Politik Hubungan Internasional Ilmu& Teknologi SaranaPerekonomian ingkungan Dalam Lingkungan Luar PartaiPolitik AssosiasiBisnis LSM dll POLICY MAKING Demand/ Support Limits Inputs Ormas Outputs Action
PolicyPolicy ProcessProcess Public Problem Public Demand Policy Agenda Policy Formulation: Policy Analysis Policy Decision (keputusan kebijakan) Policy Statement Policy Implementation Policy Output Policy Evaluation Feedback Tidak masuk dalam Policy Agenda Leave it alone Tidak ada keputusan kebijakan Positive Action a) Those who initiate and maintain process a) Effect on state of society
Jenis Kebijakan PublikJenis Kebijakan Publik • DISTRIBUTIFDISTRIBUTIF • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golonganmemberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentupenduduk tertentu • PENGATURAN (Regulatory)PENGATURAN (Regulatory) • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengaturYaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasankehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subject (golongankebebasan bertindak dari subject (golongan penduduk) untuk mengurangi pertentanganpenduduk) untuk mengurangi pertentangan diantara golongan yang bersaingandiantara golongan yang bersaingan • Contoh:Contoh: Anti Trust LegislationAnti Trust Legislation, Perlindungan, Perlindungan Lingkungan HidupLingkungan Hidup
Jenis Kebijakan PublikJenis Kebijakan Publik • REDISTRIBUSIREDISTRIBUSI • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hakmerubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak diantara berbagai kelompok dan kelas dalamdiantara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakatmasyarakat • Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan SosialContoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial • SELF-REGULATORYSELF-REGULATORY • Yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukungYaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan danoleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan merekamelindungi kepentingan mereka • Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional,Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional, seperti IDIseperti IDI
Delapan Kriteria Dalam MenilaiDelapan Kriteria Dalam Menilai Usulan KebijakanUsulan Kebijakan 1.1. EfisiensiEfisiensi 2.2. EfektivitasEfektivitas 3.3. EquityEquity 4.4. EqualityEquality 5.5. Public ParticipationPublic Participation 6.6. FreedomFreedom 7.7. PredictabilityPredictability 8.8. Procedural FairnessProcedural Fairness
• EFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauhEFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlahsuatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah kecil inputbesar output untuk sejumlah kecil input Efisiensi = O/I =Efisiensi = O/I = Benefits/CostsBenefits/Costs • EFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauhEFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yangsuatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkandiinginkan • EQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauhEQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaranpenyebaran benefitsbenefits dandan costscosts diantara berbagaidiantara berbagai kelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segikelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb.proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb. • EQUALITY yaitu sampai seberapa jauhEQUALITY yaitu sampai seberapa jauh penyebaranpenyebaran benefitsbenefits dandan costscosts diantara berbagaidiantara berbagai kelompok dan daerah/wilayah sehingga masing-kelompok dan daerah/wilayah sehingga masing- masing memperoleh bagian manfaat dan biayamasing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang samayang sama
• PUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapaPUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentinganjauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi danmempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampaiimplementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberiseberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritaskesempatan mempengaruhi pihak mayoritas • FREEDOM sampai seberapa jauh kebebasanFREEDOM sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijaminhidup dan berusaha dijamin • PREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauhPREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dankebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapatanggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan dan arahmengetahui sebelumnya apa cakupan dan arah kebijakan tersebutkebijakan tersebut • PROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapaPROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publikjauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuandapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya,sebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya, kasuskasus welfare policywelfare policy..
Bagaimana Cara MengukurBagaimana Cara Mengukur Peningkatan KemakmuranPeningkatan Kemakmuran MasyarakatMasyarakat • PARETO OPTIMALITYPARETO OPTIMALITY • Kemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikitKemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur (satu orang bertambah makmur (better offbetter off) dengan tidak) dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin (menyebabkan orang lain bertambah miskin (worse offworse off).). • KALDOR-HICKS CRITERIONKALDOR-HICKS CRITERION • Kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yangKemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunanmemperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan ((who gainwho gain) membantu orang lain yang dirugikan () membantu orang lain yang dirugikan (who losewho lose)) sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskinsehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah kaya.apabila ada orang yang bertambah kaya.
Administrasi danAdministrasi dan Kebijakan PublikKebijakan Publik The Classical Hierarchical ModelThe Classical Hierarchical Model • MAX WEBERMAX WEBER • Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional,Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional, wewenang dan struktur berdasarkan hukum,wewenang dan struktur berdasarkan hukum, dikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuatdikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuat keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukankeputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh bawahan (oleh bawahan (subordinate administratorsubordinate administrator).). • WOODROW WILSONWOODROW WILSON • Kebijakan publik dibuat oleh politikus. AdministrasiKebijakan publik dibuat oleh politikus. Administrasi (publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip(publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional,manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional, berfungsi sebagai implementor kebijakan.berfungsi sebagai implementor kebijakan.
Classical HierarchicalClassical Hierarchical ModelModel1.1. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terpisah dan berurutanadalah kegiatan yang terpisah dan berurutan 2.2. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakan terpisah karena:terpisah karena: - Adanya pembagian pekerjaanAdanya pembagian pekerjaan 1.1. A. Pembuat kebijakan mampu memulai prosesA. Pembuat kebijakan mampu memulai proses kebijakan karena mereka dapat menyetujuikebijakan karena mereka dapat menyetujui prioritas antara tujuan-tujuan yang berbedaprioritas antara tujuan-tujuan yang berbeda B. Pelaksana (B. Pelaksana (implementersimplementers) mempunyai) mempunyai kemampuan teknis, kepatuhan dan kemauankemampuan teknis, kepatuhan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakanuntuk melaksanakan kebijakan 1.1. Keputusan dalam tahap implementasi kebijakanKeputusan dalam tahap implementasi kebijakan adalah bersifat teknis dan non politisadalah bersifat teknis dan non politis 2.2. Proses kebijakan bersifat satu arah yaituProses kebijakan bersifat satu arah yaitu top-top- down hierarchical activitiesdown hierarchical activities
Classical HierarchicalClassical Hierarchical ModelModel ASUMSI:ASUMSI: • The ends or goals of administrative action were fixed by statue or byThe ends or goals of administrative action were fixed by statue or by directive of a responsible political officialdirective of a responsible political official • The administrator’s discretion extended only to decision on meansThe administrator’s discretion extended only to decision on means Policy Formulation: Politics (Choose and Instruct) Policy Implementation: Administrative (Deliver) POLICY OUTPUT
New Model: The PolicyNew Model: The Policy Process As a SystemProcess As a System Linkages ENVIRONMENT I Policy Formulation Linkages Linkages ARENA AND ACTORS ENVIRONMENT III Policy Evaluation ENVIRONMENT II Policy Implementation ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
New Model: The Policy Process As aNew Model: The Policy Process As a SystemSystem1.1. Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi,Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantungimplementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantung ((interdependentinterdependent)) 2.2. Proses kebijakan publik tidak bersifatProses kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusivemutually exclusive, seorang pelaku, seorang pelaku ((actoractor) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan 3.3. Tiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbedaTiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbeda Linkages ENVIRONMENT I Policy Formulation Linkages Linkages ARENA AND ACTORS ENVIRONMENT III Policy Evaluation ENVIRONMENT II Policy Implementation ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
ENVIRONMENT I:ENVIRONMENT I: Policy FormulationPolicy Formulation • Lingkungan ini dianggap palingLingkungan ini dianggap paling formally structuredformally structured • Terpusat pada mekanisme resmi pembuatanTerpusat pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakankeputusan kebijakan • Aktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusanAktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting dalamkebijakan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalampemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber dayapenentuan prioritas dan alokasi sumber daya – Anggota DPRAnggota DPR - Aktor/pelaku lain dari luar- Aktor/pelaku lain dari luar – Pejabat TinggiPejabat Tinggi pemerintahan yang mewakilipemerintahan yang mewakili – MenteriMenteri -- Special InterestSpecial Interest – Kepala DaerahKepala Daerah -- Other ConstituencyOther Constituency GroupsGroups,,
ProgrammedProgrammed ImplementationImplementation • Tujuan-tujuan yang inginTujuan-tujuan yang ingin dicapai dirumuskandicapai dirumuskan secara detailsecara detail • Garis wewenang danGaris wewenang dan tanggung jawabtanggung jawab diperjelasdiperjelas • Prosedur operasional diProsedur operasional di standarisasikanstandarisasikan AdaptiveAdaptive ImplementationImplementation • Tujuan-tujuanTujuan-tujuan dirumuskan secaradirumuskan secara umumumum • Semua pihak diberiSemua pihak diberi kesempatan untukkesempatan untuk berpartisipasi aktifberpartisipasi aktif • Pejabat pelaksana diberiPejabat pelaksana diberi diskresi yang cukupdiskresi yang cukup
Kriteria Perumusan TujuanKriteria Perumusan Tujuan Programmed Implementation:Programmed Implementation: SMARTSMART • SpecificSpecific • MeasurableMeasurable • AttainableAttainable • Reality BasedReality Based • Time BoundTime Bound
Paling sedikit (minimum) pada tahap formulasiPaling sedikit (minimum) pada tahap formulasi (policy formulation/formation), para pelaku(policy formulation/formation), para pelaku (aktor) harus mengidentifikasikan(aktor) harus mengidentifikasikan 1.1. General Policy GoalsGeneral Policy Goals a)a) The Problem AreaThe Problem Area b)b) The Priority AreaThe Priority Area c)c) A Population to be benefitedA Population to be benefited 2.2. General Means to Achieve Policy GoalsGeneral Means to Achieve Policy Goals a)a) Suggested approach by which goals are to beSuggested approach by which goals are to be achievedachieved b)b) The key actors who will carry out the policyThe key actors who will carry out the policy c)c) Resources to be expanded in carrying out the policyResources to be expanded in carrying out the policy d)d) Possibly, suggest some indicators for measuringPossibly, suggest some indicators for measuring benefitsbenefits
Implementasi KebijakanImplementasi Kebijakan • Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapHasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap implementasi kebijakan tekanan politik ternyataimplementasi kebijakan tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan komplekssangat kuat, dinamis dan kompleks • Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: -Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: - – Policy MakersPolicy Makers – Formal ImplementersFormal Implementers - Mass Media- Mass Media – LobbyistsLobbyists - Interested Group- Interested Group – Penerima/sasaran kebijakanPenerima/sasaran kebijakan - Evaluator- Evaluator • Karena implementasi kebijakan biasanya tidakKarena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmidilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi danharus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingankompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan • struktur organisasi dan norma-norma birokrasistruktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakanberpengaruh terhadap implementasi kebijakan
Evaluasi KebijakanEvaluasi Kebijakan • Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan danPara pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandangimplementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubunganevaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama.dengan pencapaian tujuan utama. • POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dariPOLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan merekasegi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka.tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadapCara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.kepuasan rakyat. • POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasiPOLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu adadari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhikecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan padainformasi yang diberikan pada policy decision makerspolicy decision makers.. Caranya:Caranya: 1.1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerjaMemilih data dan informasi yang mendukung kinerja 2.2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakanMemobilisasi dukungan terhadap kebijakan
Evaluasi TeknisEvaluasi Teknis • EvaluasiEvaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleholeh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator profesional, lebih menekankan padaevaluator profesional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapatcara evaluasi yang secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan (dipertanggung jawabkan (scientifically validscientifically valid findingsfindings)) • PolicyPolicy MakersMakers dan atau implementers akandan atau implementers akan menerima hasil evaluasi oleh profesionalmenerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhisebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:persyaratan tertentu: 1.1. Tujuan yang diinginkan olehTujuan yang diinginkan oleh policy makerspolicy makers telahtelah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;dipahami dengan benar oleh evaluator teknis; 2.2. Pencapaian tujuan diukur dengan obyektifPencapaian tujuan diukur dengan obyektif 3.3. Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antaraLaporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil programtujuan dengan hasil program
• Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisaSebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:melaksanakan tugasnya, apabila: 1.1. Tujuan kebijakan jelasTujuan kebijakan jelas 2.2. Tujuan dapat diukurTujuan dapat diukur 3.3. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuanImplementasi diarahkan untuk mencapai tujuan 4.4. Tersedia cukup data yang diperlukanTersedia cukup data yang diperlukan • Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif,Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensihasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadapterhadap policy makerspolicy makers maupunmaupun policypolicy implementers.implementers.

More Related Content

PPSX
Administrasi Negara &Public Policy
byKasmiah Ali
 
PPTX
Etika Administrasi Negara
bySiti Sahati
 
PPT
Analisis kebijakan publik
byTransmission Music Group
 
PPTX
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
byAbid Zamzami
 
PPTX
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
bynurul khaiva
 
DOCX
Sejarah new public service
byPutra Manurung
 
PPT
Sistem Administrasi Negara RI
bySiti Sahati
 
PPTX
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
byokyjooo
 
Administrasi Negara &Public Policy
byKasmiah Ali
 
Etika Administrasi Negara
bySiti Sahati
 
Analisis kebijakan publik
byTransmission Music Group
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
byAbid Zamzami
 
4. hubungan antara tingkatan tingkatan pemerintahan
bynurul khaiva
 
Sejarah new public service
byPutra Manurung
 
Sistem Administrasi Negara RI
bySiti Sahati
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
byokyjooo
 

What's hot

PDF
Model model dalam public policy
bynurul khaiva
 
PPT
Analisis kebijakan publik
byTransmission Music Group
 
PDF
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
byunitpublikasi
 
PDF
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
byListiana Nurwati
 
PPTX
Tatanan organisasi pemerintahan negara
byendahmustika
 
PPT
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
byPancasakti University of Tegal, Departement Govermental Studies
 
PPTX
Birokrasi dan Kajian Politik
byMuh Firyal Akbar
 
PPTX
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
bySri Suwanti
 
DOC
Resume modul-1-3-sankri
byFath Pampang
 
PPT
Asas asas umum pemerintahan yang baik
byFKP2B Cikarang
 
PPT
Pamong praja 1
byTransmission Music Group
 
PPTX
ILMU PEMERINTAHAN
bySri Suwanti
 
PPTX
MATERI MSDM BAB I
by93220872
 
PPTX
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
bySiti Sahati
 
PDF
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
byRidho Fitrah Hyzkia
 
PDF
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
byRusman R. Manik
 
PPTX
Sistem pemilu
byUniversity of Andalas
 
PPTX
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
bySiti Sahati
 
PPTX
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
byIdik Saeful Bahri
 
PPT
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
byvirmannsyah
 
Model model dalam public policy
bynurul khaiva
 
Analisis kebijakan publik
byTransmission Music Group
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
byunitpublikasi
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
byListiana Nurwati
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
byendahmustika
 
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
byPancasakti University of Tegal, Departement Govermental Studies
 
Birokrasi dan Kajian Politik
byMuh Firyal Akbar
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
bySri Suwanti
 
Resume modul-1-3-sankri
byFath Pampang
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
byFKP2B Cikarang
 
Pamong praja 1
byTransmission Music Group
 
ILMU PEMERINTAHAN
bySri Suwanti
 
MATERI MSDM BAB I
by93220872
 
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
bySiti Sahati
 
Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
byRidho Fitrah Hyzkia
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
byRusman R. Manik
 
Sistem pemilu
byUniversity of Andalas
 
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
bySiti Sahati
 
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
byIdik Saeful Bahri
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Sektor Publik
byvirmannsyah
 

Similar to Public Policy

PPT
materi Public Policy by Prof Azhar Karim.ppt
byBigBoss660490
 
PPT
Public-Policy-Reaaaaaaaaaaaaaaaavised.ppt
byWidoCepakaWarih2
 
PDF
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
byRandy Wrihatnolo
 
PPTX
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
byKhyrulRizal1
 
PPT
KEBIJAKAN_PUBLIK di Indonesia dan pelaksanaaannya
bycakluk1
 
PPT
materi KEBIJAKAN_PUBLIK guna pemahaman materi
bylitbangsrl
 
PPT
KEBIJAKAN_PUBLIK.ppt
byeghadewi398
 
PPT
Kebijakan publik1
byhoyin rizmu
 
PPT
Public-Policy-Revised.ppt
byMukhamad Shokheh
 
PPT
Public-Policy-Revised.ppt
byNadiaEunike1
 
PPTX
Presentasi kebijakan publik.pptx
byPoinid
 
PPTX
Pengantar Kebijakan Publik_Public policy
byNazaruddinnazaruddin3
 
PPTX
LAN RI 2022 pengantar studi kebijakan publik.pptx
byindraharis3
 
PPTX
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
byYafiAlghifari
 
PPTX
Konsep dan Studi Kebijakan Publik Kab Balangan 221125.pptx
bybidangpolitikdanorma
 
PPT
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 2017 UNIDA(1).ppt
byJafaraja
 
PPT
Nasrun public policy-revised
byNasrun Annahar
 
PPT
Public-Policy-Revised (2).ppt
byAmirHamzah90196
 
PPT
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
byRastikaLiaran1
 
PDF
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
byTaufiqurokhmanTaufiq
 
materi Public Policy by Prof Azhar Karim.ppt
byBigBoss660490
 
Public-Policy-Reaaaaaaaaaaaaaaaavised.ppt
byWidoCepakaWarih2
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
byRandy Wrihatnolo
 
2. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK.pptx
byKhyrulRizal1
 
KEBIJAKAN_PUBLIK di Indonesia dan pelaksanaaannya
bycakluk1
 
materi KEBIJAKAN_PUBLIK guna pemahaman materi
bylitbangsrl
 
KEBIJAKAN_PUBLIK.ppt
byeghadewi398
 
Kebijakan publik1
byhoyin rizmu
 
Public-Policy-Revised.ppt
byMukhamad Shokheh
 
Public-Policy-Revised.ppt
byNadiaEunike1
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
byPoinid
 
Pengantar Kebijakan Publik_Public policy
byNazaruddinnazaruddin3
 
LAN RI 2022 pengantar studi kebijakan publik.pptx
byindraharis3
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
byYafiAlghifari
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik Kab Balangan 221125.pptx
bybidangpolitikdanorma
 
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 2017 UNIDA(1).ppt
byJafaraja
 
Nasrun public policy-revised
byNasrun Annahar
 
Public-Policy-Revised (2).ppt
byAmirHamzah90196
 
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
byRastikaLiaran1
 
2019 2 diktat pengembangan pengantar-kebijakan-publik-genap-05-12-2019
byTaufiqurokhmanTaufiq
 

More from Muhamad Yogi

PPTX
Teori Politik Moderen
byMuhamad Yogi
 
PPT
BENTUK NEGARA
byMuhamad Yogi
 
PPT
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Prasangka Sosial
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
byMuhamad Yogi
 
DOCX
Demokrasi Indonesia
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Keadilan Dalam Pandangan Islam
byMuhamad Yogi
 
PPT
Pilar Belajar
byMuhamad Yogi
 
PPT
Hukum Keluarga
byMuhamad Yogi
 
DOCX
Teori Politik Moderen
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Surat Berharga
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
byMuhamad Yogi
 
DOCX
Keadilan Dala Pandangan Islam
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Group Investigation ppt
byMuhamad Yogi
 
DOCX
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
byMuhamad Yogi
 
DOCX
Peran Guru Sebagai Motivator
byMuhamad Yogi
 
DOCX
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
byMuhamad Yogi
 
DOCX
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
byMuhamad Yogi
 
PPT
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
byMuhamad Yogi
 
PPTX
HAK MILIK INTELEKTUAL
byMuhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
byMuhamad Yogi
 
BENTUK NEGARA
byMuhamad Yogi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
byMuhamad Yogi
 
Prasangka Sosial
byMuhamad Yogi
 
Manusia Sebagai Mahluk Individu & Sosial ISBD
byMuhamad Yogi
 
Demokrasi Indonesia
byMuhamad Yogi
 
Keadilan Dalam Pandangan Islam
byMuhamad Yogi
 
Pilar Belajar
byMuhamad Yogi
 
Hukum Keluarga
byMuhamad Yogi
 
Teori Politik Moderen
byMuhamad Yogi
 
Surat Berharga
byMuhamad Yogi
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
byMuhamad Yogi
 
Keadilan Dala Pandangan Islam
byMuhamad Yogi
 
Group Investigation ppt
byMuhamad Yogi
 
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
byMuhamad Yogi
 
Peran Guru Sebagai Motivator
byMuhamad Yogi
 
ADART HIMADIKWAN 2014-2015
byMuhamad Yogi
 
PRILAKU ANGGOTA DPR- RI YANG TERTANGKAP KAMERA SEDANG MENONTON VIDEO PORNO S...
byMuhamad Yogi
 
SOSIALISASI PEMILU 2009 DAN 2014
byMuhamad Yogi
 
HAK MILIK INTELEKTUAL
byMuhamad Yogi
 

Recently uploaded

PDF
Mengakhiri Kelaparan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Sosial ...
by202210415276
 
PDF
Peta Jalan Analisis Bibliometrik: Panduan Metodologi, Teknik, dan Langkah Eks...
byMurad Maulana
 
PDF
PEMAPARAN (Online, 14 Jan'26)_RENCANA + Link2 MATERI BimTek_PTK 007 (Rev-5 Th...
byKanaidi ken
 
PDF
Transformasi Lembaga Strategis untuk Indonesia Maju
byDadang Solihin
 
PPTX
MENYUSUN RPM PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)
byAbdoelHakeem
 
PDF
PELAKSANAAN (Traineed_Online, 14-15 Jan'26) + Link2 MATERI Training_ Effectiv...
byKanaidi ken
 
PPTX
Pertemuan 2 gadar maternal neonatal 2026.pptx
byayidiahdamayani
 
PDF
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
byDadang Solihin
 
PPTX
Masuknya Islam ke Nusantara Teori Hadromi.
byM Aldy Kurniadi
 
PPTX
Sejarah masuknya islam ke Indonesia Teori Hadramaut
byAminRifai6
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 4
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 4
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 11
byModul Guruku
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 8 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Budidaya Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 8 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
MODUL AJAR KODING KELAS 5 DL CP 046 2025.pdf
byvisipintarClass
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Seni Teater Kelas 9 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning Seni Tari Kelas 9 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Mengakhiri Kelaparan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Kegiatan Sosial ...
by202210415276
 
Peta Jalan Analisis Bibliometrik: Panduan Metodologi, Teknik, dan Langkah Eks...
byMurad Maulana
 
PEMAPARAN (Online, 14 Jan'26)_RENCANA + Link2 MATERI BimTek_PTK 007 (Rev-5 Th...
byKanaidi ken
 
Transformasi Lembaga Strategis untuk Indonesia Maju
byDadang Solihin
 
MENYUSUN RPM PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)
byAbdoelHakeem
 
PELAKSANAAN (Traineed_Online, 14-15 Jan'26) + Link2 MATERI Training_ Effectiv...
byKanaidi ken
 
Pertemuan 2 gadar maternal neonatal 2026.pptx
byayidiahdamayani
 
Materi Bahan Ajar Lemhannas RI Bidang Studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
byDadang Solihin
 
Masuknya Islam ke Nusantara Teori Hadromi.
byM Aldy Kurniadi
 
Sejarah masuknya islam ke Indonesia Teori Hadramaut
byAminRifai6
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 4
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) SKI Kelas 4
byModul Guruku
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 11
byModul Guruku
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 8 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Budidaya Kelas 9 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Kerajinan Kelas 8 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
MODUL AJAR KODING KELAS 5 DL CP 046 2025.pdf
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Deep Learning Seni Teater Kelas 9 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Deep Learning Seni Tari Kelas 9 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 

Public Policy

  • 1.
  • 2.
    Kebijakan PublikKebijakan Publik •Kebijakan Publik adalah keputusanKebijakan Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagaipemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam negarabidang kehidupan dalam negara • Analisis kebijakan publik adalah prosesAnalisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakanformulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatifpublik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaikyang terbaik
  • 3.
    Studi Kebijakan PublikStudiKebijakan Publik • Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplinKebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmuilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi dan sebagainyaekonomi dan sebagainya • ““Public policy is whatever governments choosePublic policy is whatever governments choose to do or not to do”to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2)(Dye in Anderson, 1978:2) • ““what governments do, why they do it, and whatwhat governments do, why they do it, and what difference it makes.”difference it makes.” (Dye, 1992)(Dye, 1992)
  • 4.
    Demokrasi dan KebijakanDemokrasidan Kebijakan PublikPublik • Dalam negara yang demokratisDalam negara yang demokratis kebijakan publik yang dibuatkebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakatmencerminkan aspirasi masyarakat • Sedangkan di negara yang belumSedangkan di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yangdemokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran aspirasimenghambat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan.masyarakat kepada pembuat kebijakan.
  • 5.
    Beberapa Teori KebijakanBeberapaTeori Kebijakan PublikPublik 1.1. Elite TheoryElite Theory 2.2. InstitutionalismInstitutionalism 3.3. Group TheoryGroup Theory 4.4. Political System TheoryPolitical System Theory
  • 6.
    Elite TheoryElite Theory •Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuatpublik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite.oleh ruling elite. • Berdasarkan nilai dan preferensi mereka,Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyairakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupunakses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.implementasi kebijakan.
  • 7.
    Elite TheoryElite Theory •Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwaElite theory berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistemdalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budayapemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkinpolitik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratissistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas belum berfungsi dengantetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektifefektif • Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970)Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:mengatakan sebagai berikut:
  • 8.
    1.1. Masyarakat terbagidalam sekelompok kecil yangMasyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidaksangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompokberdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagaikecil sebagai ruling eliteruling elite tersebuttersebut 2.2. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golonganKelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atasmenengah ke atas 3.3. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompokPerpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas danelit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudahkelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerimamenerima basic elite consensusbasic elite consensus yang dapat diterimayang dapat diterima 4.4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentinganKebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling eliteruling elite,, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginandan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massamassa 5.5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkrementalPerubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusionerdan tidak revolusioner 6.6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhiKelompok elit lebih banyak mempengaruhi massamassa, dari, dari pada sebaliknyapada sebaliknya
  • 9.
    Institusionalisme (1)Institusionalisme (1) •Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatanAdalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahanformal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasiyang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilansuatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai- partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi- institusi tersebut mencakup: kewenanganinstitusi tersebut mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi danhukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.kegiatan-kegiatannya.
  • 10.
    Institusionalisme (2)Institusionalisme (2) •Institutional Economics melihat kebijakan ekonomiInstitutional Economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengaturmenurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahankehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar.mekanisme pasar. • Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukanSeperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakatpenyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejalasehingga menimbulkan gejala bubble economybubble economy karenakarena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkanpenyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Contoh bahayapermintaan semu. Contoh bahaya bubble economybubble economy adalah kegagalanadalah kegagalan subprime mortgagesubprime mortgage di Amerika Serikatdi Amerika Serikat yang menyulut krisis keuangan globalyang menyulut krisis keuangan global
  • 11.
    Group TheoryGroup Theory •Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuanganpublik sebagai produk dari perjuangan kelompok. Kebijakan publik merupakankelompok. Kebijakan publik merupakan titiktitik equilibriumequilibrium dalam suatu perjuangandalam suatu perjuangan antar kelompok. Penekanan padaantar kelompok. Penekanan pada bagaimana perananbagaimana peranan politicalpolitical interestsinterests group dalam proses formulasi dangroup dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.implementasi kebijakan.
  • 12.
    Pemerintahan yang DemokratisPemerintahanyang Demokratis • Berdasarkan prinsipBerdasarkan prinsip of the people, by theof the people, by the people, and for the peoplepeople, and for the people • Dalam masyarakatDalam masyarakat modernmodern prinsip tersebut tidakprinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung karenadapat diterapkan secara langsung karena besarnya ruang lingkup, fungsi dan tugasbesarnya ruang lingkup, fungsi dan tugas pemerintahanpemerintahan • Khususnya prinsipKhususnya prinsip by the peopleby the people tidak dapattidak dapat dilaksankan secara langsung, tetapi melaluidilaksankan secara langsung, tetapi melalui pemilihan dan penunjukan (pemilihan dan penunjukan (elected officialselected officials dandan appointed officialsappointed officials) serta para) serta para career officialscareer officials atau birokratatau birokrat
  • 13.
    Political System TheoryPoliticalSystem Theory • Adalah teori yang menganggap kebijakan publikAdalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaansebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya.yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaanInput dari lingkungan berupa permintaan ((demandsdemands) dan dukungan () dan dukungan (supportssupports). Dukungan ini). Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum,dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, danmembayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policypolicy) dapat) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannyamempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadapakan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan.para pembuat kebijakan.
  • 14.
    Natural Resources Topography Dem ographic Variables Iklim Struktur Sosial Kebudayaan Politik Hubungan Internasional Ilmu& Teknologi SaranaPerekonomian ingkungan DalamLingkungan Luar PartaiPolitik AssosiasiBisnis LSM dll POLICY MAKING Demand/ Support Limits Inputs Ormas Outputs Action
  • 15.
    PolicyPolicy ProcessProcess Public Problem Public Demand PolicyAgenda Policy Formulation: Policy Analysis Policy Decision (keputusan kebijakan) Policy Statement Policy Implementation Policy Output Policy Evaluation Feedback Tidak masuk dalam Policy Agenda Leave it alone Tidak ada keputusan kebijakan Positive Action a) Those who initiate and maintain process a) Effect on state of society
  • 16.
    Jenis Kebijakan PublikJenisKebijakan Publik • DISTRIBUTIFDISTRIBUTIF • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golonganmemberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentupenduduk tertentu • PENGATURAN (Regulatory)PENGATURAN (Regulatory) • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengaturYaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasankehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subject (golongankebebasan bertindak dari subject (golongan penduduk) untuk mengurangi pertentanganpenduduk) untuk mengurangi pertentangan diantara golongan yang bersaingandiantara golongan yang bersaingan • Contoh:Contoh: Anti Trust LegislationAnti Trust Legislation, Perlindungan, Perlindungan Lingkungan HidupLingkungan Hidup
  • 17.
    Jenis Kebijakan PublikJenisKebijakan Publik • REDISTRIBUSIREDISTRIBUSI • Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hakmerubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak diantara berbagai kelompok dan kelas dalamdiantara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakatmasyarakat • Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan SosialContoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial • SELF-REGULATORYSELF-REGULATORY • Yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukungYaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan danoleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan merekamelindungi kepentingan mereka • Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional,Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional, seperti IDIseperti IDI
  • 18.
    Delapan Kriteria DalamMenilaiDelapan Kriteria Dalam Menilai Usulan KebijakanUsulan Kebijakan 1.1. EfisiensiEfisiensi 2.2. EfektivitasEfektivitas 3.3. EquityEquity 4.4. EqualityEquality 5.5. Public ParticipationPublic Participation 6.6. FreedomFreedom 7.7. PredictabilityPredictability 8.8. Procedural FairnessProcedural Fairness
  • 19.
    • EFISIENSI yaitutentang sampai seberapa jauhEFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlahsuatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah besar output untuk sejumlah kecil inputbesar output untuk sejumlah kecil input Efisiensi = O/I =Efisiensi = O/I = Benefits/CostsBenefits/Costs • EFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauhEFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yangsuatu kebijakan publik mencapai tujuan yang diinginkandiinginkan • EQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauhEQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaranpenyebaran benefitsbenefits dandan costscosts diantara berbagaidiantara berbagai kelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segikelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb.proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb. • EQUALITY yaitu sampai seberapa jauhEQUALITY yaitu sampai seberapa jauh penyebaranpenyebaran benefitsbenefits dandan costscosts diantara berbagaidiantara berbagai kelompok dan daerah/wilayah sehingga masing-kelompok dan daerah/wilayah sehingga masing- masing memperoleh bagian manfaat dan biayamasing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang samayang sama
  • 20.
    • PUBLIC PARTICIPATIONyaitu sampai seberapaPUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentinganjauh mayoritas penduduk yang berkepentingan mempunyai pengaruh terhadap formulasi danmempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampaiimplementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberiseberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan mempengaruhi pihak mayoritaskesempatan mempengaruhi pihak mayoritas • FREEDOM sampai seberapa jauh kebebasanFREEDOM sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijaminhidup dan berusaha dijamin • PREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauhPREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dankebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan anggota masyarakat yang berkepentingan dapatanggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan dan arahmengetahui sebelumnya apa cakupan dan arah kebijakan tersebutkebijakan tersebut • PROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapaPROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publikjauh orang yang terkena dampak kebijakan publik dapat mempertahankan dirinya dari perlakuandapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya,sebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya, kasuskasus welfare policywelfare policy..
  • 21.
    Bagaimana Cara MengukurBagaimanaCara Mengukur Peningkatan KemakmuranPeningkatan Kemakmuran MasyarakatMasyarakat • PARETO OPTIMALITYPARETO OPTIMALITY • Kemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikitKemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur (satu orang bertambah makmur (better offbetter off) dengan tidak) dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin (menyebabkan orang lain bertambah miskin (worse offworse off).). • KALDOR-HICKS CRITERIONKALDOR-HICKS CRITERION • Kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yangKemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunanmemperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan ((who gainwho gain) membantu orang lain yang dirugikan () membantu orang lain yang dirugikan (who losewho lose)) sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskinsehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah kaya.apabila ada orang yang bertambah kaya.
  • 22.
    Administrasi danAdministrasi dan KebijakanPublikKebijakan Publik The Classical Hierarchical ModelThe Classical Hierarchical Model • MAX WEBERMAX WEBER • Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional,Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional, wewenang dan struktur berdasarkan hukum,wewenang dan struktur berdasarkan hukum, dikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuatdikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuat keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukankeputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh bawahan (oleh bawahan (subordinate administratorsubordinate administrator).). • WOODROW WILSONWOODROW WILSON • Kebijakan publik dibuat oleh politikus. AdministrasiKebijakan publik dibuat oleh politikus. Administrasi (publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip(publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional,manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional, berfungsi sebagai implementor kebijakan.berfungsi sebagai implementor kebijakan.
  • 23.
    Classical HierarchicalClassical Hierarchical ModelModel1.1.Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terpisah dan berurutanadalah kegiatan yang terpisah dan berurutan 2.2. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakan terpisah karena:terpisah karena: - Adanya pembagian pekerjaanAdanya pembagian pekerjaan 1.1. A. Pembuat kebijakan mampu memulai prosesA. Pembuat kebijakan mampu memulai proses kebijakan karena mereka dapat menyetujuikebijakan karena mereka dapat menyetujui prioritas antara tujuan-tujuan yang berbedaprioritas antara tujuan-tujuan yang berbeda B. Pelaksana (B. Pelaksana (implementersimplementers) mempunyai) mempunyai kemampuan teknis, kepatuhan dan kemauankemampuan teknis, kepatuhan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakanuntuk melaksanakan kebijakan 1.1. Keputusan dalam tahap implementasi kebijakanKeputusan dalam tahap implementasi kebijakan adalah bersifat teknis dan non politisadalah bersifat teknis dan non politis 2.2. Proses kebijakan bersifat satu arah yaituProses kebijakan bersifat satu arah yaitu top-top- down hierarchical activitiesdown hierarchical activities
  • 24.
    Classical HierarchicalClassical Hierarchical ModelModel ASUMSI:ASUMSI: •The ends or goals of administrative action were fixed by statue or byThe ends or goals of administrative action were fixed by statue or by directive of a responsible political officialdirective of a responsible political official • The administrator’s discretion extended only to decision on meansThe administrator’s discretion extended only to decision on means Policy Formulation: Politics (Choose and Instruct) Policy Implementation: Administrative (Deliver) POLICY OUTPUT
  • 25.
    New Model: ThePolicyNew Model: The Policy Process As a SystemProcess As a System Linkages ENVIRONMENT I Policy Formulation Linkages Linkages ARENA AND ACTORS ENVIRONMENT III Policy Evaluation ENVIRONMENT II Policy Implementation ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
  • 26.
    New Model: ThePolicy Process As aNew Model: The Policy Process As a SystemSystem1.1. Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi,Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantungimplementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantung ((interdependentinterdependent)) 2.2. Proses kebijakan publik tidak bersifatProses kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusivemutually exclusive, seorang pelaku, seorang pelaku ((actoractor) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan 3.3. Tiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbedaTiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbeda Linkages ENVIRONMENT I Policy Formulation Linkages Linkages ARENA AND ACTORS ENVIRONMENT III Policy Evaluation ENVIRONMENT II Policy Implementation ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
  • 27.
    ENVIRONMENT I:ENVIRONMENT I: PolicyFormulationPolicy Formulation • Lingkungan ini dianggap palingLingkungan ini dianggap paling formally structuredformally structured • Terpusat pada mekanisme resmi pembuatanTerpusat pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakankeputusan kebijakan • Aktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusanAktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting dalamkebijakan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalampemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber dayapenentuan prioritas dan alokasi sumber daya – Anggota DPRAnggota DPR - Aktor/pelaku lain dari luar- Aktor/pelaku lain dari luar – Pejabat TinggiPejabat Tinggi pemerintahan yang mewakilipemerintahan yang mewakili – MenteriMenteri -- Special InterestSpecial Interest – Kepala DaerahKepala Daerah -- Other ConstituencyOther Constituency GroupsGroups,,
  • 28.
    ProgrammedProgrammed ImplementationImplementation • Tujuan-tujuan yanginginTujuan-tujuan yang ingin dicapai dirumuskandicapai dirumuskan secara detailsecara detail • Garis wewenang danGaris wewenang dan tanggung jawabtanggung jawab diperjelasdiperjelas • Prosedur operasional diProsedur operasional di standarisasikanstandarisasikan AdaptiveAdaptive ImplementationImplementation • Tujuan-tujuanTujuan-tujuan dirumuskan secaradirumuskan secara umumumum • Semua pihak diberiSemua pihak diberi kesempatan untukkesempatan untuk berpartisipasi aktifberpartisipasi aktif • Pejabat pelaksana diberiPejabat pelaksana diberi diskresi yang cukupdiskresi yang cukup
  • 29.
    Kriteria Perumusan TujuanKriteriaPerumusan Tujuan Programmed Implementation:Programmed Implementation: SMARTSMART • SpecificSpecific • MeasurableMeasurable • AttainableAttainable • Reality BasedReality Based • Time BoundTime Bound
  • 30.
    Paling sedikit (minimum)pada tahap formulasiPaling sedikit (minimum) pada tahap formulasi (policy formulation/formation), para pelaku(policy formulation/formation), para pelaku (aktor) harus mengidentifikasikan(aktor) harus mengidentifikasikan 1.1. General Policy GoalsGeneral Policy Goals a)a) The Problem AreaThe Problem Area b)b) The Priority AreaThe Priority Area c)c) A Population to be benefitedA Population to be benefited 2.2. General Means to Achieve Policy GoalsGeneral Means to Achieve Policy Goals a)a) Suggested approach by which goals are to beSuggested approach by which goals are to be achievedachieved b)b) The key actors who will carry out the policyThe key actors who will carry out the policy c)c) Resources to be expanded in carrying out the policyResources to be expanded in carrying out the policy d)d) Possibly, suggest some indicators for measuringPossibly, suggest some indicators for measuring benefitsbenefits
  • 31.
    Implementasi KebijakanImplementasi Kebijakan •Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapHasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap implementasi kebijakan tekanan politik ternyataimplementasi kebijakan tekanan politik ternyata sangat kuat, dinamis dan komplekssangat kuat, dinamis dan kompleks • Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: -Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: - – Policy MakersPolicy Makers – Formal ImplementersFormal Implementers - Mass Media- Mass Media – LobbyistsLobbyists - Interested Group- Interested Group – Penerima/sasaran kebijakanPenerima/sasaran kebijakan - Evaluator- Evaluator • Karena implementasi kebijakan biasanya tidakKarena implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmidilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi danharus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang berkepentingankompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan • struktur organisasi dan norma-norma birokrasistruktur organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakanberpengaruh terhadap implementasi kebijakan
  • 32.
    Evaluasi KebijakanEvaluasi Kebijakan •Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan danPara pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan, cenderung untuk memandangimplementasi kebijakan, cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubunganevaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan dengan pencapaian tujuan utama.dengan pencapaian tujuan utama. • POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dariPOLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena kekuasaan merekasegi kepentingan constituents, karena kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka.tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadapCara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.kepuasan rakyat. • POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasiPOLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu adadari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhikecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi informasi yang diberikan padainformasi yang diberikan pada policy decision makerspolicy decision makers.. Caranya:Caranya: 1.1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerjaMemilih data dan informasi yang mendukung kinerja 2.2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakanMemobilisasi dukungan terhadap kebijakan
  • 33.
    Evaluasi TeknisEvaluasi Teknis •EvaluasiEvaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleholeh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator profesional, lebih menekankan padaevaluator profesional, lebih menekankan pada cara evaluasi yang secara metodologis dapatcara evaluasi yang secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan (dipertanggung jawabkan (scientifically validscientifically valid findingsfindings)) • PolicyPolicy MakersMakers dan atau implementers akandan atau implementers akan menerima hasil evaluasi oleh profesionalmenerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila dipenuhisebagai evaluator teknis, apabila dipenuhi persyaratan tertentu:persyaratan tertentu: 1.1. Tujuan yang diinginkan olehTujuan yang diinginkan oleh policy makerspolicy makers telahtelah dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;dipahami dengan benar oleh evaluator teknis; 2.2. Pencapaian tujuan diukur dengan obyektifPencapaian tujuan diukur dengan obyektif 3.3. Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antaraLaporan evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil programtujuan dengan hasil program
  • 34.
    • Sebaliknya, evaluatorteknis hanya bisaSebaliknya, evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:melaksanakan tugasnya, apabila: 1.1. Tujuan kebijakan jelasTujuan kebijakan jelas 2.2. Tujuan dapat diukurTujuan dapat diukur 3.3. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuanImplementasi diarahkan untuk mencapai tujuan 4.4. Tersedia cukup data yang diperlukanTersedia cukup data yang diperlukan • Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif,Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensihasil evaluasi mempunyai konsekuensi terhadapterhadap policy makerspolicy makers maupunmaupun policypolicy implementers.implementers.