Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal yang mencakup pengertian, tujuan, instrumen, dan jenis pembiayaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menstabilkan perekonomian."

1. Seminar Keuangan Publik
KEBIJAKAN FISKAL
1.
2.
3.
4.
Andriyansyah Kurniawan Afdal (4)
Elizabeth Carolina Tri N (11)
Made Rahayu Indrayani (18)
Septian Wildan Mujaddid (25)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Diploma IV – Kelas 8B BPKP
Oktober 2013

2. A. PENDAHULUAN
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saling berpengaruh satu sama lain
dalam
kegiatan
perekonomian
suatu
negara.
Jika
kebijakan
moneter
dipengaruhi beberapa variabel utama antara lain suku bunga, pertumbuhan
ekonomi (Gross Domestic Product/GDP), inflasi, dan kurs valuta asing, maka
dalam kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax)
dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Membahas mengenai
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tentu berkaitan erat dengan kegiatan
perekonomian empat sektor. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi
masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Keempat
sektor tersebut adalah (1) sektor rumah tangga; (2) sektor perusahaan;
(3) sektor pemerintah dan (4) sektor internasional/luar negeri.
B. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
Terdapat beberapa pengertian tentang kebijakan fiskal yang dapat kita temui.
Definisi yang paling populer menyebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana
dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Singkatnya, kebijakan
fiskal adalah kebjakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan atau
pengeluaran negara.
Samuel dan Nordhaus mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai proses
pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan
fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,
penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan
berubah-ubah.
Sementara menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan fiskal memiliki dua prioritas,
priotitas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja
Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya – defisit APBN terjadi
apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya – serta prioritas
kedua untuk mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan

3. pertumbuhan
ekonomi,
tingkat
inflasi,
kesempatan
kerja
dan
neraca
pembayaran.
Sedangkan menurut Nopirin, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran
pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta
susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit
yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer)
dengan penerimaan terutama dari pajak.
Pengertian lainnya menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih
baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi
pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan
output industri secara umum.
Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan
bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi
perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
Tentu di luar beberapa pendapat di atas masih dapat kita temui berbagai definisi
lain tentang kebijakan fiskal, namun demikian konsep yang harus kita pahami
adalah bahwa kebijakan fiskal meliputi suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan
kondisi
perekonomian
untuk
menjadi
lebih
baik
melalui
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
C. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah
stabilitas ekonomi yang lebih mantap. Artinya secara nasional laju pertumbuhan
ekonomi yang layak tetap dapat dipertahankan tanpa adanya angka
pengangguran yang signifikan serta tetap menjaga stabilitas harga.

4. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan
kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan hargaharga secara umum. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan
memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah
(Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat
mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) serta tingkat kesempatan kerja
(N).
Kebijakan fiskal juga merupakan salah satu paket tindakan pemerintah di bidang
pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Dengan kata lain kebijakan
fiskal mengusahakan peningkatan penerimaan pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran
dan penerimaan pemerintah. Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan
tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal karena perekonomian suatu
negara dapat mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Full employment dapat
diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja
memperoleh pekerjaan. Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu
menambah lapangan kerja melalui berbagai kebijakan sehingga dapat
menampung seluruh tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan yang dilakukan
pemerintah untuk mencapai kondisi full employment antara lain dengan
mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari dalam negeri,
pemerintah menambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat
karya melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur fisik. Sementara di
bidang moneter, bank sentral dapat menerbitkan regulasi yang memudahkan
pengajuan kredit usaha dan penentuan suku bunga yang kondusif bagi dunia
usaha.
D. DEFLASI vs INFLASI
Kondisi penurunan yang tajam dari harga-harga umum (deflasi) dalam jangka
panjang dapat memicu timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta
akan kehilangan potensi untuk mendapat keuntungan. Sebaliknya, kondisi
harga-harga umum yang meningkat terus (inflasi) juga mempunyai akibat yang
tidak baik bagi perekonomian. Karena penghasilan yang diterima oleh

5. masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya terus
naik. Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para
memilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk
barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih
menguntungkan daripada investasi produktif.
Kedua kondisi tersebut tidak baik bagi iklim makroekonomi suatu negara, oleh
karenanya untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi dilaksanakan
kebijakan fiskal sebagai berikut :
a) Mengubah Pengeluaran Pemerintah.
Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dari yang diperlukan
dalam perekonomian. Untuk itu pemerintah mengurangi pengeluaran
sehingga mengakibatkan tabungan (pendapatan lebih besar daripada
pengeluaran).
b) Mengubah Tingkat Pajak.
Menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan
turunnya tingkat konsumsi masyarakat.
c) Pinjaman Paksa.
Pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai pinjaman pemerintah
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
E. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Instrumen kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan
pengeluaran
pemerintah.
Pajak
merupakan
komponen
penting
dalam
menentukan kondisi makroekonomi suatu negara. Mengubah tarif pajak yang
berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, jika pajak diturunkan maka
kemampuan/daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat
meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan
daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Diantara
beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah
dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain:
a) Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga
b) Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu

6. c) Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha
tertentu
F. HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN
Dalam pengertian umum disebutkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan
yang dilaksanakan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Benarkah
kebijakan di bidang perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara yang
tercantum di dalam APBN ? Pada bagian selanjutnya kita akan meneliti apakah
pengaruh dari suatu kebijaksanaan fiskal yang dicerminkan oleh suatu struktur
APBN tertentu terhadap perekonomian. Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap
perekonomian dapat dianalisis dalam dua tahap yang berurutan yaitu
bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan ke dalam APBN serta
bagaimana APBN tersebut dapat mempengaruhi perekonomian.
Menerjemahkan kebijakan fiskal ke dalam APBN artinya dalam mengelola
sumber pendapatan – terutama pajak dan bea – pemerintah menyatakan
kemampuan
mengumpulkan
pendapatan
untuk
digunakan
mengelola
pemerintahan dalam anggaran pendapatan serta janji/komitmen pemerintah
menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam anggaran belanja.
APBN mempunyai dua sisi, sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang
mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah
yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Dalam prakteknya, pos-pos
yang tercantum sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin
dilaksanakan
pemerintah
dalam
programnya.
Sebagai
contoh
program
pemerintah dapat berupa kegiatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran
untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal maupun transfer
serta berbagai pengeluaran lainnya.
Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk
melaksanakannya. Sehingga diperlukan suatu objek untuk memperoleh
penerimaan negara guna melakukan pembayaran pengeluaran tersebut. Sisi
penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh.
Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana yaitu dari pajak, pinjaman
bank sentral, pinjaman dalam negeri serta pinjaman luar negeri.

7. G. JENIS PEMBIAYAAN DALAM KEBIJAKAN FISKAL
Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelesuan
ekonomi negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan
debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan memperbaiki keadaan ekonomi
agar tercapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kebijakan deregulasi dan
debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Secara
umum kebijakan fiskal dapat ditempuh dengan empat jenis pembiayaan, yaitu
sebagai berikut:
1. Pembiayaan Fungsional (functional finance)
Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalah
kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai
akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk
meningkatkan kesempatan kerja. Pembiayaan pengeuaran pemerintah
ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap
pendapatan
nasional.
Tujuan
utamanya
adalah
untuk
meningkatkan
kesempatan kerja (employement). Penerimaan pemerintah dari sektor pajak
bukan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah tetapi bertujuan
untuk mengatur pengeluaran pihak swasta. Oleh karena itu dalam hal terjadi
pengangguran, penerimaan pajak tidak terlalu diperlukan. Sedangkan untuk
menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan
pinjaman tidak berhasil, tindakan lain yang dapat dilakukan pemerintah
adalah mencetak uang. Jadi dalam hal ini sektor pajak dengan pengeluaran
pemerintah menjadi satu hal yang terpisah.
2. Pengelolaan Anggaran (the finance budget approach)
Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalah
kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan
pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Penerimaan dan
pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah satu paket
yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi.
Kemudian dalam pengelolaan anggaran dibutuhkan anggaran berimbang
dengan perumusan jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit. Jika
terjadi inflasi maka ditempuh anggaran surplus.

8. 3. Stabilisasi Anggaran Otomatis (the stabilizing budget)
Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalah
kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya
biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar
terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilisasi
anggaran ini, diharapkan terdapat keeimbangan antara penerimaan dan
pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan
stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekan pada asas
manfaat dan biaya relatif dari berbagi program. Pajak ditetapkan sedemikian
rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja
penuh.
4. Anggaran Belanja Seimbang
Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan
dengan keadaan (managed budget). Tujuannya adalah tercapainya anggaran
berimbang dalam jangka panjang. Dalam keadaan terpaksa, seperti ketika
terjadi ketidakstabilan ekonomi, ditempuh anggaran defisit. Sedangkan pada
masa inflasi ditempuh anggaran surplus.
Kebijakan/Politik Anggaran
Kebijakan anggaran atau biasa disebut politik anggaran lazim digunakan
pemerintah suatu negara dalam menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan
masing-masing negara bisa berbeda tergantung pada keadaan dan arahyang
akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Berikut
adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara
dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran, antara lain:
 Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran
berimbang
terjadi
bilamana
pemerintah
menetapkan
pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan
disiplin anggaran karena pengeluaran tidak boleh dilaksanakan melebihi
penerimaan.

9. Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan
pendapatan
atau
penerimaan
sama.
Keadaan
seperti
ini
dapat
menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran
disesuaikan dengan kemampuan keuangan suatu negara.
Fokus kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan
menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan
jumlah uang yang beredar. Jadi topik utama kebijakan fiskal adalah
pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta
pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi hal-hal seperti permintaan
agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya serta
distribusi pendapatan. Kebijakan ini kurang lebih serupa dengan kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal
menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
 Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga
terdapat tabungan pemerintah. Asas ini tepat digunakan jika keadaan
ekonomi sedang mengalami inflasi. Pendekatan dalam anggaran surplus
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan lebih besar
daripada pengeluarannya. Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas (overheating)
untuk menurunkan tekanan permintaan.
 Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran
defisit
adalah
kebijakan
pemerintah
untuk
membuat
pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus
pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan
ekonomi sedang dalam kondisi resesi.
Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga
pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran defisit dapat
memicu inflasi karena untuk menutup defisit harus dilakukan dengan
mengajukan pinjaman/ utang LN atau mencetak uang.

10. H.
JENIS KEBIJAKAN FISKAL
1.
Kebijakan Fiskal yang Disengaja (discretionary)
Kebijakan fiskal yang disengaja adalah kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk menanggulangi tingkat naik turunnya kegiatan ekonomi
dari waktu ke waktu (gelombang konjungtur), dengan memanipulasi
anggaran belanja secara sengaja, baik melalui pengubahan perpajkaan
atau pengubahan pengeluaran pemerintah. Dengan usaha ini dapat
terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur
tangannya dalam pengaturan jalannya roda perekonomian.
2.
Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)
Kebijakan pasif adalah kebijakan yang erat kaitannya dengan penerapan
berbagai pajak. Dalam realitaya sebagian besar dari pajak-pajak yang
dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung,
berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin
tingi arus pendapatan nasional, semakin tinggi pula penerimanan yang
diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak
pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah
pajak langsung yang jelas sekali berhubungandengan tingkat pendapatan
negara.
Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua
macam yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.
1) Kebijakan fiskal ekspansif, adalah kebijakan menaikkan belanja negara
dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan
daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat
perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi
2) Kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan untuk menurunkan belanja
negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk
menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.
I.
PRAKTIK KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran
yang disebut APBN, yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis
pengeluaran negara untuk pembayaran. Agar terjadi keseimbangan antara
jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran, pemerintah melaksanakan

11. kebijakan
fiskal,
yaitu
kebijakan
pemerintah
dalam
memengaruhi
perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan dalam APBN.
Penerimaan
dan
pengeluaran
pemerintah
merupakan
faktor
yang
memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui dalam
banyak hal bahwa rumah tangga negara tidak sama dengan rumah tangga
keluarga. Pada rumah tangga keluarga, jika penerimaan semakin menurun
maka tindakan yang akan dilakukan adalah menekan pengeluaran. Tindakan
demikian dapat menyelamatkan kemunduran ekonomi rumah tangga
keluarga.
Sebaliknya dalam rumah tangga negara, penurunan penerimaan tidak dapat
selalu diatasi dengan penurunan pengeluaran. Jika pengeluaran yang
ditekan, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lesu karena rumah tangga
negara berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu dampak
kelesuan ekonomi yaitu akan terjadinya pengangguran yang kemudian akan
mengakibatkan tingkat penerimaan negara menjadi menurun.
Adapun tindakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah mengatur
pengeluaran agar pengeluaran tersebut berdampak positif pada perbaikan
ekonomi. Tindakan memperbaiki ekonomi juga dapat ditempuh dengan usaha
menaikkan pendapatan. Pemerintah merupakan faktor determinan (yang
menentukan)
dalam
upaya
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
Pemerintah memiliki perangkat-perangkat kebijakan yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan-tindakan dalam
mengatur pengeluaran dan penerimaan negara disebut sebagai tindakan
fiskal.
Sehingga
kebijakan
fiskal
dapat
disebut
sebagai
kebijakan
penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk
memperbaiki keadaan ekonomi.
Praktik yang umum dalam penerapan kebijakan fiskal adalah ketika
perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah mengurangi kelebihan
permintaan masyarakat dengan cara menekan pembelanjaan (consumption)
melalui peningkatan tarif pajak dan bea agar tercipta kestabilan lagi. Cara
demikian disebut dengan pengelolaan anggaran
Contoh :

12. Pemberitaan di media massa mengenai kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) sudah sering terjadi. Harga BBM dari waktu ke waktu
senantiasa naik. Apa pengaruh kenaikan harga BBM ini terhadap
keuangan negara? Apakah diuntungkan atau dirugikan? Sebagai negara
penghasil minyak bumi tentu akan diuntungkan dengan adanya kenaikan
harga minyak bumi di dunia. Namun, kenyataannya negara tetap
dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Mengapa? Karena
jumlah konsumsi minyak dalam negeri lebih besar daripada jumlah yang
diproduksi
sehingga
negara
harus
mengimpor
untuk
memenuhi
kebutuhan konsumsi dalam negeri. Di satu sisi, harga BBM di dalam
negeri lebih rendah dibanding harga di pasar internasional. Ini karena
adanya subsidi BBM. Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah.
Sehingga kenaikan harga minyak bumi justru akan meningkatkan
pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Tingginya subsidi yang
harus dibayarkan akan membebani APBN. Kemudian, apa yang
dilakukan pemerintah untuk menekan pengeluaran subsidi tersebut, agar
keuangan negara (APBN) tetap aman? Pemerintah perlu mengubah
pengeluaran dan penerimaan dalam APBN untuk menyesuaikan dengan
kondisi pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah
pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan
stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta
keadilan dalam distribusi pendapatan yang kita kenal dengan kebijakan
fiskal atau politik fiskal.
Isu selanjutnya yang sedang marak adalah BLSM (Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Banyak
orang melihat BLSM/BLT hanya bantuan pemberian uang tunai kepada
orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus
dari
pemerintah
secara
makroekonomi.
BLT
diharapkan
mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat secara agregat. Dengan adanya
peningkatan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga
meningkat. Dengan demikian maka permintaan dari masyarakat juga
meningkat.
Sehingga
dampak
selanjutnya
adalah
meningkatnya
permintaan dari masyarakat yang mendorong produksi sehingga pada

13. akhirnya diharapkan akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian
Indonesia.
Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan
oleh
pemerintah.
Katakanlah
pemerintah
mengadakan
proyek
membangun jalan raya. Dalam proyek ini pemerintah membutuhkan
buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek
ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan
orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan
mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.
Kebijakan fiskal juga dapat berupa kustomisasi APBN oleh pemerintah.
Misalnya melalui deficit financing. Deficit financing atau anggaran defisit
adalah
anggaran
yang
menetapkan
pengeluaran
lebih
besar
dibandingkan penerimaan. Deficit Financing dapat dilakukan dengan
berbagai cara. Dulunya Orde Lama pernah menerapkannya dengan cara
memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. Dampak
lanjutan yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper
inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak.
Sehingga untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari
rakyat. Sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi
pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam
uang dari luar negeri.
J.
STUDI KASUS : KEBIJAKAN FISKAL RRC MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL
Menurut
Ketua
mencontoh
Asosiasi
China
dalam
Pertekstilan
Indonesia
perlindungan
dan
(API) Indonesia
keberpihakan
harus
terhadap
pengusahanya. Tidak mengherankan jika China bisa menguasai pertumbuhan
ekonomi dunia terutama tekstil. China yang sukses membangun industri dalam
negerinya dengan menerapkan konsep China Incorporated. Dalam konsep
tersebut, pemerintah dan pengusaha memiliki tindakan yang sama untuk
mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Ini berarti, setiap kebijakan yang
dikeluarkan seiring dengan keinginan dan kebutuhan para pengusaha.
Pemerintah China mengeluarkan kebijakan yang membantu pengusaha
menekan biaya produksinya agar barang-barang mereka bisa bersaing di pasar
internasional.

14. Saat
ini
pemerintah
China
memberlakukan
kebijakan
fiskal
berupa
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13,5 persen dari nilai
ekspor yang dilakukan pengusaha. Kondisi sebaliknya justru terjadi di Indonesia.
Pengusaha justru diperberat dengan banyak aturan dan pajak. Berdasarkan
kenyataan ini maka tidak heran jika barang-barang China sekarang bisa
menguasai dunia. Untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT) saja saat ini nilai
ekspor China sudah mencapai US$300 miliar per tahun dengan market share
mencapai 38 persen. Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan nilai ekspor
TPT Indonesia yang hanya mencapai US$ 13 miliar.
K. STUDI KASUS: KEBIJAKAN FISKAL DI ERA KRISIS EKONOMI 1998
Pemerintah RI pernah menghadapi krisis moneter yang selanjutnya merembet
ke krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Kebijakan yang diambil
pemerintah – sebagaimana disarikan dari paparan Menko Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Industri (Ekuin) yang menjabat saat itu yaitu Ginandjar
Kartasasmita dapat diperoleh gambaran mengenai langkah yang diambil
pemerintah periode tersebut dalam mengatasi krisis sbb:
Kebijaksanaan ekonomi makro dalam upaya menekan laju inflasi dan
memperkuat
nilai
tukar
rupiah
terhadap
valuta
asing
adalah
melalui
kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan
membatasi defisit anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan
tambahan dana dari luar negeri.
Kebijaksanaan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain
dimaksudkan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah
terhadap valuta asing, dengan menahan naiknya permintaan agregat, juga
untuk mendorong masyarakat meningkatkan tabungan di sektor perbankan.
Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga
tinggi dapat menjadi salah satu faktor terpenting yang akan berdampak negatif
terhadap kegiatan ekonomi atau bersifat kontraktif terhadap perkembangan
PDB. Oleh karena itu tingkat bunga yang tinggi tidak akan selamanya
dipertahankan, tetapi secara bertahap akan diturunkan pada tingkat yang wajar
seiring dengan menurunnya laju inflasi

15. menyehatkan sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat
terhadap keberadaan lembaga perbankan;
merestrukturisasi hutang luar negeri;
mereformasi struktural di sektor riil; dan
mendorong ekspor.
Kebijaksanaan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah, ditujukan untuk
mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk
berpendapatan
rendah,
untuk
menekan
pengangguran
dan
menjaga
keberlangsungan ekonomi sbb:
Jaring Pengaman Sosial, meliputi program penyediaan kebutuhan pokok
dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan
dan kesehatan pada tingkat sebelum krisis serta penanganan pengangguran
Penyehatan Sistem Perbankan
program peningkatan permodalan, penyempurnaan peraturan perundangundangan, antara lain, mencakup:
a) perizinan bank yang semula merupakan wewenang Departemen Keuangan
dialihkan kepada Bank Indonesia.
b) investor asing diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menjadi
pemegang saham bank.
c) rahasia bank yang semula mencakup sisi aktiva dan pasiva diubah menjadi
hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya
d) penyempurnaan dan penegakkan ketentuan kehati-hatian
e) Bank-bank
diwajibkan
untuk
menyediakan
modal
minimum
(Capital
Adequacy Ratio) sebesar 4% pada akhir tahun 1998, 8% pada akhir tahun
1999, dan 10% pada akhir tahun 2000, sebagaimana telah diumumkan
pemerintah pada bulan Juni 1998.