Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal, yang mencakup pengertian, peranan, jenis, dan tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal meliputi belanja pemerintah, perpajakan, dan transfer. Tujuan kebijakan fiskal antara lain meningkat

1. 

2. KEBIJAKAN FISKAL
Andriyanto ( 361 441 311 078 )
Ferdi Ridha A ( 361 441 311 090 )
M. Indra Fajar A ( 361 441 311 074 )
Alfian Danny ( 361 441 311 094 )
Bambang Prambudi ( 361 441 311 107 )
Novita Indah ( 361 441 311 102 )
Nuri Umul J ( 361 441 311 086 )
PROGRAM STUDI D-IV AGRIBISNIS
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2014

3. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah
pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi.
Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional tergantung pada
jenis sumber penerimaan.
Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah lebih bersifat
memperkecil pendapatan nasional dibanding dengan pinjaman Negara, pinjaman
Negara lebih bersifat memperkecil pendapatan dibanding dengan pencetakan uang
baru sebagai sumber penerimaan Negara.
Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan
dalam perekonomian dengan meningkatkan secara terus-menerus pendapatan
nasional riil pada laju factor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan
kestabilan harga-harga umum.(Sri Wahyuni) 2008.
Kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan menjadi beberapa macam :
Pembiayaan fungsional (functional finance), Dalam pendekatan ini pengeluaran
pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap
pendapatan nasional terutama untuk menigkatkan kesempatan kerja. Pajak
berfungsi mengatur pengeluaran swasta sedang pinjaman sebagai alat untuk
menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat.
Pengelolaan Anggaran (the managed budget approach), Menghendaki
hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu
dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil
ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat terjadi deficit maupun surplus.
Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), Terdapat penyesuaian
secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan
menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan
pemerintah. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan

4. manfaat dan biaya relatif dari berbagai program, sedang pajak akan ditentukan
sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.
Anggaran belanja seimbang (Balance approach), Adanya keseimbangan antara
penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi
keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan
masyarakat.Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya Perekonomian Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengertian dari kebijakan fiskal ?
2. Bagaimanakah peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian ?
3. Apa saja macam-macam kebijakan fiskal ?
4. Apa saja tujuan dari kebijakan fiskal ?
1.3 Tujuan
1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian kebijakan fiskal
2. Mahasiswa dapat mengetahui peranan kebijakan fiskal dalam
perekonomian
3. Mahasiswa dapat mengetahui macam-macam kebijakan fiskal
4. Mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam tujuan kebijakan fiskal

5. II PEMBAHASAN
1. Pengertian kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemerintahuntuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan
pembangunan.Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah
yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan
pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijaka moneter, yang
bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan
jumlah uang yang beredar.Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran
dan pajak.
Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy” biasa
diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran
belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomia.
Anggran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa haasil pungutan pajak dan
pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government
transfer’’, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua
tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah
pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan
atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat
perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan
maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
(Sadono Sukirno) 2003.

6. Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang
pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan
pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi
stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkaan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari
perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk
mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indicator yang biasa
dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga
pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk
mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa
pajak) pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan
diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk
mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya
menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di
kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat
daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari
tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional
lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan
tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat
pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih
mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian
diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat
mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak

7. diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca
pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.(Putra
Iskandar) 2006
Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya
menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat
sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat
hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk
memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation.
Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar
untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.
3. Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:
a. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam
pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas
barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja
pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan
sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
b. Kebijakan yang menyangkut perpajakan
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang
berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai
kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan
yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk
pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan
mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform
(pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya
perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan.
c. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan
sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan

8. bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk
dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu
karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru
diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa.
Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak
mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk
mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas
produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari
belanja pemerintah.
Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal
dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan
peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat
dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:
1) Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan
pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
2) Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas
pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.
Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh
pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat
akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan
sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka
pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai
pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.

9. 4. Tujuan dari Kebijakan Fiskal
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi
bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor
swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan
untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu
pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public,
namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal
terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat
konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari
masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing
yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal
memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan
inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu,
mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy
terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan
rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan
yang diperlukan diantaranya :
a. control fisik langsung
b. peningkatan tariff pajak yang ada
c. penerapan pajak baru,
d. surplus dari perusahaan Negara
e. pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan
f. keuangan deficit.
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial,
dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang
menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju

10. pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat
dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan
pengurangan biaya produksi.
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal
pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk
mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui
pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan
langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus
juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal.
Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa
boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot
rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor
yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk
menghambat penggunaan daya beli tambahan.
5. Untuk menanggulangi inflasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah
dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak
komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan
pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

11. 6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional
terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi
tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya
investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional
yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
5. Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal.
Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang
disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal
sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :
a. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam pengelolaan kebijakan fiskal
b. Meningkatkan keterbukaan fiskal
c. Meningkatkan tanggung jawab fiskal
d. Menciptakan kesinambungan fiskal
Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :
1. Resiko Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan
sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga
sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan
lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan
penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN.
Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal
dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
a. Inflasi.
Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisar antara
3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic
Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka
ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari

12. proyeksi tahun 2011. Dengan demikian angka proyeksi pemerintah
masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun
angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan
inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.
b. Harga Minyak.
Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per
barel s/d US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan
harga minyak dipasaran dunia.
2. Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat
diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban
utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko
utang terdiri dari empat, diantaranya :
a. Resiko pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan
resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi
pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari
utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga
bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis
SBI 3 bulan.
b. Sedangkan resiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya
pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.
c. Resiko operasional
Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada
orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait. Serta yang ditimbulkan
oleh aspek legal. Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat
kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang berdampak pada
penurunan sorvereign credit rating.

13. d. Resiko Reputasi
Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan
utang dari sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh
rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan strategi
pengelolaan utang.
3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau
tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak
sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah
pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau
pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul
akibat program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.
4. Desentralisasi Fiskal
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik
Kesatuan Indonesia. Dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain
menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga
berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Resiko Fiskal dari desentarlisasi fiskal
diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah
daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening
pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

14. III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah
pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi.
Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional tergantung pada
jenis sumber penerimaan.
Kebijaksanaan fiskal dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu
Pembiayaan fungsional (functional finance), Pengelolaan Anggaran (the managed
budget approach), Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), Anggaran
belanja seimbang (Balance approach).
Daftar Pustaka
Iskandar P. 2006. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Ghalia Indonesia. Jakarta(ID).
Sukirno S. 2003. Pengantar Ekonomi Mikro. Raja Gafindo Persada. Jakarta(ID).
Wahyuni S. 2008. Penerapan Kebijakan Fiskal dan Moneter. Graha Media.
Yogyakarta(ID).