indonesia financial policy

1. P e n g e l o l a a n
K e b i j a k a n
F i s k a l D a n
K e r a n g k a
E k o n o m i
M a k r o

2. P E M B A H A S A N
a. PENGERTIAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN
FISKAL DAN KAITANNYA DENGAN
KERANGKA EKONOMI MAKRO
b. LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL
c. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PENGELOALAAN KEBIJAKAN FISKAL
DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
Key

3. I N T R O 1. Kebijakan Fiskal adalah :
a. kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran
dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki
keadaan ekonomi.
b. suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
2. Fiscal policy adalah: kebijakan pemerintah
dengan menggunakan belanja negara dan
perpajakan dalam rangka menstabilkan
perekonomian.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
3

4. 1. Kerangka kebijakan fiskal berupa asumsi- asumsi
makro ekonomi, tingkat likuiditas, pemerintah,
tingkat hutang pemerintah, tingkat, deficit dan
sumber pembiayaan.
2. Kebijakan anggaran berupa cakupan penerimaan dan
pengeluaran Negara.
3. Kebijakan penerimaan pajak dan bukan pajak, berupa
rangkaian kebijakan pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai, tariff layanan khusus dan penerimaan
pajak dan bukan pajak lainnya.
4. Kebijakan penerimaan bea masuk, yang produknya berupa
rangkaian kebijakan berkenaan dengan tariff bea masuk
dan aturan-aturan bea masuk lainnya.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
4

5. P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
5

6. I N S T R U M E N
K E B I J A K A N F I S K A L
1. BELANJA ATAU PENGELUARAN NEGARA (G)
GOVERNMENT EXPENDITURE.
2. PERPAJAKAN (T) TAXES.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
6

7. K E B I J A K A N F I S K A L M E N J A D I K E B I J A K A N
M A K R O Y A N G S A N G A T P E N T I N G D A L A M
R A N G K A
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
7
1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, dengan
memperhatikan kesempatan kerja yang tinggi.
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

8. Menjamin PertumbuhanPerekonomian Yang Sebenar-benarnya Menyamai
Laju Pertumbuhan Potensial, Dengan Mempertahankan Kesempatan Kerja
Penuh (Full Employment) Mencapai Suatu Tingkat Harga Umum Yang Stabil
Dan Wajar. Sedapat Mungkin Meningkatkan Laju Pertumbuhan Potensial Tanpa
Menganggu Pencapaian Tujuan-tujuan Lain Di Masyarakat.
Jhon F. Due
“
”
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
8
Tujuan Kebijakan Fiskal

9. T U J U A N K E B I J A K A N F I S K A L
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
9
Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran
masyarakat, memengaruhi pertumbhn ekonomi, jumlah produksi masyarakat secara
agregat, kesempatan kerja, tingkat harga, inflasi, dan mengontrol bunga dan jumlah uang
yang beredar. Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas
ekonomi, sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat terus meningkat.

10. TA R G E T R I I L
K E B I J A K A N
F I S K A L
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
10
a. Meningkatkan produksi nasional
(PDB) dan pertumbuhan eonomi
untuk memperbaiki keadaan
ekonomi.
b. Untuk memperluas lapangan kerja
dan mengurangi pengangguran
atau mengusahakan kesempatan
kerja (mengurangi pengangguran),
c. Dan untuk menjaga kestabilan
harga-harga secara umum
(mengatasi inflasi).

11. teori Keynes
kenaikan belanja pemerintah (G) yang
membuat APBN defisit dapat
digunakan untuk merangsang
kegiatan ekonomi masyarakat.
Ketika terjadi inflasi, pemerintah
mengurangi defisit (atau menerapkan
kebijakan surplus) untuk
mengendalikannya.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
11

12. D a r i P e n j e l a s a n S e b e l u m n y a D a p a t
D i s i m p u l k a n B a h w a K e b i j a k a n F i s k a l
M e m b e r i k a n P e n g a r u h Te r h a d a p
P e r e k o n o m i a n Y a i t u B e r u p a :
Pemerintah menggunakan
kebijakan fiskal untuk
mencapai tujuan-tujuan
tertentu seperti pengendalian
inflasi dan menekan
pengangguran.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
12

13. S I FAT D A R I P E N G A R U H
K E B I J A K A N F I S K A L
Bersifat menambah atau memperbesar pendapatan
nasional => atau disebut expansionary....
Bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan
nasional => atau disebut contractionary....
Ada yang menyebut sifat dari pengaruh kebijakan fiskal
tersebut seperti kerja dari pompa, yang menghembuskan
atau menghisap.
Prinsip yang mengibaratkan dengan cara kerja pompa
tersebut dikenal dengan pump priming principle.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
13

14. J E N I S - J E N I S
K E B I J A K A N
F I S K A L
1. Pembiayaan Fungsional
(The Functional Finance)
Yaitu pengeluaran pemerintah yand ditentukan
sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh
langsung kepada pendapatan nasional Tujuan
utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan
kerja (full employment). Tokoh pencetus: A.P. Liner
Pada konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak,
dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah.
Pajak digunakan bukan sebagai penerimaan
negara tetapi sebagai pengendali kondisi
perekonomian.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
14

15. J E N I S - J E N I S
K E B I J A K A N
F I S K A L
1. Pembiayaan Fungsional
(The Functional Finance)
Beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh
pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional,
yaitu: Pajak tidak hanya digunakan bukan sebagai
penerimaan negara tetapi sebagai alat pengatur
pengeluaran sektot swasta (pirvat sector). Apabila terjadi
inflasi yang berlebihan, maka untuk mendanai penarikan
dana masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan tight
money policy. Apabila pencapaian target pajak dan
pinjaman ternyata tidak tepat sasaran, maka pemerintah
akan melakukan pinjaman dalam negeri (obligasi, cetak
uang, dll)
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
15

16. J E N I S - J E N I S
K E B I J A K A N
F I S K A L
2. Pendekatan Anggaran Terkendali (the
manage budget approach)
Beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh
pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional,
yaitu: Pajak tidak hanya digunakan bukan sebagai
penerimaan negara tetapi sebagai alat pengatur
pengeluaran sektot swasta (pirvat sector). Apabila terjadi
inflasi yang berlebihan, maka untuk mendanai penarikan
dana masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan tight
money policy. Apabila pencapaian target pajak dan
pinjaman ternyata tidak tepat sasaran, maka pemerintah
akan melakukan pinjaman dalam negeri (obligasi, cetak
uang, dll)
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
16

17. J E N I S - J E N I S
K E B I J A K A N
F I S K A L
3. Stabilitas Anggaran
(the stabilizing budget)
Konsep ini menekankan pada mekanisme
otomatis dalam politik fiskal. Pemerintah tidak
terlalu kuat dalam mencampuri keseimbangan
perekonomian. Pengeluaran pemerintah
ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat
dan biaya relatif dari berbagai macam
program. Pengenaan pajak ditentukan untuk
menimbulkan surplus pada periode
kesempatan kerja penuh (full employment)
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
17

18. J E N I S - J E N I S
K E B I J A K A N
F I S K A L
4. Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang
(balanced budget approach)
Konsep ini menggunakan pendekatan anggaran
yang disesuaikan dengan keadaan (managed
budget) Tujuannya adalah agar tercapainya
anggaran berimbang dalam jangka panjang.
Menekankan pada keharusan terjadinya
keseimbangan antara penerimaan dan
pengeluaran. Pendekatan ini selalu
mempertahankan anggaran belanja yang
seimbang. Apabila terjadi depresi ekonomi,
pengeluaran pemerintah ditingkatkan. Apabila
terjadi inflasi dikendalikan dari sektor perpajakan.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
18

19. Kebijakan Fiskal 2023 Fokus Jaga Stabilisasi Harga serta
Lindungi Masyarakat dan Perekonomian
“Kita lihat disini APBN mengalokasikan dari mulai anggaran
ketahanan pangan Rp 92,3 triliun dan tahun depan Rp 104,2
triliun. Untuk subsidi dan kompensasi sehingga walaupun harga
BBM kalau di luar negeri karena terjadinya perang di Ukraina itu
meningkatnya bisa dua hingga tiga kali lipat, di Indonesia BBM
kemarin naik 30 persen karena kita mengalokasikan subsidi
kompensasi sebesar Rp 551,2 triliun tahun 2022, dan tahun ini
Rp 339,6 triliun,”
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
19
www.kemenkeu.go.id/informasi-
publik/publikasi/berita-
utama/Kebijakan-Fiskal-2023-
Fokus-Jaga-Stabilisasi-Harga
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati

20. Kebijakan Fiskal 2023 Fokus Jaga Stabilisasi Harga serta
Lindungi Masyarakat dan Perekonomian
Menkeu menyebut bahwa dana transfer ke daerah juga berperan penting untuk
melindungi masyarakat dan mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan, pada APBN
2022 terdapat kenaikan belanja negara sebesar 10,9 persen, ternasuk di
dalamnya dana transfer ke daerah yang naik sebesar Rp 304,3 triliun
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, juga terdapat kenaikan pendapatan
negara sebesar 30,5 persen atau Rp 615 triliun, sehingga defisit APBN menurun
menjadi sebesar 2,38 persen dari PDB
“Ini jauh lebih kecil dari rencana awal yaitu 4,5 persen atau
dalam hal ini defisit kita turun Rp 310,7 triliun,”…
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
20
www.kemenkeu.go.id/informasi-
publik/publikasi/berita-
utama/Kebijakan-Fiskal-2023-
Fokus-Jaga-Stabilisasi-Harga
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati

21. Kebijakan Fiskal 2023 Fokus Jaga Stabilisasi Harga serta
Lindungi Masyarakat dan Perekonomian
Menurut Menkeu, perekonomian di daerah juga sudah mulai membaik yang
ditunjukan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal
dari pajak, termasuk diantaranya pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
21
www.kemenkeu.go.id/informasi-
publik/publikasi/berita-
utama/Kebijakan-Fiskal-2023-
Fokus-Jaga-Stabilisasi-Harga
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati
“Ini artinya di daerah kegiatan makin meningkat. Nah ini nanti
implikasinya pada inflasi. Kalau masyarakat mulai mobile, mulai
berkonsumsi namun barangnya tidak ada, maka terjadi kenaikan
harga. Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai
melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan supply mengenai
logistik distribusi menjadi sangat penting,”

22. Kebijakan Fiskal 2023 Fokus Jaga Stabilisasi Harga serta
Lindungi Masyarakat dan Perekonomian
Memasuki tahun 2023 APBN dikatakan Menkeu adalah kombinasi antara optimis namun
juga waspada. Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan
APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan
mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya perbaikan dalam alokasi Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif
Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung
dirasakan oleh masyarakat.
“Demikian juga untuk bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan (sekitar)
Rp 476 triliun di tingkat pusat, pemerintah daerah ada Rp 19 triliun tahun
lalu. Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli, kemiskinan ekstrem
dan stanting bisa diturunkan secara cepat,”
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
22
www.kemenkeu.go.id/informasi-
publik/publikasi/berita-
utama/Kebijakan-Fiskal-2023-
Fokus-Jaga-Stabilisasi-Harga
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati

23. Kebijakan Fiskal 2023 Fokus Jaga Stabilisasi Harga serta
Lindungi Masyarakat dan Perekonomian
“Spending better belanja dan gunakan anggaran lebih
baik itu akan memberikan dampak yang luar biasa,
karena lebih dari Rp 3.060 triliun akan dibelanjakan
tahun 2023 ini. Tentu kita juga berharap seluruh
pemerintah pusat dan daerah menjaga tata kelola
dan tidak ada korupsi, sehingga ini akan bisa
memberikan manfaat maksimal pada masyarakat,”
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
23
www.kemenkeu.go.id/informasi-
publik/publikasi/berita-
utama/Kebijakan-Fiskal-2023-
Fokus-Jaga-Stabilisasi-Harga
Menteri Keuangan (Menkeu)
Sri Mulyani Indrawati

24. Kebijakan fiskal Indonesia pada tahun
2023 telah di publikasi oleh kemenkeu
dan dapat dilihat pada Dokumen KEM
PPKF Tahun 2023 ini,yang merupakan
gambaran awal sekaligus skenario
arah kebijakan ekonomi dan fiskal
tahun 2023.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
24
Dapat diakses melalui
https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-
ppkf

25. T H A N K Y O U
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
25