SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
MANAJEMEN
ORGANISASI KELEMBAGAAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
DISAMPAIKAN OLEH:
SIGIT PRAMULIA,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang
2018
P3A
(PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR)
kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara
langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan,
embung/dam parit dan air tanah. termasuk kelembagaan Kelompok tani
ternak, perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah
dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung.
GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) gabungan beberapa
kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan
jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder
INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (IP3A), kumpulan beberapa GP3A
pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu
daerah irigasi
ORGANISASI P3A
• P3A WAJIB DIBENTUK OLEH PETANI PEMAKAI AIR SECARA DEMOKRATIS PADA
SETIAP DAERAH LAYANAN/ PETAK TERSIER ATAU DESA
• DIBENTUK BERDASARKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2/3 JUMLAH PETANI
PEMAKAI AIR DALAM SATU BLOK LAYANAN TERSIER
• PEMBENTUKANNYA DPT DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH
• TERDIRI ATAS RAPAT ANGGOTA, PENGURUS DAN ANGGOTA
• RAPAT ANGGOTA MERUPAKAN KEKUASAAN TERTINGGI DALAM ORGANISASI
• PENGURUS DITETAPKAN DALAM RAPAT ANGGOTA
• WAJIB MENYUSUN AD DAN ART
HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT PETANI
DLM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM
IRIGASI
• Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi tersier
• Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban
pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya
• Memberikan persetujuan pembangunan,
pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran
bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan
irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
• DALAM ORGANISASI FORMAL AD DAN ART SANGAT DIPERLUKAN. AKAN
TETAPI JIKA ORGAN MASIH BERSIFAT SANGAT SEDERHANA, TIDAK FORMAL,
KEGIATAN BELUM KOMPLEKS, MAKA AD DAN ART DAPAT DIBUAT DENGAN
SEDERHANA ATAU ORGANISASINYA HANYA MEMBUAT ATURAN-ATURAN
UNTUK PENGURUS DAN ANGGOTA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN.
• SEMUA DISUSUN ATAS DASAR KEMAMPUAN PETANI. AD DAN ART DIBUAT
OLEH PETANI SENDIRI, YANG DITANDA TANGANI KETUA P3A DAN
DISYAHKAN OLEH PARA ANGGOTA DIKETAHUI OLEH INSTANSI PEMERINTAH
DI TINGKAT KECAMATAN.
• AD DAN ART PERLU DISEBAR LUASKAN DAN DIPAHAMI ANGGOTA
• AD DAN ART DIMUNGKINKAN PERUBAHAN JIKA ANGGOTA MENGHENDAKI
ANGGARAN DASAR (AD)
SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT:
• ALASAN PENDIRIAN
• TUJUAN PENDIRIAN
• TUGAS DAN FUNGSI
• KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
• WILAYAH KERJA
• MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1
Perkumpulan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tani ini bernama TANI MAJU
Dalam Anggaran Dasar ini disebut : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air TANI MAJU
Yang berkedudukan di :
• a) Jalan/Kampung : -----------------------------
• b) Desa : KITA
• c) Kecamatan : ---------------------------------
• d) Kabupaten : Deli Serdang
• e) Propinsi : Sulawesi selatan
• Ruang Lingkup GP3A TANI MAJU meliputi : petani yang berdomisili di Desa KITA
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB II
AZAS,TUJUAN DAN LANDASAN
Pasal 2
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Suka Maju berazaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Tujuan
• Mengembangkan kegiatan usaha anggota khususnya dan kemajuan lingkungan kerja
pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur.
• Dst.....
• 3) Landasan
• a) Adanya kebersamaan dan kemandirian
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB IVKEANGGOTAAN
Pasal 4
• Anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air harus dicatat dalam buku daftar
anggota dan diberikan kartu daftar anggota
• syarat-syarat sebagai berikut :
• Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang
• Domisili di wilayah Kabupaten Deli Serdang
• Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati
dalam Rapat Anggota
• Membayar simpanan iuran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana
yang telah disepakati bersama.
• Pasal 5
• Yang dimaksud anggota Luar Biasa ini adalah :
• Lembaga / instansi atau mereka secara pribadi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan persyaratan keanggotaan
• Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan tidak
mempunyai hak pilih maupun memilih menjadi pengurus
• Anggota Luar Biasa dapat menyampaikan usulan demi kemajuan Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air.
ANGGARAN DASAR (AD)
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 6
Setiap anggota masing-masing Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai hak :
• Sebagai pemilik dan pengguna kegiatan usaha Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
• Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
• Untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus
• Mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dari kegiatan usaha yang dijalankan
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
• Mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan
• anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (proporsional)
• Pasal 7
Setiap anggota masing-masing Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai
kewajiban :
• Mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Keputusan-keputusan rapat serta peraturan khusus yang telah disepakati dalam rapat
anggota
• Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh Gabungan Perkumpulan Petani
Pemakai Air
• Membayar simpanan iuran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang telah
disepakati
• Menanggung risiko usaha secara tanggung renteng
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB VI
• RAPAT ANGGOTA
• Pasal 9
• Rapat Anggota adalah rapat anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air
• Rapat Anggota dilakukan secara teratur paling sedikit sekali dalam setahun dan jika
diperlukan dapat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa
• Pasal 10
• Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang memiliki hak suara
(50%+satu)
• Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Anggota tidak dapat mewakilkan hak suara kepada
anggota lain.
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB VII
P E N G U R U S
Pasal 11
• Pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dipilih dari keanggotaan Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air dipilih dalam Rapat Anggota
• Pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dipilih oleh anggota dalam Rapat
Anggota
• Yang dapat dipilih menjadi pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah
yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
• Mempunyai pengertian dan wawasan yang cukup baik terhadap Gabungan Perkumpulan Petani
Pemakai Air dan tata laksana Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
• Pasal 12
• Masa jabatan pengurus yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan
keputusan Rapat Anggota
• Jumlah pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sekurang-kurangnya beberapa
orang
• Pasal 13
• Berakhirnya jabatan pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, apabila :
• Meninggal dunia
• Habis masa jabatan
• Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri)
• Diberhentikan oleh Rapat Anggota,
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB III
TUGAS,KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 14
Pengurus bertugas untuk :
Mengelola organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
Menyelenggarakan administrasi organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, antara
lain :
Menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air.
Kewajiban Pengurus adalah :
Melaksanakan program-program, keputusan-keputusan yang telah diambil Rapat Anggota
Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai
Air kepada Rapat Anggota
Melaksanakan program-program yang telah disetujui Rapat Anggota
Membuat laporan pembukuan dan pengadministrasian yang rapi dan dapat dipahami oleh
anggota
Hak Pengurus adalah :
Pengurus selama memegang jabatannya dimungkinkan untuk mendapat imbalan sesuai
dengan keputusan Rapat Anggota
• Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat manajer dan karyawan
untuk membantu dalam melakukan pengelolaan kegiatan usaha Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air
ANGGARAN DASAR (AD)
BAB IX
KAS GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
Pasal 15
• Kas Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air bersumber dari :
• Iuran anggota berupa simpanan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
• Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
• Hasil kegiatan usaha (SHU)
• Pinjaman atau bantuan dari pihak ketiga
BAB X
TANGGUNG RENTENG
• Pasal 16
• Jika anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air meminjam dari pihak luar,maka
harus berdasarkan rekomendasi dari pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
• Atas pinjaman yang diterima oleh anggota dari pihak luar,maka anggota Gabungan
Perkumpulan Petani Pemakai Air bertanggung jawab bersama atas pengembalian pinjaman
dengan menerapkan Prinsip Tanggung Renteng secara proporsional sesuai dengan pinjaman
yang diterima oleh masing-masing anggota dengan
ANGGARAN DASAR (AD)BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 17
• Ketentuan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila
mendapat sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah anggota yang hadir dan
memiliki suara dalam Rapat Anggota
BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 19
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh
Rapat Anggota
Hal-hal yang bersifat lebih operasional akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
• Ditetapkan di : DESA KITA
Pada tanggal : 4 September 2018
DITANDATANGANI :
KETUA
SEKRETARIS
BENDAHARA
DIKETAHUI :
KECAMATAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DELI SERDANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT:
• SIFAT PERKUMPULAN
• KEANGGOTAAN
• KEPENGURUSAN
• KEUANGAN
• PENGAWASAN DAN BADAN PEMERIKSA
• RENCANA KERJA PENGURUS
• RINCIAN BENTUK PELANGGARAN DAN BENTUK SANKSI
• PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN
• MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB I
RAPAT ANGGOTA
Pasal 1
Rapat Anggota diselenggarakan sedikitnya dua akli dalam setahun menjelang musim
hujan (MH) dan musim kemarau (MK) dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasal 2
Rapat Anggota berkewajiban sebagai berikut:
a. Membuat dan merubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
b. Membentuk dan membubarkan pengurus atau mengangkat dan memberhentikan
seorang atau beberapa anggota pengurus;
c. Menyusun program kerja;
Pasal 3
1. Keputusan Rapat Anggota didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila keputusan rapat anggota tidak dapat dicapai maka keputusan diambil melalui
pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari
jumlah anggota yang hadir;
3. Keputusan rapat anggota yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga harus dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dan keputusan
dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 4
1. Pengurus GP3A TANI MAJU dipilih dari anggota dengan masa jabatan selama tiga tahun;
2. Anggota pengurus GP3A Mitra Cai yang berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali
sebanyak-banyaknya tiga kali secara berturut-turut.
3. Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa 40 % dari jumlah iuran anggota yang diperoleh;
4. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan bendahara 20 % dari iuran yang diperoleh;
5. Pelaksaanaan teknis/ulu-ulu TANI MAJU dan ketua Petak/Blok Kwarter 20 % dari jumlah
iuran yang diperoleh.
Kewajiban pengurus meliputi:
• Melakukan Konsultasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyusunan Rancangan
AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan Rapat;
• Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat;
• Mempertanggung jawakan pelaksanaan program dan keuangan pada setiap awal tahun
anggaran;
• Menyampaikan laporanpertanggung jawaban keuangan yang bentuk dan susunannya diatur
sebagai berikut:
- Penerimaan;
- Pengeluaran yang disesuaikan dengan ketentuan pembagian;
- Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB II
KEPENGURUSAN
Kewajiban pengurus meliputi:
Wakil ketua:
Sekretaris
Bendahara
Pelaksana Teknis/ Ulu-ulu GP3A MITRA TANI:
• Membantu Ketua dalam mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di Daerah Kerja
GP3A MITRA TANI, sebagai berikut:
• Menerima air irigasi dari petugas cabang Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan melalui Pintu
Tersier;
• Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setiap saluran sesuai dengan
jadwal pemberian air irgasi, pola tanam, jadwal tanam, dan rencana kerja GP3A MITRA
TANI;
• Membuat dan rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi saluran lahan petak tersier
pada setiap periode pemberian air kepada Pengamat Pengairan/Ranting Dinas Pengairan;
• Mengerahkan tenaga Petani anggota GP3A MITRA TANI bersama kelompok Kwarter dalam
menanggulangi keadaan kerusakan berat yang diakibatkan oleh bencana alam yang
memerlukan tenaga secara masal;
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Setiap anggota GP3A MITRA TANI mempunyai hak seperti berikut;
1. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan hak dan ketentuan yang ditetapkan oleh
GP3A MITRA TANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus GP3A MITRA TANI;
3. Menyatakan pendapat dalam rapat anggota;
4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya GP3A MITRA TANI dan kebijaksanaan pengurus
melalui rapat anggota.
Setiap anggota GP3A MITRA TANI mempunyai kewajiban sebagai berikut;
1. Memenuhi segala peraturan GP3A MITRA TANI dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2. Membayar iuran anggota dan dana-dana lain yang diputuskan oleh rapat anggota;
3. Melaksanakan dan mentaati sanki-sanki yang diputuskan oleh rapat anggota, karena
melanggar peraturan yang ditatapkan;
4. Menerima dan menaati system pembagian air yang telah ditetapkan oleh GP3A MITRA TANI
dan peaturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat anggota;
6. Melaporkan kepada pengurus apabila terjadi pemindahan/pelimpahan garapan tanahnya
kepada pihak lain
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Sumber dana GP3A Mitra Cai terdiri dari;
1. Iuran anggota
2. Sumbangan dan bantuan
3. Usaha-usaha lain yang sah.
Jenis, bentuk dan besarnya iuran:
1. Jenis iuran GP3A MITRA TANI yang dipungut dari Anggota adalah iuran pokok, iuran wajib
dan iuran khusus;
2. Bentuk iuran GP3A MITRA TANI berupa uang atau hasil panen ;
3. Iuran pokok ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota, yang dapat diangsur
sekian kali dalam setahun;i
4. iuran wajib ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota;
5. Iuran khusus ditatapkan jenis dan besarnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
keputusan rapat anggota;
6. Iuran wajib khusus segera dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah panen;
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB VII
SANKSI-SANKSI
Penyimpangan terhadap ketentuan merupakan pelanggaran setiap pelanggaran dikenakan
sanksi.
Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanki adalah sebagai berikut:
1. Bagi anggotayang menunggak membayar iuran, dikenakan denda ….. % setiap bulan
kelambatan dari jumlah sisa iuran;
2. Pengambilan air yang tidak sah, dikenakan sankSi tidak diberi Air pada giliran berikutnya;
3. Pengrusakan jaringan, dikenakan sanksi memperbaiki kembali seperti keadaan semula atau
biaya yang bersangkutan.
4. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan, memperbaiki dilaksanakan oleh pengurus
atas biaya si pelanggar;
5. Pengruskan jaringan karea hewan, maka sanki perbaikannya dikenakkan pada pemilik
hewan atau kuasanya;
6. Pengurus yang menyalahkangunakan hasil iuran anggota untuk kepentingan
pribadi/golongan, diwajibkan mengembalikan dana yang disalahgunakan tersebut
selambat-lambatnya pada musim panen berikutnya dan diberhentikan dari
kepengurusannya.
7. Anggota maupun yang menolak atau tidak mengindahkan atas sanksi terhadap sesuatu
pelanggaran, dikenakan sanksi tidak diberi air selama 1 (satu) musim tanam atau selama-
lamanya 2 (dua) musim tanam.
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BAB VIII
1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran rumah Tangga ini ditentukan oleh
rapat Anggota dengan memperhatikan Ketentuan di atas
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari pejabat yang
berwenang.
Pengurus Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air GP3A MITRA TANI
Ketua,
(_________________)
Mengetahui/Menyetujui;
KEPALA DESA KITA
KEPALA DESA HULU
KEPALA DESA HILIR
MANAJEMEN
ORGANISASI KELEMBAGAAN P
ERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
TERIMA KASIH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang
2018

More Related Content

What's hot

PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptxPPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptxsetrokontengsudu
 
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desaLaporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desaEka Saputra
 
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiPetunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
 
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021TV Desa
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 
Tarif dan Retribusi Air Limbah Domestik
Tarif dan Retribusi Air Limbah DomestikTarif dan Retribusi Air Limbah Domestik
Tarif dan Retribusi Air Limbah DomestikJoy Irman
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumJoy Irman
 
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)Joy Irman
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Adelfios Andyka Fatra
 
Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk Sanitasi
Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk SanitasiTahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk Sanitasi
Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk SanitasiJoy Irman
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaari saridjo
 
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahDasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahinfosanitasi
 
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaanlingga16
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 

What's hot (20)

PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptxPPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desaLaporan kerja pendampingan pendamping desa
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
 
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiPetunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
 
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs DESA 2021
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Tarif dan Retribusi Air Limbah Domestik
Tarif dan Retribusi Air Limbah DomestikTarif dan Retribusi Air Limbah Domestik
Tarif dan Retribusi Air Limbah Domestik
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
 
Proposal pembuatan jalan tani
Proposal pembuatan jalan taniProposal pembuatan jalan tani
Proposal pembuatan jalan tani
 
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
Tahapan Pelaksanaan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
 
Pengelolaan das
Pengelolaan dasPengelolaan das
Pengelolaan das
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 
Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk Sanitasi
Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk SanitasiTahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk Sanitasi
Tahapan dan Proses Pemberdayaan Masyarakat untuk Sanitasi
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahDasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
 
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdes
 

Similar to Kelembagaan P3A

PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.pptPEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.pptSukmaMuhtasar
 
Pokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanPokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanahmadbindjasman
 
ART Koperasi PLS jaya
ART Koperasi PLS jayaART Koperasi PLS jaya
ART Koperasi PLS jayae. hardiyanto
 
Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIKOKOPI
 
AD-ART koperasi.docx
AD-ART koperasi.docxAD-ART koperasi.docx
AD-ART koperasi.docxsuprinuryadin
 
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)gisilowati
 
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Ade ermawati
 
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptxASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptxdarmalisvia
 
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdfLIDKazuma
 
AD-ART Laskar Hijau
AD-ART Laskar HijauAD-ART Laskar Hijau
AD-ART Laskar Hijaueddy yusuf
 
Pengertian koperasi
Pengertian koperasiPengertian koperasi
Pengertian koperasiEdy Rahardjo
 
AD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPASAD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPASfadillah_
 
Departemen koprasi dan usaha kecil dan menengah
Departemen koprasi dan usaha kecil dan menengahDepartemen koprasi dan usaha kecil dan menengah
Departemen koprasi dan usaha kecil dan menengahaliffya_irlandha
 
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & PengelolaannyaPPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & PengelolaannyaDoris Agusnita
 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Mia Mancani
 

Similar to Kelembagaan P3A (20)

PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.pptPEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
 
Angaran dasar puap
Angaran dasar puapAngaran dasar puap
Angaran dasar puap
 
Pokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikanPokdakan gelanggang ikan
Pokdakan gelanggang ikan
 
ART Koperasi PLS jaya
ART Koperasi PLS jayaART Koperasi PLS jaya
ART Koperasi PLS jaya
 
Anggaran dasar
Anggaran dasarAnggaran dasar
Anggaran dasar
 
Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPI
 
AD-ART koperasi.docx
AD-ART koperasi.docxAD-ART koperasi.docx
AD-ART koperasi.docx
 
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
 
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian Implementasi Undang-undang Perkoperasian
Implementasi Undang-undang Perkoperasian
 
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptxASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx
 
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
 
Kd 1. koperasi
Kd 1. koperasiKd 1. koperasi
Kd 1. koperasi
 
ad-art
ad-artad-art
ad-art
 
AD-ART Laskar Hijau
AD-ART Laskar HijauAD-ART Laskar Hijau
AD-ART Laskar Hijau
 
Pengertian koperasi
Pengertian koperasiPengertian koperasi
Pengertian koperasi
 
AD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPASAD DAN ART KOMPAS
AD DAN ART KOMPAS
 
Bab IV
Bab IVBab IV
Bab IV
 
Departemen koprasi dan usaha kecil dan menengah
Departemen koprasi dan usaha kecil dan menengahDepartemen koprasi dan usaha kecil dan menengah
Departemen koprasi dan usaha kecil dan menengah
 
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & PengelolaannyaPPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
PPT Bab Koperasi & Pengelolaannya
 
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi "KOMPAS"
 

Kelembagaan P3A

  • 1. MANAJEMEN ORGANISASI KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DISAMPAIKAN OLEH: SIGIT PRAMULIA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2018
  • 2. P3A (PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR) kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah. termasuk kelembagaan Kelompok tani ternak, perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung. GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (IP3A), kumpulan beberapa GP3A pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi
  • 3. ORGANISASI P3A • P3A WAJIB DIBENTUK OLEH PETANI PEMAKAI AIR SECARA DEMOKRATIS PADA SETIAP DAERAH LAYANAN/ PETAK TERSIER ATAU DESA • DIBENTUK BERDASARKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2/3 JUMLAH PETANI PEMAKAI AIR DALAM SATU BLOK LAYANAN TERSIER • PEMBENTUKANNYA DPT DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH • TERDIRI ATAS RAPAT ANGGOTA, PENGURUS DAN ANGGOTA • RAPAT ANGGOTA MERUPAKAN KEKUASAAN TERTINGGI DALAM ORGANISASI • PENGURUS DITETAPKAN DALAM RAPAT ANGGOTA • WAJIB MENYUSUN AD DAN ART
  • 4. HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT PETANI DLM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI • Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier • Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya • Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
  • 5.
  • 6.
  • 7. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA • DALAM ORGANISASI FORMAL AD DAN ART SANGAT DIPERLUKAN. AKAN TETAPI JIKA ORGAN MASIH BERSIFAT SANGAT SEDERHANA, TIDAK FORMAL, KEGIATAN BELUM KOMPLEKS, MAKA AD DAN ART DAPAT DIBUAT DENGAN SEDERHANA ATAU ORGANISASINYA HANYA MEMBUAT ATURAN-ATURAN UNTUK PENGURUS DAN ANGGOTA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN. • SEMUA DISUSUN ATAS DASAR KEMAMPUAN PETANI. AD DAN ART DIBUAT OLEH PETANI SENDIRI, YANG DITANDA TANGANI KETUA P3A DAN DISYAHKAN OLEH PARA ANGGOTA DIKETAHUI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DI TINGKAT KECAMATAN. • AD DAN ART PERLU DISEBAR LUASKAN DAN DIPAHAMI ANGGOTA • AD DAN ART DIMUNGKINKAN PERUBAHAN JIKA ANGGOTA MENGHENDAKI
  • 8. ANGGARAN DASAR (AD) SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT: • ALASAN PENDIRIAN • TUJUAN PENDIRIAN • TUGAS DAN FUNGSI • KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN • WILAYAH KERJA • MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
  • 9. ANGGARAN DASAR (AD) BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 1 Perkumpulan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tani ini bernama TANI MAJU Dalam Anggaran Dasar ini disebut : Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air TANI MAJU Yang berkedudukan di : • a) Jalan/Kampung : ----------------------------- • b) Desa : KITA • c) Kecamatan : --------------------------------- • d) Kabupaten : Deli Serdang • e) Propinsi : Sulawesi selatan • Ruang Lingkup GP3A TANI MAJU meliputi : petani yang berdomisili di Desa KITA
  • 10. ANGGARAN DASAR (AD) BAB II AZAS,TUJUAN DAN LANDASAN Pasal 2 Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Suka Maju berazaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Tujuan • Mengembangkan kegiatan usaha anggota khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur. • Dst..... • 3) Landasan • a) Adanya kebersamaan dan kemandirian
  • 11. ANGGARAN DASAR (AD) BAB IVKEANGGOTAAN Pasal 4 • Anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air harus dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu daftar anggota • syarat-syarat sebagai berikut : • Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang • Domisili di wilayah Kabupaten Deli Serdang • Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati dalam Rapat Anggota • Membayar simpanan iuran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana yang telah disepakati bersama. • Pasal 5 • Yang dimaksud anggota Luar Biasa ini adalah : • Lembaga / instansi atau mereka secara pribadi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan persyaratan keanggotaan • Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan tidak mempunyai hak pilih maupun memilih menjadi pengurus • Anggota Luar Biasa dapat menyampaikan usulan demi kemajuan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
  • 12. ANGGARAN DASAR (AD) HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 6 Setiap anggota masing-masing Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai hak : • Sebagai pemilik dan pengguna kegiatan usaha Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota • Untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus • Mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dari kegiatan usaha yang dijalankan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan • anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (proporsional) • Pasal 7 Setiap anggota masing-masing Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai kewajiban : • Mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Keputusan-keputusan rapat serta peraturan khusus yang telah disepakati dalam rapat anggota • Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Membayar simpanan iuran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang telah disepakati • Menanggung risiko usaha secara tanggung renteng
  • 13. ANGGARAN DASAR (AD) BAB VI • RAPAT ANGGOTA • Pasal 9 • Rapat Anggota adalah rapat anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Rapat Anggota dilakukan secara teratur paling sedikit sekali dalam setahun dan jika diperlukan dapat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa • Pasal 10 • Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang memiliki hak suara (50%+satu) • Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Anggota tidak dapat mewakilkan hak suara kepada anggota lain.
  • 14. ANGGARAN DASAR (AD) BAB VII P E N G U R U S Pasal 11 • Pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dipilih dari keanggotaan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dipilih dalam Rapat Anggota • Pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota • Yang dapat dipilih menjadi pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : • Mempunyai pengertian dan wawasan yang cukup baik terhadap Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan tata laksana Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Pasal 12 • Masa jabatan pengurus yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan keputusan Rapat Anggota • Jumlah pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sekurang-kurangnya beberapa orang • Pasal 13 • Berakhirnya jabatan pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, apabila : • Meninggal dunia • Habis masa jabatan • Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri) • Diberhentikan oleh Rapat Anggota,
  • 15. ANGGARAN DASAR (AD) BAB III TUGAS,KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 14 Pengurus bertugas untuk : Mengelola organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Menyelenggarakan administrasi organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, antara lain : Menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Kewajiban Pengurus adalah : Melaksanakan program-program, keputusan-keputusan yang telah diambil Rapat Anggota Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air kepada Rapat Anggota Melaksanakan program-program yang telah disetujui Rapat Anggota Membuat laporan pembukuan dan pengadministrasian yang rapi dan dapat dipahami oleh anggota Hak Pengurus adalah : Pengurus selama memegang jabatannya dimungkinkan untuk mendapat imbalan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota • Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat manajer dan karyawan untuk membantu dalam melakukan pengelolaan kegiatan usaha Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air
  • 16. ANGGARAN DASAR (AD) BAB IX KAS GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR Pasal 15 • Kas Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air bersumber dari : • Iuran anggota berupa simpanan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat • Hasil kegiatan usaha (SHU) • Pinjaman atau bantuan dari pihak ketiga BAB X TANGGUNG RENTENG • Pasal 16 • Jika anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air meminjam dari pihak luar,maka harus berdasarkan rekomendasi dari pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air • Atas pinjaman yang diterima oleh anggota dari pihak luar,maka anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air bertanggung jawab bersama atas pengembalian pinjaman dengan menerapkan Prinsip Tanggung Renteng secara proporsional sesuai dengan pinjaman yang diterima oleh masing-masing anggota dengan
  • 17. ANGGARAN DASAR (AD)BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 17 • Ketentuan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila mendapat sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki suara dalam Rapat Anggota BAB XIII P E N U T U P Pasal 19 Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota Hal-hal yang bersifat lebih operasional akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga • Ditetapkan di : DESA KITA Pada tanggal : 4 September 2018 DITANDATANGANI : KETUA SEKRETARIS BENDAHARA DIKETAHUI : KECAMATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DELI SERDANG
  • 18. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT: • SIFAT PERKUMPULAN • KEANGGOTAAN • KEPENGURUSAN • KEUANGAN • PENGAWASAN DAN BADAN PEMERIKSA • RENCANA KERJA PENGURUS • RINCIAN BENTUK PELANGGARAN DAN BENTUK SANKSI • PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN • MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
  • 19. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB I RAPAT ANGGOTA Pasal 1 Rapat Anggota diselenggarakan sedikitnya dua akli dalam setahun menjelang musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Pasal 2 Rapat Anggota berkewajiban sebagai berikut: a. Membuat dan merubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; b. Membentuk dan membubarkan pengurus atau mengangkat dan memberhentikan seorang atau beberapa anggota pengurus; c. Menyusun program kerja; Pasal 3 1. Keputusan Rapat Anggota didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat; 2. Apabila keputusan rapat anggota tidak dapat dicapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir; 3. Keputusan rapat anggota yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dan keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
  • 20. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)BAB II KEPENGURUSAN Pasal 4 1. Pengurus GP3A TANI MAJU dipilih dari anggota dengan masa jabatan selama tiga tahun; 2. Anggota pengurus GP3A Mitra Cai yang berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya tiga kali secara berturut-turut. 3. Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa 40 % dari jumlah iuran anggota yang diperoleh; 4. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan bendahara 20 % dari iuran yang diperoleh; 5. Pelaksaanaan teknis/ulu-ulu TANI MAJU dan ketua Petak/Blok Kwarter 20 % dari jumlah iuran yang diperoleh. Kewajiban pengurus meliputi: • Melakukan Konsultasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyusunan Rancangan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan Rapat; • Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan rapat; • Mempertanggung jawakan pelaksanaan program dan keuangan pada setiap awal tahun anggaran; • Menyampaikan laporanpertanggung jawaban keuangan yang bentuk dan susunannya diatur sebagai berikut: - Penerimaan; - Pengeluaran yang disesuaikan dengan ketentuan pembagian; - Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
  • 21. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB II KEPENGURUSAN Kewajiban pengurus meliputi: Wakil ketua: Sekretaris Bendahara Pelaksana Teknis/ Ulu-ulu GP3A MITRA TANI: • Membantu Ketua dalam mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di Daerah Kerja GP3A MITRA TANI, sebagai berikut: • Menerima air irigasi dari petugas cabang Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan melalui Pintu Tersier; • Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setiap saluran sesuai dengan jadwal pemberian air irgasi, pola tanam, jadwal tanam, dan rencana kerja GP3A MITRA TANI; • Membuat dan rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi saluran lahan petak tersier pada setiap periode pemberian air kepada Pengamat Pengairan/Ranting Dinas Pengairan; • Mengerahkan tenaga Petani anggota GP3A MITRA TANI bersama kelompok Kwarter dalam menanggulangi keadaan kerusakan berat yang diakibatkan oleh bencana alam yang memerlukan tenaga secara masal;
  • 22. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB III KEANGGOTAAN Pasal 8 Setiap anggota GP3A MITRA TANI mempunyai hak seperti berikut; 1. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan hak dan ketentuan yang ditetapkan oleh GP3A MITRA TANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus GP3A MITRA TANI; 3. Menyatakan pendapat dalam rapat anggota; 4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya GP3A MITRA TANI dan kebijaksanaan pengurus melalui rapat anggota. Setiap anggota GP3A MITRA TANI mempunyai kewajiban sebagai berikut; 1. Memenuhi segala peraturan GP3A MITRA TANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Membayar iuran anggota dan dana-dana lain yang diputuskan oleh rapat anggota; 3. Melaksanakan dan mentaati sanki-sanki yang diputuskan oleh rapat anggota, karena melanggar peraturan yang ditatapkan; 4. Menerima dan menaati system pembagian air yang telah ditetapkan oleh GP3A MITRA TANI dan peaturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat anggota; 6. Melaporkan kepada pengurus apabila terjadi pemindahan/pelimpahan garapan tanahnya kepada pihak lain
  • 23. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 10 Sumber dana GP3A Mitra Cai terdiri dari; 1. Iuran anggota 2. Sumbangan dan bantuan 3. Usaha-usaha lain yang sah. Jenis, bentuk dan besarnya iuran: 1. Jenis iuran GP3A MITRA TANI yang dipungut dari Anggota adalah iuran pokok, iuran wajib dan iuran khusus; 2. Bentuk iuran GP3A MITRA TANI berupa uang atau hasil panen ; 3. Iuran pokok ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota, yang dapat diangsur sekian kali dalam setahun;i 4. iuran wajib ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota; 5. Iuran khusus ditatapkan jenis dan besarnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan rapat anggota; 6. Iuran wajib khusus segera dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah panen;
  • 24. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB VII SANKSI-SANKSI Penyimpangan terhadap ketentuan merupakan pelanggaran setiap pelanggaran dikenakan sanksi. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanki adalah sebagai berikut: 1. Bagi anggotayang menunggak membayar iuran, dikenakan denda ….. % setiap bulan kelambatan dari jumlah sisa iuran; 2. Pengambilan air yang tidak sah, dikenakan sankSi tidak diberi Air pada giliran berikutnya; 3. Pengrusakan jaringan, dikenakan sanksi memperbaiki kembali seperti keadaan semula atau biaya yang bersangkutan. 4. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan, memperbaiki dilaksanakan oleh pengurus atas biaya si pelanggar; 5. Pengruskan jaringan karea hewan, maka sanki perbaikannya dikenakkan pada pemilik hewan atau kuasanya; 6. Pengurus yang menyalahkangunakan hasil iuran anggota untuk kepentingan pribadi/golongan, diwajibkan mengembalikan dana yang disalahgunakan tersebut selambat-lambatnya pada musim panen berikutnya dan diberhentikan dari kepengurusannya. 7. Anggota maupun yang menolak atau tidak mengindahkan atas sanksi terhadap sesuatu pelanggaran, dikenakan sanksi tidak diberi air selama 1 (satu) musim tanam atau selama- lamanya 2 (dua) musim tanam.
  • 25. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BAB VIII 1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran rumah Tangga ini ditentukan oleh rapat Anggota dengan memperhatikan Ketentuan di atas 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Pengurus Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air GP3A MITRA TANI Ketua, (_________________) Mengetahui/Menyetujui; KEPALA DESA KITA KEPALA DESA HULU KEPALA DESA HILIR
  • 26. MANAJEMEN ORGANISASI KELEMBAGAAN P ERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) TERIMA KASIH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2018