1. DIREKTORAT PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
BAPPENAS

3. • URUSAN AIR MINUM MERUPAKAN SALAH SATU URUSAN
WAJIB YANG TELAH DISERAHKAN PEMERINTAH PUSAT KE
DAERAH (UU 32/2004)
• PEMBANGUNAN SEKTOR AIR MINUM BELUM MENJADI
PRIORITAS PEMBANGUNAN DI DAERAH
• RATA-RATA INVESTASI APBD UNTUK SEKTOR AIR MINUM
SECARA NASIONAL TIDAK LEBIH DARI 2% DARI TOTAL
APBD
• TARGET MDG,PADA TAHUN 2015 MEMENUHI LAYANAN
50% DARI PENDUDUK YANG BELUM MEMILIKI AKSES AIR
MNUM

4. • LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK VS KEMAMPUAN
PERCEPATAN LAYANAN AIR MINUM
• SEMAKIN LANGKANYA CADANGAN AIR BAKU UNTUK
PEMENUHAN AIR MNUM

5. Kewajiban Negara
• Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Hak
Asasi Manusia  Kewajibannya adalah
– Menghormati (respect)  mengharuskan negara
mencegah terganggunya langsung/tidak langsung
pemenuhan hak atas air
– Melindungi (protect)  mengharuskan negara mencegah
keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam pemenuhan
hak atas air
– Memenuhi (fulfill)  mengharuskan negara mengambil
langkah untuk mencegah pemenuhan hak atas air
sepenuhnya
• Pembangunan air berbasis hak  masyarakat tidak
hanya sebagai penerima tetapi sebagai pusat dari
pembangunan

6. Kondisi Indonesia
• UU no 11 Tahun 2005  meratifikasi kovenan
internasional tentang hak ekonomi, sosial dan
budaya  menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak atas air
• UU no 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
– Pasal 5  negara menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari guna memenuhi
kehidupannya yang sehat, bersih dan
produktif  right to water
– Pasal 6  sumberdaya air dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat  water right

7. Kondisi Indonesia
• PP 65 Tahun 2005 tentang Pedman Penyusunan
dan Penerapa Standar Pelayanan Minimal
– SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar
yang menjadi urusan wajib pemda yang berhak
diperoleh warga secara minimal
– SPM disesuaikan dengan kemampuan daerah
– Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD
dan renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
– Target tahunan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD
– Diinformasikan kepada masyarakat
– Dapat bekerjasama dengan swasta
– Pemerintah dapat memberi sanksi kepada pemda
yang tidak memenuhi target SPM.

8. FAKTA
• Apakah pemerintah telah memenuhi
kewajibannya 
– Menghormati  ya  ratifikasi
– Melindungi  ya/tdk  regulasi belum
sepenuhnya dijalankan (misal SPM)
– Memenuhi  belum sepenuhnya 
ketersediaan, kualitas, keterjangkauan
• Langkah seperti apa yang dibutuhkan
untuk memenuhi kewajiban pemerintah?

9. Pembelajaran dari program-program yang lalu
• Sifatnya Top Down
• Masyarakat tidak dilibatkan atau hanya sekedar
diberitahu
• Proyek sepenuhnya dibiayai pemerintah
• Pengelolaan tidak melibatkan masyarakat
• Akibatnya banyak kegagalan, ketidakefisienan,
ketidakefektifan dalam penyediaan air minum

12.  Air Merupakan Benda Sosial dan Benda
Ekonomi
 Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar
dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan.
 Pembangunan Berwawasan Lingkungan
 Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat
 Keberpihakan pada Masyarakat Miskin
 Peran Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan

13.  Akuntabilitas Proses Pembangunan
 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
 Peran Aktif Masyarakat
 Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran
 Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

15. • Sebagai sebuah kebijakan nasional, diharapkan
daerah mengadopsi dan menjabarkannya ke
dalam program
• Diperlukan perangkat perencanaan strategis
dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan
sebagaimana kebijakan.
• Diperlukan kelembagaan yang
mengkoordinasikan proses adopsi dan
implementasi kebijakan
• Diperlukan dukungan dan komitmen pengambil
kebijakan daerah

16. • Daerah menempatkan AMPL sebagai salah
satu prioritas pembangunan
• Daerah menerapkan prinsip-prinsip
keberlanjutan dalam pembangunan AMPL
melalui biaya pembangunan daerah
• Daerah mengadopsi proyek-proyek AMPL
BM dari berbagai sumber pembiayaaan
dan menempatkan sebagai upaya
pemenuhan layanan

17. • Substansi pendekatan berbasis masyarakat adalah
upaya pemenuhan hak atas air yang
berkelanjutan, tanpa membedakan strata,
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat,
berwawasan lingkungan
• Pokja AMPL nasional dan daerah sebagai ujung
tombak pemasaran dan operasionalisasi
KEBIJAKAN AMPL secara tidak langsung telah
mendorong pemerintah daerah memenuhi
kewajibannya dalam pemenuhan hak atas air
melalui penyusunan Renstra AMPL – Berbasis
Masyarakat

18.  Berbasis Masyarakat adalah pendekatan
pembangunan AMPL yang menempatkan
masyarakat sebagai pihak utama dalam seluruh
proses pembangunan.
 Pihak utama = masyarakat sebagai pengambil
keputusan utama dan bertanggung jawab
dalam pengelolaan proses pelaksanaan dan
operasi serta pemeliharaannya.

19. Keputusan, mengenai
◦ Pilihan jenis teknologinya
◦ Pilihan model pengelolaannya
◦ Bentuk organisasi atau kelembagaannya.
Tanggung jawab, dalam hal
◦ Pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan
◦ Pengelolaan sarana pasca pembangunan
◦ Menjamin keberlanjutan serta
pengembangannya.

20. • Disusun secara partisipatif dengan melibatkan
berbagai pelaku
• Proses penyusunan Renstra merupakan media
efektif sebagai pencerahan bagi pemda dan
pelaku lainnya menempatkan air minum sebagai
priortaspembangunan
• Secara nasional, telah lebih dari 80
kota/kabupaten yang memiliki Renstra AMPL
dengan dukungan berbagai program/pryek
melalui koordinasi Pokja AMPL Nasional

21. • Pengarusutamaan hak atas air dalam
perencanaan pembangunan di daerah
dilakukan melalui penyusunan Renstra AMPL
• Saat ini, Pokja AMPL bersama mitra terkait
mendorong agar pembangunan air minum
dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu
penyadaran, internalisasi dan aktualisasi
• Diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk
mengarusutamakan hak atas air
• Dibutuhkan upaya yang lebih eksplisit dan
sistematis dalam mengarusutamakan hak
atas air.