Dokumen ini membahas tentang pedoman pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di bidang irigasi (P3-TGAI) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, jenis kegiatan, penerima manfaat, struktur organisasi pelaksana, dan tata cara pelaksanaan P3-TGAI.

1. SE Dirjen. SDA Nomor 04/SE/D/2021
Tertanggal, 12 Maret 2021

2. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Salah satu agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN
2020-2025, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur
ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mendorong
pemerataan pembangunan nasional.
Dengan adanya pandemik Covid-19, maka diterbitkan Kepres. Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), sebagai Bencana Nasional. Dengan adanya
pandemik Covid-19 menyebabkan :
a. Terjadi peningkatan angka pengangguran, salah satunya menyebab-kan
banyak pemutusan kerja (PHK) dan TKI yang dipulangkan;
b. Kegiatan pembangunan dan ekonomi terhambat; dan
c. Menurunya daya beli masyarakat.
Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran
program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat
Karya Tunai.

3. PENDAHULUAN
Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli
masyarakat, Padat Karya Tunai juga bertujuan mendistribusikan dana
hingga ke desa/pelosok.
Padat Karya Tunai yang dilaksanakan melalui P3-TGAI dapat memberikan
daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat
pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tahun 2020 masih minus
2,19%.
P3-TGAI dilaksanakan secara padat karya melalui pemberdayaan
masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan dan/atau pembangunan
jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan
pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat
sebagai pelaksana kegiatan. Pelaksanaan P3-TGAI tetap memprhatikan
protocol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran
Covid-19

4. PENDAHULUAN
SASARAN PELAKSANAAN P3-TGAI
1. Pemberdayaan P3A, GP3A, dan/atau IP3A dalam kegiatan teknis
rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi, dan/atau
pembangunan jaringan irigasi;
2. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk perbaikan jaringan irigasi guna
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
3. Peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi
jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal
pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan
mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
dan
4. Pembangunan jaringan irigasi untuk penyediaan jaringan irigasi di
wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

5. PENDAHULUAN
INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam
kegiatan teknis rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi.
PRINSIP DAN PENDEKATAN
1. Partisipatif
Partisipasi anggota P3A/GP3A/IP3A dapat diwujudkan dalam sumbangan
pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
2. Transparansi
Manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh seluruh
anggota P3A/GP3A/IP3A yang terlibat.
3. Pemerataan
Penentuan lokasi penerima P3-TGAI dilakukan secara merata untuk
memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat petani.
4. Akuntabilitas
Kegiatan oleh masyarakat petani harus dapat dipertanggungjawabkan
dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.

6. JENIS KEGIATAN P3-TGAI
JENIS KEGIATAN P3-TGAI
a. Rehabilitasi jaringan irigasi, merupakan kegiatan perbaikan
jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi
seperti semula;
b. Peningkatan jaringan irigasi, merupakan kegiatan meningkatkan
fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan
menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah
ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan
daerah irigasi; dan
c. Pembangunan jaringan irigasi, merupakan kegiatan penyediaan
jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan
irigasinya.
Selain huruf a s/d. c di atas, kegiatan P3-TGAI dapat berupa kegiatan
normalisasi jaringan irigasi atau pekerjaan tanah tanpa menggunakan
alat berat atau perbaikan jaringan irigasi.

7. JENIS KEGIATAN P3-TGAI
REHABILITASI/PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JARINGAN
IRIGASI MELIPUTI KEGIATAN:
a. Pengerukan sedimen tanpa menggunakan alat berat pada saluran
pembawa/pembuang;
b. Lining beton, pasangan batu pada saluran pembawa/pembuang;
c. Box tersier, box kuarter dan bangunan pelengkapnya antara lain
berupa gorong-gorong, bangunan terjun, jembatan layanan, tangga
cuci, tempat mandi hewan;
d. Jalan inspeksi pada saluran yang diperbaiki, direhab, ditingkatkan
dan/atau dibangun;
e. Tanggul pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang;
Irigasi Desa : kegiatan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan
irigasi dapat berupa bangunan utama, saluran pembawa, bangunan
bagi/sadap, bangunan pelengkap dan pembuangnya.

8. JENIS KEGIATAN P3-TGAI
OBJEK KEGIATAN P3-TGAI
a. Jaringan Irigasi Tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota; atau
b. jaringan irigasi desa,
pelaksanaan kegiatan P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b dimanfaatkan untuk pertanian rakyat.
Pertanian Rakyat
(UU Nomor 17 tahun 2017, tentang Sumber Daya Air)
budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu
pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan
kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang
kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter/detik per kepala keluarga.

9. JENIS KEGIATAN P3-TGAI
KOMODITAS LAHAN KEGIATAN P3-TGAI, diprioritaskan :
a. Padi; dan/atau
b. Tanaman Hortikultura, merupakan tanaman yang menghasilkan buah,
sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur,
lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat
nabati, dan/atau bahan estetika serta berumur kurang dari satu tahun.
Untuk lahan dengan komoditas hortikultura dipersyaratkan harus
mempunyai sumber air dan sudah terbentuk P3A; dan/atau
c. Perkebunan.
KEGIATAN P3-TGAI YANG DIKECUALIKAN:
1. Semua kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi;
2. Kegiatan yang berbahaya dan/atau merusak lingkungan;
3. Pembelian mesin pompa air;
4. Pengeboran sumur air tanah;
5. Kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran P3-TGAI.

10. PENERIMA P3-TGAI
PENERIMA P3-TGAI :
a. P3A yang merupakan kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi
wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau
desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk
lembaga lokal pengelola irigasi;
b. GP3A yang merupakan kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat
bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah
layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu
daerah irigasi;
c. IP3A yang merupakan kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat
bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada
daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu
daerah irigasi;
d. P3A, GP3A, dan/atau IP3A atau dengan nama lain sebagai lembaga
pengelola irigasi sesuai penyebutan nama daerah setempat;
yang memenuhi syarat sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan P3-TGAI,
yang ditetapkan oleh PPK serta disahkan oleh Kasatker.

11. PENERIMA P3-TGAI
SYARAT DAN URUTAN PRIORITAS PENERIMA P3-TGAI
1. P3A/GP3A/IP3A atau dengan nama lain yang berbadan hukum;
2. P3A/GP3A/IP3A atau dengan nama lain disahkan SK Kepala Daerah;
3. P3A/GP3A/IP3A atau dengan nama lain disahkan Akta Notaris; atau
4. P3A atau dengan nama lain disahkan SK Kepala Desa.
P3A dengan SK Kepala Desa
a. Diperbolehkan bila nomor 1 s/d. 3 belum terbentuk di desa tersebut.
b. Sebelum pencairan dana tahap I ditingkatkan minimal Akta Notaris.

12. STRUKTUR ORGANISASI P3-TGAI

13. PELAKSANA P3-TGAI
KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA BALAI (TPB), terdisi dari unsur :
a. BBWS/BWS : Kabid. BBWS atau Kasi. BWS, dan staf pendukung
b. Dinas PU Provinsi : Kabid./Kasi. dan dapat dibantu Pengamat & Juru Pengairan
c. Dinas PU Kab./Kota : Kabid./Kasi., dan dapat dibantu Pengamat & Juru Pengairan.
TPB dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS
TUGAS TIM PELAKSANA BALAI (TPB) :
1. Identifikasi kebutuhan & prioritas rehabilitasi/peningkatan/pembangu-
nan jaringan irigasi dalam rangka P3-TGAI;
2. Melakukan validasi usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI;
3. Mengusulkan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Kepala
BBWS/BWS, selanjutnya Kepala BBWS/BWS mengajukan daftar lokasi
daerah irigasi penerima P3-TGAI kepada Menteri melalui Dirjen. SDA
dengan tembusan kepada Direktur Bina O&P;
4. Pelatihan administrasi dan teknis ke TPM dengan dibantu oleh KMB;
5. Sosialisasi P3-TGAI kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat, dan Juru
Pengairan pada daerah irigasi penerima P3-TGAI;

14. PELAKSANA P3-TGAI
TUGAS TIM PELAKSANA BALAI (TPB) :
6. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kab. /Kota dan
Kecamatan setempat;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan P3-TGAI di tingkat
balai kepada Kepala BBWS/BWS, dengan tembusan kepada Dinas PU
Provinsi dan Dinas PU Kab./Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan; dan
8. selama masa penanganan penyebaran Covid-19, TPB berkoordinasi
dengan dinas/instansi yang terkait dengan pencegahan, penanganan,
dan pengendalian penyebaran Covid-19 antara lain satgas pencegahan
COVID-19, Aparat TNI/Polri, Dinas Kesehatan setempat dan instansi
terkait lainnya.

15. BAGAN ALIR KEGIATAN P3-TGAI

16. BAGAN ALIR KEGIATAN P3-TGAI

17. BAGAN ALIR KEGIATAN P3-TGAI

18. PENJARINGAN USULAN LOKASI P3-TGAI
USULAN LOKASI P3-TGAI
Usulan Dari P3A/GP3A/IP3A
 Diusulkan Sendiri
 Melalui Kepala Deas
USULAN LOKASI P3-TGAI
Usulan aspirasi masyarakat
(P3A/GP3A/IP3A)
TTP
(Tim Teknis Pusat)
Lokasi daerah irigasi pelaksanaan P3-TGAI ditentukan berdasarkan:
1. Usulan BBWS/BWS
2. Usulan instansi pemerintah daerah
3. Usulan aspirasi masyarakat
Disampaikan Melalui Surat
Resmi ke Kepala BBWS/BWS
USULAN LOKASI P3-TGAI
Instansi Pemerintah Daerah
 Dinas PU Prov.
 Dinas PU Kab./Kota
DIKUMPULKAN
oleh
BBWS/BWS
Menyampaikan
TTP
(Penyesuaian Alokasi
Pagu Anggaran)
Kepala
BBWS/BWS
Validasi Usulan Lokasi
Daerah Irigasi (Oleh TPB)
(Format 3)
Hasil Validasi
Dituangkan Berita
Acara ke Kepala Balai
Usulan Lokasi dari Kepala BBWS/BWS ke Dirjen.
SDA tembusan ke Direktur Bina O&P

19. PENJARINGAN USULAN LOKASI P3-TGAI
Format 3. : Contoh Format Validasi Calon Lokasi Daerah Irigasi Penerima P3-TGAI
Nama
Daerah
Irigasi
Nama
Kabupaten
Nama
Kecamatan
Nama Desa
Kewenangan
Daerah Irigasi
(Pusat/ Prov/ Kab./
Kota/ Desa)
Jenis Irigasi
(Permukaan/
Rawa/ Air Tanah/
Pompa/ Tambak)
Legalitas
Tahun
Pendirian
NPWP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I
II
Keterangan :
- Kolom 9 diisi : Badan Hukum/ SK Kepala Daerah/ Akta Notaris/ SK Kepala Desa
- Kolom 12 diisi : Padi Sawah/Hortikultura/Palawija/Tanaman Perkebunan/Perhutanan/Tidak Ada Komoditas
- Dilampiri foto dokumentasi lokasi calon penerima P3-TGAI.
Keterangan
Provinsi …………..
Provinsi …………..
NIP. ………………………………
(………………………………………..)
Tim Pelaksana Balai
………………., …….. 202…..
No
Identitas Lokasi Daerah Irigasi
Sumber Air
(Ada/ Tidak
ada)
Kelembagaan
P3A/GP3A/IP3A
Jenis
Komoditas

20. PELAKSANAAN DI P3A/GP3A/IP3A
I
1
Sosialisasi P3-TGAI di Tingkat
BBWS/BWS
Oleh TPB kepada Camat, Kepala Desa, Pengamat & Juru Pengairan pada
D.I. penerima P3-TGAI
2
Sosialisasi P3-TGAI di Tingkat
Penerima P3-TGAI
Oleh TPM ke P3A/GP3A/IP3A dan Aparatur Desa, menjelaskan Juknis dan
Pakta Integritas
3 Musyawarah Desa I
Oleh P3A/GP3A/IP3A didampingi TPM untuk pemilihan pelaksana P3-TGAI
dan pembentukan Penyelenggara Swakelola. Hasilnya di usulkan ke PPK
4
Verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A
penerima P3-TGAI
Verifikasi oleh KMB terhadap usulan calon P3A/GP3A/IP3A terhadap
kelengkapan administrasi
5
Penetapan & pengesahan
P3A/GP3A/IP3A
P3A/GP3A/IP3A ditetapkan sebagai penerima P3-TGAI oleh PPK dan di
Syahkan oleh Kasatker
II
1 Survei Kondisi Jaringan Irigasi
Dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A didampingi TPM, untuk melihat kondisi &
permasalahan jaringan irigasi yang ada
2 Musyawarah Desa II
Dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A didampingi TPM, untuk penentuan prioritas
yang nanti akan dituangkan dalam Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A
3
Penyusunan Rencana Kerja
P3A/GP3A/IP3A
Dilaksanakan P3A/GP3A/IP3A didampingi TPM
4
Usulan Rencana Kerja
P3A/GP3A/IP3A
Usulan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A kepada PPK
5
Verifikasi Rencana Kerja
P3A/GP3A/IP3A
Usulan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A di verifikasi oleh KMB, dan
hasilnya dilaporkan ke PPK untuk mendapatkan persetujuan
6
Persetujuan Rencana Kerja
P3A/GP3A/IP3A
Persetujuan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A oleh PPK
TAHAP PERSIAPAN
TAHAP PERENCANAAN
Keterangan
Pelaksana Kegiatan
Uraian Kegiatan
No
Ka.
Satker
PPK
TPB
KMB
TPM
P3A/GP3
A/
IP3A

21. PELAKSANAAN DI P3A/GP3A/IP3A
III
1
Penandatanganan Pakta Integritas
dan PKS
Pakta Integritas ditandatangani ketua P3A/GP3A/IP3A diketahui kepala
desa dan PPK. PKS ditandatangani PPK dan ketua P3A/GP3A/IP3A.
2 Penyaluran/Pencairan Dana P3-TGAI
a. Pencairan Tahap I
Pencairan Tahap I dilaksanakan setelah penandatanganan PKS antara
PPK dan Ketua P3A/GP3A/IP3A (sebesar 70%)
b. Pencairan Tahap II
Pencairan Tahap II dilaksanakan setelah pekerjaan Fisik P3-TGAI
mencapai minimum 50 % (Pencairan sebesar 30%)
3 Pelaksanaan Fisik Kegiatan P3-TGAI
Pelaksanaan kegiatan fisik P3-TGAI dilaksanakan oleh Penyelenggara
Swakelola dengan didampingi oleh TPM
4 Pelaporan dan Dokumentasi
Pelaporan kegiatan P3-TGAI dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A dengan
didampingi oleh TPM
IV
1 Musyawarah Desa III
Dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A untuk mempertanggungjawabkan
kegiatan P3-TGAI kepada anggotanya, didampingi TPM dan dituangkan
2
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan
Kegiatan P3-TGAI
Dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A didampingi TPM, diserahkan ke PPK
3
Surat Pernyataan Penyelesaian
Pelaksanaan Kegiatan P3-TGAI
Dibuat oleh P3A/GP3A/IP3A didampingi TPM, diserahkan ke PPK
4
Penyerahan Hasil Pekerjaan dari
P3A/GP3A/IP3A ke PPK
Penyerahan hasil P3-TGAI oleh P3A/GP3A/IP3A kepada PPK dituangkan
dalam Berita Acara
5
Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PPK
Ke Kasatker
Penyerahan hasil P3-TGAI oleh PPK ke Kasatker. dituangkan dalam Berita
Acara
6
Penyerahan Hasil P3-TGAI dari
Kasatker ke Pemerintah Desa
Penyerahan hasil P3-TGAI oleh Kasatker. Ke Pemerintah Desa dituangkan
dalam Berita Acara
7
Pemeliharaan Pekerjaan hasil P3-
TGAI
Pemeliharaan hasil P3-TGAI adalah P3A sesuai wilayah kerjanya
TAHAP PELAKSANAAN
TAHAP PENYELESAIAN KEGIATAN
No Uraian Kegiatan
Pelaksana Kegiatan
Keterangan
Ka.
Satker
PPK
TPB
KMB
TPM
P3A/GP3
A/
IP3A

22. PELAKSANAAN KEGIATAN P3-TGAI
TERJADI PENYIMPANGAN PELAKSANAAN P3-TGAI, tugas PPK :
1. Membuat surat teguran tertulis kepada P3A/GP3A/IP3A dengan
tembusan kepada Kepala BBWS/BWS dan Kepala Desa selaku Pembina P3A
(terjadi ketidaksesuaian antara penyelenggaraan kegiatan P3-TGAI dengan
Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A yang telah disetujui); dan
2. Melakukan penangguhan pembayaran sampai dengan adanya penyele-
saian permasalahan.

23. PENDANAAN P3-TGAI
ALOKASI ANGGARAN
 Dana P3-TGAI dialokasikan maksimal 195 jt, per P3A/GP3A/IP3A.
 Ketentuan perpajakan P3-TGAI sesuai peraturan perundang-undangan.
 Dana P3-TGAI digunakan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan
irigasi yang dikerjakan atau dihasilkan sendiri oleh P3A/GP3A/IP3A secara
swakelola atau tidak dipihakketigakan.
 Dana 5 % (termasuk yang 195 jt) digunakan untuk :
 Persiapan, koordinasi, perencanaan, rapat pelaksanaan, penyediaan
fasilitas kesehatan, penyediaan vitamin dan nutrisi tambahan, pelaporan
dan dokumentasi, dan
 Pembuatan akta notaris (bila diperlukan).
KETENTUAN PERPAJAKAN P3-TGAI
PMK Nomor 9/PMK.03/2021, tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak
Terdampak Pandemi COVID-19
 Jangka waktu insentif pajak untuk masa pajak Januari s/d. Juni 2021
 Insentif PPh Final Jasa Konstruksi untuk P3-TGAI diatur pada Pasal 7

24. PENDANAAN P3-TGAI
OPERASIONAL SATKER
 Pengadaan;
 Pelatihan bagi TPM;
 Sewa kendaraan;
 Perjalanan dinas untuk koordinasi dan
pemantauan;
 Alat tulis kantor;
 Rapat/pertemuan/sosialisasi (misalnya
snack/makan, sewa ruangan);
 Pengadaan fasilitas kesehatan dan fasilitas
tambahan lainnya antara lain rapid test/swab
antigen, thermometer gun, masker, hand gloves,
hand sanitizer, sabun cuci tangan, cairan
disinfektan, vitamin dan nutrisi tambahan;
 Honor TPB dan tenaga pembantu TPB;
 Honor rapat/transport lokal;
 Penyusunan laporan;
 Dokumentasi; dan
 Honor narasumber dan tim pendukung P3-TGAI.
OPERASIONAL SATKER
 Gaji dan Upah
 Operasional KMB (Sesuai Ketersediaan)
 Mobilisasi dan demobilisasi;
 Komunikasi;
 Sewa kendaraan;
 Transportasi (BBM);
 Penyusunan laporan & dokumentasi;
 Sewa ruang kerja.
 Operasional TPM (Sesuai Ketersediaan)
 Komunikasi;
 Sewa kendaraan;
 Transportasi; dan
 Penyusunan laporan yang menjadi
tugas TPM.

25. PEMANTAUAN & PELAPORAN P3-TGAI
PEMANTAUAN KEGIATAN P3-TGAI
Dilaksanakan berjenjang dimulai dari P3A/GP3A/IP3A s/d. TTP
 Tingkat P3-TGAI : dilaksanakan bersama seluruh anggota P3A/GP3A/IP3A
dan kepala desa.
 Tingkat BBWS/BWS : PPK/Satker bersama dengan TPB & KMB.
 Nasional : oleh TTP bersama KMP dalam lingkup nasional.
PELAPORAN P3A/GP3A/IP3A
 Catatan Harian : catatan harian penggunaan bahan dan catatan harian
kondisi cuaca;
 Absensi harian tenaga kerja;
 Laporan 2 mingguan dan bulanan (laporan kemajuan penyelesaian
pekerjaan);
 Laporan Keuangan/Buku Kas (dilampirkan salinan bukti pembelian (nota)/
kuitansi; dan
 Dokumentasi pelaksanaan P3-TGAI : foto dokumentasi pelaksanaan fisik P3-
TGAI di lapangan (Minimal : pekerjaan fisik 0%, 50% & 100%.

26. PEMANTAUAN P3-TGAI
PELAPORAN TPM
1. Catatan harian;
2. Laporan 2 (dua) mingguan;
3. Laporan bulanan;
4. Dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Lapangan; dan
5. Pengisian Aplikasi Database P3-TGAI.
PELAPORAN KMB
1. Laporan disesuaikan dalam KAK masing-masing Balai;
2. Progres fisik, keuangan dan penyerapan tenaga kerja (HOK);
3. Catatan masalah, termasuk pengaduan masyarakat yang terjadi;
4. Dokumentasi kegiatan per masing-masing P3A/GP3A/IP3A;
5. Monitoring kualitas dan kelengkapan data Aplikasi Database P3-TGAI.
PELAPORAN PPK
1. Laporan tengah & akhir bulanan kepada Kasatker : Progres fisik dan keuangan,
dilengkapi dokumentasi P3-TGAI, serta laporan bersifat khusus;
2. Dokumentasi P3-TGAI (Minimal fisik 0%, 50% & 100%) dan sampel video sebelum,
pada saat dan setelah selesai kegiatan P3-TGAI; dan
3. Pencatatan hasil P3-TGAI (output, outcome & penyerapan HOK).

27. PEMANTAUAN P3-TGAI
PELAPORAN KASATKER
Laporan Bulanan pelaksanaan P3-TGAI berdasarkan laporan dari PPK kepada
Kepala BBWS/BWS dengan tembusan kepada TTP.
PELAPORAN TPB
Menyampaikan laporan ke Kepala BBWS/BWS minimal 1 tahun sekali (atau
apabila sewaktu-waktu diperlukan), dengan tembusan:
 Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten/Kota.

28. PENGADUAN MASYARAKAT
Prinsip Pengaduan Masyarakat
1. Rahasia
2. Transparan
3. Proposional
4. Akuntabilitas
5. Obyektif
Individu atau
Organisasi Masyarakat
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
di Lapangan
KONSULTAN MENAJEMEN BALAI
(KMB)
BBWS/BWS Dinas Instansi Terkait
PPK/ Satker.
1. Diselesaikan TPM di Lapangan & dilaporkan ke
KMB (Mengutamakan musyawarah untuk
mufakat)
2. Bila tidak bisa maka diselesaikan dengan KMB
Koordinasi