1. Pembentukan P3A dilakukan oleh petani pemakai air secara demokratis untuk setiap daerah layanan/petak tersier atau desa dengan pengurus berasal dari petani; 2. P3A dapat bergabung membentuk GP3A, begitu pula GP3A dapat bergabung membentuk IP3A; 3. Keanggotaan P3A, GP3A, dan IP3A masing-masing terdiri atas petani pemakai air dalam wilayah

1. {
PEMBENTUKAN P3A

2. PROFIL NARASUMBER :
Nama : Ir. DEWI NOVIATY AZIZAH, ST. MT
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 19690824 200604 2 003
No HP : 081251238844
Jabatan sekarang : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN SKPD Dinas PUPR
Prov. Kalsel ( 2016 – sekarang )
Pendidikan :
1. D3.Sipil Hidro Teknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
2. S1 Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat
3. S2 Rekayasa Pengelolaan Sumberdaya Rawa Universitas Lambung
Mangkurat
4. Profesi Insinyur Universitas Lambung Mangkurat
Pengalaman Kerja :
a. PPK TP.OP SKPD Dinas PUPR Prov Kalsel DI Tapin ( 2016) APBN
b. PPK TP.OP SKPD Dinas PUPR Prov Kalsel DI Tapin dan Rawa Wilayah II
( 2017) APBN
a. PPK TP.OP SKPD Dinas PUPR Prov Kalsel Rawa Wilayah II ( 2018 -
sekarang)
b. PPTK Kelembagaan APBD ( 2018)

3. DASAR HUKUM
Peraturan perundang-undangan terkait dengan Kelembagaan
Pengelolaan Irigasi adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air;
2. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A
3. Permen PUPR No. 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan
Sempadan Jaringan Irigasi
4. Peraturan Menteri PUPR No. 1 2/PRT/M/2015 tentang
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
5. Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria
dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
6. Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/2015 tentang Komisi
Irigasi;
7. Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
8. Permen PUPR No. 29 Tahun 2015 tentang Rawa

4. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang
terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau
musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau
cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi
vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem
Permen PUPR No. 29 Tahun 2015 tentang Rawa:

5. Lahan rawa adalah suatu bentangan tanah yang
mempunyai topografi yang relatif datar atau cekung
dengan kondisi drainase yang buruk dan secara
alami tergenang air sepanjang tahun atau selama
periode tertentu yang cukup panjang
PENGERTIAN RAWA

6. PEMBENTUKAN
P3A / GP3A/ IP3A

7. PEMBENTUKAN P3A/GP3A/IP3A
1. P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara
demokratis yang pengurusnya dari unsur petani pemakai air;
2. Petani pemakai air mengadakan kesepakatan untuk membentuk
P3A, kepengurusan P3A, menyusun rancangan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga P3A;
3. Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota
dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A kepada Bupati/Walikota
setempat;
4. Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris
setempat untuk mendapatkan status badan hukum dalam rangka
kerjasama dengan pihak lain atau pemerintah untuk melakukan
usaha ekonomi;
5. Pembentukan dapat difasilitasi oleh Pemerintah, lembaga non
kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah desa dan/atau pihak lain.

9. 1. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris yang
memuat anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga;
2. Program Kerja;
3. Sumber Pendanaan;
4. Surat Keterangan Domisili;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
P3A; dan

10. a. Nama
b. Tempat Kedudukan
c. Asas, tujuan, dan fungsi;
d. Wilayah kerja;
e. Tata cara pelaksanaan rapat anggota,
f. Pemilihan kepengurusan;
g. Perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran
rumah tangga;
h. Penyelesaian perselisihan
i. Hak dan kewajiban anggota;
j. Sumber dan pengelolaan keuangan; dan
k. Pengawasan internal.
ANGGARAN DASAR PALING SEDIKIT MEMUAT

11. Anggaran Rumah Tangga (ART), merupakan
penjabaran dari Anggaran Dasar (AD), yang
memuat antara lain:
a. Sifat perkumpulan;
b. Keanggotaan;
c. Struktur kepengurusan;
d. Keuangan;
e. Pengawasan internal oleh badan pemeriksa;
f. Rencana kerja pengurus;
g. Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
h. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat
anggota; dan
i. Tata cara perubahan anggaran rumah tangga.

12. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) yang ditandatangani oleh seluruh
anggota petani pemakai air, dilaporkan kepada
kepala desa dan camat setempat untuk dapat
diketahui guna mendapatkan pengesahan sebagai
badan hukum perkumpulan dari instansi yang
berwenang.

13. Surat keterangan untuk P3A yang tidak
berbadan hukum, diberikan setelah memenuhi
persyaratan administrasi.
Persyaratan administrasi, meliputi:
- anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
yang ditanda-tangani semua anggotanya;
- program kerja;
- sumber pendanaan;
- susunan pengurus; dan
- surat keterangan domisili

14. {
- kalau ada pengurusnya misalnya
ada ketua, sekretaris, bendahara
dan seksi-seksi yang berfunasi
sesuai tanggung jawabnya
masing-masing.
Meskipun ada pengurusnya, kalau
pengurus tidak berfungsi untuk
anggotanya berarti P3A tidak maju ;

15. {
Masing-masing pengurusnya aktif bekerja sesuai
dengan fungsinya;
a. Kegiatan-kegiatan P3A dirasakan manfaatnya
oleh petani, misalnya ditandai dengan
kepuasan anggota terhadap pelayanan air
irigasi;
b. Kegiatan-kegiatan P3A mendapat dukungan
dari anggotanya;
c. Kegiatan-kegiatan P3A dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana;

16. d. Kegiatan-kegiatan P3A dapat menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi
anggotanya;
e. Keberadaan P3A dapat meningkatkan
produktivitas pertanian, sehingga akan
meningkatkan kesejahteraan petani; dan
f. luran pelayanan air irigasi dapat terkumpul
dan dapat digunakan seperti yang
direncanakan agar fasilitas irigasi terpelihara
dengan baik.

17. PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A), GP3A, IP3A
1
7
Pembentukan P3A
P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air
secara demokratis untuk setiap daerah
layanan/petak tersier atau desa dg pengurus
berasal dari unsur petani.
Pembentukan GP3A
P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
Pembentukan IP3A
GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.

18. STRUKTUR ORGANISASI P3A
1
8

20. {
1) Restrukturisasi wilayah kerja perkumpulan petani pemakai
air dilakukan apabila luas wilayah kerjanya P3A/GP3A/IP3A
terlalu luas, apabila mengikuti batasan hidrologis yaitu
melebihi standart yang dianjurkan untuk luasan petak tersier
mempunyai luas > 200 hektar.
Apabila mengikuti batasan administrasi pemerintahan desa,
wilayah kerja mengingat dalam satu desa mendapat sumber air
dari > satu tersier yang berbeda, maka dianjurkan untuk
mengecek ulang luasan masing-masing petak tersier, untuk itu
perlu dilakukan desain ulang luasan petak-petak tersier.

21. 2) Pergantian pengurus perkumpulan petani
pemakai air diperlukan apabila terjadi
pemekaran batas wilayah kerja pemerintahan
baik provinsi, kabupaten/kota maupun desa,
maka kepengurusan P3A/GP3A/IP3A hasil
pengesahan pemerintahan yang lama perlu
diperbaharui dan atau sesuai dengan
ketentuan AD/ART bahwa kepengurusan
yang ada sudah melewati batas waktu
kepengurusan.

22. {
1) Iuran anggota
2) Sumber lain yang syah menurut hukum, seperti usaha ekonomi
P3A yang sifatnya mandiri maupun hasil kerjasama P3A
dengan pihak luar. Misalnya hasil usaha penyediaan saprodi,
kerjasama pemasaran dengna pengusaha, hasil kontrak karya
pekerjaan fisik.
3) Pinjaman lunak dari luar, misalnya dari pemerintah maupun
diluar pemerintah yang tujuannya demi kemajuan P3A.
4) Bantuan dari luar misalnya dari pemerintah maupun Lembaga
lainnya tetapi bantuan tersebut tidak harus menyebabkna P3A
tidak mandiri.
5) Denda dari anggota.

24. 1) Keanggotaan dalam P3A, adalah otomatis artinya setiap
orang yang menggunakan air irigasi untuk kepentingan
usaha ekonomi wajib menjadi anggota P3A. Yang terdiri
atas:
a. pemilik sawah;
b. penggarap sawah;
c. penyakap sawah;
d. penyewa/pengelola sawah;
e. pemilik/pengelola kolam/tambak ikan yang mendapat air
irigasi; dan/atau
f. badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan
air irigasi, yang ada dalam satu petak tersier.
Keanggotaan dan Kepengurusan
P3A/GP3A/IP3A

25. 2) Keanggotaan dalam GP3A, terdiri atas P3A yang berada
dalam jaringan irigasi pada satu atau lebih dari satu
layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
3) Keanggotaan dalam IP3A, terdiri atas GP3A yang berada
dalam jaringan irigasi pada satu atau lebih dari satu
layanan/blok primer dalam satu daerah irigasi.
4) Keanggotaan dalam Federasi perkumpulan petani pemakai
air terdiri atas P3A, GP3A, IP3A yang berada didalam satu
sub Daerah Aliran Sungai.

26. 6
• mengelola air dan jar. irigasi petak tersier,
• melakukan pemeliharaan jar. tersier, shg jar. tetap
terjaga kelangsungan fungsinya,
• menentukan dan mengatur iuran anggota (uang, hsl
panen, tenaga) untuk pendayagunaan air irigasi,
pemeliharaan dan usaha pengembangan P3A,
• membimbing dan mengawasi anggotanya agar
memenuhi peraturan yg dikeluarkan Pem. maupun
Pemda dan Perkumpulan.

27. 14
PELAKSANAAN O & P IRIGASI
PARTISIPATIF
PELAKSANAAN O & P
IRIGASI
PARTISIPATIF
Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dlm
pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan unt
meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggungjwb
dan kemampuan P3A dlm rangka meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem
irigasi.
Partisipatif dimaksudkan unt mewujudkan sistem
penyelenggaraan yg memenuhi prinsip transparansi dan
akuntabilitas

28. PASTISIPASI DALAM PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI
Bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A
dlm pengelolaan Jaringan Irigasi
meliputi :
1. Partisipasi pd operasi dan
pemeliharaan Jaringan Irigasi,
2. Partisipasi pd rehabilitasi
Jaringan Irigasi.

29. 26
MEKANISME PASTISIPASI
Dibangun dari saling percaya,
saling membutuhkan, dan saling
peduli diantara berbagai pihak
terkait irigasi dari aspek teknis dan
sosial dlm semua tahap kegiatan
sejak perencanaan, pelaksanaan,
dan pemanfaatan termasuk
monitoring dan evaluasi

30. Susunan organisasi P3A/GP3A/IP3A pada dasarnya ditentukan
sebagaimana susunan organisasi masyarakat petani pemakai
air dengan besaran disesuaikan dengan kondisi areal irigasi
masing-masing.
Pebentukannya dilakukan secara demokratis dan dapat
difasilitasi oleh
pemerintah. Susunan Organisasi P3A terdiri atas :
a) Rapat anggota
b) Pengurus
c) Anggota
SUSUNAN ORGANISASI P3A/GP3A/IP3A

34. P3A SIDO MULYO
P3A SIDO MAPAN
P3A SEDERHANA
P3A MAJU
P3A BERKAT
BERSAMA
P3A SRI REZEKI
P3A MURUNG KERAMAT
WILAYAH KERJA P3A DIR. TERANTANG
P3A ...?

35. P3A,,?
WILAYAH KERJA P3A DIR. BELAWANG

36. Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab
P3A/GP3A/IP3A
1. Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab P3A :

38. WILAYAH KERJA
1. Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A dapat mengikuti
batas wilayah hidrologis atau wilayah desa;
2. Wilayah kerja P3A didasarkan pada daerah
layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu
daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para
anggota;
3. Wilayah kerja GP3A didasarkan pada daerah
layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi
sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
4. Wilayah kerja IP3A didasarkan pada satu daerah
irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para
anggota

39. 1) Kegiatan P3A/GP3A adalah
Mengumpulkan data tanaman dan dilaporkan
pada Rapat Pembagian Air sepuluh harian.
Menerima air di pintu pengambilan sadap (tersier)
sesuai dengan debit rencana untuk tanaman
berdasarkan hasil rapat sepuluh harian.
Ikut serta mengamankan bangunan irigasi,
membersihkan waled, membabat rumput pada
saluran secara berkala.
Membagi air pada petak tersier di wilayahnya

40. 2) Kegiatan Dalam Organisasi P3A
Rapat Anggota Menyusun dan mengesahkan AD dan
ART Memilih dan memberhentikan Ketua, Pengurus dan
Anggota Menentukan program kerja P3A
Pengurus melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, keputusan yang ditetapkan
rapat anggota serta kebijaksanaan lain termasuk
menyelesaikan sengketa antar anggota.
Pelaksana Teknis Melaksanakan kegiatan sehari –hari dalam
hal pendayagunaan air irigasi serta memelihara jaringan
tersier

41. 11
PERAN SERTA P3A/GP3A/IP3A DALAM
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
1. PENELUSURAN JARINGAN
Bersama pengelola irigasi melakukan penelusuran jaringan.
2. PENYUSUNAN JENIS PEKERJAAN
Jenis pek. yg dpt dikerjakan P3A/GP3/IP3A sesuai kemampuannya.
3. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
Dinas/Pengelola yg membidangi irigasi melaksanakan pemeliharaan JI dpt
dilakukan melalui kerjasama dg P3A/GP3A/IP3A secara swakelola.
4. WUJUD PERAN SERTA
Berperan serta dlm pelaksanaan pemeliharaan JI dlm bentuk tenaga, bahan,
atau biaya.
5. PENGAMANAN JARINGAN IRIGASI
Berperan aktif dlm pengamanan jaringan irigasi.
6. PENGAWASAN
Dpt melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan Jaringan
Irigasi Utama dalam bentuk penyampaian laporan penyimpangan
pelaksanaan
Kepada dinas atau pengelola irigasi

42. Melakukan penelusuran jaringan

43. TERIMA KASIH
TERIMA KASIH