SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014
KATA PENGANTAR
Kondisi jaringan sesuai dengan Rapid Assesment PU
pada tahun 2009 diperkirakan kurang lebih 52 %
mengalami kerusakan, sehingga fungsinya tidak optimal
dalam sistem irigasi. Walaupun secara ketentuan
jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para
petani/P3A, namun kenyataannya tidak semua
petani/P3A mampu untuk memperbaikinya. Oleh karena
itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian perlu
membantu untuk memperbaikinya.
Buku Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi
ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para petugas
pertanian di daerah sebagai acuan teknis dalam
melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
TA. 2014.
Pedoman ini disusun secara sederhana dan hanya
memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya
Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti
dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan
Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun
Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan demikian diharapkan
pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan
kondisi di lapangan.
Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang
bersifat membangun dari para pembaca akan sangat
kami hargai.
Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat.
Jakarta, Januari 2014
Direktur Pengelolaan Air Irigasi,
Ir. Prasetyo Nuchsin, MM
NIP. 19570903 198503 1 001
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan
perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam
penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi,
serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di
perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang
signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto
(PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan
petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan
sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian
nasional.
Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor
penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur
irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan
air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan
kuantitas tanaman khususnya padi.
Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan
hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana
irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat
berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan
sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran
tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya
salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi
kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi
dan efektifitas irigasi menurun.
2
Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi
mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan
jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan
jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab
petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007
tentang pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah
daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan
pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat
usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan
dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang
menangani urusan pertanian. Mengingat sebagian besar
pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani
pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan
tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen
PSP) berusaha untuk membantu meningkatkan
pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan
jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan.
Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Jaringan
Irigasi dialokasikan dengan mata anggaran belanja bantuan
sosial melalui transfer uang.
B. Tujuan
1) Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga
dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
3
2) Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui
penambahan luas layanan jaringan irigasi.
3) Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi .
C. Sasaran
1) Terbangun dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi
tersier di beberapa propinsi.
2) Meningkatnya produksi dan produktivitas padi melalui
penambahan indeks pertanaman.
3) Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan
irigasi yang dibangun atau direhabilitasi.
D. Pengertian
• Bangunan boks bagi adalah bangunan yang terletak di
saluran tersier yang berfungsi untuk membagi aliran air
ke cabangnya.
• Bangunan pelengkap adalah bangunan yang dibuat agar
aliran air irigasi tidak terhambat akibat dari kondisi
topografi yang dilewati oleh saluran irigasi.
• Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi
menurunkan muka air dan tinggi energi yang dipusatkan
di satu tempat
• Bangunan Utama adalah bangunan yang dipergunakan
untuk menangkap atau mengambil air dari sumbernya
seperti sungai atau mata air lainnya.
• Bendung adalah usaha untuk menaikkan tinggi
permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara
4
membendung sungai tanpa reservoar. Jumlah dan tinggi
permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan
dan kemarau.
• Bendungan adalah usaha untuk menaikkan tinggi
permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara
membendung sungai mengumpulkannya dengan
reservoar sebelum dialirkan ke saluran pembawa.
Dengan demikian pada musim hujan air dapat disimpan
dan dialirkan pada musim kemarau, selain untuk air
pengairan digunakan juga untuk air minum dan energi.
• Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat
air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan
DI.
• Enclove adalah : Keadaan sebidang lahan yang karena
satu dan lain hal tidak termasuk dalam pengembangan
TAM, tetapi masuk dalam lokasi pengembangan.
• Gorong-gorong adalah Bangunan fisik yang dibangun
memotong jalan / galengan yang berfungsi untuk
penyaluran air.
• Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang
jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi
air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
• Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang
diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup
5
penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan
pembuangan air irigasi.
• Jaringan Irigasi Desa (JIDES) adalah jaringan irigasi
berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air
(bendung, bangunan pengambilan), saluran dan
bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola
oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik
dengan atau tanpa bantuan pemerintah.
• Jaringan Irigasi Pemerintah adalah jaringan irigasi yang
dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan
irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
• Jaringan irigasi tersier/ tingkat usaha tani (JITUT) adalah
jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana
pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari
saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang,
boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkapnya
pada jaringan irigasi pemerintah.
• Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada
dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama
(bendung/ bendungan) saluran induk / primer, saluran
sekunder dan bangunan sadap serta bangunan
pelengkapnya.
• Jembatan adalah bangunan penyeberangan di atas
saluran air minimal dapat dilalui hand traktor, motor, dsb.
• Lahan Rawa Lebak adalah: lahan rawa yang tergenang
air hujan dalam kurun waktu relatif lama.
6
• Lahan Rawa Pasang Surut adalah : Lahan rawa yang
dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut
secara nyata.
• Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air
irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan
membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun
rencana tata tanam, menyusun sistem golongan,
menyusun rencana pembagian air, melaksanakan
kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data,
memantau dan mengevaluasi.
• Partisipatif adalah peran serta petani dan pemerintah
atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan
sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil
termasuk pembiayaan.
• Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat
berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan
operasi dan mempertahankan kelestariannya.
• Pengambilan bebas adalah bangunan yang dibuat di tepi
sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan
irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air di sungai.
• Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan
jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan
irigasi yang sudah ada.
7
• Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah istilah
umum untuk kelembagaan pengelola irigasi termasuk
irigasi pompa atau reklamasi rawa yang menjadi wadah
petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi
termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang
dibentuk secara demokratis.
• Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat
nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan
air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa atau
reklamasi rawa yang meliputi pemilik sawah, pemilik
penggarap sawah, penggarap / penyakap, pemilik kolam
ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi / reklamasi
rawa, dan pemakai air irigasi lainnya.
• Pintu air adalah : Bangunan fisik yang dapat mengatur
keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman
yang diusahakan.
• Pintu Air (TAM) adalah : Bangunan fisik yang dapat
mengatur keluar masuk air pasang atau surut sesuai
dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
• Produktivitas adalah : Tingkat hasil / produksi yang
didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali
pertanaman.
• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/ Tingkat Usaha
Tani (JITUT) adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan
jaringan irigasi desa (JIDES) / tingkat usaha tani (JITUT)
guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan
pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas
areal pelayanan.
8
• Saluran Cacing (TAM) adalah : saluran menyilang dan
membujur di petakan sawah.
• Saluran Keliling Petakan adalah : saluran air yang dibuat
mengelilingi petakan sawah dalam luasan maximum 1
ha.
• Saluran Kuarter (TAM) adalah : saluran air yang
menghubungkan saluran sub tersier ke saluran keliling.
• Saluran Kwarter adalah saluran yang membawa air dari
boks bagi tersier ke petak-petak sawah.
• Saluran Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi
yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer
yang berada dalam jaringan irigasi.
• Saluran Sub Tersier (TAM) adalah : saluran air yang
menghubungkan saluran tersier ke kuarter.
• Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari
bangunan sadap tersier ke petak tersier.
• Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) adalah :
 Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh
persen);
 Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi
penyempitan sehingga kapasitas debit saluran
kurang dari 70 (tujuh puluh persen) debit maksimum;
 Tanggul saluran berpotensi runtuh;
 Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
• Siphon adalah bangunan air yang dipakai untuk
mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi
melalui bagian bawah sungai.
9
• Stimulan adalah bantuan dalam bentuk rangsangan
pengadaan bahan dan alat untuk mempercepat,
mempermudah, atau menyempurnakan kegiatan fisik.
• Sumber Air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat
pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
(dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai,
danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara
serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
• Survei Investigasi Desain (SID) adalah : Penentuan /
penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur,
perhitungan RAB yang akan dilaksanakan
pembangunannya.
• Talang adalah bangunan air yang melintas di atas
saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air irigasi ke
seberangnya.
• Tata Air Makro adalah : Penguasaan air di tingkat
kawasan / areal reklamasi yang bertujuan mengelola
berfungsinya jaringan drainase irigasi seperti navigasi,
sekunder, tersier, kawasan retarder, dan sepadan sungai
atau laut, saluran intersepsi dan kawasan tampung
hujan.
• Tata Air Mikro adalah : Pengaturan atau penguasaan air
di tingkat usaha tani yang berfungsi untuk mencukupi
kebutuhan evaporasi tanaman, mencegah / mengurangi
pertumbuhan gulma dan kadar zat beracun, mengatur
tinggi muka air melalui pengaturan pintu air dan
menjaga kualitas air
10
PERHATIAN
1. Setiap lokasi kegiatan harus
dilengkapi dengan data spasial
(titik koordinat).
2. Kegiatan Pengembangan Jaringan
Irigasi Tersier harus dipastikan
pada lokasi di mana kondisi waduk
/ bendung / bendungan /saluran
primer dan sekunder dalam kondisi
baik, melalui koordinasi dengan
Dinas/Balai lingkup pengairan
sesuai kewenangan Daerah
Irigasinya, yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari Dinas/Balai
lingkup pengairan.
3. Pada Daerah Irigasi Pedesaan
harus dipastikan ketersediaan
sumber airnya.
11
II. PELAKSANAAN
Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi diarahkan pada
lokasi yang membutuhkan pembangunan / rehabilitasi
jaringan irigasi tersier. Selain itu dapat juga dilaksanakan pada
lahan cetak sawah yang membutuhkan pembangunan jaringan
irigasi tersier. Adapun persyaratannya adalah :
1) Lokasi
Kegiatan pengembangan jaringan dilaksanakan pada
jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah, irigasi desa
dan atau daerah reklamasi rawa yang memerlukan
pembangunan dan atau pengembangan jaringan irigasi
tersier.
Beberapa hal yang harus diperhatikan:
a) Syarat Lokasi
a.1) Lokasi diutamakan pada Daerah Irigasi Pemerintah,
Daerah Reklamasi Rawa, Daerah Irigasi Desa, dan
atau lokasi cetak sawah pada daerah irigasi teknis
maupun irigasi pedesaan, yang jaringan irigasi
tersiernya mengalami kerusakan dan atau
memerlukan pembangunan.
a.2) Jaringan Utama (primer dan sekunder) berfungsi
dengan baik, melalui koordinasi dengan Dinas/Balai
lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah
Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
12
a.3) Kegiatan pengembangan/rehabilitasi dilaksanakan
pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam
POK Kabupaten / Kota. Apabila akan melakukan
revisi, maka diperlukan surat keterangan dari Dinas
lingkup Pengairan / instansi terkait tentang kondisi
jaringan Primer dan Sekunder masih baik.
a.4) Mempunyai potensi peningkatan IP (Intensitas
Pertanaman).
a.5) Pada lokasi terdapat petani pemakai air, baik pemilik
maupun penggarap.
a.6) Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya
(LU/LS – BT/BB).
b) Syarat Petani
b.1) Diutamakan telah terbentuk P3A dan atau Kelompok
tani (Poktan).
b.2) Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis.
b.3) Diutamakan pada P3A dan atau Poktan yang
mempunyai semangat partisipatif.
2) Penyusunan RUKK.
Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok) dilaksanakan dengan musyawarah P3A/
Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator
lapangan. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan bahan
dari hasil SID (Survey Investigasi dan Disain) dan harga
setempat. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana :
13
(i) volume (panjang) saluran, komponen jaringan irigasi
tersier yang akan dibangun / direhabilitasi, (ii) kebutuhan
bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) biaya, (v) sumber
biaya dan (vi) waktu pelaksanaan. RUKK yang telah
disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator
lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK.
3) Konstruksi
Pelaksanaan konstruksi pengembangan jaringan
dilaksanakan secara swakelola oleh P3A / Poktan secara
bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja
anggotanya. Kepada anggota kelompok yang
berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan jaringan,
jika diperlukan dapat diberikan insentif kerja yang
nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok
dan harus tertulis dalam RUKK.
Kegiatan konstruksi Pengembangan Jaringan Irigasi
meliputi :
a. Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada
Daerah Irigasi Teknis / Pedesaan.
• Membangun/merehabilitasi bangunan penangkap
air, seperti bendung dan pengambilan bebas
lainnya serta bangunan pelengkapnya.
• Membangun/rehabilitasi saluran pemberi (intake)
dan saluran pembuang (drainage) serta
bangunan lainnya, seperti: box bagi, siphon,
talang, bangunan terjun, gorong – gorong, dsb.
14
• Membangun / meningkatkan / merehabilitasi
saluran tersier dan kwarter (termasuk lining
saluran).
• Untuk konstruksi bangunan saluran, agar lebih
ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat
pelaksanaannya diharapkan dapat dibuat dari
bahan ferosemen. Ferosemen ini dibuat dengan
ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi
lapangan
b. Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada
Lahan Rawa (Rawa pasang-surut dan lebak).
• Pembangunan baru atau normalisasi dan
peningkatan saluran-saluran tersier, sub tersier
dan kuarter yang telah mengalami kerusakan
atau sedimentasi.
• Membuat atau melengkapi saluran sub tersier,
kuarter dan sub kuarter.
• Membuat saluran sudetan (drainase).
• Membuat tanggul keliling yang dilengkapi pintu-
pintu air.
• Membangun / merehabilitasi bangunan bagi,
pintu air (stoplog), gorong-gorong.
• Membuat / rehabilitasi area penyimpanan air
terutama pada lebak pematang dan lebak
tengahan, agar pada musim kemarau airnya
dapat dimanfaatkan.
• Apabila diperlukan dapat dipasang pompa air
yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air
15
saat musim hujan dan memasukkan air saat
musim kemarau, khususnya pada rawa lebak.
Sistem pengelolaan air ini dikenal dengan sistem
“Polder”.
4) Partisipasi Petani
P3A dan atau Poktan diwajibkan untuk berpartisipasi
pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai
dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, bahan
bangunan, dana dan sebagainya.
5) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberhasilan
pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan, Tim
Pembina Propinsi bersama Direktorat Pengelolaan Air
Irigasi melakukan pembinaan kepada Tim Teknis
Kabupaten / kota dan pelaksana kegiatan baik teknis
maupun administrasi.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan
Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tim Teknis
Kabupaten / kota melakukan pengendalian dan
penelaahan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang
sedang dilaksanakan oleh Poktan/P3A/GP3A, sehingga
16
pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan
sasaran secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dan
akuntabel.
Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengembangan
Jaringan Irigasi dilaksanakan agar terlaksana kegiatan
pengendalian Jaringan Irigasi di daerah yang akuntabel
dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya
kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu
mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap
potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil
analisa resiko.
Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan
kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang
beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan
kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan
dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian
internal. Untuk itu diperlukan check list sebagai bahan
acuan bagi petugas dalam melaksanakan
Pengembangan Jaringan Irigasi baik di tingkat Pusat,
Provinsi maupun Kabupaten (terlampir) yang mengacu
pada Pedoman Pelaksanaan SPI Pengembangan
Jaringan Irigasi.
6) Pembiayaan
Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam
mata anggaran belanja bantuan sosial untuk
pemberdayaan sosial dalam bentuk uang, yang
17
dipergunakan untuk kegiatan fisik pengembangan
jaringan dengan mengacu pada Pedoman Umum
Bansos Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian. Sedangkan untuk kegiatan SID, Sosialisasi,
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dibiayai dari dana
pendukung/sharing yang berasal dari APBD Propinsi
atau APBD Kabupaten/kota.
18
III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring
Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014.
1. Monitoring diutamakan pada pelaksanaan fisik di
lapangan dengan menggunakan Form Laporan
Perkembangan Kegiatan Pengembangan Jaringan
TA. 2014.
2. Monitoring dilakukan oleh petugas pusat maupun
petugas Dinas Pertanian Propinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pelaksanaan
kegiatan di masing-masing lokasi. Tahapan kegiatan
ini mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan
ceklist analisa penanganan resiko. Sebagai contoh
diberikan jadwal pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Jaringan TA. 2014.
3. Hasil Monitoring dilaporkan ke Dinas Pertanian
Propinsi, dengan tembusan kepada Ditjen Prasarana
Dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air
Irigasi (PAI) melalui fax nomor : 0217823975 dan E-
mail : pelaporanditpaipsp@yahoo.com
4. Dinas Pertanian Propinsi menyampaikan rekapitulasi
hasil monitoring Kabupaten/kota kepada Ditjen
Prasarana Dan Sarana Pertanian dengan tembusan
19
kepada Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI)
setiap 1 bulan sekali.
B. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan
jaringan irigasi TA. 2012 dan 2013. Untuk kegiatan TA.
2014 evaluasi tersebut dilakukan pada akhir TA. 2014.
Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara
berjenjang, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat
nasional.
C. Penilaian Perkembangan Realisasi Pelaksanaan
Kegiatan Fisik dan Keuangan
Dalam melakukan penilaian / pembobotan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan dapat dilihat
pada tabel berikut ini dengan mengacu pada Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan.
20
Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Pembobotan
Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan
NO. KEGIATAN
Bobot
(%)
A Persiapan 20
1 CPCL 9
2 PEMBUKAAN REKENING 4
3 TRANSFER DANA 7
B PELAKSANAAN 80
1 KONSTRUKSI 80
TOTAL 100
Keterangan:
Pekerjaan Persiapan (bobot 20 %) tidak dapat dikonversi
terhadap realisasi fisik di lapangan.
D. PENGENDALIAN
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian
perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian
Intern dalam upaya untuk mencegah segala
penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa
memenuhi prinsip good governance.
Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI
tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten
untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif,
21
efisien dan akuntabel. Adapun tim tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Internal
a. Tingkat Pusat/Direktorat
Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat
ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Air Irigasi
dilengkapi dengan uraian tugas.
Penanggung Jawab : Direktur Pengelolaan Air Irigasi
Ketua : Kasubdit
Sekretaris : Kasi
Anggota : 1. .................
2. .................
3. ............dst
b. Tingkat Dinas Propinsi
Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi
ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi
dengan uraian tugas.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Propinsi.
Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan
c. Tingkat Dinas Kabupaten
Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi
dengan uraian tugas.
22
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten
Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan
2. Periode Pengendalian
Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai
berikut :
Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2014
Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2014
Triwulan III : paling lambat akhir bulan September
2014
Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan
Desember 2014
3. Mekanisme Pengendalian
Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal
dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat,
propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme
pengendalian adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Pusat
a.1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja
Eselon II di Pusat.
a.2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat
Propinsi.
a.3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat
Kabupaten.
23
b. Tingkat Propinsi
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat
Propinsi dan Kabupaten
c. Tingkat Kabupaten
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat
Kabupaten dan Petani.
4. Instrumen Pengendalian
Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka
menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.
5. Pelaporan
Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara
berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk
pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya
melampirkan juga laporan dari Kabupaten.
Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan
pengendalian seperti terlampir dan mengikuti jadwal
sebagai berikut:
Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014
Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014
Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014
Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2015
E. Pelaporan
Kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan salah
satu kegiatan utama Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian yang dipantau oleh Tim UKP4 (Unit Kerja
24
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan) dalam rangka Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional. Target pencapaian
dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan
Irigasi adalah sebagai berikut :
• Target B04 : CPCL 100%
• Target B06 : Realisasi Keuangan 100% dan Fisik 50%
• Target B09 : Realisasi Fisik 90%
• Target B12 : Realisasi Fisik 100%
Terkait dengan target pencapaian UKP4 maka
kegiatan Pengembangan jaringan irigasi sebaiknya
tidak direvisi menjadi kegiatan lain.
Dinas pertanian kabupaten/kota selaku pelaksana
kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan pengembangan jaringan dan optimasi air
irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus
diselesaikan oleh pelaksana kegiatan pengembangan
jaringan, yaitu :
• Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
pengembangan jaringan tahun berjalan (2014) yang
dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan
diselesaikannya kegiatan/ tahun anggaran dimaksud,
dengan format laporan form PSP 01 untuk
kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk propinsi.
• Laporan Akhir kegiatan pengembangan jaringan irigasi
harus disusun setelah kegiatan sudah selesai
25
dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto
dokumentasi pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0
%, 50 % dan 100 % beserta data tracking panjang
saluran dalam bentuk format gdb (untuk box bagi dan
pintu air dalam bentuk waypoint). Dokumentasi
tersebut difoto pada lokasi/titik yang sama.
• Laporan perkembangan / dampak / manfaat kegiatan
pengembangan jaringan dan optimasi air irigasi tahun
sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP
03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk propinsi.
1) Alur pelaporan
• Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota mengirimkan
laporan laporan ( PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir )
tersebut ke Dinas Pertanian Propinsi dengan tembusan
ke Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana
Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi,
dengan alamat Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus
Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl.
Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel, melalui Fax :
021 7816086 atau E-mail : simonevPSP@deptan.go.id.
cc pelaporanditpaipsp@yahoo.com.
• Dinas Propinsi mengirimkan laporan form PSP 02 dan
PSP 04 ke Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian,
dengan alamat Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus
Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono
26
RM No. 3 Ragunan, Jaksel, via Fax : 0217816086 atau
E-mail : simonevPSP@deptan.go.id. cc
pelaporanditpaipsp@yahoo.com.
2) Frekuensi pelaporan
Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
• Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa
laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan
(sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun
dan dikirim ke Propinsi dan Pusat selambat-lambatnya
tanggal 5 bulan berikutnya. Sedangkan laporan Form
PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10
bulan berikutnya.
• Laporan akhir tahun. Laporan seluruh pelaksanaan
kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan
foto dokumentasi pada kondisi 0 %, 50 % dan 100%
selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran.
F. Indikator Kinerja
Indikator kinerja dari kegiatan ini meliputi : keluaran,
hasil, manfaat dan dampak. Uraian rinci dari indikator
kinerja disajikan sebagai berikut :
1) Keluaran (Output)
• Terbangun dan terehabilitasinya jaringan irigasi
sesuai dengan target di beberapa propinsi.
27
• Meningkatnya rasa memiliki petani terhadap
jaringan irigasi yang sudah dibangun / direhab.
2) Hasil (Outcome)
- Berfungsinya jaringan Irigasi untuk mendukung
pengembangan pertanian.
- Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan
petugas dan petani di daerah dalam pengelolaan
jaringan irigasi.
3) Manfaat (Benefit)
- Meningkatnya luas tanam akibat penambahan
Indeks Pertanaman dan Penambahan Baku
Lahan.
- Meningkatnya kualitas lahan dan air serta
produktivitas usahatani.
4) Dampak (Impact)
Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya
pendapatan petani di lokasi Pengembangan
jaringan irigasi seperti pada form (terlampir).
28
IV. PENUTUP
Kegiatan Pengembangan Jaringan sangat strategis untuk
mendukung upaya pemerintah mensukseskan 4 (empat)
tujuan utama Kementerian Pertanian yaitu: (i) Swasembada
dan swasembada berkelanjutan; (ii) Diversifikasi pangan; (iii)
Nilai tambah, Daya saing dan ekspor, dan (iv) Peningkatan
kesejahteraan petani.
Kegiatan Pengembangan Jaringan merupakan kegiatan
pendukung usaha pertanian, khususnya dalam penyediaan air
untuk pertanian sehingga target suplus beras sebesar 10 juta
ton tahun 2014, maka seluruh jajaran yang terkait baik secara
langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat bekerja
dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi kepada
kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat
sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan yang lebih
baik. Untuk itu kegiatan pengembangan jaringan irigasi
merupakan salah satu kegiatan utama.
29
Lampiran 1
Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan
No Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 Penerbitan SK Pengelola
Anggaran
Januari 2014
2 SK PENETAPAN CPCL Januari-Februari 2014
3 Transfer Anggaran dan Penerbitan
SP2D
Februari-Maret 2014
4 Pelaksanaan Kegiatan Lapangan* April-September 2014
*Diutamakan mendukung Musim Tanam Padi Gadu
30
Lampiran 2.
Kelompok : .............................
Desa/Kelurahan : .............................
Kecamatan : .............................
Kab./Kota : .............................
Provinsi : .............................
RENCANA USULAN KERJA KELOMPOK
KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran ........................
Kab/Kota .....................................................
Sesuai dengan Surat Keputusan *)..... No...... tanggal...........
tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan
Pengembangan Jaringan Irigasi, dengan ini kami mengajukan
permohonan Dana Bantuan Sosial kepada petani sebesar
Rp................(terbilang................) untuk membangun/
merehabilitasi saluran irigasi sepanjang ..... meter dan boks
bagi sebanyak .... unit sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok
(RUKK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :
31
No. Kegiatan
Biaya (rupiah)
Pemerintah
Partisipasi
Masyarakat
Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
A.Insentif Tenaga Kerja
1................................
2................................
B.Bahan/Material
1................................
2................................
C. Lainnya (Misalnya
Sewa Alat)
Jumlah
Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana
Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke
rekening kelompok tani / P3A. dengan Nomor. Rekening...
pada cabang/unit Bank................... di.....................
MENYETUJUI
Ketua Tim Teknis, Ketua Kelompok,
.................................. .............................
NIP.
MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota..............
....................................
NIP.
*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau
pejabat yang ditunjuk
**) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA
Pusat dan DIPA Propinsi.
32
Lampiran 3
Form PSP.01
Dinas : ……………………………..
Kabupaten : ……………………………..
Provinsi : ……………………………..
Subsektor : ……………………………..
Program : ……………………………..
Bulan : ……………………………..
Keuangan Fisik Nama Desa/ Koordinat
(Rp) (Ha) (Rp) (%) Konstruksi (Ha) Tanam (Ha) Kelompok Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Pengelolaan Air 1. Pengembangan
Jaringan
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id
3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
*) Coret yang tidak perlu
………………………., ……………………. 2014
Keuangan
No. Aspek Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Fisik
Penanggung jawab kegiatan Propinsi
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2014
Pagu DIPA
Keterangan
Realisasi
33
Lampiran 4
Form PSP.02
Dinas : ……………………………..
Propinsi : ……………………………..
Subsektor : ……………………………..
Program : ……………………………..
Bulan : ……………………………..
Keuangan Fisik
(Rp) (Ha) (Rp) (%) Konstruksi (Ha) Tanam (Ha)
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13
1 Dinas……………… Pengelolaan Air Irigasi 1. Pengembangan Jaringan
Kab/Kota …… 2. Pengembangn Sumber Air
3. Konservasi Air
4. dst ……
Pengelolaan Lahan 1. JUT
2. Optimasi Lahan
3. Reklamasi Lahan
4. dst ……..
Perluasan Areal**) 1. SID
(TP/Horti/Bun/Nak) 2.Konstruksi
3. Pengadaan Saprodi
4. dst ……..
2 …………………………
3 …………………………..
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id
3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP
**) Coret yang tidak perlu ………………………., ……………………. 2014
Penanggung jawab kegiatan Propinsi
Aspek
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2014
No.nas Kabupaten/Kot Kegiatan
Pagu DIPA Realisasi
Keterangan
Keuangan Fisik
34
Lampiran 5
Form PSP 03
1. DINAS : ..................
2. KABUPATEN : ..................
3. PROVINSI : ..................
4. SUBSEKTOR : ..................
No Daerah Irigasi Kewenangan Desa Kecamatan Poktan/P3A Volume
Kegiatan
Jumlah
Biaya
Output*
(Meter)
Outcome**
(Hektar)
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
dst
Keterangan :
* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)
** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2014
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com
........................, ..................2014
Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi
LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TA. 2014
35
Lampiran 6
Form PSP 04
1. DINAS : ..................
2. KABUPATEN : ..................
3. PROVINSI : ..................
4. SUBSEKTOR : ..................
No Tahun
Anggaran
Daerah Irigasi Kewenangan Desa Kecamatan Poktan/P3A Volume
Kegiatan
Jumlah
Biaya
Output*
(Meter)
Outcome**
(Hektar)
Keterangan
1 2013 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
dst dst dst dst dst dst dst dst dst
2 2012 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
dst dst dst dst dst dst dst dst dst
3 2011 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
dst dst dst dst dst dst dst dst dst
Keterangan :
* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)
** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)
Catatan :
1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Juni 2014
2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com
........................, ..................2014
Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi
LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA TA. 2014
36
Lampiran 7
OUTLINE LAPORAN AKHIR
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
II. PELAKSANAAN
A. Lokasi
B. Tahap Pelaksanaan
C. Permasalahan
D. Pemecahan Masalah
III. HASIL
IV. MANFAAT
V. DAMPAK
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
DOKUMENTASI
37
Lampiran 8
A. CHECK LIST PROVINSI
TINGKAT PROPINSI ..................................
:
: ..............Ha, Rp...........
: TRIWULAN I/II/III/IV
: 1
: 2
NO URAIAN KEADAAN
1 Satlak SPI di Dinas Kabupaten Ada/Tidak
2 Petunjuk Teknis Ada/Tidak
3 Sudah ada SID ......................Ha
4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ......................Ha
5 Sudah transfer dana ............Ha, Rp.............................
6 Sudah dicairkan Rp...............................
7 Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ......................Ha
NAMA DINAS PROPINSI :
: ..............Ha, Rp...........
: TRIWULAN I/II/III/IV
NO URAIAN KEADAAN
1 Satlak SPI Tk Dinas Propinsi Ada/tidak
2 Petunjuk Pelaksanaan Ada/tidak
3 Sudah ada SID ...................Ha
4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...................Ha
5 Sudah transfer dana kepada kelompok tani ............Ha, Rp.............................
6 Sudah dicairkan petani Rp....................
7 Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi) ...................Ha
Kepala Dinas.........................
(........................................)
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
TINGKAT PROPINSI
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN
CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DINAS KABUPATEN
TARGET
PERIODE PENGENDALIAN
NAMA PETUGAS
38
Lampiran 9
B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA
:
:
:
:
: ..............Ha, Rp...................................
: TRIWULAN I/II/III/IV
: 1
: 2
: 3
NO URAIAN KETERANGAN
1 SID Sudah/Belum
2 SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas Sudah/Belum
3 Transfer dana Sudah/Belum
4 Dana yang telah dicairkan Rp............................................
5 Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ................... Ha
NAMA DINAS KABUPATEN :
: ..............Ha, Rp................................
: TRIWULAN I/II/III/IV
NO URAIAN KEADAAN
1 Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten Ada/tidak
2 Petunjuk Teknis Ada/tidak
3 Sudah ada SID ...................Ha
4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...................Ha
5 Sudah transfer dana kepada kelompok tani ...................Ha, Rp............................
6 Sudah dicairkan petani Rp......................................
7 Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi) ...................Ha
Kepala Dinas.........................
(...................................................)
TINGKAT KABUPATEN
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH KAB
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
KELOMPOK PENERIMA
- NAMA KELOMPOK
- DESA
- KECAMATAN
TARGET
PERIODE PENGENDALIAN
NAMA PETUGAS (EVALUATOR)
TINGKAT KABUPATEN ..................................
39
Lampiran 10
C.CHEK LIST TINGKAT PUSAT
:
: ..............Ha, Rp...........
: TRIWULAN I/II/III/IV
: 1
: 2
NO URAIAN KETERANGAN
1 Satlak SPI di Dinas Propinsi Ada/Tidak
2 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Ada/Tidak
3 Sudah ada SID ...........................Ha
4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...........................Ha
5 Sudah transfer dana ..................Ha, Rp.................
6 Sudah dicairkan Rp...................................
7 Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ...........................Ha
TINGKAT PUSAT
INSTANSI :
: ..............Ha, Rp...........
: TRIWULAN I/II/III/IV
NO URAIAN KEADAAN
1 Satlak SPI Tk Dinas Pusat Ada/tidak
2 Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Ada/tidak
3 Sudah ada SID ...................Ha
4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...................Ha
5 Sudah transper dana kepada kelompok tani ............Ha, Rp.............................
6 Sudah dicairkan petani Rp......................................
7 Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ...................Ha
Direktur Pengelolaan Air Irigasi
(...........................................................)
CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN
NAMA PETUGAS
DINAS PROPINSI
TARGET
PERIODE PENGENDALIAN
TINGKAT PUSAT
40
Lampiran 11
Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha
Tani
Kabupaten Situbondo
Pintu Air dan Box Bagi
Kabupaten Sanggau
Jaringan Irigasi Desa
Kabupaten Pesawaran
Talang Air
Kabupaten Garut
41
Saluran Tata Air Mikro
Kabupaten Bangka Selatan
Pintu Air Tata Air Mikro
Kabupaten Morowali

More Related Content

What's hot

Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"E Sanjani
 
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2Joy Irman
 
Modul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan Drainase
Modul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan DrainaseModul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan Drainase
Modul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan DrainasePPGHybrid1
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanJoy Irman
 
Sistem Drainase Kota
Sistem Drainase KotaSistem Drainase Kota
Sistem Drainase KotaJoy Irman
 
Persiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptx
Persiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptxPersiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptx
Persiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptxssuser773280
 
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaanOperasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaaninfosanitasi
 
Sistem plumbing gedung bertingkat
Sistem plumbing gedung bertingkatSistem plumbing gedung bertingkat
Sistem plumbing gedung bertingkatEva Nadya
 
Sistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjirSistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjirinfosanitasi
 
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasiPpt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasiMOSES HADUN
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Joy Irman
 
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase PermukimanOpsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase Permukimaninfosanitasi
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainaseMiftakhul Yaqin
 
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Joy Irman
 
Contoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaanContoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaanSyahrul Ilham
 
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Penataan Ruang
 
Perhitungan Kapasitas Tampungan Waduk
Perhitungan Kapasitas Tampungan WadukPerhitungan Kapasitas Tampungan Waduk
Perhitungan Kapasitas Tampungan Waduk21010115410004
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis DrainasePenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis DrainaseJoy Irman
 
Siphon, Terjunan, Gorong-gorong
Siphon, Terjunan, Gorong-gorongSiphon, Terjunan, Gorong-gorong
Siphon, Terjunan, Gorong-gorongYahya M Aji
 

What's hot (20)

Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
 
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 2
 
Modul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan Drainase
Modul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan DrainaseModul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan Drainase
Modul TKP M3KB3 - Sistem Jaringan Drainase
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
 
Drainase
DrainaseDrainase
Drainase
 
Sistem Drainase Kota
Sistem Drainase KotaSistem Drainase Kota
Sistem Drainase Kota
 
Persiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptx
Persiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptxPersiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptx
Persiapan Penetapan Sempadan dan Revitalisasi Danau Ranau1.pptx
 
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaanOperasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
 
Sistem plumbing gedung bertingkat
Sistem plumbing gedung bertingkatSistem plumbing gedung bertingkat
Sistem plumbing gedung bertingkat
 
Sistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjirSistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjir
 
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasiPpt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
 
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase PermukimanOpsi Teknologi Drainase Permukiman
Opsi Teknologi Drainase Permukiman
 
87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase87280501 perencanaan-sistem-drainase
87280501 perencanaan-sistem-drainase
 
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1
Tata Cara Operasional dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan - bagian 1
 
Contoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaanContoh perhitungan drainase perkotaan
Contoh perhitungan drainase perkotaan
 
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
Permen PU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan S...
 
Perhitungan Kapasitas Tampungan Waduk
Perhitungan Kapasitas Tampungan WadukPerhitungan Kapasitas Tampungan Waduk
Perhitungan Kapasitas Tampungan Waduk
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis DrainasePenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
 
Siphon, Terjunan, Gorong-gorong
Siphon, Terjunan, Gorong-gorongSiphon, Terjunan, Gorong-gorong
Siphon, Terjunan, Gorong-gorong
 

Similar to Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014

Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014wahyu kurniawan
 
1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringan1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringannugrohoery83
 
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasiPp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasiMessi Sori
 
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPenataan Ruang
 
aee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptx
aee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptxaee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptx
aee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptxSURVEYIMAJI
 
1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf
1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf
1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdfdishubpga
 
Biem``biem irigasi
Biem``biem  irigasiBiem``biem  irigasi
Biem``biem irigasiAbdul Aziz
 
materi kuliah sistem irigasi materi 1 sistem
materi kuliah sistem irigasi materi 1 sistemmateri kuliah sistem irigasi materi 1 sistem
materi kuliah sistem irigasi materi 1 sistemvandamustika
 
No. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasiNo. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasippbkab
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
PENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptx
PENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptxPENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptx
PENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptxDedenCahyo1
 
T2_JARINGAN IRIGASI.pptx
T2_JARINGAN IRIGASI.pptxT2_JARINGAN IRIGASI.pptx
T2_JARINGAN IRIGASI.pptxAchmadAbidin2
 
Kriteria perencanaan teknis_sistem_distr
Kriteria perencanaan teknis_sistem_distrKriteria perencanaan teknis_sistem_distr
Kriteria perencanaan teknis_sistem_distr112233445566123456789
 
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.pptOPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.pptErvanKamal2
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Penataan Ruang
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.pptErvanKamal2
 

Similar to Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014 (20)

Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
 
1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringan1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringan
 
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasiPp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasi
 
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
 
aee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptx
aee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptxaee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptx
aee6e_BT_Pengetahuan_Umum_Irigasi.pptx
 
Teknis irigasi
Teknis irigasiTeknis irigasi
Teknis irigasi
 
1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf
1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf
1 - Irigasi dan Bangunan Air-.pdf
 
Biem``biem irigasi
Biem``biem  irigasiBiem``biem  irigasi
Biem``biem irigasi
 
materi kuliah sistem irigasi materi 1 sistem
materi kuliah sistem irigasi materi 1 sistemmateri kuliah sistem irigasi materi 1 sistem
materi kuliah sistem irigasi materi 1 sistem
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
No. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasiNo. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
PENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptx
PENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptxPENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptx
PENGANTAR_JARINGAN_IRIGASI.pptx
 
T2_JARINGAN IRIGASI.pptx
T2_JARINGAN IRIGASI.pptxT2_JARINGAN IRIGASI.pptx
T2_JARINGAN IRIGASI.pptx
 
Kriteria perencanaan teknis_sistem_distr
Kriteria perencanaan teknis_sistem_distrKriteria perencanaan teknis_sistem_distr
Kriteria perencanaan teknis_sistem_distr
 
Kelembagaan GP3A
Kelembagaan GP3AKelembagaan GP3A
Kelembagaan GP3A
 
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.pptOPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
OPERASI_JARINGAN_IRIGASI_ppt.ppt
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
 

Recently uploaded

Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 

Recently uploaded (20)

Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 

Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014

  • 1. PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2014
  • 2. KATA PENGANTAR Kondisi jaringan sesuai dengan Rapid Assesment PU pada tahun 2009 diperkirakan kurang lebih 52 % mengalami kerusakan, sehingga fungsinya tidak optimal dalam sistem irigasi. Walaupun secara ketentuan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab para petani/P3A, namun kenyataannya tidak semua petani/P3A mampu untuk memperbaikinya. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian perlu membantu untuk memperbaikinya. Buku Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para petugas pertanian di daerah sebagai acuan teknis dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014. Pedoman ini disusun secara sederhana dan hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun
  • 3. Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami menyadari bahwa buku Pedoman Teknis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan sangat kami hargai. Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Ir. Prasetyo Nuchsin, MM NIP. 19570903 198503 1 001
  • 4. 1 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional. Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.
  • 5. 2 Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian. Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan. Kegiatan Tugas Pembantuan Pengembangan Jaringan Irigasi dialokasikan dengan mata anggaran belanja bantuan sosial melalui transfer uang. B. Tujuan 1) Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
  • 6. 3 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penambahan luas layanan jaringan irigasi. 3) Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi . C. Sasaran 1) Terbangun dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi tersier di beberapa propinsi. 2) Meningkatnya produksi dan produktivitas padi melalui penambahan indeks pertanaman. 3) Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi yang dibangun atau direhabilitasi. D. Pengertian • Bangunan boks bagi adalah bangunan yang terletak di saluran tersier yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya. • Bangunan pelengkap adalah bangunan yang dibuat agar aliran air irigasi tidak terhambat akibat dari kondisi topografi yang dilewati oleh saluran irigasi. • Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi menurunkan muka air dan tinggi energi yang dipusatkan di satu tempat • Bangunan Utama adalah bangunan yang dipergunakan untuk menangkap atau mengambil air dari sumbernya seperti sungai atau mata air lainnya. • Bendung adalah usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara
  • 7. 4 membendung sungai tanpa reservoar. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau. • Bendungan adalah usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya dengan reservoar sebelum dialirkan ke saluran pembawa. Dengan demikian pada musim hujan air dapat disimpan dan dialirkan pada musim kemarau, selain untuk air pengairan digunakan juga untuk air minum dan energi. • Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI. • Enclove adalah : Keadaan sebidang lahan yang karena satu dan lain hal tidak termasuk dalam pengembangan TAM, tetapi masuk dalam lokasi pengembangan. • Gorong-gorong adalah Bangunan fisik yang dibangun memotong jalan / galengan yang berfungsi untuk penyaluran air. • Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. • Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup
  • 8. 5 penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. • Jaringan Irigasi Desa (JIDES) adalah jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah. • Jaringan Irigasi Pemerintah adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah. • Jaringan irigasi tersier/ tingkat usaha tani (JITUT) adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah. • Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/ bendungan) saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya. • Jembatan adalah bangunan penyeberangan di atas saluran air minimal dapat dilalui hand traktor, motor, dsb. • Lahan Rawa Lebak adalah: lahan rawa yang tergenang air hujan dalam kurun waktu relatif lama.
  • 9. 6 • Lahan Rawa Pasang Surut adalah : Lahan rawa yang dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut secara nyata. • Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. • Partisipatif adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan. • Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. • Pengambilan bebas adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air di sungai. • Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
  • 10. 7 • Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang dibentuk secara demokratis. • Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi / reklamasi rawa, dan pemakai air irigasi lainnya. • Pintu air adalah : Bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. • Pintu Air (TAM) adalah : Bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air pasang atau surut sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. • Produktivitas adalah : Tingkat hasil / produksi yang didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali pertanaman. • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/ Tingkat Usaha Tani (JITUT) adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa (JIDES) / tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.
  • 11. 8 • Saluran Cacing (TAM) adalah : saluran menyilang dan membujur di petakan sawah. • Saluran Keliling Petakan adalah : saluran air yang dibuat mengelilingi petakan sawah dalam luasan maximum 1 ha. • Saluran Kuarter (TAM) adalah : saluran air yang menghubungkan saluran sub tersier ke saluran keliling. • Saluran Kwarter adalah saluran yang membawa air dari boks bagi tersier ke petak-petak sawah. • Saluran Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi. • Saluran Sub Tersier (TAM) adalah : saluran air yang menghubungkan saluran tersier ke kuarter. • Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier. • Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) adalah :  Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);  Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70 (tujuh puluh persen) debit maksimum;  Tanggul saluran berpotensi runtuh;  Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti. • Siphon adalah bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi melalui bagian bawah sungai.
  • 12. 9 • Stimulan adalah bantuan dalam bentuk rangsangan pengadaan bahan dan alat untuk mempercepat, mempermudah, atau menyempurnakan kegiatan fisik. • Sumber Air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah. (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen). • Survei Investigasi Desain (SID) adalah : Penentuan / penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur, perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya. • Talang adalah bangunan air yang melintas di atas saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air irigasi ke seberangnya. • Tata Air Makro adalah : Penguasaan air di tingkat kawasan / areal reklamasi yang bertujuan mengelola berfungsinya jaringan drainase irigasi seperti navigasi, sekunder, tersier, kawasan retarder, dan sepadan sungai atau laut, saluran intersepsi dan kawasan tampung hujan. • Tata Air Mikro adalah : Pengaturan atau penguasaan air di tingkat usaha tani yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evaporasi tanaman, mencegah / mengurangi pertumbuhan gulma dan kadar zat beracun, mengatur tinggi muka air melalui pengaturan pintu air dan menjaga kualitas air
  • 13. 10 PERHATIAN 1. Setiap lokasi kegiatan harus dilengkapi dengan data spasial (titik koordinat). 2. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier harus dipastikan pada lokasi di mana kondisi waduk / bendung / bendungan /saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik, melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan. 3. Pada Daerah Irigasi Pedesaan harus dipastikan ketersediaan sumber airnya.
  • 14. 11 II. PELAKSANAAN Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi diarahkan pada lokasi yang membutuhkan pembangunan / rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Selain itu dapat juga dilaksanakan pada lahan cetak sawah yang membutuhkan pembangunan jaringan irigasi tersier. Adapun persyaratannya adalah : 1) Lokasi Kegiatan pengembangan jaringan dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah, irigasi desa dan atau daerah reklamasi rawa yang memerlukan pembangunan dan atau pengembangan jaringan irigasi tersier. Beberapa hal yang harus diperhatikan: a) Syarat Lokasi a.1) Lokasi diutamakan pada Daerah Irigasi Pemerintah, Daerah Reklamasi Rawa, Daerah Irigasi Desa, dan atau lokasi cetak sawah pada daerah irigasi teknis maupun irigasi pedesaan, yang jaringan irigasi tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan pembangunan. a.2) Jaringan Utama (primer dan sekunder) berfungsi dengan baik, melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
  • 15. 12 a.3) Kegiatan pengembangan/rehabilitasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam POK Kabupaten / Kota. Apabila akan melakukan revisi, maka diperlukan surat keterangan dari Dinas lingkup Pengairan / instansi terkait tentang kondisi jaringan Primer dan Sekunder masih baik. a.4) Mempunyai potensi peningkatan IP (Intensitas Pertanaman). a.5) Pada lokasi terdapat petani pemakai air, baik pemilik maupun penggarap. a.6) Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB). b) Syarat Petani b.1) Diutamakan telah terbentuk P3A dan atau Kelompok tani (Poktan). b.2) Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis. b.3) Diutamakan pada P3A dan atau Poktan yang mempunyai semangat partisipatif. 2) Penyusunan RUKK. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) dilaksanakan dengan musyawarah P3A/ Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID (Survey Investigasi dan Disain) dan harga setempat. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana :
  • 16. 13 (i) volume (panjang) saluran, komponen jaringan irigasi tersier yang akan dibangun / direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) biaya, (v) sumber biaya dan (vi) waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK. 3) Konstruksi Pelaksanaan konstruksi pengembangan jaringan dilaksanakan secara swakelola oleh P3A / Poktan secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan jaringan, jika diperlukan dapat diberikan insentif kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUKK. Kegiatan konstruksi Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi : a. Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada Daerah Irigasi Teknis / Pedesaan. • Membangun/merehabilitasi bangunan penangkap air, seperti bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapnya. • Membangun/rehabilitasi saluran pemberi (intake) dan saluran pembuang (drainage) serta bangunan lainnya, seperti: box bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong, dsb.
  • 17. 14 • Membangun / meningkatkan / merehabilitasi saluran tersier dan kwarter (termasuk lining saluran). • Untuk konstruksi bangunan saluran, agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya diharapkan dapat dibuat dari bahan ferosemen. Ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan b. Pengembangan Jaringan/Optimasi Air Irigasi pada Lahan Rawa (Rawa pasang-surut dan lebak). • Pembangunan baru atau normalisasi dan peningkatan saluran-saluran tersier, sub tersier dan kuarter yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi. • Membuat atau melengkapi saluran sub tersier, kuarter dan sub kuarter. • Membuat saluran sudetan (drainase). • Membuat tanggul keliling yang dilengkapi pintu- pintu air. • Membangun / merehabilitasi bangunan bagi, pintu air (stoplog), gorong-gorong. • Membuat / rehabilitasi area penyimpanan air terutama pada lebak pematang dan lebak tengahan, agar pada musim kemarau airnya dapat dimanfaatkan. • Apabila diperlukan dapat dipasang pompa air yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air
  • 18. 15 saat musim hujan dan memasukkan air saat musim kemarau, khususnya pada rawa lebak. Sistem pengelolaan air ini dikenal dengan sistem “Polder”. 4) Partisipasi Petani P3A dan atau Poktan diwajibkan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan sebagainya. 5) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Jaringan, Tim Pembina Propinsi bersama Direktorat Pengelolaan Air Irigasi melakukan pembinaan kepada Tim Teknis Kabupaten / kota dan pelaksana kegiatan baik teknis maupun administrasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tim Teknis Kabupaten / kota melakukan pengendalian dan penelaahan terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Poktan/P3A/GP3A, sehingga
  • 19. 16 pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dan akuntabel. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengembangan Jaringan Irigasi dilaksanakan agar terlaksana kegiatan pengendalian Jaringan Irigasi di daerah yang akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi penyimpangan atau titik-titik kritis kegiatan hasil analisa resiko. Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal. Untuk itu diperlukan check list sebagai bahan acuan bagi petugas dalam melaksanakan Pengembangan Jaringan Irigasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten (terlampir) yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Pengembangan Jaringan Irigasi. 6) Pembiayaan Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam mata anggaran belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang, yang
  • 20. 17 dipergunakan untuk kegiatan fisik pengembangan jaringan dengan mengacu pada Pedoman Umum Bansos Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sedangkan untuk kegiatan SID, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Propinsi atau APBD Kabupaten/kota.
  • 21. 18 III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi TA. 2014. 1. Monitoring diutamakan pada pelaksanaan fisik di lapangan dengan menggunakan Form Laporan Perkembangan Kegiatan Pengembangan Jaringan TA. 2014. 2. Monitoring dilakukan oleh petugas pusat maupun petugas Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di masing-masing lokasi. Tahapan kegiatan ini mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan ceklist analisa penanganan resiko. Sebagai contoh diberikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan TA. 2014. 3. Hasil Monitoring dilaporkan ke Dinas Pertanian Propinsi, dengan tembusan kepada Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) melalui fax nomor : 0217823975 dan E- mail : pelaporanditpaipsp@yahoo.com 4. Dinas Pertanian Propinsi menyampaikan rekapitulasi hasil monitoring Kabupaten/kota kepada Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian dengan tembusan
  • 22. 19 kepada Direktorat Pengelolaan Air Irigasi (PAI) setiap 1 bulan sekali. B. Evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi TA. 2012 dan 2013. Untuk kegiatan TA. 2014 evaluasi tersebut dilakukan pada akhir TA. 2014. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional. C. Penilaian Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan Dalam melakukan penilaian / pembobotan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini dengan mengacu pada Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
  • 23. 20 Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Pembobotan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan NO. KEGIATAN Bobot (%) A Persiapan 20 1 CPCL 9 2 PEMBUKAAN REKENING 4 3 TRANSFER DANA 7 B PELAKSANAAN 80 1 KONSTRUKSI 80 TOTAL 100 Keterangan: Pekerjaan Persiapan (bobot 20 %) tidak dapat dikonversi terhadap realisasi fisik di lapangan. D. PENGENDALIAN Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip good governance. Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif,
  • 24. 21 efisien dan akuntabel. Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Internal a. Tingkat Pusat/Direktorat Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Air Irigasi dilengkapi dengan uraian tugas. Penanggung Jawab : Direktur Pengelolaan Air Irigasi Ketua : Kasubdit Sekretaris : Kasi Anggota : 1. ................. 2. ................. 3. ............dst b. Tingkat Dinas Propinsi Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Propinsi. Ketua : Disesuaikan Sekretaris : Disesuaikan Anggota : Disesuaikan c. Tingkat Dinas Kabupaten Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.
  • 25. 22 Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ketua : Disesuaikan Sekretaris : Disesuaikan Anggota : Disesuaikan 2. Periode Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut : Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2014 Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2014 Triwulan III : paling lambat akhir bulan September 2014 Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan Desember 2014 3. Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut: a. Tingkat Pusat a.1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat. a.2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi. a.3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten.
  • 26. 23 b. Tingkat Propinsi Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten c. Tingkat Kabupaten Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani. 4. Instrumen Pengendalian Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir. 5. Pelaporan Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten. Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan pengendalian seperti terlampir dan mengikuti jadwal sebagai berikut: Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014 Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014 Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014 Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2015 E. Pelaporan Kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan salah satu kegiatan utama Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dipantau oleh Tim UKP4 (Unit Kerja
  • 27. 24 Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Target pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut : • Target B04 : CPCL 100% • Target B06 : Realisasi Keuangan 100% dan Fisik 50% • Target B09 : Realisasi Fisik 90% • Target B12 : Realisasi Fisik 100% Terkait dengan target pencapaian UKP4 maka kegiatan Pengembangan jaringan irigasi sebaiknya tidak direvisi menjadi kegiatan lain. Dinas pertanian kabupaten/kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan jaringan dan optimasi air irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan pengembangan jaringan, yaitu : • Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan tahun berjalan (2014) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan/ tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk propinsi. • Laporan Akhir kegiatan pengembangan jaringan irigasi harus disusun setelah kegiatan sudah selesai
  • 28. 25 dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 % beserta data tracking panjang saluran dalam bentuk format gdb (untuk box bagi dan pintu air dalam bentuk waypoint). Dokumentasi tersebut difoto pada lokasi/titik yang sama. • Laporan perkembangan / dampak / manfaat kegiatan pengembangan jaringan dan optimasi air irigasi tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk propinsi. 1) Alur pelaporan • Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota mengirimkan laporan laporan ( PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ) tersebut ke Dinas Pertanian Propinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, dengan alamat Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel, melalui Fax : 021 7816086 atau E-mail : simonevPSP@deptan.go.id. cc pelaporanditpaipsp@yahoo.com. • Dinas Propinsi mengirimkan laporan form PSP 02 dan PSP 04 ke Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian, dengan alamat Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono
  • 29. 26 RM No. 3 Ragunan, Jaksel, via Fax : 0217816086 atau E-mail : simonevPSP@deptan.go.id. cc pelaporanditpaipsp@yahoo.com. 2) Frekuensi pelaporan Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: • Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Propinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Sedangkan laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. • Laporan akhir tahun. Laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0 %, 50 % dan 100% selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. F. Indikator Kinerja Indikator kinerja dari kegiatan ini meliputi : keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Uraian rinci dari indikator kinerja disajikan sebagai berikut : 1) Keluaran (Output) • Terbangun dan terehabilitasinya jaringan irigasi sesuai dengan target di beberapa propinsi.
  • 30. 27 • Meningkatnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi yang sudah dibangun / direhab. 2) Hasil (Outcome) - Berfungsinya jaringan Irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian. - Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani di daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi. 3) Manfaat (Benefit) - Meningkatnya luas tanam akibat penambahan Indeks Pertanaman dan Penambahan Baku Lahan. - Meningkatnya kualitas lahan dan air serta produktivitas usahatani. 4) Dampak (Impact) Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pendapatan petani di lokasi Pengembangan jaringan irigasi seperti pada form (terlampir).
  • 31. 28 IV. PENUTUP Kegiatan Pengembangan Jaringan sangat strategis untuk mendukung upaya pemerintah mensukseskan 4 (empat) tujuan utama Kementerian Pertanian yaitu: (i) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (ii) Diversifikasi pangan; (iii) Nilai tambah, Daya saing dan ekspor, dan (iv) Peningkatan kesejahteraan petani. Kegiatan Pengembangan Jaringan merupakan kegiatan pendukung usaha pertanian, khususnya dalam penyediaan air untuk pertanian sehingga target suplus beras sebesar 10 juta ton tahun 2014, maka seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan yang lebih baik. Untuk itu kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan salah satu kegiatan utama.
  • 32. 29 Lampiran 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan No Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan 1 Penerbitan SK Pengelola Anggaran Januari 2014 2 SK PENETAPAN CPCL Januari-Februari 2014 3 Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D Februari-Maret 2014 4 Pelaksanaan Kegiatan Lapangan* April-September 2014 *Diutamakan mendukung Musim Tanam Padi Gadu
  • 33. 30 Lampiran 2. Kelompok : ............................. Desa/Kelurahan : ............................. Kecamatan : ............................. Kab./Kota : ............................. Provinsi : ............................. RENCANA USULAN KERJA KELOMPOK KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN Yth. Kuasa Pengguna Anggaran ........................ Kab/Kota ..................................................... Sesuai dengan Surat Keputusan *)..... No...... tanggal........... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial kepada petani sebesar Rp................(terbilang................) untuk membangun/ merehabilitasi saluran irigasi sepanjang ..... meter dan boks bagi sebanyak .... unit sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :
  • 34. 31 No. Kegiatan Biaya (rupiah) Pemerintah Partisipasi Masyarakat Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) A.Insentif Tenaga Kerja 1................................ 2................................ B.Bahan/Material 1................................ 2................................ C. Lainnya (Misalnya Sewa Alat) Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok tani / P3A. dengan Nomor. Rekening... pada cabang/unit Bank................... di..................... MENYETUJUI Ketua Tim Teknis, Ketua Kelompok, .................................. ............................. NIP. MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota.............. .................................... NIP. *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Propinsi.
  • 35. 32 Lampiran 3 Form PSP.01 Dinas : …………………………….. Kabupaten : …………………………….. Provinsi : …………………………….. Subsektor : …………………………….. Program : …………………………….. Bulan : …………………………….. Keuangan Fisik Nama Desa/ Koordinat (Rp) (Ha) (Rp) (%) Konstruksi (Ha) Tanam (Ha) Kelompok Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. Pengelolaan Air 1. Pengembangan Jaringan Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id 3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan) 4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll *) Coret yang tidak perlu ………………………., ……………………. 2014 Keuangan No. Aspek Kegiatan Lokasi Kegiatan Fisik Penanggung jawab kegiatan Propinsi LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2014 Pagu DIPA Keterangan Realisasi
  • 36. 33 Lampiran 4 Form PSP.02 Dinas : …………………………….. Propinsi : …………………………….. Subsektor : …………………………….. Program : …………………………….. Bulan : …………………………….. Keuangan Fisik (Rp) (Ha) (Rp) (%) Konstruksi (Ha) Tanam (Ha) 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 1 Dinas……………… Pengelolaan Air Irigasi 1. Pengembangan Jaringan Kab/Kota …… 2. Pengembangn Sumber Air 3. Konservasi Air 4. dst …… Pengelolaan Lahan 1. JUT 2. Optimasi Lahan 3. Reklamasi Lahan 4. dst …….. Perluasan Areal**) 1. SID (TP/Horti/Bun/Nak) 2.Konstruksi 3. Pengadaan Saprodi 4. dst …….. 2 ………………………… 3 ………………………….. Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id 3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan) 4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP **) Coret yang tidak perlu ………………………., ……………………. 2014 Penanggung jawab kegiatan Propinsi Aspek LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2014 No.nas Kabupaten/Kot Kegiatan Pagu DIPA Realisasi Keterangan Keuangan Fisik
  • 37. 34 Lampiran 5 Form PSP 03 1. DINAS : .................. 2. KABUPATEN : .................. 3. PROVINSI : .................. 4. SUBSEKTOR : .................. No Daerah Irigasi Kewenangan Desa Kecamatan Poktan/P3A Volume Kegiatan Jumlah Biaya Output* (Meter) Outcome** (Hektar) Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 dst Keterangan : * : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter) ** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar) Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2014 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com ........................, ..................2014 Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TA. 2014
  • 38. 35 Lampiran 6 Form PSP 04 1. DINAS : .................. 2. KABUPATEN : .................. 3. PROVINSI : .................. 4. SUBSEKTOR : .................. No Tahun Anggaran Daerah Irigasi Kewenangan Desa Kecamatan Poktan/P3A Volume Kegiatan Jumlah Biaya Output* (Meter) Outcome** (Hektar) Keterangan 1 2013 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst 2 2012 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst 3 2011 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. dst dst dst dst dst dst dst dst dst Keterangan : * : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter) ** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar) Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Juni 2014 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com ........................, ..................2014 Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA TA. 2014
  • 39. 36 Lampiran 7 OUTLINE LAPORAN AKHIR I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran II. PELAKSANAAN A. Lokasi B. Tahap Pelaksanaan C. Permasalahan D. Pemecahan Masalah III. HASIL IV. MANFAAT V. DAMPAK VI. KESIMPULAN DAN SARAN DOKUMENTASI
  • 40. 37 Lampiran 8 A. CHECK LIST PROVINSI TINGKAT PROPINSI .................................. : : ..............Ha, Rp........... : TRIWULAN I/II/III/IV : 1 : 2 NO URAIAN KEADAAN 1 Satlak SPI di Dinas Kabupaten Ada/Tidak 2 Petunjuk Teknis Ada/Tidak 3 Sudah ada SID ......................Ha 4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ......................Ha 5 Sudah transfer dana ............Ha, Rp............................. 6 Sudah dicairkan Rp............................... 7 Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ......................Ha NAMA DINAS PROPINSI : : ..............Ha, Rp........... : TRIWULAN I/II/III/IV NO URAIAN KEADAAN 1 Satlak SPI Tk Dinas Propinsi Ada/tidak 2 Petunjuk Pelaksanaan Ada/tidak 3 Sudah ada SID ...................Ha 4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...................Ha 5 Sudah transfer dana kepada kelompok tani ............Ha, Rp............................. 6 Sudah dicairkan petani Rp.................... 7 Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi) ...................Ha Kepala Dinas......................... (........................................) PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN DINAS KABUPATEN TARGET PERIODE PENGENDALIAN NAMA PETUGAS
  • 41. 38 Lampiran 9 B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA : : : : : ..............Ha, Rp................................... : TRIWULAN I/II/III/IV : 1 : 2 : 3 NO URAIAN KETERANGAN 1 SID Sudah/Belum 2 SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas Sudah/Belum 3 Transfer dana Sudah/Belum 4 Dana yang telah dicairkan Rp............................................ 5 Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ................... Ha NAMA DINAS KABUPATEN : : ..............Ha, Rp................................ : TRIWULAN I/II/III/IV NO URAIAN KEADAAN 1 Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten Ada/tidak 2 Petunjuk Teknis Ada/tidak 3 Sudah ada SID ...................Ha 4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...................Ha 5 Sudah transfer dana kepada kelompok tani ...................Ha, Rp............................ 6 Sudah dicairkan petani Rp...................................... 7 Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi) ...................Ha Kepala Dinas......................... (...................................................) TINGKAT KABUPATEN TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH KAB PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN KELOMPOK PENERIMA - NAMA KELOMPOK - DESA - KECAMATAN TARGET PERIODE PENGENDALIAN NAMA PETUGAS (EVALUATOR) TINGKAT KABUPATEN ..................................
  • 42. 39 Lampiran 10 C.CHEK LIST TINGKAT PUSAT : : ..............Ha, Rp........... : TRIWULAN I/II/III/IV : 1 : 2 NO URAIAN KETERANGAN 1 Satlak SPI di Dinas Propinsi Ada/Tidak 2 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Ada/Tidak 3 Sudah ada SID ...........................Ha 4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...........................Ha 5 Sudah transfer dana ..................Ha, Rp................. 6 Sudah dicairkan Rp................................... 7 Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ...........................Ha TINGKAT PUSAT INSTANSI : : ..............Ha, Rp........... : TRIWULAN I/II/III/IV NO URAIAN KEADAAN 1 Satlak SPI Tk Dinas Pusat Ada/tidak 2 Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Ada/tidak 3 Sudah ada SID ...................Ha 4 Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok Tani ...................Ha 5 Sudah transper dana kepada kelompok tani ............Ha, Rp............................. 6 Sudah dicairkan petani Rp...................................... 7 Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi) ...................Ha Direktur Pengelolaan Air Irigasi (...........................................................) CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN NAMA PETUGAS DINAS PROPINSI TARGET PERIODE PENGENDALIAN TINGKAT PUSAT
  • 43. 40 Lampiran 11 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kabupaten Situbondo Pintu Air dan Box Bagi Kabupaten Sanggau Jaringan Irigasi Desa Kabupaten Pesawaran Talang Air Kabupaten Garut
  • 44. 41 Saluran Tata Air Mikro Kabupaten Bangka Selatan Pintu Air Tata Air Mikro Kabupaten Morowali