1. PENGGUNAAN &
PENGUSAHAAN SUMBER
DAYA AI R
P e l a t i h a n A l o k a s i A i r
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI
Jalan Abdul Hamid, Cicaheum - Bandung 40193, Telp (022) 7206892, Fax : 7236224
M O D U L 0 4
2. TUJUAN PEMBELAJARAN
HASIL BELAJAR:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan
diharapkan dapat memahami konsep penggunaan &
pengusahaan sumber daya air, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan
alokasi air, khususnya dalam proses perizinan
penggunaan & pengusahaan sumber daya air di Satuan
Wilayah Sungai, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
3. TUJUAN PEMBELAJARAN
INDIKATOR HASIL BELAJAR:
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan dapat:
• Mengetahui tentang pengertian penggunaan & pengusahaan sumber daya air,
konsepsi penggunaan & pengusahaan sumber daya air sesuai UU dan peraturan
yang berlaku, serta maksud dan tujuan pengaturan penggunaan & pengusahaan
sumber daya air.
• Mengetahui tentang pokok-pokok pengaturan penggunaan & pengusahaan
sumber daya air, pasal mengenai penggunaan & pengusahaan sumber daya air.
• Menjelaskan tentang masalah hak-hak masyarakat hukum adat dan hak turun-
temurun, keterjaminan hak-hak masyarakat umum dan masyarakat petani tanpa
izin, mekanisme penyelesaian sengketa atas air dan atau sumber air, serta
hubungan kelembagaan dalam pengelolaan penggunaan & pengusahaan sumber
daya air.
• Mengetahui tentang prinsip-prinsip yang dianut penggunaan & pengusahaan
sumber daya air.
4. MATERI
• PENGERTIAN PENGGUNAAN & PENGUSAHAAN SUMBER
DAYA AIR
• MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN & PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA AIR
• KETERJAMINAN HAK-HAK DALAM PELAKSANAAN
PENGGUNAAN & PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
• BENTUK & PRINSIP PENGGUNAAN & PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA AIR
• POKOK-POKOK PENGATURAN PENGGUNAAN &
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
• TAHAPAN PERIZINAN PENGGUNAAN & PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA AIR
5. UU
No.
11/1974
tentang
Pengairan
PP No. 22/1982 tentang Tata
Pengaturan Air
PP No. 6/1981 tentang Iuran
Pembiayaan Eksploitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Pengairan
PP No. 23/1982 tentang irigasi
21 Permen PUPR, untuk
mengakomodir kondisi kekinian
PP No. 27/1991 tentang Rawa
PP No. 35/1991 tentang Sungai
PP No. 121/2015 tentang Pengusahaan
Sumber Daya Air
Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016
tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Penggunaan Sumber Daya Air
PP No. 122/2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum
DASAR H UK UM DAL AM PE NGE L OL AAN SUMBE R DAYA AIR
6. PENGERTIAN
• Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh
dan menggunakan air untuk keperluan
tertentu
• Penggunaan sumber daya air adalah
pemanfaatan sumber daya air dan
prasarananya sebagai media dan/atau materi
• Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya
pemanfaatan Sumber Daya Air untuk
memenuhi kebutuhan usaha
7. Pengertian
SUMBER DAYA AIR :
AIR, SUMBER AIR, DAN DAYA
AIR YANG TERKANDUNG DI
DALAMNYA
Sumber
Air
Air
Daya
Air
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Pengairan yang selanjutnya disebut
Pengelolaan Sumber Daya Air adalah
upaya merencanakan, melaksanakan,
memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber daya
air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air
Pengusahaan
/ Penggunaan
SDA
• Pengusahaan Sumber
Daya Air adalah upaya
pemanfaatan Sumber
Daya Air untuk memenuhi
kebutuhan usaha.
• Penggunaan Sumber Daya
Air adalah upaya
pemanfaatan Sumber
Daya Air untuk memenuhi
kebutuhan bukan usaha.
tempat atau
wadah Air alami
dan/atau buatan
yang terdapat
pada, di atas, atau
di bawah
permukaan tanah
Sumber
Air
semua Air yang
terdapat pada, di
atas atau di
bawah permukaan
tanah, termasuk
air laut yang
berada di darat
Air potensi yang
terkandung dalam
Air dan/atau pada
Sumber Air yang
dapat
memberikan
manfaat atau
kerugian bagi
kehidupan dan
penghidupan
manusia serta
lingkungannya
Daya
Air
8. Pengertian
Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau
lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
9. Pengertian
WILAYAH SUNGAI DI INDONESIA
Pengelolaan air
permukaan didasarkan
pada wilayah sungai,
terdiri atas:
wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota
wilayah sungai lintas
kabupaten/kota
wilayah sungai lintas
provinsi
wilayah sungai lintas
negara
wilayah sungai strategis
nasional
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kewenagan
Pemerintah Propinsi
Kewenangan
Pemerintah Pusat
POLA
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
AIR WILAYAH
SUNGAI
DASAR
10. Maksud dan Tujuan Pengaturan
Hak Guna Air
TUJUAN :
menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan
secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan
dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air
(kerusakan sumber air/sarana prasarana, pencemaran,
dll)
terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan
pertanian rakyat (prioritas) dan kebutuhan lainnya sesuai
alokasi air secara tertib, adil, akuntabel, serta mencegah
konflik antar pengguna
mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat
penggunaan sumber daya air (banjir, tanah longsor,
dll)
meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya
dalam hal pembiayaan sumber daya air
tersedianya informasi tentang kondisi sumber daya air,
pemanfaatan, untuk mendukung pengelolaan
sumber daya air di masa mendatang
MAKSUD :
untuk mewujudkan ketertiban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta
menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.
11. Keterjaminan hak-hak Masyarakat Umum dan Masyarakat
Petani Tanpa Izin
• Pemenuhan Air untuk berbagai kebutuhan Sumber Daya Air dilakukan melalui
alokasi Air.
• Alokasi Air dilakukan berdasarkan prioritas alokasi Air.
• Alokasi Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan Air untuk irigasi
bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas
utama alokasi Air di atas semua kebutuhan.
• Dalam hal jumlah Air tersedia tidak mencukupi untuk pemenuhan prioritas
utama, alokasi Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari lebih
diprioritaskan daripada Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem
irigasi yang sudah ada.
12. Keterjaminan hak-hak Masyarakat Umum dan Masyarakat
Petani Tanpa Izin
•Prioritas alokasi Air ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
•Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
•Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
•Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok seharihari yang telah ditetapkan izinnya;
•Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
•Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
•Air bagi pengusahaan air baku untuk sistem penyediaan Air Minum yang telah ditetapkan izinnya;
•Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
•Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah yang telah ditetapkan izinnya;
•Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
•Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan
izinnya; dan
•Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan
izinnya.
•Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas alokasi Air pada Wilayah Sungai
berdasarkan ketentuan sesuai dengan kewenangannya.
•Dalam menetapkan prioritas alokasi Air, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu
memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
13. BENTUK & PRINSIP HAK GUNA AIR
A. Penggunaan Sumber Daya Air dan Prasarananya Sebagai Media;
B. Penggunaan Air dan Daya Air Sebagai Materi;
C. Penggunaan Sumber Air Sebagai Media;
D. Penggunaan Air, Sumber Air, dan/Atau Daya Air Sebagai Media dan Materi;
dan
E. Penggunaan Sumber Daya Air dalam Keadaan Memaksa dan Kepentingan
Mendesak.
A. Penghematan Penggunaan;
B. Ketertiban dan Keadilan;
C. Ketepatan Penggunaan;
D. Keberlanjutan Penggunaan; dan
E. Penggunaan yang Saling Menunjang Antara Air Permukaan dan Air Tanah
dengan Memprioritaskan Penggunaan Air Permukaan.
14. BENTUK & PRINSIP HAK GUNA AIR
tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada
usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih
terdapat ketersediaan Air.
24. POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
Pengusahaan Sumber Daya Air
diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan
ruang pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang terdapat dalam
rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas :
1. Pemenuhan
kebutuhan pokok
sehari-hari bagi
kelompok yang
memerlukan Air
dalam jumlah
besar;
2. Pemenuhan
kebutuhan pokok
sehari-hari yang
mengubah
kondisi alami
Sumber Air;
3. Pertanian
rakyat di luar
sistem irigasi
yang sudah
ada;
4. Pengusahaan
Sumber Daya
Air untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
sehari-hari
melalui system
penyediaan Air
Minum;
5. Kegiatan
bukan usaha
untuk
kepentingan
publik;
6. Pengusahaan
Sumber Daya
Air oleh badan
usaha milik
negara atau
badan usaha
milik daerah;
dan
7. Pengusahaan
Sumber Daya
Air oleh badan
usaha swasta
atau
perseorangan.
Pemberian izin
25. dilakukan
pada
:
- titik atau lokasi
tertentu pada
Sumber Air;
- ruas tertentu
pada Sumber
Air;
- bagian tertentu
dari Sumber Air;
atau
- satu Wilayah
Sungai (WS)
secara
menyeluruh.
dilakukan
oleh
:
- badan usaha
milik negara;
- badan usaha
milik daerah;
- badan usaha
milik desa;
- badan usaha
swasta;
- koperasi;
- perseorangan;
atau
- kerja sama
antar badan
usaha.
(untuk yang selain
pada satu WS
secara
menyeluruh)
dapat
berbentuk
:
- Pengusahaan
Sumber Daya
Air sebagai
media;
- pengusahaan
Air dan daya
Air sebagai
materi baik
berupa produk
Air maupun
berupa produk
bukan Air;
- Pengusahaan
Sumber Air
sebagai media;
dan/atau
- pengusahaan
Air, Sumber Air,
dan/atau daya
Air sebagai
media dan
materi.
satu
WS
secara
menyeluruh
dilaksanakan
oleh
:
- badan usaha
milik negara di
bidang
Pengelolaan
Sumber Daya Air;
- badan usaha
milik daerah di
bidang
Pengelolaan
Sumber Daya Air;
atau
- kerjasama
antara badan
usaha milik
negara di bidang
Pengelolaan
Sumber Daya Air
dengan badan
usaha milik
daerah di bidang
Pengelolaan
Sumber Daya Air.
Pengusahaan Sumber Daya Air
POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
26. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan
prinsip keterpaduan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan pemberian
wewenang atau pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
kepada pemegang izin
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan dasar pelaksanaan
kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang
melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air
Permukaan
Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan
Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang
melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air
Tanah
Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan pada titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air, ruas tertentu
pada Sumber Air, atau bagian tertentu dari Sumber Air dilaksanakan berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber
Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah
POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Izin Pengusahaan Air Tanah
27. POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air
diberikan kepada :
Izin Pengusahaan Sumber
Daya Air tidak dapat
disewakan atau
dipindahtangankan, sebagian
atau seluruhnya kepada pihak
lain.
• badan usaha milik negara;
• badan usaha milik daerah;
• badan usaha milik desa;
• badan usaha swasta;
• koperasi; atau
• perseorangan.
28. Izin Pengusahaan Sumber
Daya Air diberikan oleh :
• menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
Sumber Daya Air, untuk
kegiatan Pengusahaan Sumber
Daya Air yang menggunakan
Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas provinsi,
Wilayah Sungai lintas negara,
dan Wilayah Sungai strategis
nasional;
• gubernur, untuk kegiatan
Pengusahaan Sumber Daya Air
yang menggunakan Sumber
Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas kabupaten/kota;
atau
• bupati/walikota, untuk kegiatan
Pengusahaan Sumber Daya Air
yang menggunakan Sumber
Daya Air pada Wilayah
Sungai dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.
Izin Pengusahaan Sumber
Daya Air paling sedikit
memuat :
• nama, pekerjaan, dan alamat
pemegang izin;
• tempat atau lokasi
penggunaan;
• maksud dan tujuan;
• cara pengambilan;
• spesifikasi teknis bangunan
atau sarana yang digunakan;
• kuota Air dan/atau dimensi
ruang pada Sumber Air;
• jadwal pengambilan Air dan
kewajiban untuk melapor;
• jangka waktu berlakunya izin;
• persyaratan pengubahan izin
dan perpanjangan izin;
• ketentuan hak dan kewajiban;
dan
• sanksi administratif.
POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
29. Izin
Pengusahaan
Sumber
Daya
Air diberikan untuk jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) tahun
Masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber
Daya Air ditetapkan oleh :
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Sumber Daya Air,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air dilakukan dengan
memperhatikan :
ketersediaan Air;
kondisi dan lingkungan
Sumber Air; dan/atau
tujuan pengusahaan.
Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air
memerlukan prasarana dan sarana dengan
investasi besar, diberikan jangka waktu
sesuai dengan perhitungan rencana
keuangan investasi
POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
30. POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
• memperoleh dan mengusahakan Air Permukaan, Sumber Air Permukaan, dan/atau
Daya Air Permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
• membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan bangunan lain sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam izin
berhak untuk :
• mematuhi ketentuan dalam izin;
• membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban
keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
• melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
• melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
• melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang
ditimbulkan; dan
• memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-
hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan
wajib untuk :
• mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
• memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
• menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari
masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan
konstruksi;
• memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di
sekitar lokasi kegiatannya; dan
• melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau
sarana yang dibangun
memerlukan kegiatan
konstruksi, juga
berkewajiban untuk :
Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada masyarakat,
pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan
31. POKOK - POKOK PENGATURAN HAK GUNA AIR
Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
• menetapkan izin;
• mengubah izin;
• memperpanjang izin; dan
• memberikan sanksi administrative
mempunyai wewenang :
Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi wewenang
dan tanggung jawabnya, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berwenang
setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air
Wewenang pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (sebagaimana tersebut diatas)
dilaksanakan oleh Pengelola Sumber Daya Air
• memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan
Air;
• memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat
pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan
• mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi
mempunyai
tanggung jawab
untuk :
32. TAHAPAN PERIZINAN HAK GUNA AIR
•transportasi dan arung jeram; pembangkit tenaga listrik; transportasi; olahraga;
pariwisata; atau perikanan budi daya pada sumber air.
sumber daya air sebagai
media
•pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi; usaha industri; usaha makanan;
usaha perhotelan; usaha perkebunan; usaha air minum oleh Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah; usaha air minum dalam kemasan; atau kegiatan usaha
lain.
air dan daya air sebagai
materi
•pemanfaatan ruang pada sumber air; tempat budi daya pertanian semusim atau budi
daya ikan pada bantaran sungai; tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau;
pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan; atau pemanfaatan sempadan danau dan
badan danau.
sumber air sebagai
media
•eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang; kegiatan perikanan yang
menggunakan karamba atau jaring apung; kegiatan pembuangan air limbah; kegiatan
pengambilan komoditas tambang di sungai; atau pemanfaatan ruang sumber air.
air, sumber air, dan/atau
daya air sebagai media
dan materi
PENGUSAHAAN
PENGGUNAAN
•pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang
memerlukan air dalam jumlah besar;
•pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian
rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara
mengubah kondisi alami sumber air;
•pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi
pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
•kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.
sumber daya air sebagai
media; air dan daya air
sebagai materi; sumber
air sebagai media; air,
sumber air, dan/atau
daya air sebagai media
dan materi
39. LATIHAN
1. Jelaskan bentuk pengusahaan sumber daya air!
2. Jelaskan oleh siapa permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan
sumber daya air diajukan!
3. Jelaskan Maksud dan tujuan Pedoman Pengaturan Hak Penggunaan & Pengusahaan
Sumber Daya Air!
4. Ada berapa jenis pelaporan dan monitoring dan evaluasi alokasi air? Jelaskan!
5. Sebutkan izin pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air berdasarkan
urutan prioritas!
6. Jelaskan tiga unsur yang dipenuhi jika hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih
ada!
7. Jelaskan data yang dimuat untuk pengajuan permohonan izin pengusahaan sumber daya air
8. Jelaskan hal yang menjamin hak-hak masyarakat umum dan masyarakat petani tanpa izin!
9. Jelaskan instrumen hukum dan sanksi yang dapat digunakan/dijatuhkan untuk
menyelesaikan konflik kepentingan atas dan atau sumber air!
10. Jelaskan hal apa yang dapat menyebabkan pencabutan izin pengusahaan sumber daya air!
11. Jelaskan prinsip penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air!
12. Jelaskan prinsip penggunaan sumber daya air dan prasarana!
40. SIMPULAN
Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan
merata diperlukan pengaturan perizinan dan alokasi Air, baik
untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian
rakyat serta Pengusahaan Sumber Daya Air. Perizinan dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud
untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas Air,
pemenuhan kebutuhan para pengguna Sumber Daya Air dan
perlindungan terhadap Sumber Daya Air.
