Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
2. 2
PERENCANAAN :
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008
PENGANGGARAN :
1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.
Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
3. 3
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri. [Pasal 20 Ayat (3)]
2. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran
terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. [Pasal 37]
3. Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam penyusunan
rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.
[Pasal 42 ayat (2)]
4. Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. [Pasal 51]
4. 4
DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN
TATA CARA
PENYUSUNAN
RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II
RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III
RENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV
RKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V
RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI
DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENGENDALIAN & EVALUASI
Psl 155 s.d Psl 281
5. 5
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN, PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAB VII RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB X PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB XI PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RPJMD DAN
DAERAH OTONOM BARU
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
6. 6
1. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peran DPRD, Kepala
Daerah, Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
Kepala SKPD
2. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Sebagai
Bagian dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Mengoptimalkan Penerapan Perencanaan Partisipatif dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan
Daerah
5. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
7. 7
PEMBANGUNAN DAERAH
adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
PERENCANAAN
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. 8
PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:
Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan
Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan
Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah:
• Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih)
• Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)
• Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan)
• Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan dan desa)
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran:
• Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System)
• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)
• Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System)
• Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate)
• Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib
serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
9. 9
KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI
(Pasal 14)
a. Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah;
b. Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang satu
dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka NKRI;
c. Mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau dengan pihak
ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan
kapasitas fiskal;
d. Keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang didanai
melalui APBD dengan yang didanai APBN;
e. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum,
khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, perbatasan
antardaerah/antar negara dan daerah tertinggal; dan
f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
10. 10
Aspek-aspek Koordinasi Antarprovinsi
(Pasal 15)
a. Aspek fungsional, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi,
kebijakan program dan kegiatan antar SKPD, antarwilayah pembangunan dan
antartahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan
provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
b. Aspek formal, perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan
kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, telah sesuai dengan kebijakan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
c. Aspek struktural, adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap
SKPD yang bersangkutan.
d. Aspek materiil, tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan
sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan
dan antartahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan
provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah.
e. Aspek operasional, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah
pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana dan sumber daya lainnya
11. 11
SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
SKPD PROV
RENJA
SKPD PROV
DIACU
DIACUDAN
DISERASIKAN
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIACU
RENSTRA
SKPD K/K
RENJA
SKPD K/K
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACUDAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
12. 12
I P M
ASPEK GEOGRAFIS &
DEMOGRAFIS
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
13. 13
RPJPD
(Pasal 20 s.d Pasal 49)
RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP
Nasional.
RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP
Nasional dan RPJPD provinsi.
15. 15
TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
1
•PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
•PELAKSANAAN MUSRENBANG
4
•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
5
•PENETAPAN
16. 16
Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Masukan dari
SKPD
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
Penelaahan
RTRW Provinsi
& Daerah
Lainnya
Perumusan
visi dan misi
daerah
Perumusan
sasaran pokok
dan arah
kebijakan
Analisis isu-isu
strategis
Rancangan
Awal RPJPD
Musrenbang
RPJPD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJPD dengan
MENDAGRI
Rancangan
Akhir RPJPD
Pembahasan
dan penetapan
Perda RPJPD
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI
(Lampiran II Permendagri No 54/2010)
Penelaahan
RPJPN & RPJPD
daerah lainnya
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
Penyelarasan visi,
misi dan arah
kebijakan RPJPD
Prov
1
2
3
4
5
17. 17
Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Masukan dari
SKPD
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
Penelaahan RTRW
kab/kota & RTRW
kab/kota Lainnya
Perumusan
visi dan misi
daerah
Perumusan
sasaran pokok
dan arah
kebijakan
Analisis isu-isu
strategis
Rancangan
Awal RPJPD
Musrenbang
RPJPD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJPD dengan
GUBERNUR
Rancangan
Akhir RPJPD
Pembahasan
dan penetapan
Perda RPJPD
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA
(Lampiran II Permendagri No 54/2010)
Penelaahan RPJPN
& RPJPD prov &
kab/kota lainnya
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
Penyelarasan visi,
misi dan arah
kebijakan RPJPD
kab/kota
1
2
3
5
4
18. 18
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJPD
(Pasal 29 s.d Pasal 31 dan Lampiran II Permendagri No 54/2010)
FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJPD
TUJUAN menghimpun masukan atau
harapan para pemangku
kepentingan
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan awal RPJPD
PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen
masyarakat, pakar, akademisi,
dan lain-lain sesuai dengan
kemampuan anggaran dan
urgensinya
PROVINSI
GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov,
instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
KAB/KOTA
BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan kab/kota,
SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
MATERI
BAHASAN
Rumusan visi, misi dan sasaran
pokok dan arah kebijakan
pembangunan daerah 20 tahun.
Rancangan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan
pembangunan daerah 20 tahun.
HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum
Konsultasi Publik
Daftar Hadir
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD
Daftar Hadir
19. 19
RPJMD
(Pasal 50 s.d Pasal 84)
RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM nasional.
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan
lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif;
20. 20
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka
Pendanaan
Analisa Isu–isu Strategis
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
Strategi & Arah Kebijakan
Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah
Indikasi Program Prioritas & Pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kaidah Pelaksanan
21. 21
ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI
(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD dengan
MENDAGRI
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI
dan Program
KDH
Penelaahan
RPJPD PROV
Penelaahan
RPJMN, RPJMD
Provinsi &
daerah lainnya
Perumusan
Penjelasan
visi dan
misi serta
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Indikasi rencana
program prioritas
disertai kebutuhan
pendanaan
Pembahasan
dengan DPRD
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah &
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW prov.
Dan RTRW
prov. lainnya
Penyusunan
Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-isu
strategis
Penyelarasan
program prioritas
dan pendanaan
1 2
3
5
Perumusan Strategi
dan arah kebijakan
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
4
22. 22
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Konsultasi
rancangan akhir
RPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan dan
penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI
dan Program
KDH
Penelaahan RPJPD
Kab/Kota
Penelaahan RPJMN,
RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW Kab/kota
& RTRW daerah
lainnya
Penyusunan
Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-isu
strategis
1 2
3
5
4
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Perumusan Strategi
dan arah kebijakan
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah &
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi
serta Tujuan
dan Sasaran
Pembahasan
dengan DPRD
Penyelarasan
program prioritas
dan pendanaan
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
23. 23
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJMD
(Pasal 60 & Pasal 65 dan Lampiran III Permendagri No 54/2010)
FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJMD
TUJUAN menghimpun masukan atau
harapan para pemangku
kepentingan
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan RPJMD
PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen
masyarakat, pakar, akademisi,
dan lain-lain sesuai dengan
kemampuan anggaran dan
urgensinya
PROVINSI
GUB &WK GUB, DPRD prov/kab/kota, BUP & WK, Bappeda kab/kota,
SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
KAB/KOTA
BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD prov/kab/kota, Bappeda prov dan
kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
MATERI
BAHASAN
Rumusan sementara program
pembangunan daerah untuk 5
tahun serta dasar analisis yang
mendukung rumusan tsb
Rancangan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program pembangunan & indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum
Konsultasi Publik
Daftar Hadir
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Daftar Hadir
24. 24
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RPJMD
Analisis
isu-isu
strategis Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi Perumusan Strategi
dan arah kebijakan
Indikasi rencana
Program prioritas
disertai kebutuhan
pendanaan
Kebijakan Umum
dan Program
Pembangunan
Daerah
PROGRAM OUTCOME
SPM x
STANDAR
Belanja
PAGU
Dibahasan
Dengan
DPRD Utk
Memperoleh
Masukan &
Saran
KINERJA
PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN
SPM
PERUMUSAN
PERMASALAHAN
LAYANAN SKPD
Analisis
Gambaran
Pelayanan SKPD
• TINGGI
• SESUAI
• RENDAH
STANDAR
INTERNASIONAL/
NASIONAL/
DAERAH
LAINNYA
25. 25
Rumusan
Strategi
dan Arah
Kebijakan
Rumusan
Tujuan
Sasaran
Rumusan
Visi & Misi
Kesepakatan
KDH dgn DPRD
Fungsi
Legislasi, Budget
& Pengawasan
Indikator
Kinerja Daerah
Thn 1 s.d Thn 5
Program/
Indikator Program/
Pagu Per-program
Setiap SKPD 5 Thn
Rancangan
Awal
RPJMD
Penyusunan
Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan
RPJMD
MUSRENBANG
RPJMD
Rancangan
Akhir
RPJMD
PEMBAHASAN
RAPERDA
RPJMD
PERDA
RPJMD
Konsultasi
dgn MDN/
Gubernur
Kebijakan umum
dan program
pembangunan
Daerah 5 thn
IndikasI rencana
program prioritas
disertai kebutuhan
pendanaan 5 thn
Pembahasan
Dengan DPRD
Rancangan
RENSTRA
SKPD
Forum
SKPD
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD
26. 26
RENSTRA SKPD
(Pasal 85 s.d Pasal 98)
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada
RPJMD dan bersifat indikatif.
27. 27
SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD
Pendahuluan
Gambaran Pelayanan SKPD
Isu–isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD
Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja,
Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif
Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD
28. 28
sesuai
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD PROVINSI
(Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD
Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan
RPJMD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
sasaran
Perumusan
Tujuan
Perumusan
visi dan misi
SKPD
Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tupoksi
Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD
SPM
Penelaahan
RTRW & KLHS
Renstra-KL &
Renstra
SKPD
kab/kota
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana
program, kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator
kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
Rancangan
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
Tdk
sesuai
Rancangan akhir
RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra SKPD
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
Tdk
sesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
1
3
4
Forum SKPD
Provinsi
29. 29
sesuai
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
Persiapan
Penyusunan
Rentra-SKPD
Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan
RPJMD
Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
sasaran
Perumusan
Tujuan
Perumusan
visi dan misi
SKPD
Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tupoksi
Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD
SPM
Penelaahan
RTRW & KLHS
Renstra-KL &
Renstra SKPD
Provinsi
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RPJMD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renstra-SKPD
Perumusan rencana
program, kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator
kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD
Rancangan
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
Tdk
sesuai
Rancangan akhir
RENSTRA-SKPD
Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD
Penetapan
Renstra SKPD
RENSTRA-SKPD
VERIFIKASI
Tdk
sesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
1
2
3
4
Forum SKPD
Kab/Kota
30. 30
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
(Pasal 94 dan Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
FORUM SKPD
TUJUAN mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum
disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, dengan langkah:
1. menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi
SKPD dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD
2. memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program
dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon
kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut
PESERTA DPRD, Bappeda provinsi, SKPD provinsi, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta K/L
terkait dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan anggaran dan
urgensinya
MATERI
BAHASAN
PROVINSI: rancangan Renstra SKPD Provinsi, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD
kabupaten/kota terkait dan Rancangan Awal RPJMD provinsi
KAB/KOTA: rancangan Renstra SKPD Kab/Kota, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD
Provinsi terkait dan Rancangan Awal RPJMD kab/kota
HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi/kab/kota, mencakup Rumusan
rencana program dan kegiatan SKPD provinsi selama 5 (lima) tahun, Daftar kegiatan lintas
SKPD provinsi dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
31. 31
KINERJA
PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN
SPM
PERUMUSAN
PERMASALAHAN
LAYANAN SKPD
Analisis
Gambaran
Pelayanan SKPD
• TINGGI
• SESUAI
• RENDAH
STANDAR
INTERNASIONAL/
NASIONAL/
DAERAH
LAINNYA
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN RENSTRA SKPD
ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS DAN
FUNGSI SKPD
Sasaran
Tujuan PERUMUSAN
STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Perumusan
rencana program,
kegiatan, indikator
kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan
indikatif
Rancangan
RENSTRA
SKPD
Th 1 s.d Thn 5
PROGRAM OUTCOME PAGU PROG
KEGIATAN OUTPUT
CAKUPAN SPM
x STANDAR
HARGA
PAGU KEG
CAKUPAN SPM
x STANDAR
HARGA
32. 32
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(Pasal 99 s.d Pasal 133)
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu
indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
33. 33
SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Pendahuluan
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta
Kerangka Pendanaan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
34. 34
KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Jan Juli
Musrenbang
Desa/kel
Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt
Musrenbang
Kecamatan
Forum
SKPD
K/K
Rancangan
Renja SKPD
Penetapan
Renja SKPD
Musrenbang
RRKPD K/K
Musrenbang
RRKPD PROV
Rancangan
Awal RKPD
P/K/K
Musrenbang
RKP NAS
Penetapan RKPD
P/K/K/Desa
RKP
(PP 20/2004)
Kesepakatan
KUA/PPAS
RKA-SKPD
Pengajuan
RAPBD
Penetapan
APBD
Rancangan
Interim RKP
(PP 40/2006)
Forum
SKPD
PROV
35. 35
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI
(Lampiran V Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD provinsi
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Rancangan
Akhir RKPD
Penetapan
PERGUB
ttg RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan
nasional
(RKP)
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
Provinsi
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
provinsi
Berita Acara
Musrenbang
kab/kota
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
provinsi tahun
berjalan
Perumusan
rencana
program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
1
2
3
4
5
Review
RPJMD
36. 36
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA
(Lampiran V Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan
nasional (RKP) &
provinsi (RKPD
PROV)
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
kab/kota tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas
daerah beserta
pagu indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Penetapan
PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
Review
RPJMD
37. 37
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RKPD
(Pasal 109 & Pasal 118 dan Lampiran V Permendagri No 54/2010)
FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RKPD
TUJUAN menghimpun masukan atau
harapan para pemangku
kepentingan
penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap
rancangan RKPD
PESERTA unsur akademisi/perguruan tinggi,
asosiasi-asosiasi profesi, para
pengusaha dan tokoh masyarakat
dan lain-lain sesuai dengan
kemampuan anggaran dan
urgensinya
PROVINSI
GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov,
instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
KAB/KOTA
BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan kab/kota,
SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan
kebutuhan
MATERI
BAHASAN
Rumusan prioritas dan sasaran
pembangunan pada tahun yang
direncanakan.
Rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta
indikator kinerja program dan kegiatan
HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum
Konsultasi Publik
Daftar Hadir
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD
Daftar Hadir
38. 38
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD
Penyelarasan Rencana program prioritas
daerah beserta pagu indikatif
Rancangan
Awal RKPD
PROGRAM OUTCOME
SPM x
STANDAR
BELANJA
PAGU PROG
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
beserta pagu
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Perumusan
program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
KINERJA
PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN
SPM
Analisis Gambaran
Pelayanan SKPD
• TINGGI
• SESUAI
• RENDAH
STANDAR
INTERNASIONAL/
NASIONAL/
DAERAH
LAINNYA
39. 39
IndikasI rencana
program prioritas
yang disertai
kebutuhan
pendanaan
RPJMD (5 Thn)
Kesepakatan
KDH dgn DPRD
PERDA
RPJMD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota
Hasil Jaring
Asmara/
Kunker/
Reses Dapil/
RANCANGAN
AWAL
RKPD
Analisis
Ekonomi &
keuda
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
RKPD
KESEPAKATAN
KUA & PPAS
PERDA
APBD
Fungsi
Legislasi, Budget
& Pengawasan
RANCANGAN
AKHIR RKPD
PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RKPD
40. 40
1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam
dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.
2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan
dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan.
3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang
berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan
dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan,
efisiensi dan efektivitas.
5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat
diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
41. 41
FOKUS PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
INPRES 3/2010
Program Pro Rakyat
Program keadilan untuk semua
Program pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium
11 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
ISU STRATEGIS
PROVINSI
DALAM RPJMN 2010-2014
TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RANGKA SINKRONISASI
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DAN RKPD
(PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD)
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Analisis
Ekonomi
& keuda
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja
RKPD
Tahun Lalu
Review
RPJMD
Dok RKPD
provinsi tahun
berjalan
Perumusan program
prioritas daerah
beserta pagu indikatif
Pokok-pokok
pikiran DPRD
provinsi
42. 42
Program Prioritas
Beserta Pagu
Indikatif
Konsultasi
Publik
Penyelarasan
Rencana
Program
Prioritas
dengan Pagu
Indikatif
RANCANGAN
AWAL RKPD
RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIF
NO SKPD PROGRAM
KINERJA PAGU
INDIKATIFINDIKATOR TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 SKPD A Program 1..
Program 2..
Program dst..
2 SKPD B Program 1..
Program 2..
Program dst..
3 Dst.....
Menjadi acuan SKPD menyusun Rancangan RENJA-SKPD
43. 43
Rencana Kerja SKPD
Renja-SKPD memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
44. 44
SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD
Pendahuluan
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan
indikator kinerja & kelompok sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD
Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan
maju berdasarkan pagu indikatif
Sumber dana
Penutup
45. 45
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI
(Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Renja-SKPD prov
Pembahasan
Renja SKPD
pada Forum
SKPD
Provinsi
Pengesahan
Renja-SKPD oleh
KDH
Perumusan
program dan
kegiatan,
indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan
data dan
informasi
Isu-isu penting
penyelenggara
an tugas dan
fungsi SKPD
Analisis
Gambaran
Pelayanan
SKPD prov
Penyempurnaan
Rancangan Renja
SKPD prov
Persiapan
Penyusunan
Renja SKPD
hasil evaluasi
capaian
Renstra SKPD
prov
hasil evaluasi
pelaksanaan Renja-
SKPD prov tahun
lalu
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
Telaahan
Rancangan Awal
RKPD prov
Usulan program &
kegiatan dari
masyarakat
SE GUBERNUR
perihal penyampaian
rancangan awal RKPD sebagai
bahan penyusunan rancangan
Renja-SKPD prov
Sinkronisasi
Kebijakan
Nasional
Forum SKPD
Kabupaten/Kota
Penyesuaian &
penyampaian
Rancangan Renja
SKPD prov kpd
Bappeda
Penyesuaian
Rancangan Renja
SKPD prov
Penyusunan
Rancangan
RKPD prov
Musrenbang
RKPD prov
Perumusan
Racng akhir
RKPD prov
Per KDH
RKPD
Prov
Penetapan
Renja-SKPD oleh
Kepala SKPD
RENJA-SKPD
Provinsi
1
2
3
4
46. 46
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI
(Pasal 144 & Pasal 145 dan Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
FORUM SKPD PROVINSI
TUJUAN 1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing SKPD provinsi.
PESERTA DPRD provinsi, bappeda provinsi, SKPD provinsi, bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan
unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan
MATERI
BAHASAN
rancangan Renja SKPD provinsi, dengan masukan dari musrenbang kabupaten/kota atau
forum SKPD kabupaten/kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD
provinsi
HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi, mencakup Rumusan rencana
program dan kegiatan SKPD provinsi, Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas
wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
47. 47
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
Rancangan
Renja-SKPD
kab/kota
Pembahasan
Renja SKPD
pada Forum
SKPD
Kabupaten/Kota
Pengesahan
Renja-SKPD oleh
KDH
Perumusan
program dan
kegiatan,
indikator kinerja,
dana indikatif
Pengolahan
data dan
informasi
Isu-isu penting
penyelenggara
an tugas dan
fungsi SKPD
Analisis
Gambaran
Pelayanan
SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Renja
SKPD kab/kota
Persiapan
Penyusunan
Renja SKPD
hasil evaluasi
capaian
Renstra SKPD
kab/kota
hasil evaluasi
pelaksanaan Renja-
SKPD kab/kota
tahun lalu
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
Telaahan
Rancangan Awal
RKPD kab/kota
Usulan program &
kegiatan dari
masyarakat
SE KDH
perihal penyampaian
rancangan awal RKPD sebagai
bahan penyusunan rancangan
Renja-SKPD kab/kota
Sinkronisasi
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa
Penyesuaian
Rancangan Renja
SKPD kab/kota
Penyesuaian
Rancangan Renja
SKPD kab/kota
Penyusunan
Rancangan
RKPD
Musrenbang
RKPD
Perumusan
Ranc. akhir
RKPD
Per KDH
RKPD
kab/kota
Penetapan
Renja-SKPD oleh
Kepala SKPD
RENJA-SKPD
Kab/Kota
1
2
3
4
48. 48
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA SKPD & RKPD KAB/KOTA
(Pasal 122 s.d Pasal 124 dan Lampiran V Permendagri No 54/2010)
FORUM MUSRENBANG KECAMATAN
TUJUAN 1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan
yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kab/kota.
PESERTA para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan
anggota DPRD kab/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan
SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat rentan
termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan
MATERI
BAHASAN
Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kab/kota di kecamatan sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang dikelompokkan menurut SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing
HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan, mencakup
Rumusan Kegiatan Prioritasdi Kecamatan menurut SKPD dan Daftar Hadir Forum SKPD
49. 49
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA SKPD KAB/KOTA
(Pasal 146 & Pasal 149 dan Lampiran VI Permendagri No 54/2010)
FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA
TUJUAN 1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kab/kota dengan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kab/kota sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kab/kota dengan SKPD lainnya
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk
sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing SKPD kab/kota.
PESERTA DPRD kab/kota, delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD
terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah kabupaten/kota tersebut yang
dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
MATERI
BAHASAN
rancangan Renja SKPD kab/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan
yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk
menyempurnakan rancangan Renja SKPD kab/kota
HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD kab/kota, mencakup Rumusan rencana
program dan kegiatan SKPD kab/kota, Daftar kegiatan lintas SKPD kab/kota dan lintas
wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
50. 50
KINERJA
PELAYANAN SKPD
BERDASARKAN
SPM
Isu-isu penting
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
SKPD
TINGGI
SESUAI
RENDAH
STANDAR
INTERNASIONAL/
NASIONAL/
PROVINSI/KAB/KOTA/
DAERAH LAINNYA
PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD
Perumusan program dan kegiatan,
indikator kinerja, dana indikatif
Rancangan
RENJA SKPD
PROGRAM OUTCOME
SPM x
STANDAR
BELANJA
PAGU PROG
KEGIATAN OUTPUT
CAKUPAN SPM
x STANDAR
HARGA
PAGU KEG
1 tahun
Analisis
Gambaran
Pelayanan
SKPD
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
hasil evaluasi
capaian Renstra
SKPD kab/kota
hasil evaluasi
pelaksanaan Renja-
SKPD kab/kota
tahun lalu
51. 51
DASAR HUKUM SINKRONISASI
RKPD-KUA - PPAS & RAPBD
Pasal 17 ayat (2)
UU 17/2003
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam
rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1)
UU 17/2003
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran
berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan
penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3)
UU 17/2003
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,
Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS
untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2)
UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 16
PP 58/2005
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
untuk tercapainya tujuan bernegara.
53. 53
Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Pembahasan dan Kesepakatan PPAS
antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD
(Juli-September)
Pembahasan dan persetujuan
Rancangan APBD dgn DPRD
(Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD
(Mei)
Musrenbang Kab/Kota
(Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
13Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
54. 54
PROGRAM-
PROGRAM
8 URUSAN PILIHAN
11 PRIORITAS NASIONAL
1. Reformasi birokrasi dan tata
kelola;
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan iklim usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan,
terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreatifitas, dan
Inovasi teknologi;
PROGRAM-
PROGRAM
26 URUSAN WAJIB
3 FOKUS PROGRAM
1. Program Pro Rakyat
2. Program keadilan untuk
semua
3. Program pencapaian
tujuan pembangunan
milenium (MDG”s)
SINKRONISASI RKP – RKPD PROV & KAB/KOTA
RKPD
PROV/KAB/
KOTA
55. 55
ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
(RKP-RKPD)
Target Nasional
(10)
Target Prov
(3)
Target Prov
(2)
Target Prov
(5)
Target Kab
(1)
Target Kab
(0,5)
Target Kota
(1,5)
Pemerintah pusat mencanangkan
target dan membahas dalam
musrenbangnas serta meminta
komitmen gubernur dalam mencapai
target nasional
Gubernur mencanangkan target dan
membahas dalam musrenbang prov
serta meminta komitmen
bupati/walikota dlm pencapaian
target prov
Target Kec A
(0,2)
Target Kec B
(0,7)
Target Kec C
(0,1)
Camat mencanangkan target dan membahas
dalam musrenbang Kecamatan serta meminta
komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target
desa/kelurahan
Bupati/Walikota mencanangkan
target dan membahas dalam
musrenbang K/K serta meminta
komitmen Camat dlm pencapaian
target kabupate/kota
57. 57
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
(Pasal 156 s.d Pasal 281)
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
TERHADAP
PELAKSANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH
(Pemantauan &
Supervisi)
EVALUASI TERHADAP
HASIL RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
(Penilaian)
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
TERHADAP
KEBIJAKAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
(Pemantauan &
Supervisi)
60. 60
KEPALA
BAPPEDA
Penyusunan
Rancangan Awal
s.d Perumusan
Rancangan Akhir
RPJPD/RPJMD
GUBERNUR MENDAGRI
Telaah
Rancangan
Akhir RPJPD/
RPJMD
Hasil
Evaluasi KONSULTASI
REKOMENDASI
DIRJEN BINA
BANGDA
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG/
JANGKA MENENGAH PROVINSI
10 hr kerja stlh konsultasi
Laporan Hasil
Dal & Eva
Kebijakan
Rancangan Akhir
RPJPD/RPJMD
61. 61
• Visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok selaras dengan visi, misi, arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPN dan RPJPD provinsi bagi Kab/kota.
• Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan
arah dan kebijakan RTRW provinsi/kabupaten/kota
• Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan
daerah lainnya.
• Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas
pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi bagi kabupaten/kota.
• Pentahapan dan jangka waktu sesuai dengan RPJPN
• Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RPJPD yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
62. 62
• Visi, misi, tujuan , sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka
menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan
jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang prov/kab/kota
• Visi, misi, tujuan , sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan selaras
dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional,
pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan kondisi dan
karakteristik daerah .
• Kebijakan, strategi dan program, selaras dengan program jangka menengah
daerah lainnya dan selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah
lainnya
• Strategi dan arah kebijakan mengarah pada pencapaian visi dan misi
pembangunan jangka mengengah daerah
• Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RPJPMD yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
63. 63
KEPALA SKPD
Penyusunan
Rancangan
s.d Perumusan
Rancangan Akhir
RENSTRA SKPD
KEPALA
BAPPEDA
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PENYUSUNAN RANCANGAN/AKHIR RENSTRA SKPD PROV/KAB/KOTA
Laporan Hasil
Dal & Eva
Kebijakan
Rancangan
RENSTRA SKPD
VERIFKASI
Rancangan Awal
RPJMD/PERDA TTG
RPJMD
Rekomendasi Gubernur/
Bupati/Walikota
SESUAI/TDK SESUAI
64. 64
ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN
PERENCANAAN STRATEGIS SKPD
Visi, misi SKPD berpedoman pada visi, misi yang dirumuskan
rancangan awal RPJMD dan RPJMD
Stategi & kebijakan SKPD berpedoman pada rancangan awal
RPJMD dan RPJMD
Rencana program dan kegiatan berpedoman pada Kebijakan
Umum & Program Pembangunan Daerah serta Indikasi Program
Prioritas & Pendanaan yang dirumuskan dalam rancangan awal
RPJMD dan RPJMD.
Indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran yang
dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD dan RPJMD
Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
65. 65
KEPALA
BAPPEDA
Penyusunan
Rancangan Awal
s.d Perumusan
Rancangan Akhir
RKPD
GUBERNUR MENDAGRI
Telaahan
Kebijakan
Perencanaa
Tahunan
Daerah
Kesimpulan
REKOMENDASI
DIRJEN BINA
BANGDA
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAERAH PROVINSI
15 hr kerja stlh PERGUB ttg RKPD diterima
RKPD
LAP HASIL
DAL & EVA
RANPERDA
APBD PROV
66. 66
• Prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam RPJMD
• Rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan indikasi
rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD
• Rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan
prioritas pembangunan nasional /provinsi
• Rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian
sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan sasaran
pembangunan tahunan nasional/provinsi
• Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
67. 67
KEPALA SKPD
Penyusunan
Rancangan
s.d Perumusan
Rancangan Akhir
RENJA SKPD
KEPALA
BAPPEDA
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PENYUSUNAN RENJA SKPD PROV/KAB/KOTA
Laporan Hasil
Dal & Eva
Kebijakan
Rancangan /Akhir
RENJA SKPD
VERIFKASI
Rancangan
Awal
RKPD/RKPD
Rekomendasi Gubernur/
Bupati/Walikota
SESUAI/TDK SESUAI
68. 68
ILUSTRASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
Perumusan tujuan, sasaran, rencana program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif
berpedoman pada RKPD & selaras dengan
RENSTRA SKPD
69. 69
KERANGKA UMUM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN RPJPD
V I S I & M I S I 2 0 T H
ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH
Arah kebijakan
5 Tahun I
Arah kebijakan
5 Tahun II
Arah kebijakan
5 Tahun IV
Arah kebijakan
5 Tahun III
Sasaran Pokok
5 Tahun I
Sasaran Pokok
5 Tahun II
Sasaran Pokok
5 Tahun IV
Sasaran Pokok
5 Tahun III
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran RPJMD
Periode I
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran RPJMD
Periode II
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran RPJMD
Periode III
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran RPJMD
Periode IV
RPJPD
70. 70
KEPALA
BAPPEDA
Penjabaran Visi, Misi dan
Program KDH, tujuan dan
sasaran RPJMD sesuai atau
mengacu pada arah
kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD... dst
DIRJEN BINA
BANGDA
MENDAGRI
Telaahan
Hasil
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan
RPJPD
Kesimpulan
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RPJPD PROVINSI
Laporan Hasil
Dal & eva
Pelaksanaan
RPJPD
GUBERNUR Rekomendasi
RANC AKHIR
RPJMD
RANC AKHIR
RPJMD
RANC AKHIR
RPJMD
RANC AKHIR
RPJMD
71. 71
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RPJPD KABUPATEN/KOTA
KEPALA
BAPPEDA K/K
Penjabaran Visi, Misi dan
Program KDH, tujuan dan
sasaran RPJMD sesuai atau
mengacu pada arah
kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD... dst
KEPALA
BAPPEDA PROV
GUBERNUR
Telaahan
Hasil
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan
RPJPD K/K
Kesimpulan
Laporan Hasil
Dal & eva
Pelaksanaan
RPJPD K/K
BUPATI/WALIKOTA Rekomendasi
RANC AKHIR
RPJMD
RANC AKHIR
RPJMD
RANC AKHIR
RPJMD
RANC AKHIR
RPJMD K/K
72. 72
KERANGKA UMUMPENGENDALIAN DAN
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJMD
V I S I & M I S I 5 T H
T U J U A N & S A S A R A N 5 TH
Sasaran
Tahun I
Sasaran
Tahun II
Sasaran
Tahun III
Sasaran
Tahun IV
Sasaran
Tahun V
Strategi & Arah
Kebijakan
Strategi & Arah
Kebijakan
Strategi & Arah
Kebijakan
Strategi & Arah
Kebijakan
Strategi & Arah
Kebijakan
• Program
Pembangunan
Daerah
• Program
Pembangunan
Daerah
• Program
Pembangunan
Daerah
• Program
Pembangunan
Daerah
• Program
Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan
Urusan
Indikator
Kinerja Daerah
RKPD
Tahun 1
RKPD
Tahun 2
RKPD
Tahun 3
RKPD
Tahun 4
RKPD
Tahun 5
RPJMD
• Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah serta Indikasi Program Prioritas & Pendanaan
73. 73
KEPALA
BAPPEDA
Kebijakan Umum dan Program
pembangunan & indikasi rencana
program prioritas yang disertai
kerangka pendanaan dalam RPJMD
telah diacu dalam menyusun
program dan kegiatan , indikator
kinerja dan pagu indikatif dalam
RKPD Prov.. dst
DIRJEN BINA
BANGDA
MENDAGRI
Telaahan
Hasil
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan
RPJMD
Kesimpulan
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RPJMD PROVINSI
Laporan Hasil
Dal & Eva
Pelaksanaan
RPJMD
GUBERNUR Rekomendasi
RKPD
74. 74
KEPALA
BAPPEDA K/K
Kebijakan Umum dan Program
pembangunan & indikasi rencana
program prioritas yang disertai
kerangka pendanaan dalam RPJMD
K/K telah diacu dalam menyusun
program dan kegiatan , indikator
kinerja dan pagu indikatif dalam
RKPD K/K.. dst
KEPALA
BAPPEDA
PROVINSI
GUBERNUR
Telaahan
Hasil
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan
RPJMD K/K
Kesimpulan
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN/KOTA
Check List hasil
Dal & Eva
Pelaksanaan
RPJMD K/K
BUPATI/
WALIKOTA
Rekomendasi
RKPD K/K
75. 75
KEPALA
BAPPEDA PROV
Antara lain : Apakah prioritas dan
sasaran pembangunan tahunan
dalam RKPD prov telah dijabarkan
kedalam KUA dan pagu indikatif
setiap program dan kegiatan serta
target kinerja seiap SKPD telah
dijabarkan kedalam PPAS dan
RENJA SKPD Prov ...dll
DIRJEN BINA
BANGDA
MENDAGRI
Telaahan
Hasil
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan
RKPD
Kesimpulan
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RKPD PROVINSI
LAP
Dal & Eva
Pelaksanaan
RKPD Prov
GUBERNUR Rekomendasi
RKPD Prov
KUA & PPAS
RANPERDA APBD
76. 76
KEPALA
BAPPEDA K/K
Antara lain : Apakah prioritas dan
sasaran pembangunan tahunan
dalam RKPD K/K telah dijabarkan
kedalam KUA dan pagu indikatif
setiap program dan kegiatan serta
target kinerja seiap SKPD telah
dijabarkan kedalam PPAS dan
RENJA SKPD K/K...dll
KEPALA
BAPPEDA
PROVINSI
GUBERNUR
Telaahan
Hasil
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan
RPJMD K/K
Kesimpulan
MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA
Chek List
Dal & Eva
Pelaksanaan
RKPD K/K
BUPATI/
WALIKOTA
Rekomendasi
RKPD K/K
KUA & PPAS
RANPERDA
APBD K/K
77. 77
EVALUASI TERHADAP HASIL RPJPD
• MENILAI ANTARA CAPAIAN KINERJA RPJMD TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD
• MENILAI TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD
• MENILAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA SASARAN POKOK RPJMD
• SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI
RPJPD MENGGUNAKAN KRITERIA SBB:
NO INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
MENYUSUN REKOMENDASI/USULAN TINDAK LANJUT.
78. 78
Mis
i
Da
era
h
Sas
ara
n
Pok
ok
Data
Capaia
n pada
Awal
Tahun
Perenc
anaan
Target
Capaia
n pada
Akhir
Tahun
Perenc
anaan
Target Sasaran
Pokok RPJPD
Provinsi
Capaian Kinerja
RPJMD provinsi
terhadap Sasaran
Pokok RPJPD
Provinsi
Tingkat Capaian
Kinerja RPJMD
Provinsi terhadap
Sasaran Pokok
RPJPD Provinsi(%)
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
Capaian
Kinerja
Sasaran Pokok
RPJPD Provinsi
Us
ula
n
Tin
da
k
La
nju
t
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10
)
20
05
-
20
09
20
10
-
20
14
20
15
-
20
19
20
20
-
20
25
20
05
-
20
09
20
10
-
20
14
20
15
-
20
19
20
20
-
20
25
20
05
-
20
09
20
10
-
20
14
20
15
-
20
19
20
20
-
20
25
Faktor
Pengh
ambat
Fakto
r
Pend
orong
Mis
i1
......
...
Sas
ara
n
.....
Dst
.....
Mis
i 2
......
...
Sas
ara
n
.....
Dst
.....
Dst
......
...
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional:
1…..
2…
Dst
Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Provinsi:
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RPJPD
(PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
79. 79
EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD
• MENILAI CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD
• MENILAI TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD
• MENILAI CAPAIAN KINERJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN RENCANA DIBANDINGKAN
DENGAN PADA AWAL TAHUN RENCANA
• MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN
PENCAPAIAN KINERJA DAN MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
DALAM PENYUSUNAN RKPD BERIKUTNYA ATAU RPJMD PERIODE BERIKUTNYA
• SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJPD
MENGGUNAKAN KRITERIA SBB:
NO INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
80. 80
NO
Sasara
n
Progra
m
Priori-
tas
Indi-
kator
Kinerja
Data
Capaian
pada Awal
Tahun
Perencana
an
Target
pada Akhir
Tahun
Perencana
an
Target RPJMD provinsi Pada RKPD
provinsi Tahun Ke-
Capaian Target RPJMD provinsi
Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun
Ke-
Tingkat Capaian Target RPJMD
provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD
provinsi Tahun Ke-
(%)
Capaia
n Pada
Akhir
Tahun
Perenc
anaan
Rasio
Capai-
an
Akhir
(%)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
K Rp K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K
R
p
K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RPJMD
(PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
81. 81
No
Sasa
ran
Program
/
Kegiatan
Indikat
or
Kinerja
Data
Capaia
n Pada
Awal
Tahun
Perenc
anaan
Target
Capaia
n pada
Akhir
Tahun
Perenc
anaan
Target Renstra SKPD Tahun
ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penan
g-
gung
Jawab
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp % % % % % % % % % %
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD provinsi berikutnya:
Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD provinsi berikutnya:
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RENSTRA SKPD
(PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
82. 82
I P M
ASPEK GEOGRAFIS &
DEMOGRAFI
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING
DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Sumber Daya Manusia
Iklim Berinvestasi
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
INDIKATOR CAPAIAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
83. 83
No Sasaran Kode
Urusan/Bid
ang Urusan
Pemerintah
an Daerah
Dan
Program/K
egiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
RPJMD
provinsi
pada
Tahun
........
(Akhir
Periode
RPJMD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD
Provinsi
sampai
dengan
RKPD
Provinsi
Tahun
Lalu (n-2)
Target
Kinerja
dan
Anggaran
RKPD
Provinsi
Tahun
Berjalan
(Tahun n-
1) yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja
dan
Anggara
n RKPD
Provinsi
yang
Dievalua
si
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD
Provinsi s/d
Tahun .......
(Akhir Tahun
Pelaksanaan
RKPD
Tahun....)
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
RPJMD
Provinsi s/d
Tahun ...
(%)
SKPD
Penang
gung
jawab
I II III IV
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100%
16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD
(Provinsi)
84. 84
No
Nama
Kabupaten/
kota
Rata-rata
Capaian Kinerja
Program
Prioritas RKPD
Kabupaten/kota
(%)
Predikat
Capaian
Kinerja
Program
Prioritas RKPD
Kabupaten/
kota
Rata-rata
Realisasi
Anggaran
Program Prioritas
RKPD
Kabupaten/kota
(%)
Predikat
Capaian Kinerja
Anggaran
Program
Prioritas RKPD
Kabupaten/kot
a
Faktor
Penghambat
Faktor
Pendorong
Rekomendasi
bagi Arahan
Kebijakan RKPD
Kabupaten/kota
Berikutnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Rekomendasi bagi RKPD provinsi:
KESIMPULAN EVALUASI
TERHADAP HASIL RKPD ANTARKABUPATEN/KOTA
…………………., tanggal ...................
GUBERNUR
85. 85
No
Sasa
ran
Prog/
Keg
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Renstra
SKPD pada
Tahun ........
(Akhir
Periode
Renstra
SKPD)
Realisasi
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD
sampai
dengan
Renja SKPD
Tahun Lalu
(n-2)
Target
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
Tahun
berjalan
(Tahun n-1)
yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran
Renja SKPD
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun .......
(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun....)
Tingkat
Capaian
Kinerja Dan
Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d tahun ...
(%)
unit
SKPD
Penang
gung
Jawab
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
86. 86
KERANGKA UMUM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
KUA PPAS
RAPBD/
APBD
BAPPEDA SKPD
SEKDA/TAPD
KEPALA DAERAH
RKA SKPD
DPA
SKPD
REALISASI CAPAIAN
KINERJA & KEUANGAN
SKPD SETIAP TRIWULAN
HASIL EVALUASI
DPA SKPD & RKPD
HASIL EVALUASI
RKPD THDP
RPJMD
HASIL EVALUASI
RPJMD THDP
RPJPJPD
HASIL EVALUASI
DPA THDP RENJA
SKPD
HASIL EVALUASI
RENJA THDP
RENSTRA SKPD
87. 87
RKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA.
Memuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator
Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil
Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target
Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), serta
SKPD penanggungjawab.
RENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA,
Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan,
Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju
KUA & PPAS
(Kesepakatan KDH dgn DPRD)
Lampiran RAPERDA ttg APBD
Lampiran RAPERKADA
ttg Penjabaran APBD
Memuat : Judul Program dan Kegiatan,
Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana,
Indikator capaian, Tolok ukur kinerja,
Target Kinerja atas capaian program,
masukan dan keluaran serta hasil
kegiatan.
EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI
RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD
88. 88
RKPD KUA PPAS
PERDA
APBD
DPA-
SKPD
PRKPD PKUA PPPAS
PERDA
PAPBD
DPPA
SKPD
Pengendalian
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
Evaluasi Hasil Rencana
Pembangunan Daerah
Pengendalian
Prumusan
Kebijakan
perencanaan
Pembangunan
Daerah
KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Penatausahaan/
Akuntansi Keuda
LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN
NERACA
LAPORAN
ARUS KAS
catatan atas
laporan
keuangan
Review
RPJMD
RPJPD
Laporan
Triwulan
Laporan
Smesteran
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUMD/perusahaan daerah.
89. 89
PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD
(Pasal 282 s.d Pasal 284)
Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.
RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan
RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
90. 90
PERUBAHAN RKPD
(Pasal 285 s.d Pasal 286)
RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam perturan perundang-undangan.
• Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.