Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat, termasuk pengertian, sifat, jenis, pandangan, makna, dan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, dan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

1. KEDAULATAN RAKYAT
KELOMPOK 1

2. KEDAULATAN RAKYAT
 A. Istilah dan Pengertian Kedaulatan
 B. Sifat – sifat Kedaulatan
 C.Jenis – jenis Kedaulatan
 D.Cara Pandang Tentang Kedaulatan
 E. Kedaulatan Menurut UUD 1945
 F.Makna Kedaulatan Rakyat
 G.Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Dalam
Sistem Pemerintahan Indonesia
 H. Lembaga – lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat

3. A. Istilah dan Pengertian Kedaulatan
 Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata “sovereignity”
(bahasa inggris), “ souverainete” (bahasa prancis), “sovranus”
(bahasa italia). Istilah ini diturunkan dari kata latin “superamus” yang
berarti yang tertinggi. Para pemikir Negara dan hukum pada abad
pertengahan, menggunakan makna “superamus” dengan istilah “
summa potestas” atau “ plenitudo potestatis” yang artinya
“kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik”.
 Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah), yang berarti
kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin (tokoh ilmu negara),
kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara
yang tidak berasal dari kekuasaan lain.Prof. Soehino, mengartikan
kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi, yakni kekuasaan yang
dalam taraf terakhir dan tertinggi yang wewenang membuat
keputusan.

4. B. Sifat – sifat Kedaulatan
Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat
hukum didalam suatu Negara yang memiliki sifat-sifat, diantaranya :
 Permanen, Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri.
 Asli, Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
 Bulat, Artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
 Tidak Terbatas, Artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada
yang membatasi maka akan melenyapkan sifat kedaulatan.

5. C.Jenis – jenis Kedaulatan
Menurut Jean Bodin (1500 – 1590), Ada dua jenis kedaulatan
yaitu:
 Kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di
dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak
mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai
lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan
negara lain.
 Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di
dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara
lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman
dari luar.

6. D.Cara Pandang Tentang Kedaulatan
Ada dua ajaran atau faham yang memberikan pengertian tentang kedaulatan ini, yaitu
:
 Monisme, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak
dapat dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah pemegang
wewenang tertinggi dalam negara (baik yang berwujud personal atau
lembaga). Jadi wewenang tertinggi yang menentukan wewenang-
wewenang yang ada dalam negara tersebut.
 Pluralisme, ajaran yang menyatakan bahwa negara bukanlah satu-
satunya organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold J Laski). Banyak
organisasi-organisasi lain yang ‘berdaulat‘ terhadap orang-orang dalam
masyarakat. Sehingga, tugas negara hanyalah mengkoordinir organisasi
yang berdaulat di bidangnya masing-masing.

7. E. Kedaulatan Menurut UUD 1945
 Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal
itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “.....susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”. selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1
ayat (2) UUD 1945 hasil dekrit 5 juli 1959 atau sebelum perubahan yang berbunyi:
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat”.
 Kedaulatan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan
Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya mengubah rumusan
pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi: “Kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan rumusan pasal
2 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan
terhadap fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR
sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya.

8. G. Makna Kedaulatan Rakyat
 Rakyat adalah orang yang tunduk pada suatu pemerintah
negara. Dalam negara ada yang memerintah dan ada yang
diperintah, yang memerintah negara disebut pemerintah dan
yang diperintah oleh negara disebut rakyat. Oleh karena itu,
keberadaan suatu negara sangat ditentukan oleh dukungan
rakyat.

9. H. Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana
Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia
 Sebelum menjelaskan pemegang kedaulatan dalam sistem pemerintahan
Indonesia, akan dijelaskan dahulu apa itu sistem pemerintahan dan apa
itu sistem pemerintahan Indonesia. Sistem berarti suatu kesatuan yang
terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi untuk mencapai suatu
tujuan. Adapun pemerintahan adalah mereka yang memerintah dalam
suatu negara. Jadi sistem pemerintahan adalah suatu kesatuan yang
terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam suatu negara yang
saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan.
Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia adalah suatu kesatuan
yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam negara
Indonesia yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan negara
Indonesia.

10. I. Lembaga – lembaga Pelaksana Kedaulatan
Rakyat
 Dalam alam demokrasi, segala pendapat atau perbedaan mengenai
masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan
negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-Iembaga
negara. Artinya lembaga-Iembaga yang erat hubungannya dengan
penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-
wakil rakyat yang duduk di lembaga negara, seperti DPR dan DPRD.
Cara seperti ini akan melahirkan kebiasaan menyelesaikan
perselisihan dengan tertib dan teratur. Selain itu rakyat harus
diikutsertakan dalam diskusi-diskusi dan bertukar pikiran baik melalui
media elektronika maupun media cetak.

11.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 Presiden
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Mahkamah Agung (MA)
 Mahkamah Konstitusi (MK)
 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 Pemerintah Daerah (Pemda)
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Komisi Yudisial