Dokumen tersebut membahas tentang makna dan jenis-jenis kedaulatan negara serta teori-teori kedaulatan. Dijelaskan pula prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945.
1. BAB V
KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
A. MAKNA KEDAULATAN
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
1
2. MAKNA
KEDAULATAN
MACAM
KEDAULATAN
TEORI KEDAULATAN
PEMISAHAN
KEKUASAAN
NEGARA
SYARAT BERDIRINYA
SUATU NEGARA
MAKNA KEDAULATAN
MACAM – MACAM
TEORI KEDAULATAN
PENGERTIAN
KEDAULATAN KEDALAM
& KELUAR
TOKOH TEORI
PEMISAHAN
KEKUASAAN NEGARA
TEORI KEDAULATAN
TUHAN
PEMISAHAN
KEKUASAAN MENURUT
JOHN LOCK
VIDEO KEDAULATAN
KELUAR
TEORI KEDAULATAN
RAJA
VIDEO KEDAULATAN
KEDALAM
TEORI KEDAULATAN
HUKUM
PENGERTIAN
KEDAULATAN
PENGERTIAN WARGA
NEGARA & PENDUDUK
PENGERTIAN BANGSA &
MASYARAKAT
SIFAT KEDAULATAN
MENURUT JEAN BODIN
TEORI KEDAULATAN
RAKYAT
PENGERTIAN SIFATSIFAT KEDAULATAN
MENURUT JEAN BODIN
TEORI KEDAULATAN
NEGARA
PRINSIP KEDAULATAN
INDONESIA - 1
CIRI NEGARA YANG
MENERAPKAN TEORI
KEDAULATAN RAKYAT
PENGERTIAN PEMISAHAN
KEKUASAAN MENURUT
JOHN LOCK
PEMISAHAN
KEKUASAAN MENURUT
MONTESQUIEU
PENGERTIAN PEMISAHAN
KEKUASAAN MENURUT
MONTESQUIEU
THANK YOU
PRINSIP KEDAULATAN
INDONESIA - 2
SUMBER HUKUM
PENERAPAN KEDAULATAN
DI INDONESIA
31/12/2013
MENU UTAMA
Created by : A. Yayuk Widihartanti
2
3. SYARAT BERDIRINYA SUATU NEGARA
ADANYA RAKYAT
YANG BERSATU
SYARAT SUATU
BANGSA DISEBUT
SEBAGAI SUATU
NEGARA
PENGAKUAN DARI
NEGARA LAIN
PEMERINTAH
YANG
BERDAULAT
ADANYA WILAYAH
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
3
4. PENGERTIAN KEDAULATAN
1. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
2. Kedaulatan
berarti
kekuasaan
yang
tertinggi, atau kekuasaan yang tidak berada di
bawah kekuasaan lain.
3. Kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan
tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur
seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari
pemerintah negara lain.
4. Kedaulatan adalah hak yang tertinggi, hak
mutlak, dan hak yang tidak terbatas atau hak
yang tidak bergantung kepada pihak lain.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
4
5. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN
PENDUDUK
WARGA NEGARA
PENDUDUK
• orang yang memiliki
hak dan kewajiban
terhadap suatu
negara
• orang yang bertempat
tinggal pada wilayah
suatu negara
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
5
6. PENGERTIAN BANGSA DAN MASYARAKAT
BANGSA
MASYARAKAT
• sekelompok orang yang
memiliki perasaan
senasib akan keberadaan
suatu negara
• sekelompok orang yang
tinggal bersama di suatu
daerah tertentu dan
terikat pada nilai-nilai
tertentu yang diterima
secara bersama
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
6
7. SIFAT KEDAULATAN
MENURUT JEAN BODIN (1530 – 1596 )
PERMANE
N
ASLI
SIFAT
KEDAULATAN
BULAT
TIDAK TERBATAS
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
7
8. PENGERTIAN SIFAT KEDAULATAN
MENURUT JEAN BODIN (1530 – 1596 )
1. Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada
selama negara berdiri.
2. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari
kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan
itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi.
4. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang
membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat
tertinggi akan lenyap.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
8
9. PRINSIP-PRINSIP KEDAULATAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA - 1
1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat (1) UUD
1945).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
(Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945).
3. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal
1 Ayat (3) UUD 1945).
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
9
10. PRINSIP-PRINSIP KEDAULATAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA - 2
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat
memberhentikan Presiden dan atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat (3) UUD
1945).
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan, Dewan Perwakilan Rakyat
(Pasal 7C UUD 1945).
6. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden (Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945).
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
10
11. SUMBER HUKUM PENERAPAN
KEDAULATAN DI INDONESIA
PANCASILA SILA
KEEMPAT
SUMBER HUKUM
KEDAULATAN
NKRI
PEMBUKAAN
UUD 1945 ALINEA
KEEMPAT
UUD 1945 PASAL
1 AYAT (2)
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
11
13. PENGERTIAN MACAM – MACAM
KEDAULATAN
1. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu
negara untuk mengatur segala kepentingan
rakyatnya tanpa campur tangan negara lain.
2. Kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu
negara untuk mengadakan hubungan atau
kerjasama dengan negara-negara lain demi
kepentingan bangsa dan negara.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
13
17. TEORI KEDAULATAN TUHAN
• Menurut teori ini pemerintah memperoleh
kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Penganut teori
ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang
terdapat di alam semesta adalah ciptaan Tuhan.
Demikian pula halnya dengan kedaulatan yang
ada pada pemerintah itu berasal dari Tuhan.
• Teori kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja
yang menyatakan dirinya keturunan dari para
dewa.
• Penganjur teori kedaulatan Tuhan ialah
Agustinus (354-430), Thomas Aquino (12251274), Fredrich Julius Stahl (1802-1861).
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
17
18. TEORI KEDAULATAN RAJA
• Teori ini memandang bahwa raja memiliki
kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas
dalam menjalankan pemerintahan.
• Penganjur teori ini adalah Machiavelli dan
Thomas Hobbes. Dengan adanya kedaulatan
yang dimiliki oleh para raja maka raja ber kuasa
dengan sewenang-wenang bahkan Raja Louis
XIV dari Prancis dengan sombongnya pernah
berkata “L’ettat C’est Moi” (negara adalah saya).
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
18
19. TEORI KEDAULATAN HUKUM
• Teori ini memandang bahwa
penguasa, rakyat, dan negara harus tunduk
pada hukum yang berlaku. Pemerintah dan
lembaga negara lainnya harus berdasarkan
pada peraturan yang berlaku.
• Tokoh dari teori ini adalah Imanuel Kant, Hugo
Krabe, dan Leon Duguit.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
19
20. TEORI KEDAULATAN RAKYAT
• Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan berada
di tangan rakyat. Raja atau penguasa hanya
pelaksana apa yang telah ditentukan oleh
rakyat. Raja atau para pemimpin hanyalah
pelaksana dan harus ber tanggung jawab
kepada rakyat.
• Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini
adalah Montesquie dan J. J. Rousseau, John
Locke (1632-1704)
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
20
21. TEORI KEDAULATAN NEGARA
• Berdasarkan teori ini, kedaulatan berasal atau
ada pada negara. Oleh karena itu, negara
menjadi sumber hukum. Penguasa dan rakyat
harus tunduk kepada negara. Tokoh dari teori ini
adalah G. Jellineck dan Paul Laband.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
21
22. CIRI-CIRI NEGARA YANG MENGANUT TEORI
KEDAULATAN RAKYAT
1. Adanya lembaga perwakilan rakyat, di mana
majelis permusyawaratan rakyat mencerminkan
kedaulatan rakyat.
2. Majelis dipilih melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
3. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakilwakil rakyat, memilih presiden dan wakil
presiden, serta menetapkan keanggotaan
Majelis untuk membuat undang-undang dasar
atau peraturan lainnya.
4. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
22
23. TOKOH TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN
JOHN LOCKE
TOKOH TERORI
PEMISAHAN
KEKUASAAN
MONTESQUIEU
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
23
24. PEMBAGIAN KEKUASAN MENURUT
JOHN LOCKE
PEMBAGIAN
KEKUASAAN
KEKUASAAN
LEGISLATIF
31/12/2013
KEKUASAAN
EKSEKUTIF
Created by : A. Yayuk Widihartanti
KEKUASAAN
FEDERATIF
24
25. PENGERTIAN DARI 3 MACAM KEKUASAN
MENURUT JOHN LOCKE
1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk
membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk
mengadakan perserikatan dan aliansi, serta
segala tindakan dengan semua orang dan
badan di luar negeri.
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
25
27. PENGERTIAN 3 MACAM KEKUASAAN
MENURUT MONTESQUIEU
1. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu
badan perwakilan rakyat (parlemen).
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh
pemerintah (Presiden atau raja dengan
bantuan menteri-menteri atau kabinet).
3. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan
perwakilan (Mahkamah Agung dan perwakilan
di bawahnya).
31/12/2013
Created by : A. Yayuk Widihartanti
27