Dokumen menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan rakyat berarti rakyat Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan negara. Kedaulatan dijalankan oleh lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif.
2. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu
pemerintahan negara. Jadi, apabila dikatakan bahwa Indonesia adalah
negara yang berdaulat, artinya rakyat Indonesia sendiri yang mempunyai
kekuasaan tertinggi untuk menentukan perjalanan negara Indonesia.
Pada dasarnya, kedaulatan rakyat mempunyai empat sifat, yaitu:
1) Permanen
2) Asli
3) Bulat
4) Tidak terbatas
Secara teori, ada empat macam kedaulatan, yaitu :
1) Teori Kedaulatan Tuhan
2) Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)
3) Teori Kedaulatan Negara
4) Teori Kedaulatan Hukum
3. Negara
Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Unsur-unsur
negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Unsur
Konstitutif dan Unsur Deklaratif. Pengakuan negara ada dua
macam yaitu, pengakuan de facto dan de jure
Kewenangan Negara
1. Dalam lingkungan warga (RW/RT)
2. Kepala daerah provinsi (Gubernur)
3. Kepala daerah kabupaten (Bupati)
4. Kepala daerah kota (Walikota)
5. Kepala negara (Presiden)
4. PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
Ada dua macam sistem pemerintahan, berikut dengan ciri-cirinya :
Pemerintahan Parlementer Pemerintahan Presidensial
1) Kekuasaan legislatif(DPR) lebih 1) Dikepalai oleh seorang presiden
kuat daripada keuasaan sebagai pemegang kekuasaan
eksekutif.
eksekutif.
2) Menteri-menteri hanya
2) Menteri-menteri bertanggung bertanggung jawab kepada
jawab kepada DPR presiden, bukan kepada DPR.
3) Kedudukan presiden hanya 3) Presiden mempunyai hak
sebagai lambang yang prerogratif untuk mengangkat dan
menjalankan kegiatan-kegiatan di memberhentikan menteri, baik
luar pengelolaan kebijakan yang memimpin departemen
pemerintah maupun non-departemen.
5. PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT
Kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga negara, yakni :
1) Legislatif, yang termasuk dalam lembaga ini adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah(DPD);
2) Eksekutif, yang termasuk dalam lembaga ini adalah Presiden
dan Wakil Presiden;
3) Yudikatif, yakni kekuasaan kehakiman. Yang termasuk dalam
lembaga ini adalah Mahkamah Agung(MA), Mahkamah
Konstitusi(MK), dan Komisi Yudisial(KY)
6. STRUKTUR KETATANEGARAAN
1) MPR terdiri dari : Seluruh anggota DPR
Seluruh anggota DPD
2) DPR memiliki ;
Tiga Fungsi : Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.
Tiga Hak : Hak interpelasi, Hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3) DPD
4) Presiden memiliki ;
Tiga Kekuasaan : Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif.
Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif.
Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara.
5) BPK
6) Kekuasaan Kehakiman terdiri dari : Mahkamah Agung(MA)
Mahkamah Konstitusi(MK)
Komisi Yudisial(KY)