SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Agatha ChristantyaGale
Assyifa NadhifaFiskawati
Dewi Rizkyta Auribian
Dina Intania
Dini Dubelmar
Rezza Aldan Benaldi
Bentuk Negara
di dunia
3. Negara Konfederasi
1. Monarki
• Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai
oleh raja atau ratu berdasarkan keturunan. Dalam prakteknya,
monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut dan monarki
konstutional.
a) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan
tertinggi di tangan satu orang raja atu ratu. Contoh: Arab Saudi,
Brunei, Swazilan, Bhutan, dll.
b) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang
kekuasaan kepala negaranya (perdana mentri) dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan kostitusi negara. Contoh: Thailand, Jepang,
Inggris, Jordania dll.
c) Monarki parlamenter adalah bentuk pemerintahan yang
bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah
menteri. Contoh: Belanda, dan Malaysia.
2. Oligarki
• Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan
yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari
golongan atau kelompok tertentu. Sistem ini muncul
karena terjadinya monarki absolute. Monarki absolute
menyebabkan tindakan kesewenangan raja yang
mengakibatkan sekumpulan kaum aristocrat atau
bangsawan mengambil alih pemerintahan.
• Namun, sistem ini tidak berlangsung mulus seperti
awalnya. Karena, ternyata banyak kaum bangsawan
yang juga melakukan tindakan sewenang-wenang
dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini
kemudian digantikan oleh demokrasi yang berasaskan
rakyat.
3. Demokrasi
• Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan
yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau
bendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak
rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu)
yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil.
• Sistem pemerintahan demokrasi muncul setelah
Oligarki. Sistem ini terbentuk karena adanya kekuasaan
ditangan rakyat. Ini berarti, rakyatlah yang memegang
tahta kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
Namun, pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya lah
yang menjalankan pemerintahan.
1. Kedaulatan Ke Dalam
Kedaulatan kedalam artinya pemerintah (negara)
mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan
negara melalui lembaga negara atau alat perlengkapan
negara yang diperlukan untuk itu. Kedaulatan kedalam
nampak pada tujuan negara seperti yang ada dalam
pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum.
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan kedilan sosial
Dari penjelasan tentang kedaulatan kedalam
dapat disimpulkan bahwa, Negara Indonesia
memiliki kekuasaan untuk mengatur
kehidupan rakyat Indonesia, menyejahterakan
rakyat Indonesia, dengan segenap
kemampuannya tanpa campur tangan negara
lain. Misalnya menentukan pendidikan yang
cocok untuk bangsa Indonesia, ekonomi,
politik yang cocok untuk bangsa Indonesia,
dan lainnya.
Kedaulatan keluar mengandung pengertian kekuasaan untuk
mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain.
Hubungan dan kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan
nasional. Ini berarti pula bahwa negara Indonesia mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Kedaulatan
keluar ini nampak pada Pembukaan UUD 1945 dan pasal-
pasal UUD 1945, yaitu:
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
• Pasal 11 ayat (1), berbunyi: Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian
dengan negara lain.
• Pasal 13 ayat (1), berbunyi: Presiden mengangkat duta dan
konsul

More Related Content

What's hot

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risAkhmad Puryanto
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPlestaridiana28
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanSafira Aisyah
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanNonik Setyanik
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraIsaka Yoga
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisPerbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisIswi Haniffah
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanoktavia ayu
 
SRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesia
SRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesiaSRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesia
SRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesiaSri Suwanti
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Power poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanPower poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanwah yuni
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
 
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Aang Gustaffi
 

What's hot (20)

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisPerbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
 
Sistem Pemerintahan
Sistem  PemerintahanSistem  Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
SRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesia
SRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesiaSRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesia
SRI SUWANTI- Perkembangan sistem-pemerintahan-indonesia
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Power poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanPower poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahan
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
 
Sistem konstitusi
Sistem konstitusiSistem konstitusi
Sistem konstitusi
 
Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
 
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
Pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut undang - undang dasar n...
 

Similar to Bentuk negara dan kedaulatan

Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendrireskaka
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Rezaomcivics
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
 
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanPresentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanDavid Leonel situmorang
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)ayu lestari
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2nurazizahdanu
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negaraliananofita15
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraFazrin Heros
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSigit Pandu
 

Similar to Bentuk negara dan kedaulatan (20)

Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendri
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
 
Pkn bab 3
Pkn bab 3Pkn bab 3
Pkn bab 3
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
 
Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahanPresentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
Presentation bentuk bentuk negara & bentuk-bentuk pemerintahan
 
Win
WinWin
Win
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
 
BAB 2 LAGI
BAB 2 LAGIBAB 2 LAGI
BAB 2 LAGI
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
 
tugas Pkn'
tugas Pkn'tugas Pkn'
tugas Pkn'
 
tugas Pkn'
tugas Pkn'tugas Pkn'
tugas Pkn'
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negara
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
PERTEMUAN 12.pptx
PERTEMUAN 12.pptxPERTEMUAN 12.pptx
PERTEMUAN 12.pptx
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 

Bentuk negara dan kedaulatan

  • 1. Agatha ChristantyaGale Assyifa NadhifaFiskawati Dewi Rizkyta Auribian Dina Intania Dini Dubelmar Rezza Aldan Benaldi
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 8.
  • 9. 1. Monarki • Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu berdasarkan keturunan. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut dan monarki konstutional. a) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atu ratu. Contoh: Arab Saudi, Brunei, Swazilan, Bhutan, dll. b) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya (perdana mentri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan kostitusi negara. Contoh: Thailand, Jepang, Inggris, Jordania dll. c) Monarki parlamenter adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Contoh: Belanda, dan Malaysia.
  • 10. 2. Oligarki • Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sistem ini muncul karena terjadinya monarki absolute. Monarki absolute menyebabkan tindakan kesewenangan raja yang mengakibatkan sekumpulan kaum aristocrat atau bangsawan mengambil alih pemerintahan. • Namun, sistem ini tidak berlangsung mulus seperti awalnya. Karena, ternyata banyak kaum bangsawan yang juga melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini kemudian digantikan oleh demokrasi yang berasaskan rakyat.
  • 11. 3. Demokrasi • Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau bendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil. • Sistem pemerintahan demokrasi muncul setelah Oligarki. Sistem ini terbentuk karena adanya kekuasaan ditangan rakyat. Ini berarti, rakyatlah yang memegang tahta kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya lah yang menjalankan pemerintahan.
  • 12.
  • 13. 1. Kedaulatan Ke Dalam Kedaulatan kedalam artinya pemerintah (negara) mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan negara melalui lembaga negara atau alat perlengkapan negara yang diperlukan untuk itu. Kedaulatan kedalam nampak pada tujuan negara seperti yang ada dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut: • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. • Memajukan kesejahteraan umum. • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan kedilan sosial
  • 14. Dari penjelasan tentang kedaulatan kedalam dapat disimpulkan bahwa, Negara Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia, menyejahterakan rakyat Indonesia, dengan segenap kemampuannya tanpa campur tangan negara lain. Misalnya menentukan pendidikan yang cocok untuk bangsa Indonesia, ekonomi, politik yang cocok untuk bangsa Indonesia, dan lainnya.
  • 15. Kedaulatan keluar mengandung pengertian kekuasaan untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Hubungan dan kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan nasional. Ini berarti pula bahwa negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Kedaulatan keluar ini nampak pada Pembukaan UUD 1945 dan pasal- pasal UUD 1945, yaitu: • Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial • Pasal 11 ayat (1), berbunyi: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. • Pasal 13 ayat (1), berbunyi: Presiden mengangkat duta dan konsul