Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
9. 1. Monarki
• Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai
oleh raja atau ratu berdasarkan keturunan. Dalam prakteknya,
monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut dan monarki
konstutional.
a) Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan
tertinggi di tangan satu orang raja atu ratu. Contoh: Arab Saudi,
Brunei, Swazilan, Bhutan, dll.
b) Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang
kekuasaan kepala negaranya (perdana mentri) dibatasi oleh
ketentuan-ketentuan kostitusi negara. Contoh: Thailand, Jepang,
Inggris, Jordania dll.
c) Monarki parlamenter adalah bentuk pemerintahan yang
bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah
menteri. Contoh: Belanda, dan Malaysia.
10. 2. Oligarki
• Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan
yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari
golongan atau kelompok tertentu. Sistem ini muncul
karena terjadinya monarki absolute. Monarki absolute
menyebabkan tindakan kesewenangan raja yang
mengakibatkan sekumpulan kaum aristocrat atau
bangsawan mengambil alih pemerintahan.
• Namun, sistem ini tidak berlangsung mulus seperti
awalnya. Karena, ternyata banyak kaum bangsawan
yang juga melakukan tindakan sewenang-wenang
dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan ini
kemudian digantikan oleh demokrasi yang berasaskan
rakyat.
11. 3. Demokrasi
• Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan
yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau
bendasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak
rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu)
yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil.
• Sistem pemerintahan demokrasi muncul setelah
Oligarki. Sistem ini terbentuk karena adanya kekuasaan
ditangan rakyat. Ini berarti, rakyatlah yang memegang
tahta kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
Namun, pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya lah
yang menjalankan pemerintahan.
12.
13. 1. Kedaulatan Ke Dalam
Kedaulatan kedalam artinya pemerintah (negara)
mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan
negara melalui lembaga negara atau alat perlengkapan
negara yang diperlukan untuk itu. Kedaulatan kedalam
nampak pada tujuan negara seperti yang ada dalam
pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum.
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan kedilan sosial
14. Dari penjelasan tentang kedaulatan kedalam
dapat disimpulkan bahwa, Negara Indonesia
memiliki kekuasaan untuk mengatur
kehidupan rakyat Indonesia, menyejahterakan
rakyat Indonesia, dengan segenap
kemampuannya tanpa campur tangan negara
lain. Misalnya menentukan pendidikan yang
cocok untuk bangsa Indonesia, ekonomi,
politik yang cocok untuk bangsa Indonesia,
dan lainnya.
15. Kedaulatan keluar mengandung pengertian kekuasaan untuk
mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain.
Hubungan dan kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan
nasional. Ini berarti pula bahwa negara Indonesia mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Kedaulatan
keluar ini nampak pada Pembukaan UUD 1945 dan pasal-
pasal UUD 1945, yaitu:
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
• Pasal 11 ayat (1), berbunyi: Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian
dengan negara lain.
• Pasal 13 ayat (1), berbunyi: Presiden mengangkat duta dan
konsul