Ketiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. 2. Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, sedangkan sesudahnya kekuasaan didistribusikan ke lembaga-lembaga negara yang sejajar. 3. Amandemen UUD 1945 mengubah kedudu

1. MAKALAH
KEKUASAAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN BANGSA DAN
NEGARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOSEN PENGAJAR : MASFUUKHATUR ROHMAH
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 3 Kelas 1KB06
1. Adam Malik A.J 20114165
2. Barep Cikal Yusuf 22114035
3. Fakhri Abiyansyah Putra 23114898
4. Jonathan Sihombing 25114694
5. Muhammad Ammar Ramadhan 27114077
6. Muhamad Fakhri Ramdani 26114921
7. Patar Sirait 28114406
8. Ryan Setiawan 29114896
9. Wahyu Ajis Saputra 2C114121
8 OKTOBER 2014
UNIVERSITAS GUNADARMA

2. PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Negara adalah suatu organisasi yang meliputi wilayah, sejumlah rakyat,
dan mempunyai kekuasaaan berdaulat. Setiap negara memiliki sistem poitik, yaitu
pola mekanisme atau pelaksanaan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan sendiri
adalah hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu.
Pembagian kekuasaan pemerintah RI 1945 berdasarkan ajaran pembagian
kekuasaan atau yang disebut sebagai Trias Poltiica. Trias Politica adalah suatu
prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang baik, sebaiknya tidak
diserahkan pada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ajaran ini diajarkan oleh pemikir Inggris John Locke dan pemikir Perancis
Montesquieu. Menurut ajaran tersebut dijelaskan bahwa sistem pemerintahan
dibagi menjadi tiga :
1. Badan Legislatif
Badan yang bertugas membentuk Undang-Undang
2. Badan Eksekutif
Badan yang bertugas melaksanakan Undang-Undang
3. Badan Yudikatif
Badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang,
memeriksa, dan mengadilinya
Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis dalam
susunan ketatanegeraan menurut UUD 1945 adalah bersumber pada susunan
ketatanegaraan Indonesia asli yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran falsafah
negara Inggris, Perancis, Arab, AS, dan Rusia. Aliran-aliran itu oleh Indonesia
diperhatikan sungguh-sungguh dalam penguasaan ketatanegaraan ini, karena

3. semata-mata untuk menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintahan menurut
konstitusi proklamasi.
Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan
Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai
kelompok masyarakat terendah yang meliputi MPR, DPR, Presiden dan Wakil
Presiden, Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati/ Walikota, sampai
tingkat RT.
Lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari
suara dan tangan rakyat, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam
sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.
Kekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan rakyat.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah
mengalami empat kali perubahan (amandemen). Perubahan (amandemen)
Undang-Undang Dasar 1945 ini, telah membawa implikasi terhadap sistem
ketatanegaraan Indonesia. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia,
maka berubah pula susunan lembaga-lembaga negara yang ada.
A. SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi
dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut.
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat
diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan
kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar
kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

4. Adapun kedudukan dan hubungan antar lembaga tertinggi dan lembaga-
lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah karena di dalam Pembukaan UUD
1945 terdapat tujuan negara dan pancasila yang menjadi dasar negara
Indonesia. Jika Pembukaan UUD 1945 ini dirubah, maka secara otomatis
tujuan dan dasar negara pun ikut berubah.
2. MPR
Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945
merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana
sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR diberi kekuasaan tak terbatas (Super
Power). karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang
berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil
presiden.

5. 3. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negaradalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
4. BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembagatinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD
1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Pasal 23 ayat (5) UUD
Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang
Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
5. DPR
Tugas dan wewenang DPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah
memberikan persetujuan atas RUU [pasal 20 (1)], mengajukan rancangan
Undang-Undang [pasal 21 (1)], Memberikan persetujuan atas PERPU [pasal
22 (2)], dan Memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara [pasal 23 (1)]. UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa
DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan.

6. 6. Presiden
a) Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR,
meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
b) Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi
(consentration of power and responsiblity upon the president).
c) Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga
memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan
yudikatif (judicative power).
d) Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
e) Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat
sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa
jabatannya.
B. SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan
(amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD
1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di
tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang
sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga
dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan
konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan
dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan,
eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai
dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945
dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap
mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau
selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

7. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat
dijelaskan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi
dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut
UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6
lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden,
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
1. BPK
a) Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
b) Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara
(APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan
kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
c) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi.
d) Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen
yang bersangkutan ke dalam BPK.

8. 2. MPR
a) Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi
negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
b) Menghilangkan supremasi kewenangannya.
c) Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
d) Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden
e) Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
f) Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
secara langsung melalui pemilu.
3. DPR
a) Posisi dan kewenangannya diperkuat.
b) Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan
presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara
pemerintah berhak mengajukan RUU.
c) Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
d) Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
4. DPD
a) Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan
kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah
ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai
anggota MPR.
b) Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik
Indonesia.
c) Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
d) Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain
yang berkait dengan kepentingan daerah.

9. 5. Presiden
a) Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara
pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta
memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
b) Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
c) Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
d) Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan
pertimbangan DPR.
e) Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan DPR.
f) Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan
wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu,
juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
6. Kehakiman
a. Mahkamah Agung
1) Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan
yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan
keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-
undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan
Undang-undang.
3) Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan
militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
4) Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian,
Advokat/Pengacara dan lain-lain.

10. b. Mahkamah Konstitusi
1) Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the
guardian of the constitution).
2) Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus
sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai
politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas
pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau
wakil presiden menurut UUD.
3) Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh
Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden,
sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara
yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif
C. KEKUASAAN PRESIDEN RI SEBELUM PERUBAHAN
UUD 1945
Sebelum perubahan UUD RI 1945 pada tahun 1999-2002, Republik
Indonesia pernah berganti konstitusi mulai dari UUD 1945, UUD RIS 1949,
UUD Sementara 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945 melalui dekrit presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap lembaga
kepresidenan maupun kekuasaan presiden.
1. Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945
Undang-undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan Presiden pada posisi
yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Itu terlihat dengan
dimilikinya dua fungsi penting oleh presiden , yaitu fungsi sebagai kepala Negara
dan fungsi sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden antara lain sebagai
berikut :

11. a. Kekuasaan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Pasal 4 ayat 1 jelas mengatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.” Makna dari pasal itu
yakni, presiden adalah satu-satunya orang yang memimpin seluruh pemerintahan.
b. Kekuasaan di Bidang Legislatif
UUD 1945 memberikan kekuasaan legislatif kepada presiden lebih besar
daripada DPR. Selain mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang
bersama DPR, dalam kondisi kegentingan yang memaksa presiden juga
mempunyai kekuasaan membentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang (Perpu), serta berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk
menjalankan Undang-Undang.
c. Kekuasaan di Bidang Yudisial
Presiden, menurut UUD 1945, juga mempunyai beberapa kekuasaan
yudisial, yaitu: pertama, kekuasaan memberi grasi kepada orang yang dihukum.
Kedua, presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan abolisi. Ketiga,
presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti. Keempat, presiden
mempunyai kekuasaan untuk melakukan rehabilitasi kepada seseorang yang
haknya telah hilang akibat putusan pengadilan.

12. d. Kekuasaan di Bidang Militer
“Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara.” Menurut bunyi pasal 10 UUD 1945, presiden adalah
Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Selain itu, presiden, dengan persetujuan
DPR, mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian
dengan negara lain.
e. Kekuasaan Hubungan Luar Negeri
Kekuasaan mengenai hubungan luar negeri yang sering disebut sebagai
kekuasaan diplomatik berupa kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara
lain. UUD 1945 Pasal 11 mengatur mengenai kekuasaan menyatakan perang dan
membuat perdamaian dengan negara lain. Dalam hal membuat perjanjian, pasal
tersebut juga mewajibkan kepada presiden untuk meminta persetujuan DPR.
f. Kekuasaan Darurat
Menurut UUD 1945 Pasal 12 yang mengatakan: “Presiden menyatakan
keadaan bahaya. Syarat-syarat keadaan bahaya diterapkan dengan undang-
undang.” Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 6 Tahun
1946 tentang Keadaan Bahaya.
Dalam sejarahnya, kekuasaan darurat ini pernah dilakukan oleh Presiden
Soekarno, yaitu:pertama, ketika Perdana Menteri Syahrir diculik. Kedua, ketika
suasana politik yang memanas akibat perundingan dengan Belanda menemui jalan
buntu. Ketiga, ketika terjadi perebutan kekuasaan di Madiun.

13. g. Kekuasaan Mengangkat atau Menetapkan Pejabat Tinggi Negara
Secara eksplisit UUD 1945 hanya mencantumkan beberapa pejabat tinggi
negara yang harus diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Antara lain adalah;
menteri-menteri, duta dan konsul. Namun, karena presiden mempunyai
kewenangan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, dan
mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah, maka hampir
semua pejabat tinggi diangkat oleh presiden, seperti: hakim-hakim agung, jaksa
agung, ketua badan pemeriksa keuangan, dan lain-lain.
2. Kekuasaan Presiden Menurut Konstitusi RIS 1949
Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan presiden
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam UUD RIS 1945
kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Sementara kekuasaan
pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dikepalai oleh perdana menteri.Namun
secara formal, presiden juga adalah pemerintah. Karena sifatnya Cuma formalitas,
maka kekuasaan dalam pemerintahan bergantung pada menteri-menteri. Semua
keputusan atau peraturan harus diambil oleh kabinet, kemudian keputusan atau
peraturan tersebut ditandatangani oleh presiden dan ditandatangani oleh menteri.
Dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam Bab III tentang “Perlengkapan
Republik Indonesia Serikat” konstitusi RIS 1949, kekuasaan presiden antara lain
sebagai berikut :
a. Kekuasaan Mengangkat atau Menetapkan Pejabat Tinggi Negara
Meskipun dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan presiden harus
bergantung dengan kabinet, namun secara formal presiden adalah kepala
pemerintahan,sehingga segala keputusan pemerintah adalah sama dengan
keputusan presiden.

14. b. Kekuasaan di Bidang Legislasi
“Peraturan-peraturan menjalankan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah
namanya ialah peraturan pemerintah.” Undang-undang Federal dan Peraturan
pemerintah itu dilakukan dengan keputusan presiden. Semua peraturan tersebut
ditandatangani oleh presiden dan oleh menteri bersangkutan.
c. Kekuasaan di Bidang Yudisial
Seperti halnya dalam UUD 1945, menurut Konstitusi RIS 1949 presiden
mempunyai hak memberi ampunan dan keringanan hukuman atas hukuman yang
telah dijatuhkan oleh pengadilan. Tetapi kalau amnesti, hanya bisa diberikan jika
presiden sudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Sedangkan abolisi, diatur
dalam Pasal 160 Konstitusi RIS 1949.
d. Kekuasaan di Bidang Militer
Kekuasaan atas angkatan bersenjata secara tegas dicantumkan dalam Pasal 182
Konstitusi RIS 1949.
3. Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Serupa dengan UUD RIS 1949, UUD Sementara 1950 juga secara tegas
menyatakan dalam Pasal 45 Ayat (1) “Presiden ialah Kepala Negara.” Karena
kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara, maka presiden tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban , sementara yang harus bertanggungjawab adalah
para menteri baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Persoalan
kemudian muncul ketika UUD Sementara 1950 tidak secara tegas dalam satu
pasal pun yang menyatakan apakah presiden merupakan bagian dari pemerintah
bersama-sama para menteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UUD RIS.

15. Keadaan seperti inilah yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan dalam
pemerintahan. Presiden Soekarno menganggap keadaan seperti ini menimbulkan
“dualisme” dalam kepemimpinan bangsa di mana pimpinan revolusi dipisahkan
dari pimpinan pemerintahan. Pimpinan revolusi justru dilumpuhkan oleh
pimpinan pemerintahan dan hanya dijadikan “tukang stempel”.
Menurut Ismail Suny, Presiden adalah bagian dari suatu “dwi-tunggal”
Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan para menteri merupakan bagian yang
lain. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sistematis penempatan ketentuan
mengenai presiden dan menteri-menteri yang ditempatkan secara bersama-sama
pada Bagian I dari Bab II dengan kepala; “Pemerintah.” Kemudian apabila
dihubungkan Bagian I dari Bab II ini dengan Bagian I dari Bab III terutama Pasal
83, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peniadaan Pasal 68 UUD RIS 1949
dalam UUD Sementara 1950, hanyalah dimaksudkan untuk tidak perlu
menjelaskan hal yang sudah dianggap sudah cukup terang.
Dalam hal adanya ketentuan dalam Pasal 85, segala keputusan presiden
ditandatangani oleh menteri-menteri yang bersangkutan adalah dimaksudkan
bahwa menteri-menteri yang tersebut setuju dengan keputusan itu. Persetujuan itu
sangat penting karena Pasal 83 UUD Sementara 1950 menyatakan bahwa menteri-
menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan
presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat (tak bertanggung jawab).
Oleh karena itu, maksud dari Pasal 83 tersebut adalah untuk memberikan
kepada menteri-menteri dan parlemen tempat menteri-menteri bertanggung jawab
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan
lainnya, sementara kekuasaan yang dipegang oleh presiden hanya apa yang secara
tegas dinyatakan oleh beberapa pasal yang tertera di dalam UUD Sementara 1950.

16. a. Kekuasaan Mengangkat atau Menetapkan Pejabat Tinggi Negara
Undang-undang Dasar Sementara 1950 secara tegas memberikan kekuasaan
kepada presiden untuk mengangkat wakil presiden, perdana menteri, menteri-
menteri,dan pejabat-pejabat lainnya. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk
mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Kekuasaan di Bidang Legislasi
Presiden memiliki kekuasaan untk mengambil inisiatif dalam perundang-
undangan dan menyampaikan rancangan Undang-undang ke DPR dengan amanat
presiden. Selain itu, presiden juga berwenang untuk membubarkan DPR, jika
lembaga tinggi tersebut tidak mewakili kehendak rakyat.
c. Kekuasaan di Bidang Yudisial
UUD Sementara 1950, memberikan kekuasaan kepada presiden untuk
memberikan grasi kepada seseorang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan
kekuasaan abolisi dan amnesti , tidak diberikan oleh UUD Sementara 1950
kepada presiden melainkan melalui UU setelah meminta nasihat dari Mahkamah
Agung.
d. Kekuasaan di Bidang Militer
Pasal 85 UUD Sementara 1950 secara tegas mengatakan bahwa presiden
memegang kekuasaan atas angkatan perang. Namun, dalam UUD Sementara 1950
tidak disebutkan secara jelas mengenai penyebutan jabatan presiden selaku
pemegang kekuasaan atas angkatan perang. Pasal 127 ayat 1 UUD Sementara
hanya menyebutkan “Presiden ialah Panglima Tertinggi tentara atas Angkatan
Perang Republik Indonesia”. Pada UUD Sementara 1950 secara tegas menyatakan
bahwa presiden dengan cara dan dalam bentuk hal-hal yang akan ditentukan
dengan undang-undang, dapat menyatakan daerah Republik Indonesia atau

17. bagian-bagian daripadanya dalam keadaan bahaya, bila presiden menganggap itu
perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan luar negeri.
e. Kekuasaan di Bidang Hubungan Luar Negeri
UUD Sementara 1950 secara tegas menyatakan bahwa presiden mempunyai
kekuasaan untuk mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan
persetujuan dengan negara lain. Perjanjian tersebut tidak sah jika belum disetujui
dengan undang-undang. Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menunjuk
wakil-wakil diplomatik dan konsuler di negara-negara asing.
4. Berlakunya Kembali UUD 1945 Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Secara normatif, tidak ada satu perubahan pasal pun dalam UUD 1945 pasca
Dekrit Presiden 1959. Dekrit hanyalah sebuah instrument yang digunakan oleh.
Presiden Soekarno dalam memberlakukan kembali UUD 1945 setelah
Konstituante hasil pemilu tidak berhasil merumuskan suatu UUD yang baru.
Pasca pemberlakuan kembali UUD 1945 dikenal dengan era “Demokrasi
Terpimpin”. Sebutan ini dimunculkan oleh Kabinet Djuanda pada tanggal 19
Februari 1959 yang mengambil keputusan secara bulat mengenai pelaksanaan
demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Demokrasi Terpimpin
menurut Djuanda sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945,
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
dan perwakilan.” Menurut Djuanda, demokrasi terpimpin bukanlah diktator,
berbeda pula dengan demokrasi sentralisasi, dan berbeda pula dengan demokrasi
liberal. Tetapi pada kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan
Djuanda itu. Itu terlihat adanya pemusatan kekuasaan pada presiden. Pemusatan
kekuasaan tersebut bisa dilihat pada Kabinet Kerja III.

18. Pertama, Presiden membentuk dewan nasional dengan tugas membantu
pemerintah. Dewan nasional merupakan sebuah badan untuk menghimpun
kekuasaan-kekuasaan ekstraparlemen. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan dan kemudian atas dasar Penetapan Presiden
No.4 tahun 1960,presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
(DPR-GR). Ketiga, Ketua dan Wakil ketua DPR-GR, Ketua dan Wakil ketua
Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS), Wakil ketua Dewan Pertimbangan
Agung dan Ketua Dewan Perancang Nasional diberi kedudukan sebagai Wakil
Menteri Pertama dan Menteri. Itu artinya, kedudukan 4 lembaga negara tersebut
berada dibawah presiden.
Pada Demokrasi Terpimpin ini sering terjadi pergantian kabinet, mulai dari
Kabinet III berubah menjadi Kabinet IV, lalu berganti kembali menjadi kabinet
Dwikora hingga pada puncaknya terjadi peristiwa pemberontakan yang dilakukan
oleh PKI atau yang lebih dikenal dengan G30-S/PKI pada tanggal 30 September
1965. Pada peristiwa itu pula , gugur lah 7 orang Jenderal dari ABRI.
Setelah peristiwa itu,Presiden Soekarno dihadapkan pada situasi politik yang
sangat sulit. Presiden menerima tuntutan dari rakyat atau yang dikenal dengan Tri
Tuntutan Rakyat (Tritura). Isinya menuntut presiden membubarkan
PKI,membersihkan Kabinet dari pengaruh PKI dan menurunkan harga barang.
Atas desakan massa, akhirnya tuntutan untuk pembersihan Kabinet Dwikora
dikabulkan.
Kemudian Kabinet Dwikora dirombak menjadi Kabinet Dwikora yang
disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Seratus Menteri. Tetapi
Kabinet tersebut tidak bisa mengatasi situasi poltik yang memanas pada waktu itu.
Di dalam kabinet tersebut diduga masih terdapat beberapa menteri dari PKI,
sehingga terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin oleh “Angkatan 66” pada
saat pelantikan kabinet tersebut.

19. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1966, sesuai dengan sidang Kabinet 100
menteri, Mayjen Basuki Rachmad, Brigjen. M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud
menghadap Letjen Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat, untuk
meminta izin menghadap kepada Presiden Soekarno di Istana Bogor. Dari Bogor
ketiga jenderal ini membawa surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditujukan
kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret
(Supersemar). Isi surat tersebut adalah mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk mengatasi keadaan atas nama Presiden/Panglima
Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.
Pada masa Kabinet Ampera, posisi Presiden Soekarno, sama sekali tidak ada
artinya. Presiden tidak memliki lagi bargaining position dalam percaturan politik .
Indikator lemahnya posisi Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari, 12 hari
sebelum menyerahkan kekuasaan sepenuhnya ke tangan Soeharto. Politik
Berdikari dengan semboyan go to hell with your aids runtuh bersamaan dengan
jatuhnya supremasi kekuasaan eksekutif Presiden Soekarno.
Dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dan
Soeharto diangkat menjadi presiden. Soeharto pun pada tanggal 11 Oktober 1967
dengan nama Kabinet Ampera yang Disempurnakan. Dari sini baik secara yuridis
maupun secara politik, Soeharto resmi memegang tampuk kekuasaan lembaga
kepresidenan.

20. B. KEKUASAAN PRESIDEN RI SETELAH PERUBAHAN
UUD 1945
Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan
sangat besar kepada Presiden RI pada waktu itu. Besarnya kekuasaan tersebut
dalam praktiknya ternyata disalahgunakan sehingga memunculkan pemerintahan
yang otoriter, sentralistis, tertutup dan penuh KKN (korupsi. kolusi dan
nepotisme), baik pada masa Presiden Soekarno maupun pada masa Presiden
Soeharto. Tuntutan dari berbagai elemen masyarakat diproses oleh MPR pada
sidang istimewa pada tahun 1998. MPR mengeluarkan tiga Ketetapan MPR, yakni
; Pertama, Ketetapan MPR No.VIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan
MPR No.IV/MPR/1983 tentang referendum. Kedua, Ketetapan MPR
No.XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden RI. Ketiga, Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia (HAM).
Setelah terbitnya ketiga Ketetapan MPR tersebut. Kehendak dan kesepakatan
untuk melakukan perubahan UUD 1945 makin mengkristal di kalangan
masyarakat dan kekuatan sosial politik, termasuk partai politik. Akhirnya MPR
melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali.

21. 1. Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintahan
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-undang Dasar.” Demikianlah bunyi pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang
menjadi dasar presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pasal tersebut
tidak mengalami perubahan.
2. Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan
a. Kekuasaan Mengajukan RUU, dan Membahasnya Bersama DPR
Berdasarkan Pasal 5 UUD 1945 sebelum perubahan, presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Namun setelah perubahan, kekuasaan membentuk udang-undang
dipegang oleh DPR. Sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan.
Secara tegas, “ Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang.”
Meskipun begitu, presiden tetap mempunyai hak untuk mengajukan rancangan
undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Kekuasaan Membentuk Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti
Undang-undang (Perpu)
Ketentuan Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Pasal
tersebut berbunyi, “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh seorang presiden ketika akan
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tersebut
adalah unsur, “kegentingan yang memaksa.” Tidak ada penjelasan resmi yang
berkaitan dengan unsur “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa” tersebut.
c. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah

22. “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.” Itu menurut Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang tidak
mengalami perubahan sama sekali.
Peraturan pemerintah (PP) dapat dibuat berdasarkan perintah tegas dari
undang-undang (delegasi) atau berdasarkan pertimbangan presiden untuk
melaksanakan suatu undang-undang.
3. Kekuasaan Di Bidang Yudisial
Menurut ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan,
presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi. Namun setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan
tersebut sedikit mengalami perubahan yaitu ; dalam hal memberikan grasi dan
amnesti , Presiden memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal
memberi amnesti, dan abolisi, presiden memerhatikan pertimbangan DPR.
4. Kekuasaan dalam Hubungan dengan Luar Negeri
Menurut Bagir Manan, hubungan dengan luar negeri adalah masuk dalam
kekuasaan asli eksekutif (original power of executive). Hanya eksekutif yang
mempunyai kekuasaan untuk melakukan setiap bentuk atau inisiatif hubungan
luar negeri. Meskipun inisiatif dan keputusan tetap pada eksekutif, namun dalam

23. perkembangannya dalam hal-hal tertentu suatu hubungan luar negeri wajib
mengikutsertkan badan perwakilan.
Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, menetapkan
beberapa jenis hubungan luar negeri, yaitu ; mengadakan perjanjian dengan
negara lain, menyatakan perang dengan negara lain, mengadakan perdamaian
dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dan menerima
duta dan konsul negara lain.
a. Kekuasaan Mengadakan Perjanjian dengan Negara Lain
Ada sedikit perubahan dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur
mengenai perjanjian internasional. Perubahan tersebut berupa penambahan dua
ayat pada pasal tersebut. Ayat 1, isinya sama dengan bunyi Pasal 11 Ayat 1
sebelum perubahan. Ayat 2 berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukkan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dan Ayat 3 berbunyi, “Ketentuan lebih
lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.”
b. Kekuasaan Menyatakan Perang dengan Negara Lain
Presiden sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 11 UUD
1945, baik sebelum dan sesudah perubahan mempunyai kewenangan menyatakan
perang dengan negara lain. Pasal 11 UUD 1945 yang berkaitan dengan pengaturan
perang dengan negara lain, tidak mengalami perubahan secara signifikan dari
dahulu hingga sampai sekarang, presiden tetap memerlukan persetujuan DPR.
Sesuatu yang wajar jika perang memerlukan persetujuan DPR, karena
membawa konsekuensi yang sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara.

24. c. Kekuasaan Mengadakan Perdamaian dengan Negara Lain
Sesuai Pasal 11 UUD 1945, presiden mempunyai kekuasaan untuk membuat
perdamaian dengan negara lain. Perjanjian perdamaian dalam rangka mengakhiri
secara de jure peperangan atau permusuhan , tidak hanya sebatas pada
penghentian permusuhan, tetapi mencakup juga hal-hal lain seperti soal tawanan,
ganti rugi akibat peperangan dan lain-lain. Dalam hal ini, presiden wajib meminta
persetujuan DPR.
d. Kekuasaan Mengangkat dan Menerima Duta dan Konsul
Pasal 13 UUD 1945 yang menjadi dasar kewenangan presiden dalam hal
mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul negara lain sedikit
mengalami perubahan. Perubahan UUD 1945 dalam hal ini mengangkat duta dan
menerima duta dari negara lain, presiden diharuskan memerhatikan pertimbangan
presiden.
5. Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya
Berdasarkan pada Pasal 12 UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan sama
sekali, presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. Pasal
tersebut berbunyi, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”
Dengan merujuk pada ketentuan pasal itu, maka presiden menyatakan Negara
dalam keadaan bahaya tidak perlu meminta persetujuan DPR terlebih dahulu.
Namun syarat dan akibat keadaan bahaya harus diatur dalam undang-undang yang
berarti memerlukan persetujuan DPR.

25. 6. Kekuasaan Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Angkatan Bersenjata
“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Demikian bunyi Pasal 10 UUD 1945 yang
tidak mengalami perubahan sama sekali.
Dari ketentuan tersebut, maka kepolisian tidak termasuk sebagai angkatan
perang atau bersenjata. Tetapi pada era sebelum reformasi, angkatan kepolisian
dinyatakan sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun setelah
reformasi, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan setelah keluarnya
Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda Kehormatan Lainnya
Kekuasaan presiden dalam hal memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan diatur dalam Pasal 15 UUD 1945. Sebelum perubahan , pasal
tersebut berbunyi, ”Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan.” Namun setelah perubahan, pasal tersebut berbunyi menjadi ;
“Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur di
dalam undang-undang.
Tanda jasa bintang diberikan kepada seseorang yang berjasa luar biasa
kepada bangsa dan negara. Sedangkan tanda jasa “Batyalencana” diberikan
kepada orang yang berjasa besar pada bangsa dan negara. Sedangkan kepada
daerah provinsi yang berhasil melaksanakan pembangunan diberi tanda
penghargaan “Prasamyapurnakaryanugraha”. Sementara itu, kepada Kesatuan
ABRI yang berprestasi besar memperoleh ‘Samkaryanugraha”.

26. 8. Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
termasuk baru. Lembaga ini diadakan sebagai pengganti dari penghapusan Dewan
Pertimbangan Agung pada perubahan keempat UUD 1945 pada Sidang Umum
MPR tahun 2002. Sekarang Dewan Perwakilan Agung itu tinggal kenangan,
karena Pasal 16 UUD 1945 sudah tidak mengatur Dewan Pertimbangan Agung
kembali, melainkan mengatur mengenai Dewan Pertimbangan Presiden.
Selengkapnya pasal tersebut sekarang berbunyi; “Presiden membentuk suatu
dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden, yamg selanjutnya diatur dalam undang-undang.
9. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-menteri
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri didasarkan
pada Pasal 17 Ayat 2 UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan ini
tidak diatur oleh suatu perundang-undangan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut
diserahkan kepada presiden. Setelah perubahan pertama dan ketiga, Pasal 17
mengalami sedikit perubahan. Jika sebelum perubahan, presiden bebas melakukan
pembentukkan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Maka setelah
perubahan hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan semerta-merta, karena semua
itu diatur dengan undang-undang. Itu artinya, presiden harus memerlukan
persetujuan DPR untuk pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian
negara. Tetapi dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri,
presiden bebas melakukan kapan saja tanpa harus meminta persetujuan dari
lembaga negara lainnya.

27. 10. Kekuasaan Mengangkat, Menetapkan atau Meresmikan Pejabat-
pejabat Negara Lainnya.
Setelah perubahan UUD 1945, presiden RI memiliki beberapan kekuasaan
dalam hal pengangkatan, pemberhentian, penetapan maupun peresmian pejabat-
pejabat negara tertentu setelah perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 yaitu
; pertama, memiliki kekuasaan utnuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan yang telah dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.
Kedua, memiliki kekuasaan menetapkan calon Hakim Agung yang telah
disetujui oleh DPR. Ketiga, mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan
memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR. Keempat,
mempunyai kekuasaan untuk mengusulkan 3 hakim konstitusi dan menetapkan 9
hakim konstitusi yang diusulkan masing-masing 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari
DPR, dan 3 dari Presiden sendiri.
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Setelah amandemen UUD 1945 banyak perubahan terjadi, baik dalam
struktur ketatanegaraan maupun perundang-undangan di Indonesia.
2. Tata urutan perundang-undangan Indonesia adalah UUD 1945, UU/ Perpu,
PP, Peraturan Presiden dan Perda.
3. Lembaga-lembaga Negara menurut sistem ketatanegaraan Indonesia meliputi:
MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Lembaga
pemerintahan yang bersifat khusus meliputi BI, Kejagung, TNI, dan Polri.
Lembaga khusus yang bersifat independen misalnya KPU, KPK, Komnas
HAM, dan lain-lain.
4. Sebelum perubahan UUD RI 1945 pada tahun 1999-2002, Republik
Indonesia pernah berganti konstitusi mulai dari UUD 1945, UUD RIS 1949,

28. UUD Sementara 1950, dan kembali lagi ke UUD 1945 melalui dekrit
presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Perubahan tersebut tentu berpengaruh
terhadap lembaga kepresidenan maupun kekuasaan presiden.
5. Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan
sangat besar kepada Presiden RI pada waktu itu. Besarnya kekuasaan tersebut
dalam praktiknya ternyata disalahgunakan sehingga memunculkan
pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup dan penuh KKN (korupsi.
kolusi dan nepotisme), baik pada masa Presiden Soekarno maupun pada masa
Presiden Soeharto. Kenyataan itulah yang kemudian memunculkan banyak
tuntutan agar UUD 1945 dilakukan perubahan. Kekuasaan Presiden setelah
perubahan UUD 1945 antara lain, yaitu :
1) Kekuasaan Penyelenggaraan Negara
2) Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-undangan
3) Kekuasaan di Bidang Yudisial
4) Kekuasaan dalam Hubungan dengan Luar Negeri
5) Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya
6) Kekuasaan Sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi Angkatan Bersenjata
7) Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda Kehormatan Lainnya
8) Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden
9) Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-menteri
10) Kekuasaan Mengangkat, Menetapkan dan Meresmikan Pejabat-pejabat
Negara Lainnya

29. B. Saran
Dengan adanya makalah ini saya mengharapkan kepada pembaca agar tahu dan
mengerti tentang kekuasaan presiden yang sebenarnya. Selain itu dapat
menambah pengetahuan kita tentang sistem lembaga kepresidenan kita saat ini.
C. Analisa Kelompok
Menurut kami, kekuasaan pemerinta dalam kehidupan bangsa dan negara itu
meliputi segala hal yang telah di terangakan di makalah ini, seperti Pemerintah
Berhak menyatakan perang dengan negara lain, Pemerintah melakukan perjanjian
internasional dengan negara lain, dampaknya kepada bangsa indonesia atau
masyarakat indonesia adalah, jika kita berpergian ke luar negri, menuntut ilmu
atau melanjutkan kuliah di luar negri sana, masyarakat negara tersebut tidak akan
berani membullying pendatang tersebut, jika terjadi maka jalur hukum yang akan
di tegakan.
Kemudian jika pemerintah menyatakan perang, mau tidak mau kita harus ikut
berperang demi mempertahankan tanah air indonesia ini.

30. DAFTAR PUSTAKA
Ghoffar, Abdul . 2009 . Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan
UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju . Jakarta : Kencana Prenada Media
Group.
Mahfud MD,Moh. 2001 . Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia .
Jakarta : Rineka Cipta.
Anonim. 2011. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia
. http://birokrasikomplek.blogspot.com/2011/06/kekuasaan-presiden-
republik-indonesia.html . Tanggal akses 10 Mei 2013.
Anonim. 2012. Kekuasaan Presiden RI Sebelum Amandemen UUD
1945 . http://seruankasih.wordpress.com/2012/ 07/29/kekuasaan- presiden-ri-
sebelum-amandemen-uud-1945-tugas-mata-kuliah-sistem-politik-indonesia/ .
Tanggal akses 10 Mei 2013 .