SlideShare a Scribd company logo

KedaulatanRakyat

•Download as PPTX, PDF•
•
Shabahannur Fébri Inspirit
Shabahannur Fébri Inspirit

Bahan ajar PPKN tentang kedaulatan rakyat tahun 2003

Education
1 of 64
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Pendidi kan Kewa rgane ga ra an ناما : ڤيبرے محمّد نصرلله ت.ت.ل. : کلاطين اوتارا، ٢٥ ذلقعدة ١٤٢١ هـ سکولاه : س.م.ف. نڬرے ٩ سوراكارتا @nasrulan fb.com/naasrule.djokam Febri Naasrule +6285742187966 Path: Tlp:
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI KEDAULATAN RAKYAT PKn DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi PKn STANDAR KOMPETENSI 5. MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn KOMPETENSI DASAR yang harus dikuasai 1. MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT 2. MENDISKRIPSIKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT 3. MEWUJUDKAN SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn INDIKATOR MENJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN MENJELASKAN SIFAT POKOK KEDAULATAN MENJELASKAN TEORI-TEORI KEDAULATAN MENYEBUTKAN CIRI-CIRI NEGARA YANG MENGANUT KEDAULATAN RAKYAT MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA MEBEDAKAN STRUKTUR PEMERINTAHAN BERDASAR UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH DIAMANDEMEN MENJELASKAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn INDIKATOR MENJELASKAN PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN MENJELASKAN FUNGSI DAN HAK DPR MENJELASKAN TUGAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA MENJELASKAN TUGAS DAN WEWENANG BPK MENJELASKAN KEDUDUKAN MA MENJELASKAN WEWENANG MA MENJELASKAN KEDUDUKAN DAN WEWENANG MK MENJELASKAN KEDUDUKAN DPD LANJUTAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn INDIKATOR MENJELASKAN TEORI ASAL USUL PARPOL MENJELASKAN PENGERTIAN PARPOL MENJELASKAN KLASIFIKASI PARPOL MENJELASKAN SISTEM KEPARTAIAN MENYEBUTKAN FUNGSI PARPOL LANJUTAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PENGERTIAN KEDAULATAN DARI KATA “DAULAH” “KEKUASAAN” KEKUASAAN TERTINGGI ATAS SUATU PEMERINTAHAN NEGARA PKn
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SIFAT DASAR KEDAULATAN PKn ASLI PERMANEN BULAT MUTLAK TERTINGGI TIDAK BERASAL DARI KEKUASAAN YANG LEBIH TINGGI ADA SELAMA NEGARA ITU ADA TIDAK DAPAT DIBAGI - BAGI TIDAK DIBATASI OLEH SIAPAPUN MERUPAKAN SATU – SATUNYA KEKUASAAN YANG TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DALAM NEGARA ? TEORI KEDAULATAN TEORI KEDAULATAN TUHAN TEORI KEDAULATAN NEGARA TEORI KEDAULATAN HUKUM TEORI KEDAULATAN RAKYAT
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TEORI KEDAULATAN PKn TUHAN PEMILIK KEDAULATAN YANG SEBENARNYA ADALAH TUHAN KARENA PEMERINTAH MENDAPATKAN KEKUASAAN TERTINGGI DARI TUHAN TOKOHNYA : * AUGUSTINUS * THOMAS AQUINAS * MARSELIUS PAUS ADALAH MERUPAKAN WAKIL TUHAN DI DUNIA DAN NEGARA KEKUASAAN RAJA DAN PAUS ITU SAMA, HANYA SAJA TUGASNYA BERLAINAN YAITU RAJA DALAM LAPANGAN KEDUNIAWIAN SEDANGKAN PAUS DALAM LAPANGAN KEAGAMAAN RAJA ADALAH WAKIL TUHAN UNTUK MELAKSANAKAN KEDAULATAN ATAU MELAKSANAKAN KEDULATAN DI DUNIA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TEORI KEDAULATAN PKn NEGARA KEDAULATAN TIDAK TERLETAK PADA TUHAN TETAPI TERLETAK PADA NEGARA, KARENA NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, JADI SEMUA TUNDUK PADA NEGARA TOKOHNYA : *JEAN BODIN *GEORGE JELLINEK NEGARA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI KEKUASAAN. KEDAULATAN ADALAH KEKUASAAN TERTINGGI TERHADAP PARA WARGA NEGARA DAN RAKYATNYA HUKUM ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA KEHENDAK / KEMAUAN NEGARA. NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, MAKA NEGARA DIANGGAP SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM DAN NEGARALAH YANG MEMILIKI KEKUASAAN TERTINGGI ATAU KEDAULATAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TEORI KEDAULATAN PKn HUKUM KEKUASAAN TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA ITU ADALAH HUKUM ITU SENDIRI, KARENA BAIK RAJA ATAU PENGUASA MAUPUN RAKYAT ATAU WARGA NEGARA BAHKAN NEGARA ITU SENDIRI SEMUANYA TUNDUK KEPADA HUKUM TOKOHNYA : *KRABBE *LEON DUGUIT YANG BERDAULAT ADALAH HUKUM. SUMBER HUKUM ADALAH RASA HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI. HUKUM MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA SALAH SATU BAGIAN DARI PERASAAN MANUSIA KENYATAANNYA NEGARA ITU SENDIRI TUNDUK PADA HUKUM
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn TEORI KEDAULATAN RAKYAT KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA RAKYAT. RAJA / BEBERAPA / SEGOLONGAN ORANG YANG MEMEGANG PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBENARNYA ADALAH MERUPAKAN PELAKSANA DARI APA YANG TELAH DIPUTUSKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH RAKYAT. RAKYAT MENYERAHKAN KEKUASAAN MELALUI KONTRAK SOSIAL TOKOHNYA : *J.J. ROUSSEAU *IMMANUEL KANT RAKYAT / MASYARAKAT DALAM SUATU NEGARA BUKAN MERUPAKAN PENJUMLAHAN INDIVIDU-INDIVIDU MELAINKAN KESATUAN YANG DIBENTUK OLEH INDIVIDU – INDIVIDU DAN MEMPUNYAI KEHENDAK YANG DIBENTUK MELALUI PERJANJIAN MASYARAKAT (KEHENDAK UMUM / VALONTE GENERAL). KEHENDAK UMUM AKAN TERWUJUD BILA RAKYAT MEMPUNYAI PERWAKILAN DALAM PEMERINTAHAN. PEMERINTAHAN TIDAK HANYA DIPEGANG OLEH SESEORANG ATAUPUN KELOMPOK ORANG KARENA HAL INI AKAN DAPAT MENYEBABKAN KEHENDAK UMUM TAK AKAN TERWUJUD KARENA MEREKA PUNYA KEPENTINGAN SENDIRI DAN MENGABAIKAN KEPENTINGAN UMUM. TUJUAN NEGARA ADALAH UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJAMIN KEBEBASAN WARGA NEGARANYA DALAM BATAS – BATAS PERUNDANG – UNDANGAN. YANG BERHAK MEMBUAT UNDANG – UNDANG ADALAH RAKYAT SEHINGGA UNDANG – UNDANG ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN KEHENDAK RAKYAT. HAL INI BERARTI RAKYATLAH YANG MEMELIKI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI KEDAULATAN RAKYAT PKn ?
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn ADANYA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT CIRI NEGARA YG MENGANUT KEDAULATAN RAKYAT SUSUNAN KEKUASAAN BADAN / MAJELIS DITETAPKAN DGN UU KEDAULATAN RAKYAT DILAKUKAN OLEH MAJELIS / BADAN YG BERTUJUAN MENGAWASI PEMERINTAH ADA PEMILU
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT PKn
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SISTEM PEMERINTAHAN PKn NEGARA SISTEM PRESIDENSIIL SISTEM PARLEMENTER PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA & KEPALA PEMERINTAHAN PRESIDEN TAK BERTANG GUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN PRESIDEN TAK DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN PARLEMEN TAK DAPAT MENJATUHKAN PRESIDEN KECUALI ALASAN KHUSUS YANG DI ATUR UUD KEPALA NEGARA & KEPALA PEMERINTAHAN DIBEDAKAN KEPALA PEMERINTAHAN DIPILIH DAN BERTANG GUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT DIJATUHKAN OLEH PARLEMEN KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MERUPAKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK DIMANA KEKUASAAN ESEKUTIF / PEMERINTAH YAITU PRESIDEN DIPILIH RAKYAT MELALUI PEMILU DAN TERPISAH DENGAN KEKUASAAN LEGISLATIF (PEMBUAT UU) PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAN SEBAGAI KEPALA NEGARA (PS.4 AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILU(PS.6A AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKILPRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARAYANG DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN (PS.17 AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN & WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA 5 TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATANYANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASAJABATAN (PS.7 UUD 1945) PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA (PS. 5 AYAT 2 UUD 1945) PRESIDEN TAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH DPR DALAM MASA JABATANNYA, KECUALI ADA ALASAN KHUSUS YANG DI ATUR DENGAN UUD DPR DAPAT USUL KEPADA MPR UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN (PS.7A UUD”45) & TAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR (PS.7C UUD 1945) PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR (PS.5 AYAT 1 DAN PS 20 AYAT 2 UUD 1945)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN PKn UUD 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn SETELAH DIAMANDEMEN UUD 1945 MA MK KY BPK MPR DPD PRE SI DEN DPR Ps.24 (2) Ps.24C (1) Ps.24B Ps.23E Ps.2 Ps.22C Ps.19 Ps.4
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (MPR) (MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT PKn MPR SEBELUM DIAMANDEMEN MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEDAULATAN RAKYAT (SEBAGAI LMBAGA NEGARA TERTINGGI) LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA YANG LAIN MEMPEROLEH KEKUASAANNYA DALAM PE NYELENGGARAAN NEGARA DARI MPR SETELAH DIAMANDEMEN KEDAULATAN BERADA DI TANGANRAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD 1945 LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SEMUANYA SAJA MERUPAKAN PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT TERMASUK MPR MELAK SANAKAN SEBAGIAN KEDAULATAN RAKYAT
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MPR KEANGGOTAAN TUGAS & WEWENANG SELURUH ANGGOTA DPR DITAMBAH DENGAN SELURUH ANGGOTA DPD (Ps. 2 AYAT 1 UUD’45) MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (Ps. 3 AYAT 1 UUD 1945) MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN (Ps. 3 AYAT 2 UUD 1945) MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN (Ps. 3 AYAT 3 UUD 1945) ANGGOTA DPD TIAP PROVINSI 4 ORANG SELURUH ANGGOTA TIDAK LEBIH 1/3 DPR (Ps. 8 UU No.22 Th. 2003
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TUGAS & WEWENANG MPR PKn UU No. 22 TH.2003 MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (AYAT 1) MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASRKAN HASIL PEMILU DALAM SIDANG PARIPURNA (AYAT 2) MEMUTUSKAN USUL DPR BERDASARKAN PUTUSAN MK UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA (AYAT 3) MELANTIK WK.PRESIDEN MENJADI PRESIDEN APABILA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TAK DAPAT MELAK SANAKAN KEWAJIBANNYA DLM MASA JABATANNYA (AYAT 4) MEMILIH WK. PRESIDEN DARI 2 CALON YANG DIAJUKAN PRESIDEN APABILA JABATAN WK.PRESIDEN KOSONG (AYAT 5)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TUGAS & WEWENANG MPR PKn UU No. 22 TH.2003 LANJUTAN MENETAPKAN TATA TERTIP DAN KODE ETIK MPR (AYAT 7)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN / ATAU WK.PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA MENOLAK PKn DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN USUL PEMBER HENTIAN OLEH DPR (MIN 2/3 DARI 2/3 ) USULAN DISERAHKAN KE MK (90 HR) MENERIMA USULAN BATAL USUL KE MPR (30HR) UNTUK DIPUTUSKAN (MIN ¾ DARI 2/3) DISERAHKAN KE DPR USULAN BATAL MENOLAK MENERIMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN & / WK. PRESIDEN TUGAS DILAKSANAKAN OLEH MENDAGRI, MENLU ,DAN MENHANKAM (30 HR) SETELAH PRES. + WK.PRESIDEN BERHENTI MPR SIDANG UNTUK ME MILIH DARI 2 PASANGAN CALON YG DIUSULKAN OLEH PARPOL / GAB. PARPOL YG DAPAT SUARA TERBANYAK DLM PEMILU
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (DPR) (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn DPR SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF KARENA MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU BERSAMA DENGAN PRESIDEN PUNYA 3 FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN PENGAWASAN FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMA PRESIDEN FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG DIAJUKAN PRESIDEN FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU,APBN,& KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI JIWA UUD 1945
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn DPR DILENGKAPI DENGAN 3 HAK INTERPELASI ANGKET MENYATAKAN PENDAPAT HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEME RINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BER DAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA RAKAT DAN BERNEGARA MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBI JAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA REKOMENDASI PENYELESAIANNYA
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI HAK ANGGOTA DPR PKn MENGAJUKAN RUU MENGAJUKAN PERTANYAAN MENGAJUKAN USUL PENDAPAT MEMILIH & DIPILIH MEMBELA DIRI HAK MENGAJUKAN RUU HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASA BAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIAN SESUAI DENGAN HATI NURANINYA HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DAN DIPILIH HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN TERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU
LANJUTAN HAK ANGGOTA DPR BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn IMUNITAS PROTOKOLER KEUANGAN & ADMINSTRASI HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN TERKAIT DENGAN PERNYATAANNYA ATAU PENDAPATNYA YANG DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGHOR MATAN BERKENAAN DENGAN JABATAN NYA DALAM ACARA – ACARA KENEGARA AN ATAU ACARA RESMI MAUPUN ACARA KENEGARAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJI DAN BERBAGAI TUNJANGAN LAINNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
BERANDA SK / KD MEMBENTUK UU UNTUK DIBAHAS BERSAMA PRESIDEN INDIKATOR MEMBAHAS & MEMBERIKAN MATERI PERSETUJUAN PERPU LATIHAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANG UJI AN DPD ATAS RUU APBN KOMPETENSI REFERENSI MEMBAHAS DAN MENINDAK LAN JUTI HASIL PENGAWASAN DPD PENYUSUN SELESAI TUGAS & WEWENANG DPR Ps. 26 UU No. 22 TH.2003 MEMILIH ANGGOTA BPK DG MEM PERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD MELAKSANAKAN PENGAWASAN THD PELAKSANAAN UU APBN PKn MEMBAHAS & MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN ATAS PENGANGKATAN / PEMBERHENTIAN ANGGOTA KY MEMBERIKAN PERSETUJUAN CA LON HAKIM AGUNG YANG DIUSUL KAN KY UNTUK DITETAPKAN SBG HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN MEMILIH 3 CALON HAKIM KONSTI TUSI & DIAJUKAN KE PRESIDEN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DALAM MENGANGKAT DAN MENERIMA DUTA, MEMBERI KAN AMNESTI DAN ABOLISI
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI LANJUTAN TUGAS & WEWENANG DPR Ps. 26 UU No. 22 TH.2003 MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN UNTUK MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN, SERTA MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL BERAKIBAT LUAS & PKn MENDASAR MENYERAP, MENGHIMPUN, MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI RAKYAT
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn PRESIDEN
BERANDA SK / KD MEMEGANG KEKUASAAN TER INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PRESIDEN KEPALA NEGARA PKn TINGGI ATAS AD, AL, AU (PS.11 UUD 45) MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN & PERJANJIAN DG NEGARA LAIN (PS.11 (1) UUD 45) MENYATAKAN KEADAAN BAHAYA Ps. 12 UUD 1945 MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG AN DPR (Ps.13 (1) UUD’45) MEMBERI GRASI DAN REHABILITA SI DG MEMPERHATIKAN PERTIM BANGAN MA (Ps.14 (1) UUD 45) MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABO LISI DG MEMPERHATIKAN PERTIM BANGAN DPR (Ps. 14 (2) UUD’45) MEMBERIKAN GELARAN, TANDA JASA DAN LAIN – LAIN TANDA KE HORMATAN DG PERSETUJUAN DPR (Ps. 15 UUD 1945)
BERANDA SK / KD MEMIMPIN MENTERI – MENTERI INDIKATOR MATERI (Ps. 17 AYAT 1 UUD ’45) MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI (Ps. 17 AYAT 2 UUD’45) LATIHAN MEMBENTUK UJI PERATURAN PEMERINTAH KOMPETENSI UNTUK MELAKSANAKAN UU REFERENSI MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Ps. 16 UUD 1945) PENYUSUN MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PRO SELESAI GRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PRESIDEN KEPALA PEMERINTAHAN PKn PEMBANGUNAN KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LE GISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU KAN RUU KEPADA DPR PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU MENTERI NEGARA MERUPAKAN JABATAN YANG PENTING KARENA DALAM PRAKTEK DIA YANG MEN JALANKAN PEMERINTAHAN, MENTERI NEGARA YG MEMAHAMI PERMASALAHAN DI BIDANGNYA DIA BERTUGAS MENJABARKAN PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (BPK) (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN)
BERANDA SK / KD ANGGOTA INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PKn KEDUDUKAN DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN BEBAS DAN MANDIRI TERLEPAS DARI KEKUASAAN PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI BERADA DI ATAS PEMERINTAH TUGAS DILAPORKAN KEPADA DPR, DPD, DPRD & DITINDAKLAN JUTI SESUAI WEWENANG MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA (Ps. 23 (1) UUD’45) WEWENANG MEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN OLEH SETIAP ORANG,BADAN / INSTANSI PEMERINTAH/ SWASTA SEPANJANG SESUAI DG UU
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (MA) (MAHKAMAH AGUNG)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MAHKAMAH AGUNG KEDUDUKAN Ps.24 (2) UUD”45 SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME MEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGAN PERADILAN YAITU PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MERDEKA DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPAS DARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DAN PENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN SEHINGGA PUTUSANNYA BENAR – BENAR BERDA SARKAN HUKUM DAN KEADILAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI WEWENANG PKn MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN PERMOHONAN KHASASI (TINGKAT BANDING TERAKHIR) MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA TENTANG KEWENANGAN MENGADILI MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN DI BAWAH UU TERHADAP UU (MATERIAL MAUPUN FORMAL)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MAHKAMAH AGUNG KEANGGOTAAN JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL 60 ORANG INTEGRITAS & KEPROBADIAN TIDAK TERCELA ADIL PROFESIONAL BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN OLEH KOMI SI YUDISIAL KEPADA DPR & DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MK (MAHKAMAH KONSTITUSI)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI MAHKAMAH KONSTITUSI PKn KEDUDUKAN Ps.2 UU No.24 TH. 2003 TTG MK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME LAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI MAHKAMAH KONSTITUSI KEANGGOTAAN TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSI PKn YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN INTEGRITAS & KEPRIBADIAN TIDAK TERCELA ADIL NEGARAWAN DAN MENGUASAI KONSTITUSI DAN KETETANEGARAAN HAKIM KONSTITUSI MASING – MASING DIAJUKAN OLEH DPR (3 ORANG), MA (3 ORANG) DAN PRESIDEN (3 ORANG)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PKn WEWENANG Ps.24C (1,2) UUD’45 & Ps.10 (1) UU No.24 TH.2003 TTG MK MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TER AKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK MENGUJI UU TERHADAP UUD MEMUTUSKAB SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD MEMUTUSKAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (DPD) (DEWAN PERWAKILAN DAERAH)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn KEDUDUKAN 22C (1) UUD’45 MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI KEANGGOTAAN MPR ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMI MILIHAN MASING – MASING KECUALI SELAMA BERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTA NEGARA (Ps. 33 (4) UU No. 22 TH 2003)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn KEANGGOTAAN TIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA (4ORANG) DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR (Ps.22C (2) UUD’45) FUNGSI PENGAJUAN USUL, IKUT DLM PEMBAHASAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn WEWENANG UU.No.22 TH 2003 MENGAJUKAN USUL KPD DPR RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR ATAS RANCANGAN UU APBN DAN RUU YANG BERKAITAN DG PAJAK, PENDIDIKAN, DAN AGAMA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPK
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn WEWENANG UU.No.22 TH 2003 MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU MENGENAI OTONOMI DAERAH, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, PELAKSANAAN APBN, PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK UNTUK DI JADIKAN BAHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN BAGI DPR TENTANG RUU YANG BERKAITAN DENGAN APBN MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN UNTUK DITINDAKLANJUTI LANJUTAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (PARPOL) (PARTAI POLITIK)
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn TEORI ASAL USUL PARPOL PARTAI POLITIK Teori kelembagaan : parpol dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif guna utk Mengadakan kontak dg masyarakat Teori Situasi historis : sistem politik mengalami Masa Transisi krn perubahan masyarakat dari Bentuk Masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern Teori pembangunan : teori ini melihat Modernisasi sosial ekonomi , seperti pembangunan tekhnologi komunikasi
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn PARPOL PENGERTIAN PARPOL MENURUT MIRIAM BUDIHARJO E.M. SAID UU. No. 31 THN 2002 ORGANISASI ATAU GOLONGAN YANG BERUSAHA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN SUATU KELOMPOK ORANG YANG TER ORGANISASI SERTA BERUSAHA UNTUK MENGENDALIKAN BAIK KEBIJAKSANAN PEMERINTAH MAUPUN PEGAWAI NEGERI ORGANISASI POLITIK YANG DIBENTUK OLEH SEKELOMPOK WARGA NEGARA INDONESIA SECARA SUKARELA ATAS DASAR PERSAMAAN KEHENDAK DAN CITA-CITA UTK MEMPERJUANGKN KEPTINGN ANGGOTA, MASY,BGS DAN NEGARA MELALUI PEMILU
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn KLASIFIKASI PARTAI POLITIK Berdasarkan jumlah Dan peranan anggotanya PARTAI MASSA PARTAI KADER PARTAI LINDUNGAN PARTAI ASAS ATAU IDEOLOGI Berdasarkan jumlah Dan peranan anggotanya
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SISTEM KEPARTAIAN DI DUNIA PKn SISTEM SATU PARTAI SISTEM DWI PARTAI SISTEM MULTI PARTAI
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI FUNGSI PARTAI POLITIK PKn SARANA KOMUNIKASI POLITIK SARANA KOMUNIKASI POLITIK SARANA REKRUTMEN POLITIK SARANA PENGENDALI KONFLIK SARANA PENGENDALI KONFLIK SARANA PENGENDALI KONFLIK
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 1. Jelaskan pengertian pengertian kedaulatan! 2. Jelaskan yang dimaksud sifat pokok kedaulatan adalah tidak terbatas! 3. Jelaskan yang dimaksud negara menganut teori kedaulatan tuhan 4. Sebutkan ciri-ciri negara yang menganut teori kedaulatan rakyatkan! 5. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan presidensil dengan sistem pemerintahan parlementer PKn
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 6. Jelaskan sistem pemerintahan di Indonesia! 7. Jelaskan struktur pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen ! 8. Jelaskan peran MPR sebagai sebagai pelaksana kedaulatan rakyat ! 9. Jelaskan proses pemberhentian presiden ! 10. Sebutkan fungsi dan dan hak DPR ! PKn LANJUTAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 11.Jelaskan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ! 12. Jelaskan tugas BPK menurut pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 ! 13.Sebutkan kedudukan dan wewenang MA ! 14.Jelaskan kewenangan MK menurut pasal 24 C ayat (1) Uud 1945 ! 15. Jelaskan kedudukan dan fungsi DPD ! PKn LANJUTAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 16.Untuk menjelaskan asal mula partai politik ada tiga teori, sebutkan ! 17. Bagaimanakah pengertian partai politik menurut UU No. 31 Tahun 2002 ! 18.Berdasarkan sifat dan orientasi partai politik dapat dibedakan menjadi dua, sebutkan ! 19.Sebutkan sebutkan sistem kepartaian yang berlaku di dunia ! 20. Sebutkan fungsi partai fungsi partai politik dalam ketatanegaraan demokrasi ! PKn LANJUTAN
BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DAFTAR PUSTAKA Sundawa, Dadang, dkk, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Mutiara Permata Bangsa Murdiono, Mukhamad,2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Klaten: Intan Pariwara Abdi, Guru, Tim, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Erlangga Saptono, 2008, Mandiri Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Erlangga Suprihatini, Amin, 2010, PR Pendidikan Kewarganegaraan, Klaten: Intan Pariwara PKn BACK
Terima Kasih  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ومغفرة

Recommended

MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
 
Presiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenPresiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenBelum Kerja
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan PerpuIdris Miaus
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iNuelnuel11
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
pkn amandemen uud
pkn amandemen uudpkn amandemen uud
pkn amandemen uudIdris Miaus
 
Uud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenUud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenflashlove
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10Idris Miaus
 

Recommended

MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
 
Presiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenPresiden & wakil presiden
Presiden & wakil presidenBelum Kerja
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan PerpuIdris Miaus
 
Htn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iHtn komprehensive pertemuan i
Htn komprehensive pertemuan iNuelnuel11
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
pkn amandemen uud
pkn amandemen uudpkn amandemen uud
pkn amandemen uudIdris Miaus
 
Uud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenUud 1945 amandemen
Uud 1945 amandemenflashlove
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10Idris Miaus
 
Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraSMA Taruna Bumi Khatulistiwa
 
Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945mintori
 
Pelajaran 5
Pelajaran 5Pelajaran 5
Pelajaran 5Idris Miaus
 
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945sam kempo
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter copyUud & karakter copy
Uud & karakter copyDedi Koswara
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korbanUu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korbanLegal Akses
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Operator Warnet Vast Raha
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraLukman Priasmoro
 
Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Jannu Isworo
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RISBaons Tjokro
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDericalonsdale
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaAriq Ridhwan Arya Putra
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Hilda Ayu
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 
Amandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkriAmandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkriekowingsinaga022
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyatTeori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyatsitizaharajamil
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaChoujiEriko
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
 

More Related Content

What's hot

Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945mintori
 
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945sam kempo
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter copyUud & karakter copy
Uud & karakter copyDedi Koswara
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiLegal Akses
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korbanUu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korbanLegal Akses
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Operator Warnet Vast Raha
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraLukman Priasmoro
 
Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Jannu Isworo
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDericalonsdale
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaAriq Ridhwan Arya Putra
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Hilda Ayu
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaOperator Warnet Vast Raha
 

What's hot (18)

Tugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negaraTugas dan wewenang lembaga negara
Tugas dan wewenang lembaga negara
 
Uud 1945
Uud 1945Uud 1945
Uud 1945
 
Pelajaran 5
Pelajaran 5Pelajaran 5
Pelajaran 5
 
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Dasar 1945
 
Uud & karakter copy
Uud & karakter copyUud & karakter copy
Uud & karakter copy
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
 
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusiUu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
Uu tahun 2003 no. 24 tentang mahkamah konstitusi
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korbanUu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
Uu tahun 2006 no. 13 tentang perlindungan saksi dan korban
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
 
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negaraTugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
Tugas pokok dan fungsi lembaga tinggi negara
 
Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4Lembaga lembaga negara kelompok 4
Lembaga lembaga negara kelompok 4
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
 
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnyaLembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
Lembaga – lembaga negara, fungsi dan tugasnya
 
Amandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkriAmandemen uud 45 nkri
Amandemen uud 45 nkri
 

Viewers also liked

Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaChoujiEriko
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPlestaridiana28
 
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2003UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2003suprapto
 
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3fatimaharyenfa
 
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanDemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanYusnia N
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyataliffa11
 
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...SMAN 01 GIRI
 
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BernegaraPerkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BernegaraSMA BRUDERAN PURWOREJO
 
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraKehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraAyu Anjarwati
 
PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8 PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8 Raechan Anam
 

Viewers also liked (15)

Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyatTeori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyat
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
 
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyat
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2003UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2003
 
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
Bentuk dan kedaulatan negara pkn bab 3
 
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupanDemokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
Demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyat
 
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
 
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BernegaraPerkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Perkembangan Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
 
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraKehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 
PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8 PKN BAB 5 KELAS 8
PKN BAB 5 KELAS 8
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 

Similar to KedaulatanRakyat

Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPMBab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPMnurul othman
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5seniy25
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.pptCandraPasaribu
 
Bab 2 kls XII
Bab 2 kls XIIBab 2 kls XII
Bab 2 kls XIIeryeryey
 
Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Uswatun Nisa
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatFrans Dione
 
Pertemuan negara peran lembaga negara pptx
Pertemuan negara peran lembaga negara pptxPertemuan negara peran lembaga negara pptx
Pertemuan negara peran lembaga negara pptxy5x2cwc2tr
 
Negara & konstitusi
Negara & konstitusiNegara & konstitusi
Negara & konstitusiEko Budi
 
PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)Eko Budi
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMAAkhdi Romli
 
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsuaeb1
 
Sistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasilaSistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasilaRochimudin
 
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)Rozmee Pratiwi
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatAllo Martins
 

Similar to KedaulatanRakyat (20)

Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPMBab 7-ting-5 Sejarah SPM
Bab 7-ting-5 Sejarah SPM
 
Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5Bab 7-ting-5
Bab 7-ting-5
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt
 
YDPA.ppt
YDPA.pptYDPA.ppt
YDPA.ppt
 
Lembaga lembaga negara
Lembaga lembaga negaraLembaga lembaga negara
Lembaga lembaga negara
 
Bab 2 kls XII
Bab 2 kls XIIBab 2 kls XII
Bab 2 kls XII
 
Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan Pengertian Keprotokolan
Pengertian Keprotokolan
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 
Pertemuan negara peran lembaga negara pptx
Pertemuan negara peran lembaga negara pptxPertemuan negara peran lembaga negara pptx
Pertemuan negara peran lembaga negara pptx
 
Negara & konstitusi
Negara & konstitusiNegara & konstitusi
Negara & konstitusi
 
PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)PPKN (Negara & konstitusi)
PPKN (Negara & konstitusi)
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptxsistemadministrasinegara-211121230251.pptx
sistemadministrasinegara-211121230251.pptx
 
Lembaga negara
Lembaga negaraLembaga negara
Lembaga negara
 
Sistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasilaSistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasila
 
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
bela-negara
bela-negarabela-negara
bela-negara
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
 

Recently uploaded

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 

Recently uploaded (20)

2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 

KedaulatanRakyat

  • 1. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Pendidi kan Kewa rgane ga ra an ناما : ڤيبرے محمّد نصرلله ت.ت.ل. : کلاطين اوتارا، ٢٥ ذلقعدة ١٤٢١ هـ سکولاه : س.م.ف. نڬرے ٩ سوراكارتا @nasrulan fb.com/naasrule.djokam Febri Naasrule +6285742187966 Path: Tlp:
  • 2. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI KEDAULATAN RAKYAT PKn DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  • 3. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi PKn STANDAR KOMPETENSI 5. MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
  • 4. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn KOMPETENSI DASAR yang harus dikuasai 1. MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT 2. MENDISKRIPSIKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT 3. MEWUJUDKAN SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  • 5. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn INDIKATOR MENJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN MENJELASKAN SIFAT POKOK KEDAULATAN MENJELASKAN TEORI-TEORI KEDAULATAN MENYEBUTKAN CIRI-CIRI NEGARA YANG MENGANUT KEDAULATAN RAKYAT MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA MEBEDAKAN STRUKTUR PEMERINTAHAN BERDASAR UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH DIAMANDEMEN MENJELASKAN PERAN MPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT
  • 6. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn INDIKATOR MENJELASKAN PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN MENJELASKAN FUNGSI DAN HAK DPR MENJELASKAN TUGAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA MENJELASKAN TUGAS DAN WEWENANG BPK MENJELASKAN KEDUDUKAN MA MENJELASKAN WEWENANG MA MENJELASKAN KEDUDUKAN DAN WEWENANG MK MENJELASKAN KEDUDUKAN DPD LANJUTAN
  • 7. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn INDIKATOR MENJELASKAN TEORI ASAL USUL PARPOL MENJELASKAN PENGERTIAN PARPOL MENJELASKAN KLASIFIKASI PARPOL MENJELASKAN SISTEM KEPARTAIAN MENYEBUTKAN FUNGSI PARPOL LANJUTAN
  • 8. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PENGERTIAN KEDAULATAN DARI KATA “DAULAH” “KEKUASAAN” KEKUASAAN TERTINGGI ATAS SUATU PEMERINTAHAN NEGARA PKn
  • 9. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SIFAT DASAR KEDAULATAN PKn ASLI PERMANEN BULAT MUTLAK TERTINGGI TIDAK BERASAL DARI KEKUASAAN YANG LEBIH TINGGI ADA SELAMA NEGARA ITU ADA TIDAK DAPAT DIBAGI - BAGI TIDAK DIBATASI OLEH SIAPAPUN MERUPAKAN SATU – SATUNYA KEKUASAAN YANG TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA
  • 10. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DALAM NEGARA ? TEORI KEDAULATAN TEORI KEDAULATAN TUHAN TEORI KEDAULATAN NEGARA TEORI KEDAULATAN HUKUM TEORI KEDAULATAN RAKYAT
  • 11. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TEORI KEDAULATAN PKn TUHAN PEMILIK KEDAULATAN YANG SEBENARNYA ADALAH TUHAN KARENA PEMERINTAH MENDAPATKAN KEKUASAAN TERTINGGI DARI TUHAN TOKOHNYA : * AUGUSTINUS * THOMAS AQUINAS * MARSELIUS PAUS ADALAH MERUPAKAN WAKIL TUHAN DI DUNIA DAN NEGARA KEKUASAAN RAJA DAN PAUS ITU SAMA, HANYA SAJA TUGASNYA BERLAINAN YAITU RAJA DALAM LAPANGAN KEDUNIAWIAN SEDANGKAN PAUS DALAM LAPANGAN KEAGAMAAN RAJA ADALAH WAKIL TUHAN UNTUK MELAKSANAKAN KEDAULATAN ATAU MELAKSANAKAN KEDULATAN DI DUNIA
  • 12. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TEORI KEDAULATAN PKn NEGARA KEDAULATAN TIDAK TERLETAK PADA TUHAN TETAPI TERLETAK PADA NEGARA, KARENA NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, JADI SEMUA TUNDUK PADA NEGARA TOKOHNYA : *JEAN BODIN *GEORGE JELLINEK NEGARA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI KEKUASAAN. KEDAULATAN ADALAH KEKUASAAN TERTINGGI TERHADAP PARA WARGA NEGARA DAN RAKYATNYA HUKUM ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA KEHENDAK / KEMAUAN NEGARA. NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, MAKA NEGARA DIANGGAP SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM DAN NEGARALAH YANG MEMILIKI KEKUASAAN TERTINGGI ATAU KEDAULATAN
  • 13. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TEORI KEDAULATAN PKn HUKUM KEKUASAAN TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA ITU ADALAH HUKUM ITU SENDIRI, KARENA BAIK RAJA ATAU PENGUASA MAUPUN RAKYAT ATAU WARGA NEGARA BAHKAN NEGARA ITU SENDIRI SEMUANYA TUNDUK KEPADA HUKUM TOKOHNYA : *KRABBE *LEON DUGUIT YANG BERDAULAT ADALAH HUKUM. SUMBER HUKUM ADALAH RASA HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI. HUKUM MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA SALAH SATU BAGIAN DARI PERASAAN MANUSIA KENYATAANNYA NEGARA ITU SENDIRI TUNDUK PADA HUKUM
  • 14. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn TEORI KEDAULATAN RAKYAT KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA RAKYAT. RAJA / BEBERAPA / SEGOLONGAN ORANG YANG MEMEGANG PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBENARNYA ADALAH MERUPAKAN PELAKSANA DARI APA YANG TELAH DIPUTUSKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH RAKYAT. RAKYAT MENYERAHKAN KEKUASAAN MELALUI KONTRAK SOSIAL TOKOHNYA : *J.J. ROUSSEAU *IMMANUEL KANT RAKYAT / MASYARAKAT DALAM SUATU NEGARA BUKAN MERUPAKAN PENJUMLAHAN INDIVIDU-INDIVIDU MELAINKAN KESATUAN YANG DIBENTUK OLEH INDIVIDU – INDIVIDU DAN MEMPUNYAI KEHENDAK YANG DIBENTUK MELALUI PERJANJIAN MASYARAKAT (KEHENDAK UMUM / VALONTE GENERAL). KEHENDAK UMUM AKAN TERWUJUD BILA RAKYAT MEMPUNYAI PERWAKILAN DALAM PEMERINTAHAN. PEMERINTAHAN TIDAK HANYA DIPEGANG OLEH SESEORANG ATAUPUN KELOMPOK ORANG KARENA HAL INI AKAN DAPAT MENYEBABKAN KEHENDAK UMUM TAK AKAN TERWUJUD KARENA MEREKA PUNYA KEPENTINGAN SENDIRI DAN MENGABAIKAN KEPENTINGAN UMUM. TUJUAN NEGARA ADALAH UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJAMIN KEBEBASAN WARGA NEGARANYA DALAM BATAS – BATAS PERUNDANG – UNDANGAN. YANG BERHAK MEMBUAT UNDANG – UNDANG ADALAH RAKYAT SEHINGGA UNDANG – UNDANG ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN KEHENDAK RAKYAT. HAL INI BERARTI RAKYATLAH YANG MEMELIKI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA
  • 15. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI KEDAULATAN RAKYAT PKn ?
  • 16. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn ADANYA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT CIRI NEGARA YG MENGANUT KEDAULATAN RAKYAT SUSUNAN KEKUASAAN BADAN / MAJELIS DITETAPKAN DGN UU KEDAULATAN RAKYAT DILAKUKAN OLEH MAJELIS / BADAN YG BERTUJUAN MENGAWASI PEMERINTAH ADA PEMILU
  • 17. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT PKn
  • 18. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SISTEM PEMERINTAHAN PKn NEGARA SISTEM PRESIDENSIIL SISTEM PARLEMENTER PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA & KEPALA PEMERINTAHAN PRESIDEN TAK BERTANG GUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN PRESIDEN TAK DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN PARLEMEN TAK DAPAT MENJATUHKAN PRESIDEN KECUALI ALASAN KHUSUS YANG DI ATUR UUD KEPALA NEGARA & KEPALA PEMERINTAHAN DIBEDAKAN KEPALA PEMERINTAHAN DIPILIH DAN BERTANG GUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT DIJATUHKAN OLEH PARLEMEN KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN
  • 19. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL MERUPAKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK DIMANA KEKUASAAN ESEKUTIF / PEMERINTAH YAITU PRESIDEN DIPILIH RAKYAT MELALUI PEMILU DAN TERPISAH DENGAN KEKUASAAN LEGISLATIF (PEMBUAT UU) PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAN SEBAGAI KEPALA NEGARA (PS.4 AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILU(PS.6A AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKILPRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARAYANG DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN (PS.17 AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN & WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA 5 TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATANYANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASAJABATAN (PS.7 UUD 1945) PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA (PS. 5 AYAT 2 UUD 1945) PRESIDEN TAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH DPR DALAM MASA JABATANNYA, KECUALI ADA ALASAN KHUSUS YANG DI ATUR DENGAN UUD DPR DAPAT USUL KEPADA MPR UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN (PS.7A UUD”45) & TAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR (PS.7C UUD 1945) PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR (PS.5 AYAT 1 DAN PS 20 AYAT 2 UUD 1945)
  • 20. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN PKn UUD 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA
  • 21. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn SETELAH DIAMANDEMEN UUD 1945 MA MK KY BPK MPR DPD PRE SI DEN DPR Ps.24 (2) Ps.24C (1) Ps.24B Ps.23E Ps.2 Ps.22C Ps.19 Ps.4
  • 22. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (MPR) (MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT)
  • 23. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT PKn MPR SEBELUM DIAMANDEMEN MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEDAULATAN RAKYAT (SEBAGAI LMBAGA NEGARA TERTINGGI) LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA YANG LAIN MEMPEROLEH KEKUASAANNYA DALAM PE NYELENGGARAAN NEGARA DARI MPR SETELAH DIAMANDEMEN KEDAULATAN BERADA DI TANGANRAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD 1945 LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SEMUANYA SAJA MERUPAKAN PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT TERMASUK MPR MELAK SANAKAN SEBAGIAN KEDAULATAN RAKYAT
  • 24. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MPR KEANGGOTAAN TUGAS & WEWENANG SELURUH ANGGOTA DPR DITAMBAH DENGAN SELURUH ANGGOTA DPD (Ps. 2 AYAT 1 UUD’45) MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (Ps. 3 AYAT 1 UUD 1945) MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN (Ps. 3 AYAT 2 UUD 1945) MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN (Ps. 3 AYAT 3 UUD 1945) ANGGOTA DPD TIAP PROVINSI 4 ORANG SELURUH ANGGOTA TIDAK LEBIH 1/3 DPR (Ps. 8 UU No.22 Th. 2003
  • 25. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TUGAS & WEWENANG MPR PKn UU No. 22 TH.2003 MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (AYAT 1) MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASRKAN HASIL PEMILU DALAM SIDANG PARIPURNA (AYAT 2) MEMUTUSKAN USUL DPR BERDASARKAN PUTUSAN MK UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA (AYAT 3) MELANTIK WK.PRESIDEN MENJADI PRESIDEN APABILA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TAK DAPAT MELAK SANAKAN KEWAJIBANNYA DLM MASA JABATANNYA (AYAT 4) MEMILIH WK. PRESIDEN DARI 2 CALON YANG DIAJUKAN PRESIDEN APABILA JABATAN WK.PRESIDEN KOSONG (AYAT 5)
  • 26. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI TUGAS & WEWENANG MPR PKn UU No. 22 TH.2003 LANJUTAN MENETAPKAN TATA TERTIP DAN KODE ETIK MPR (AYAT 7)
  • 27. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN / ATAU WK.PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA MENOLAK PKn DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN USUL PEMBER HENTIAN OLEH DPR (MIN 2/3 DARI 2/3 ) USULAN DISERAHKAN KE MK (90 HR) MENERIMA USULAN BATAL USUL KE MPR (30HR) UNTUK DIPUTUSKAN (MIN ¾ DARI 2/3) DISERAHKAN KE DPR USULAN BATAL MENOLAK MENERIMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN & / WK. PRESIDEN TUGAS DILAKSANAKAN OLEH MENDAGRI, MENLU ,DAN MENHANKAM (30 HR) SETELAH PRES. + WK.PRESIDEN BERHENTI MPR SIDANG UNTUK ME MILIH DARI 2 PASANGAN CALON YG DIUSULKAN OLEH PARPOL / GAB. PARPOL YG DAPAT SUARA TERBANYAK DLM PEMILU
  • 28. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (DPR) (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)
  • 29. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn DPR SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF KARENA MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU BERSAMA DENGAN PRESIDEN PUNYA 3 FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN PENGAWASAN FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMA PRESIDEN FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG DIAJUKAN PRESIDEN FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU,APBN,& KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI JIWA UUD 1945
  • 30. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn DPR DILENGKAPI DENGAN 3 HAK INTERPELASI ANGKET MENYATAKAN PENDAPAT HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEME RINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BER DAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA RAKAT DAN BERNEGARA MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBI JAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA REKOMENDASI PENYELESAIANNYA
  • 31. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI HAK ANGGOTA DPR PKn MENGAJUKAN RUU MENGAJUKAN PERTANYAAN MENGAJUKAN USUL PENDAPAT MEMILIH & DIPILIH MEMBELA DIRI HAK MENGAJUKAN RUU HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASA BAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIAN SESUAI DENGAN HATI NURANINYA HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DAN DIPILIH HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN TERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU
  • 32. LANJUTAN HAK ANGGOTA DPR BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn IMUNITAS PROTOKOLER KEUANGAN & ADMINSTRASI HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN TERKAIT DENGAN PERNYATAANNYA ATAU PENDAPATNYA YANG DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGHOR MATAN BERKENAAN DENGAN JABATAN NYA DALAM ACARA – ACARA KENEGARA AN ATAU ACARA RESMI MAUPUN ACARA KENEGARAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJI DAN BERBAGAI TUNJANGAN LAINNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
  • 33. BERANDA SK / KD MEMBENTUK UU UNTUK DIBAHAS BERSAMA PRESIDEN INDIKATOR MEMBAHAS & MEMBERIKAN MATERI PERSETUJUAN PERPU LATIHAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANG UJI AN DPD ATAS RUU APBN KOMPETENSI REFERENSI MEMBAHAS DAN MENINDAK LAN JUTI HASIL PENGAWASAN DPD PENYUSUN SELESAI TUGAS & WEWENANG DPR Ps. 26 UU No. 22 TH.2003 MEMILIH ANGGOTA BPK DG MEM PERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD MELAKSANAKAN PENGAWASAN THD PELAKSANAAN UU APBN PKn MEMBAHAS & MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN ATAS PENGANGKATAN / PEMBERHENTIAN ANGGOTA KY MEMBERIKAN PERSETUJUAN CA LON HAKIM AGUNG YANG DIUSUL KAN KY UNTUK DITETAPKAN SBG HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN MEMILIH 3 CALON HAKIM KONSTI TUSI & DIAJUKAN KE PRESIDEN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DALAM MENGANGKAT DAN MENERIMA DUTA, MEMBERI KAN AMNESTI DAN ABOLISI
  • 34. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI LANJUTAN TUGAS & WEWENANG DPR Ps. 26 UU No. 22 TH.2003 MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN UNTUK MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN, SERTA MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL BERAKIBAT LUAS & PKn MENDASAR MENYERAP, MENGHIMPUN, MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI RAKYAT
  • 35. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn PRESIDEN
  • 36. BERANDA SK / KD MEMEGANG KEKUASAAN TER INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PRESIDEN KEPALA NEGARA PKn TINGGI ATAS AD, AL, AU (PS.11 UUD 45) MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN & PERJANJIAN DG NEGARA LAIN (PS.11 (1) UUD 45) MENYATAKAN KEADAAN BAHAYA Ps. 12 UUD 1945 MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG AN DPR (Ps.13 (1) UUD’45) MEMBERI GRASI DAN REHABILITA SI DG MEMPERHATIKAN PERTIM BANGAN MA (Ps.14 (1) UUD 45) MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABO LISI DG MEMPERHATIKAN PERTIM BANGAN DPR (Ps. 14 (2) UUD’45) MEMBERIKAN GELARAN, TANDA JASA DAN LAIN – LAIN TANDA KE HORMATAN DG PERSETUJUAN DPR (Ps. 15 UUD 1945)
  • 37. BERANDA SK / KD MEMIMPIN MENTERI – MENTERI INDIKATOR MATERI (Ps. 17 AYAT 1 UUD ’45) MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI (Ps. 17 AYAT 2 UUD’45) LATIHAN MEMBENTUK UJI PERATURAN PEMERINTAH KOMPETENSI UNTUK MELAKSANAKAN UU REFERENSI MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Ps. 16 UUD 1945) PENYUSUN MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PRO SELESAI GRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PRESIDEN KEPALA PEMERINTAHAN PKn PEMBANGUNAN KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LE GISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU KAN RUU KEPADA DPR PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU MENTERI NEGARA MERUPAKAN JABATAN YANG PENTING KARENA DALAM PRAKTEK DIA YANG MEN JALANKAN PEMERINTAHAN, MENTERI NEGARA YG MEMAHAMI PERMASALAHAN DI BIDANGNYA DIA BERTUGAS MENJABARKAN PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN
  • 38. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (BPK) (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN)
  • 39. BERANDA SK / KD ANGGOTA INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PKn KEDUDUKAN DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN BEBAS DAN MANDIRI TERLEPAS DARI KEKUASAAN PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI BERADA DI ATAS PEMERINTAH TUGAS DILAPORKAN KEPADA DPR, DPD, DPRD & DITINDAKLAN JUTI SESUAI WEWENANG MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA (Ps. 23 (1) UUD’45) WEWENANG MEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN OLEH SETIAP ORANG,BADAN / INSTANSI PEMERINTAH/ SWASTA SEPANJANG SESUAI DG UU
  • 40. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (MA) (MAHKAMAH AGUNG)
  • 41. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MAHKAMAH AGUNG KEDUDUKAN Ps.24 (2) UUD”45 SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME MEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGAN PERADILAN YAITU PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MERDEKA DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPAS DARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DAN PENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN SEHINGGA PUTUSANNYA BENAR – BENAR BERDA SARKAN HUKUM DAN KEADILAN
  • 42. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI WEWENANG PKn MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN PERMOHONAN KHASASI (TINGKAT BANDING TERAKHIR) MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA TENTANG KEWENANGAN MENGADILI MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN DI BAWAH UU TERHADAP UU (MATERIAL MAUPUN FORMAL)
  • 43. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MAHKAMAH AGUNG KEANGGOTAAN JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL 60 ORANG INTEGRITAS & KEPROBADIAN TIDAK TERCELA ADIL PROFESIONAL BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN OLEH KOMI SI YUDISIAL KEPADA DPR & DITETAPKAN OLEH PRESIDEN
  • 44. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn MK (MAHKAMAH KONSTITUSI)
  • 45. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI MAHKAMAH KONSTITUSI PKn KEDUDUKAN Ps.2 UU No.24 TH. 2003 TTG MK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME LAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN
  • 46. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI MAHKAMAH KONSTITUSI KEANGGOTAAN TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSI PKn YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN INTEGRITAS & KEPRIBADIAN TIDAK TERCELA ADIL NEGARAWAN DAN MENGUASAI KONSTITUSI DAN KETETANEGARAAN HAKIM KONSTITUSI MASING – MASING DIAJUKAN OLEH DPR (3 ORANG), MA (3 ORANG) DAN PRESIDEN (3 ORANG)
  • 47. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PKn WEWENANG Ps.24C (1,2) UUD’45 & Ps.10 (1) UU No.24 TH.2003 TTG MK MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TER AKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK MENGUJI UU TERHADAP UUD MEMUTUSKAB SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD MEMUTUSKAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN
  • 48. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (DPD) (DEWAN PERWAKILAN DAERAH)
  • 49. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn KEDUDUKAN 22C (1) UUD’45 MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI KEANGGOTAAN MPR ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMI MILIHAN MASING – MASING KECUALI SELAMA BERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTA NEGARA (Ps. 33 (4) UU No. 22 TH 2003)
  • 50. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn KEANGGOTAAN TIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA (4ORANG) DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR (Ps.22C (2) UUD’45) FUNGSI PENGAJUAN USUL, IKUT DLM PEMBAHASAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU
  • 51. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn WEWENANG UU.No.22 TH 2003 MENGAJUKAN USUL KPD DPR RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR ATAS RANCANGAN UU APBN DAN RUU YANG BERKAITAN DG PAJAK, PENDIDIKAN, DAN AGAMA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPK
  • 52. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PKn WEWENANG UU.No.22 TH 2003 MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU MENGENAI OTONOMI DAERAH, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, PELAKSANAAN APBN, PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK UNTUK DI JADIKAN BAHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN BAGI DPR TENTANG RUU YANG BERKAITAN DENGAN APBN MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN UNTUK DITINDAKLANJUTI LANJUTAN
  • 53. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn (PARPOL) (PARTAI POLITIK)
  • 54. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn TEORI ASAL USUL PARPOL PARTAI POLITIK Teori kelembagaan : parpol dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif guna utk Mengadakan kontak dg masyarakat Teori Situasi historis : sistem politik mengalami Masa Transisi krn perubahan masyarakat dari Bentuk Masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern Teori pembangunan : teori ini melihat Modernisasi sosial ekonomi , seperti pembangunan tekhnologi komunikasi
  • 55. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn PARPOL PENGERTIAN PARPOL MENURUT MIRIAM BUDIHARJO E.M. SAID UU. No. 31 THN 2002 ORGANISASI ATAU GOLONGAN YANG BERUSAHA UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN SUATU KELOMPOK ORANG YANG TER ORGANISASI SERTA BERUSAHA UNTUK MENGENDALIKAN BAIK KEBIJAKSANAN PEMERINTAH MAUPUN PEGAWAI NEGERI ORGANISASI POLITIK YANG DIBENTUK OLEH SEKELOMPOK WARGA NEGARA INDONESIA SECARA SUKARELA ATAS DASAR PERSAMAAN KEHENDAK DAN CITA-CITA UTK MEMPERJUANGKN KEPTINGN ANGGOTA, MASY,BGS DAN NEGARA MELALUI PEMILU
  • 56. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI PKn KLASIFIKASI PARTAI POLITIK Berdasarkan jumlah Dan peranan anggotanya PARTAI MASSA PARTAI KADER PARTAI LINDUNGAN PARTAI ASAS ATAU IDEOLOGI Berdasarkan jumlah Dan peranan anggotanya
  • 57. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI SISTEM KEPARTAIAN DI DUNIA PKn SISTEM SATU PARTAI SISTEM DWI PARTAI SISTEM MULTI PARTAI
  • 58. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI FUNGSI PARTAI POLITIK PKn SARANA KOMUNIKASI POLITIK SARANA KOMUNIKASI POLITIK SARANA REKRUTMEN POLITIK SARANA PENGENDALI KONFLIK SARANA PENGENDALI KONFLIK SARANA PENGENDALI KONFLIK
  • 59. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 1. Jelaskan pengertian pengertian kedaulatan! 2. Jelaskan yang dimaksud sifat pokok kedaulatan adalah tidak terbatas! 3. Jelaskan yang dimaksud negara menganut teori kedaulatan tuhan 4. Sebutkan ciri-ciri negara yang menganut teori kedaulatan rakyatkan! 5. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan presidensil dengan sistem pemerintahan parlementer PKn
  • 60. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 6. Jelaskan sistem pemerintahan di Indonesia! 7. Jelaskan struktur pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen ! 8. Jelaskan peran MPR sebagai sebagai pelaksana kedaulatan rakyat ! 9. Jelaskan proses pemberhentian presiden ! 10. Sebutkan fungsi dan dan hak DPR ! PKn LANJUTAN
  • 61. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 11.Jelaskan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ! 12. Jelaskan tugas BPK menurut pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 ! 13.Sebutkan kedudukan dan wewenang MA ! 14.Jelaskan kewenangan MK menurut pasal 24 C ayat (1) Uud 1945 ! 15. Jelaskan kedudukan dan fungsi DPD ! PKn LANJUTAN
  • 62. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI Latihan Soal 16.Untuk menjelaskan asal mula partai politik ada tiga teori, sebutkan ! 17. Bagaimanakah pengertian partai politik menurut UU No. 31 Tahun 2002 ! 18.Berdasarkan sifat dan orientasi partai politik dapat dibedakan menjadi dua, sebutkan ! 19.Sebutkan sebutkan sistem kepartaian yang berlaku di dunia ! 20. Sebutkan fungsi partai fungsi partai politik dalam ketatanegaraan demokrasi ! PKn LANJUTAN
  • 63. BERANDA SK / KD INDIKATOR MATERI LATIHAN UJI KOMPETENSI REFERENSI PENYUSUN SELESAI DAFTAR PUSTAKA Sundawa, Dadang, dkk, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Mutiara Permata Bangsa Murdiono, Mukhamad,2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Klaten: Intan Pariwara Abdi, Guru, Tim, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Erlangga Saptono, 2008, Mandiri Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Erlangga Suprihatini, Amin, 2010, PR Pendidikan Kewarganegaraan, Klaten: Intan Pariwara PKn BACK
  • 64. Terima Kasih  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ومغفرة