BAB II Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia
<ul><li>Makna kedaulatan Rakyat </li></ul>Kedalam   keluar
Setiap orang berhak untuk merdeka : HAM Indonesia adalah negara merdeka dan negara berdaulat “… bahwa sesungguhnya kemerde...
<ul><li>Negara yang berdaulat berarti berhak : </li></ul>
DALAM NEGARA DEMOKRASI, RAKYATLAH YANG MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI
TEORI TEORI  KEDAULATAN
1. Teori kedaulatan Tuhan a.  Berkembang pada abad V-XV b. Raja sebagai wakil Tuhan c. Raja berkuasa menetapkan    agama w...
2 . Teori kedaulatan negara a. Kedaulatan berasal dan        berada pada negara b. Negara yang menciptakan     hukum   tun...
3. Teori kedaulatan Hukum
4. Teori kedaulatan Rakyat a. kekuasaan tertinggi      di tangan rakyat b. kedaulatan raja/penguasa    berasal dari rakyat...
Pancasila sila ke 4 UUD 1945 Pembukaan alinea ke empat Batang Tubuh  : Pasal 1 ayat  (2) Landasan  Pelaksanaan Kedaulatan ...
<ul><li>Pancasila sila keempat : </li></ul><ul><li>Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarata...
<ul><li>Kerakyatan : kedaulatan terrtinggi berada di tangan rakyat </li></ul><ul><li>Hikmah kebijaksanaan : menggunakan pi...
UUD 1945 pembukaan alinea IV : “ …. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan UUD Negara In...
Batang Tubuh UUD 1945  :  Pasal 1 ayat  (2) :  “KEDAULATAN berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang ...
Lembaga-lembaga  Negara pelaksana kedaulatan Rakyat :  1 .  Presiden 6.  Mahkamah Konstitusi 2. MPR 7.  DPD 3. DPR 8.  Pem...
PR. Tuliskan lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat dan tugas-tugasnya!
Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan Rakyat : 1. Presiden, dibantu seorang wakil presiden : Lembaga Eksekutif...
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR)   a. Tugasnya menurut UUD 1945  Pasal 3:   - mengubah dan menetapkan UUD   - mela...
4. Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) :     - Tugas BPK diatur dalam pasal 23 E ayat (1) : memeriksa   pengelolaan dan tanggu...
7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)   a. Tugasnya menurut UUD 1945  pasal 22 D:   - Mengajukan Rancangan UU yang berkaitan de...
8.  Pemda     (Pemerintahan Daerah)   a. Tugas dan wewenang Pemerintahan  Daerah adalah memimpin pemerintaha  daerah dan m...
9.  DPRD a. tugasnya secara umum seperti      tugas DPR yaitu tugas  legislasi,      anggaran dan pengawasan
10. KPU   a. tugasnya :  - merncanakan penyelenggaraan  pemilu - merencanakan organisasi dan cara  semua tahapan pemilu - ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kedaulatan awb

8,035 views

Published on

Published in: Spiritual, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
189
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kedaulatan awb

  1. 1. BAB II Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia
  2. 2. <ul><li>Makna kedaulatan Rakyat </li></ul>Kedalam keluar
  3. 3. Setiap orang berhak untuk merdeka : HAM Indonesia adalah negara merdeka dan negara berdaulat “… bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.” Pembukaan UUD 1945 alinea 1
  4. 4. <ul><li>Negara yang berdaulat berarti berhak : </li></ul>
  5. 5. DALAM NEGARA DEMOKRASI, RAKYATLAH YANG MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI
  6. 6. TEORI TEORI KEDAULATAN
  7. 7. 1. Teori kedaulatan Tuhan a. Berkembang pada abad V-XV b. Raja sebagai wakil Tuhan c. Raja berkuasa menetapkan agama warga negaranya d. Tokoh : Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius
  8. 8. 2 . Teori kedaulatan negara a. Kedaulatan berasal dan berada pada negara b. Negara yang menciptakan hukum tunduk pada negara c. Tokoh : Jean Bodin dan George Jellinek
  9. 9. 3. Teori kedaulatan Hukum
  10. 10. 4. Teori kedaulatan Rakyat a. kekuasaan tertinggi di tangan rakyat b. kedaulatan raja/penguasa berasal dari rakyat c. penguasa bertanggung jawab kepada rakyat d. Tokohnya : Jean Jacques Rousseau
  11. 11. Pancasila sila ke 4 UUD 1945 Pembukaan alinea ke empat Batang Tubuh : Pasal 1 ayat (2) Landasan Pelaksanaan Kedaulatan rakyat
  12. 12. <ul><li>Pancasila sila keempat : </li></ul><ul><li>Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan </li></ul>
  13. 13. <ul><li>Kerakyatan : kedaulatan terrtinggi berada di tangan rakyat </li></ul><ul><li>Hikmah kebijaksanaan : menggunakan pikiran sehat demi kepentingan rakyat dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani </li></ul><ul><li>Permusyawaratan : memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat melalui musyawarah mufakat </li></ul><ul><li>Perwakilan : Mengusahakan turut sertanya rakyat dalam kehidupan bernegara melalui badan perwakilan </li></ul>
  14. 14. UUD 1945 pembukaan alinea IV : “ …. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang BERKEDAULATAN rakyat dengan berdasar kepada ……..”
  15. 15. Batang Tubuh UUD 1945 : Pasal 1 ayat (2) : “KEDAULATAN berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.”
  16. 16. Lembaga-lembaga Negara pelaksana kedaulatan Rakyat : 1 . Presiden 6. Mahkamah Konstitusi 2. MPR 7. DPD 3. DPR 8. Pemda 4. BPK 9. DPRD 5. MA 10. KPU
  17. 17. PR. Tuliskan lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat dan tugas-tugasnya!
  18. 18. Peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan Rakyat : 1. Presiden, dibantu seorang wakil presiden : Lembaga Eksekutif a. Tugasnya menurut UUD 1945 : - Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 : Membuat UU bersama DPR - Pasal 5 ayat (2) : Menetapkan Peraturan Pemerintah - Pasal 10 : memegang kekuasaan tertinggi AD, AL dan AU - Pasal 11 :Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR - Pasal 12 : Menyatakan keadaan bahaya - Pasal 13 : Mengangkat dan menerima duta dan konsul - Paasal 14 (1) : Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
  19. 19. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) a. Tugasnya menurut UUD 1945 Pasal 3: - mengubah dan menetapkan UUD - melantik Presiden dan /atau wakil Presiden - Hanya dapat memberhentikan presieden dan /atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : Lembaga Legislatif a. Tugasnya menurut UUD 1945 : - Pasal 20 (1) : Memegang kekuasaan membentuk Undang- undang - Pasal 20 (2) : membahas rancangan Undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  20. 20. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : - Tugas BPK diatur dalam pasal 23 E ayat (1) : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 5. Mahkamah Agung (MA) : Lembaga Yudikatif a. Tugas menurut UUD 1945 : - Pasal 24 (1) : menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan - Pasal 24A (1) : mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan 6. Mahkamah Konstitusi a. Tugasnya menurut UUD 1945 - Pasal 24C (1) : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
  21. 21. 7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a. Tugasnya menurut UUD 1945 pasal 22 D: - Mengajukan Rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi Daerah kepada DPR - Ikut Membahas rancangan UU yang berkaitan dengan UU - memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU pajak, pendidikan, dan agama - Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama serta melaporkan pengawasannya kepada DPr
  22. 22. 8. Pemda (Pemerintahan Daerah) a. Tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah adalah memimpin pemerintaha daerah dan menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam ketentuan otonomi daerah
  23. 23. 9. DPRD a. tugasnya secara umum seperti tugas DPR yaitu tugas legislasi, anggaran dan pengawasan
  24. 24. 10. KPU a. tugasnya : - merncanakan penyelenggaraan pemilu - merencanakan organisasi dan cara semua tahapan pemilu - menetapkan peserta pemilu - menetapkan daerah pemilihan - menetapkan waktu pelaksanaan pemilu - melaksanakan tugas menurut UU

×