Sitem pemerintahan indonesia

27,235 views

Published on

Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com

Published in: Education
0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
27,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
238
Actions
Shares
0
Downloads
1,400
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sitem pemerintahan indonesia

  1. 1. Sistem Pemerintahan Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga Negara sesuai dengan Lembaga-Lembaga Negara sesuai denganUUD 1945 Sebelum Amandemen Powerpoint Templates UUD 1945 Setelah Amandemen Page 1
  2. 2. Powerpoint Templates Page 2
  3. 3. Falsafah Negara Indonesia adalah : Pancasila Undang-Undang Dasar 1945Bentuk ke daulatan diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 ,berbunyi : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Repuplik.Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 ,berbunyi : Kedaulatan berada ditangan Rakyat,dan dilaksanakan menurut UUDDalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 ,berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara Hukum Powerpoint Templates Page 3
  4. 4. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dibagi atas 7 azas :1. Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3)Pengertian Negara Hukum :  Secara Formal yaitu melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah  Secara Material yaitu negara harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga 2. Sitem Konstitusional Pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar,bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan hukum produk dari konsitusi  Produk konstitusi ,yaitu ; Tap MPR, Undang-Undang, Powerpoint Templates Page 4
  5. 5. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat Sebelum UUD 1945 di amandemen kekuasan tertinggi ada di MPR, karena MPR merupakan Lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah UUD 1945 di Amandemen kekuasaan tertingi berada di tangan rakyat.( UUD pasal 1 ayat 2 ),dan MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi dengara. Sejajar dengan DPR,dan Presiden.4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi disamping MPR dan DPR.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden,mentri negara bertanggung jawab kepada presiden 7. Kekuasan kepala negara tidak terbatas Artinya presiden tidak bertindak diktaktor,presiden harus memperhatiakan suara DPR,kebijakan presiden dibatasi oleh pengawasan efektif DPR. Powerpoint Templates Page 5
  6. 6. Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa,kemanusiaan yang adil danberadab,persatuan,kerakyatan,musyawarah,kebijaksanaan,dan berkeadilan sosial. Powerpoint Templates Page 6
  7. 7. Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pengertian Demokrasi : Sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan ada ditangan rakyat.  Sebagai negara Demokrasi ,pemerintah Indonesia menerapkan teori Trias Politika.  Trias Politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang,yaitu : 1. Legislatif (membuat Undang-Undang Yang dimaksud Legislatif adalah : Lembaga MPR Lembaga DPR Lembaga DPD Powerpoint Templates Page 7
  8. 8. 2.Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang)  Yang dimaksud eksekutif adalah :  Presiden & wakil presiden3. Yudikatif (mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang.  Yang di maksud yudikatif adalah : Mahkamah agung (MA ) Mahkamah Konstitusi ( MK ) Komisi Yudisial (KY ) Powerpoint Templates Page 8
  9. 9. 1. Majelis Permusawaratan rakyat ( MPR )2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR )3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )4. Presiden 5. Badan pemeriksa keuangan ( BPK ) 6. Lembaga Kehakiman 7. Mahkamah agung ( MA ) 8. Mahkamah konstitusi ( MK ) 9. Komisi Yudisial ( KY ) Powerpoint Templates Page 9
  10. 10. Tugas-tugas Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen )1. Tugas MPR ( Pasal 3 UUD 1945 ) 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden 3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Anggota MPR terdiri dari : - Anggota DPR - Anggota DPD  MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota negara ( pasal 2 ayat 2 Powerpoint Templates Page 10
  11. 11.  Membentuk undang-undang ( pasal 20 ayat 1)  Membahas rancangan UU (RUU ) bersama presiden ( pasal 20 ayat 2)Membahas RAPBN bersama Presiden ( pasal 23 ayat 2) Fungsi legislasi  fungsi anggaran fungsi pengawasan Powerpoint Templates Page 11
  12. 12.  wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. wewenang DPR menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden. wewenang DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang Powerpoint Templates Page 12
  13. 13. 1. Hak Intepelasi Hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden 2. Hak angket Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden/pemerintah 3. Hak menyampaikan pendapat 4. Hak ImunitasHak DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat yang disampaikan dalam rapat 5. Hak mengajukan usul RUU Powerpoint Templates Page 13
  14. 14. Evaluasi1.Indonesia menganut sistem yang sesuai dengan falsafah negara.Sebutkan falsafah negaraIndonesia itu !2. Sebutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 Amandemen !3. Sebutkan bunyi UUD Pasal 1 ayat 1,2,dan 3 !4.Jelaskan pengertian Negara hukum secara formal dan material !5.Sebutkan macam-macam produk konstitusi yang termasuk dalam hukum dasar negaraIndonesia !6.Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan UUD 1945 Amandemen,sebeluma UUD1945 diamandemen kekuasaan tertinggi di pegang oleh siapa ?7. Penyelenggaraan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh siapa ?8.Jelaskan pengertian Demokrasi Indonesia !9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Trias politika ! Powerpoint Templates10.Jelaskan tugas MPR berdasarkan Pasal 3 UUD ! Page 14
  15. 15. Jawaban1. Falsafah Negara indonesia adalah Pancasila dan UUD 19452. 7 Pokok sistem pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 adalah : 1.Indonesia negara hukum 2. sistem Konsitusi 3. kekuasaan tertinggi ditangan rakyat 4. presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi 5. presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara ialah pembantu presiden 7. kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas3. Bunyi pasal 1 ; ayat 1 sbb.Negra kesatuan ,yang berbentuk republik ayat 2 sbb.kedaulatan berada ditangan rakyat,dan dilaksanakan menurut UUD ayat 3 sbb.negara Indonesia adalah negara hukum4. Negara hukum : secara Formal adalah melindung seluruh warga negara dan seluruh tumpah darah. secara Material adalah negara harus bertang jawab terhadap kesejahteraan dan kecedasan seluruh warganya.5. Produk Konsitusi berdasarkan hukum Dasar negara Indonesia yaitu a. Pancasila b. Undang-Undang Dasar 1945 Powerpoint Templates Page 15
  16. 16. 6. Sebelum UUD di amandemen kekuasaan tertinggi di lembaga MPR7. penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah presiden disamping MPR dan DPR8. demokrasi adalah sistem pemerintahan dimna kedaulatan ada di tangan rakyat9. trias polika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yaitu legislatif,Eksekutif dan Yudikatif.10. tugas MPR berdasarka pasal 3 UUD adalah : 1.mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. melantik presiden dan atau wakil presiden 3. memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar Powerpoint Templates Page 16
  17. 17. Tugas DPD ( pasal 22D UUD 1945 ) pasal 22c ayat 1 DPD dipilih dari stiap provinsi melalui pemilu.1.Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitandengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan danpemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal22D ayat 1 )2.Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal 22D ayat 2 )3.Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancanganundang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Powerpoint Templates Page 17
  18. 18. 4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undangotonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, danagama.(pasal 22D ayat 3) GEDUNG MPR/DPR/DPD REPUPLIK INDONESIA Powerpoint Templates Page 18
  19. 19. •Tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (pasal 4 ) Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).5. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi Negara (Pasal 11).7. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12).8. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13). Powerpoint Templates Page 19
  20. 20. 9. Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan Amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR . (Pasal 14).10. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU. (Pasal 15).11. Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).12. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden. (Pasal 17). Powerpoint Templates Page 20
  21. 21. 1. Memberi garansi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana2. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman3. Memberi rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang4. Memberi abolisi atau suatu tuntutan pidana5. Menetapkan hakim agung Powerpoint Templates Page 21
  22. 22. 6. Menetapkan hakim konstitusi7. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial . Dengan persetujuan DPR,Presiden :1. Mengangkat duta dan konsulDuta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lainKonsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain,konsul berada dibawah kedutaan Besar.2. Menerima penempatan duta negara lain Powerpoint Templates Page 22
  23. 23. Tugas wakil presiden menurut UUD 19451.Melaksakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari2.Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden,jika presiden berhalangan3.Mengganti jabatan presiden apabila presiden berhenti,diberhentikan,atau meninggal dunia Powerpoint Templates Page 23
  24. 24. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakimanbersama-sama dengan Mahkamah konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam UUD 1945 Amandemen1.Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member garansi dan rRehabilitasi Powerpoint Templates Page 24
  25. 25.  Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua.  Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.Calon hakim agung diusulkan oleh ? Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Powerpoint Templates Page 25
  26. 26. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :1.Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan negeri, padatingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukanoleh Mahkamah Agung2.Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan agama, padatingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi agama dan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung3.Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, padatingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi Militer dan pada tingkat kasasidilakukan oleh Mahkamah Agung4.Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan tatausaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi tata usahanegara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Powerpoint Templates Page 26
  27. 27. Komisi Yudisial bersifat mandiri (pasal24B ayat )Kewenangan Komisi Yudisia dalam UUD 1945(pasal 24 ayat 1 )1.Mengusulkan pengangkatan Hakim agung2.Menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta prilaku hakim Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B).ayat 3 Powerpoint Templates Page 27
  28. 28. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara. dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah agung Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal 24 C ayat 1, kewajiban dan wewenang MK adalah:1.Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ,2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,3.Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Powerpoint Templates Page 28
  29. 29. Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal 24 C ayat 2, kewajiban dan wewenang MK adalah:1.Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan perwakilanRakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atauwakil Presiden menurut UUD 1945. Powerpoint Templates Page 29
  30. 30. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Powerpoint Templates Page 30
  31. 31. Sekian Semoga Kalian Dapat Mengerti Dan PahamTentang Materi Yang Telah Bapak Sampaikan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia UNTUK SELANJUTNYA BAPAK AKAN MENYAMPAIKAN MATERI PKN TENTANG PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAN DAERAH Powerpoint Templates Page 31
  32. 32. Perwujudan dari Demokrasi Pancasila adanya undang- undang No.22 tahun 1999 tentang ?BerdasarkanUUD 1945 pasal18 ayat 1berbunyi : Powerpoint Templates Page 32
  33. 33. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah ?Presiden republik Indonesia memegang kekuasaanpemerintahan negara Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah ?Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerahdan dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Gubernur ( Provinsi )  Bupati ( Kabupaten )  Wali Kota ( Kota Madya ) Powerpoint Templates Page 33
  34. 34. Sistem penyelenggaran pemerintahan negaraIndonesia menerapkan sistem/azas berdasarkan UUD 1945 Amandemen ( Reformasi)  DesentralisasiPenyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.  Dekosentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Powerpoint Templates Page 34
  35. 35.  Pada masa orde baru sebelum masa reformasi indonesia menganut sitem  Sentralisasi Yaitu segala urusan pemerintahan dan kekuasaandaerah secara langsung diatur oleh pemerintah pusat. Powerpoint Templates Page 35

×