Sistem pemerintahan Indonesia materi pembelajaran PKn kelas VI diPublikasikan guna mempermudahkan paru guru dan siswa dalam peroses kegiatan pembelajaran semoga bermanfaat.hubungi saya di amran.jaya@yahoo.com

1. Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia
Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan
UUD 1945 Sebelum Amandemen Powerpoint Templates
UUD 1945 Setelah Amandemen
Page 1

2. Powerpoint Templates
Page 2

3. Falsafah Negara Indonesia adalah :
Pancasila Undang-Undang Dasar 1945
Bentuk ke daulatan diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 ,berbunyi :
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Repuplik.
Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 ,berbunyi :
Kedaulatan berada ditangan Rakyat,dan dilaksanakan menurut UUD
Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 ,berbunyi :
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Powerpoint Templates
Page 3

4. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
berdasarkan UUD 1945 dibagi atas 7 azas :
1. Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3)
Pengertian Negara Hukum :
 Secara Formal yaitu melindungi seluruh warga dan seluruh
tumpah darah
 Secara Material yaitu negara harus bertanggungjawab terhadap
kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga
2. Sitem Konstitusional
Pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar,bahwa cara pengendalian
pemerintahan dibatasi oleh ketentuan hukum produk dari konsitusi
 Produk konstitusi ,yaitu ;
Tap MPR, Undang-Undang,
Powerpoint Templates
Page 4

5. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
Sebelum UUD 1945 di amandemen kekuasan
tertinggi ada di MPR, karena MPR merupakan
Lembaga tertinggi negara.
Tetapi setelah UUD 1945 di Amandemen kekuasaan
tertingi berada di tangan rakyat.( UUD pasal 1 ayat 2
),dan MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi
dengara. Sejajar dengan DPR,dan Presiden.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di
samping MPR dan DPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden,mentri negara
bertanggung jawab kepada presiden
7. Kekuasan kepala negara tidak terbatas
Artinya presiden tidak bertindak diktaktor,presiden harus
memperhatiakan suara DPR,kebijakan presiden dibatasi oleh
pengawasan efektif DPR.
Powerpoint Templates
Page 5

6. Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang berdasarkan
Ketuhanan yang maha Esa,kemanusiaan yang adil dan
beradab,persatuan,kerakyatan,musyawarah,kebijaksanaan,dan
berkeadilan sosial.
Powerpoint Templates
Page 6

7. Indonesia sebagai Negara Demokrasi
Pengertian Demokrasi :
Sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan ada
ditangan rakyat.
 Sebagai negara Demokrasi ,pemerintah Indonesia menerapkan
teori Trias Politika.
 Trias Politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan
menjadi 3 bidang,yaitu :
1. Legislatif (membuat Undang-Undang
Yang dimaksud Legislatif adalah :
Lembaga MPR
Lembaga DPR
Lembaga DPD
Powerpoint Templates
Page 7

8. 2.Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang)
 Yang dimaksud eksekutif adalah :
 Presiden & wakil presiden
3. Yudikatif (mempertahankan pelaksanaan Undang-Undang.
 Yang di maksud yudikatif adalah :
Mahkamah agung (MA )
Mahkamah Konstitusi ( MK )
Komisi Yudisial (KY )
Powerpoint Templates
Page 8

9. 1. Majelis Permusawaratan rakyat ( MPR )
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR )
3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )
4. Presiden
5. Badan pemeriksa keuangan ( BPK )
6. Lembaga Kehakiman
7. Mahkamah agung ( MA )
8. Mahkamah konstitusi ( MK )
9. Komisi Yudisial ( KY )
Powerpoint Templates
Page 9

10. Tugas-tugas Lembaga Negara
Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen )
1. Tugas MPR ( Pasal 3 UUD 1945 )
1. Mengubah dan menetapkan undang-undang
dasar
2. Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden
3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
Anggota MPR terdiri dari :
- Anggota DPR
- Anggota DPD
 MPR bersidang sedikitnya 5 tahun sekali di ibu kota
negara ( pasal 2 ayat 2
Powerpoint Templates
Page 10

11.  Membentuk undang-undang ( pasal 20 ayat 1)
 Membahas rancangan UU (RUU ) bersama
presiden ( pasal 20 ayat 2)
Membahas RAPBN bersama Presiden ( pasal
23 ayat 2)
Fungsi legislasi
 fungsi anggaran
fungsi pengawasan
Powerpoint Templates
Page 11

12.  wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang.
 wewenang DPR menyusun dan menetapkan APBN
bersama presiden.
 wewenang DPR melakukan pengawasan terhadap
pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang
Powerpoint Templates
Page 12

13. 1. Hak Intepelasi
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden
2. Hak angket
Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan
presiden/pemerintah
3. Hak menyampaikan
pendapat
4. Hak Imunitas
Hak DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat
yang disampaikan dalam rapat
5. Hak mengajukan usul RUU
Powerpoint Templates
Page 13

14. Evaluasi
1.Indonesia menganut sistem yang sesuai dengan falsafah negara.Sebutkan falsafah negara
Indonesia itu !
2. Sebutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 Amandemen !
3. Sebutkan bunyi UUD Pasal 1 ayat 1,2,dan 3 !
4.Jelaskan pengertian Negara hukum secara formal dan material !
5.Sebutkan macam-macam produk konstitusi yang termasuk dalam hukum dasar negara
Indonesia !
6.Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan UUD 1945 Amandemen,sebeluma UUD
1945 diamandemen kekuasaan tertinggi di pegang oleh siapa ?
7. Penyelenggaraan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh siapa ?
8.Jelaskan pengertian Demokrasi Indonesia !
9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Trias politika !
Powerpoint Templates
10.Jelaskan tugas MPR berdasarkan Pasal 3 UUD ! Page 14

15. Jawaban
1. Falsafah Negara indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945
2. 7 Pokok sistem pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 adalah :
1.Indonesia negara hukum
2. sistem Konsitusi
3. kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
4. presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi
5. presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden
7. kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas
3. Bunyi pasal 1 ; ayat 1 sbb.Negra kesatuan ,yang berbentuk republik
ayat 2 sbb.kedaulatan berada ditangan rakyat,dan
dilaksanakan menurut UUD
ayat 3 sbb.negara Indonesia adalah negara hukum
4. Negara hukum :
secara Formal adalah melindung seluruh warga negara dan seluruh tumpah
darah.
secara Material adalah negara harus bertang jawab terhadap kesejahteraan dan
kecedasan seluruh warganya.
5. Produk Konsitusi berdasarkan hukum Dasar negara Indonesia yaitu
a. Pancasila b. Undang-Undang Dasar 1945
Powerpoint Templates
Page 15

16. 6. Sebelum UUD di amandemen kekuasaan tertinggi di lembaga MPR
7. penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah presiden disamping MPR dan DPR
8. demokrasi adalah sistem pemerintahan dimna kedaulatan ada di tangan rakyat
9. trias polika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yaitu
legislatif,Eksekutif dan Yudikatif.
10. tugas MPR berdasarka pasal 3 UUD adalah :
1.mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
2. melantik presiden dan atau wakil presiden
3. memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya
menurut undang-undang dasar
Powerpoint Templates
Page 16

17. Tugas DPD ( pasal 22D UUD 1945 )
pasal 22c ayat 1 DPD dipilih dari stiap
provinsi melalui pemilu.
1.Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan
pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal
22D ayat 1 )
2.Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.( pasal 22D ayat 2 )
3.Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan
undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Powerpoint Templates
Page 17

18. 4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang
otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan
agama.(pasal 22D ayat 3)
GEDUNG MPR/DPR/DPD REPUPLIK INDONESIA
Powerpoint Templates
Page 18

19. •Tugas-tugas Presiden dan Wakil
Presiden berdasarkan UUD 1945
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil
Presiden. (pasal 4 )
Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5).
5. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10).
6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain
dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
Negara (Pasal 11).
7. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU
(Pasal 12).
8. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR
(Pasal 13).
Powerpoint Templates
Page 19

20. 9. Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan
memberikan Amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR .
(Pasal 14).
10. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
menurut UU. (Pasal 15).
11. Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi
nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16).
12. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu
Presiden. (Pasal 17).
Powerpoint Templates
Page 20

21. 1. Memberi garansi atau pengurangan masa hukuman
bagi narapidana
2. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang
yang telah dijatuhi hukuman
3. Memberi rehabilitasi atau pemulihan nama baik
seseorang
4. Memberi abolisi atau suatu tuntutan pidana
5. Menetapkan hakim agung
Powerpoint Templates
Page 21

22. 6. Menetapkan hakim konstitusi
7. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi
yudisial .
 Dengan persetujuan DPR,Presiden :
1. Mengangkat duta dan konsul
Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara
lain
Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota
negara lain,konsul berada dibawah kedutaan Besar.
2. Menerima penempatan duta negara lain
Powerpoint Templates
Page 22

23. Tugas wakil presiden menurut UUD 1945
1.Melaksakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2.Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang
diberikan presiden,jika presiden berhalangan
3.Mengganti jabatan presiden apabila presiden
berhenti,diberhentikan,atau meninggal dunia
Powerpoint Templates
Page 23

24. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan
kehakimanbersama-sama dengan Mahkamah
konstitusi.
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung
dalam UUD 1945 Amandemen
1.Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member garansi dan
rRehabilitasi
Powerpoint Templates
Page 24

25.  Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua.
 Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh
hakim agung, dan diangkat oleh
Presiden.
Calon hakim agung diusulkan oleh ?
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, untuk kemudian mendapat
persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden.
Powerpoint Templates
Page 25

26. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan :
1.Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan negeri, pada
tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi dan pada tingkat kasasi dilakukan
oleh Mahkamah Agung
2.Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan agama, pada
tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi agama dan pada tingkat kasasi
dilakukan oleh Mahkamah Agung
3.Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada
tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi Militer dan pada tingkat kasasi
dilakukan oleh Mahkamah Agung
4.Peradilan Tata Usaha negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan tata
usaha negara, pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan tinggi tata usaha
negara dan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
Powerpoint Templates
Page 26

27. Komisi Yudisial bersifat mandiri (pasal
24B ayat )
Kewenangan Komisi Yudisia dalam UUD 1945
(pasal 24 ayat 1 )
1.Mengusulkan pengangkatan Hakim agung
2.Menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta prilaku hakim
Anggota komisi yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR (Pasal 24B).ayat 3
Powerpoint Templates
Page 27

28. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi
negara.
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
bersama-sama dengan Mahkamah agung
Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal 24 C
ayat 1, kewajiban dan wewenang MK adalah:
1.Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar ,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
3.Memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
Powerpoint Templates
Page 28

29. Menurut Undang-Undang Dasar 1945,pasal 24 C
ayat 2, kewajiban dan wewenang MK adalah:
1.Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau
wakil Presiden menurut UUD 1945.
Powerpoint Templates
Page 29

30. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara
lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan
mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa
pengelolaan keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada
DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945
Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh
DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK
berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.
Powerpoint Templates
Page 30

31. Sekian Semoga Kalian Dapat Mengerti Dan Paham
Tentang Materi Yang Telah Bapak Sampaikan Sistem
Pemerintahan Negara Indonesia
UNTUK SELANJUTNYA BAPAK AKAN
MENYAMPAIKAN MATERI PKN
TENTANG PEMERINTAHAN PUSAT
DAN DAN DAERAH
Powerpoint Templates
Page 31

32. Perwujudan dari Demokrasi Pancasila adanya undang-
undang No.22 tahun 1999 tentang ?
Berdasarkan
UUD 1945 pasal
18 ayat 1
berbunyi :
Powerpoint Templates
Page 32

33. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah ?
Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan negara Indonesia.
Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah ?
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 Gubernur ( Provinsi )
 Bupati ( Kabupaten )
 Wali Kota ( Kota Madya )
Powerpoint Templates
Page 33

34. Sistem penyelenggaran pemerintahan negara
Indonesia menerapkan sistem/azas berdasarkan
UUD 1945 Amandemen ( Reformasi)
 Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem NKRI.

Dekosentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu
Powerpoint Templates
Page 34

35.  Pada masa orde baru sebelum masa
reformasi indonesia menganut sitem
 Sentralisasi
 Yaitu segala urusan pemerintahan dan kekuasaan
daerah secara langsung diatur oleh pemerintah pusat.
Powerpoint Templates
Page 35