Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam
•
1 like•2,333 views
Dr. H. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Disampaikan pada launching dan Halal bi Halal MAKPI (Masyarakat Analis Kebijakan Publik Indonesia)
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam
Similar to Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam
- 1. Dr. H. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Disampaikan pada launching dan Halal bi Halal MAKPI (Masyarakat Analis Kebijakan Publik Indonesia) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM Jakarta, 1 Juni 2021
- 2. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Menurut PBB, kebijakan adalah seperangkat pedoman untuk bertindak. (Solichin Abdul Wahab, 2006) Al-‐Quran pada hakikatnya adalah juga sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad, karena al-‐Quran berisi pedoman (al-‐Huda) yang memberi petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukmin untuk nenuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.
- 3. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Al-‐Quran juga disebut sebagai An-‐Nuur, karena berfungsi memberikan cahaya yang menerangi di dalam kegelapan “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran)”. (QS. An-‐Nisaa/4: 174)
- 4. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL David Easton dalam bukunya berjudul The Political System (1953) menyatakan bahwa: “Dalam proses pembuatan kebijakan, terdapat perilaku politik untuk mengalokasikan nilai-‐nilai secara sah (authoritative allocation of values)”. Sumber: https://www.britannica.com/topic/political-‐ science/Systems-‐analysis#ref423526. KEBIJAKAN Standar Perilaku Dasar-‐Dasar Filsafat, Nilai, dan Norma CITACITA BERBANGSA DAN BERNEGARA
- 5. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Memisahkan dan membedakan antara tauhid dengan syirik, antara yang haq dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, dan antara yang baik dengan yang buruk. Al-‐Quran berfungsi sebagai al-‐ Furqon, yang berarti pemisah (fashl) dan pembeda (farq)
- 6. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL TUJUAN KEBIJAKAN Paham Negara Kesejahteraan (welfare state) Hak negara untuk mengatur (menetapkan kebijakan) apapun sepanjang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum. Instrumen Negara: freies ermessesn atau discretionary power NEGA RA NEGARA Prinsip kesejahteraan umum ini kemudian tertuang dalam salah satu adagium ilmu hukum yang berbunyi “salus populi suprema lex”, yang artinya kesejahteraan dan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. KONSTITUSI N EGARA KONSTITUSI INDONESIA Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, dengan tegas menyatakan tujuan nasional yakni: “Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”
- 7. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Tujuan Kesejahteraan Umat “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah (sia-‐sia)”. Coba kita perhatikan, bukankah sumber kehidupan dan kesejahteraan manusia berasal dari dalam bumi, langit dan diantara keduanya? Hujan yang tercurah dari langit, sinar matahari, oksigen, angin, aneka gelombang di udara, dan sebagainya, adalah sumber daya yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Belum lagi kandungan bumi yang menghasilkan air, bahan pangan, aneka tambang, dan sebagainya Firman Allah SWT QS. Shaad/38: 27
- 8. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi umat manusia saja, namun juga makhluk ciptaan Sang Khaliq lainnya (QS. Huud/11: 6) Tidak memiliki orientasi kesejahteraan dalam ukuran duniawi semata seperti konsumsi, pendidikan, atau pelayanan publik. Merumuskan kebijakan pembangunan yang menjamin keseimbangan antara manusia dengan alam, antara generasi saat ini dengan generasi mendatang, serta antara kepentingan ekonomi dengan kebutuhan spiritual. Kesejahteraan dalam Perspektif Al-‐Quran Konsep dan Kebijakan berbasis Sustainable Development dalam Islam
- 9. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Pentingnya kesadaran untuk mengambil tanggung jawab dan berkolaborasi Dalam konteks tolong-‐menolong ini, maka beragam bentuk kerjasama seperti: 1. public-‐private partnership; 2. strategic alliances; 3. joint venture; 4. multiple helix, dsb. QS. AnNisaa/4: 36, Allah berfirman yang artinya: “… dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-‐bapak, karib kerabat, anak-‐anak yatim, orang-‐orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”
- 10. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Kepatuhan pada Aturan Artinya: “Matahari tidak akan dapat mendahului bulan. dan tidak (juga) malam dapat mendahului siang, dan masing-‐masing pada garis edarnya terus menerus beredar.” (QS. Yasin/36 ayat 40) ُﻝلْﻳﯾﱠﻟ ﭐٱ َ ﻻ َ ﻭو َﺭرَﻣَﻘْ ﭐٱﻟ َﻙك ِ ﺭرْﺩدُﺗ ﻥنَﺃأ ٓﺎَﻬﮭَﻟ ﻰِﻐَﺑۢﻧَﻳﯾ ُﺱسْﻣﱠﺷ ﭐٱﻟ َ ﻻ َﻭوﻥنُﺣَﺑْﺳَﻳﯾ ٍﻙكَﻠَﻓ ﻰِﻓ ﱞﻝلُﻛ َ ﻭو ۚ ِ ﺎﺭرَﻬﮭﱠﻧ ﭐٱﻟ ُﻕقِﺑﺎَﺳ Jika setiap ciptaan Allah telah mengetahui tugasnya masing-‐masing dan konsisten untuk melaksanakannya, maka dalam konteks organisasi-‐pun setiap orang atau setiap pihak juga harus memahami tugasnya dan mematuhinya sebaik mungkin.
- 11. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 6 Prinsip Utama dalam Memperbaiki Kinerja Kebijakan Publik 1 • Ketuhanan (Ilahiah) 2 • Kemanusiaan (Insaniah) 3 • Keseimbangan (Tawazun) 4 • Keadilan (Al-‐’adalah) 5 • Pelayanan (Al-‐Khadimah) 6 • Keteladanan (Uswah al hasanah) 1 2 3 4 5 6
- 12. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Ketuhanan (Ilahiah) 1 Setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian” (HR. Bukhari dan Muslim).
- 13. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 2 Kemanusiaan (Insaniah) Kebijakan apa pun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-‐Baqarah/2:30)
- 14. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 3 Keseimbangan (Tawazun) Dengan dijiwai oleh nilai-‐nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kebijakan apa yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional Dan langit telah ditinggikan-‐Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.” (QS. Ar-‐ Rahman/55:7)
- 15. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 4 Keadilan (Al-‐’Adalah) Berdasarkan nilai-‐nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan keseimbangan diatas, maka kebijakan apa pun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-‐orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688)
- 16. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 5 Pelayanan (Al-‐Khadimah) Sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-‐nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan, maka semua kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 3 kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik: 1. ad-‐dhararu yuzalu (kemudaratan harus dihilangkan); 2. jalbul mashalih wa daf’ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan); 3. al-‐mashlahul ‘ammah muqaddamah ‘alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu). (Dzazuli, 2010:9-‐11)
- 17. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 6 Keteladanan (Uswah Al-‐hasanah) Selain sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, perumsus kebijakan juga adalah seorang pemimpin Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “Sayyid al-‐ qawm khâdimuhum” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/ pelayan bagi mereka)