Dokumen tersebut membahasakan instrumen polisi fiskal yang digunakan pemerintah untuk menentukan arah ekonomi suatu negara, termasuk belanja negara dan sistem perpajakan. Polisi fiskal berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan dan stabilitas harga.
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Melakukan analisa terhadap kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk kondisi ketika :
1. Pertumbuhan Ekonomi rendah dan perlu dilakukan rangsangan melalui kebijakan Moneter dan Fiskal, apa yang sebaiknya dilakukan
2. Perekonomian mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan “Over Heated Economy”. Lakukan analisa kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut
kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Melakukan analisa terhadap kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk kondisi ketika :
1. Pertumbuhan Ekonomi rendah dan perlu dilakukan rangsangan melalui kebijakan Moneter dan Fiskal, apa yang sebaiknya dilakukan
2. Perekonomian mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan “Over Heated Economy”. Lakukan analisa kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut
kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah
Inflasi, pos moneter dan non-moneter, akuntansi untuk inflasi, dan perubahan kurs adalah elemen-elemen yang signifikan dalam lingkungan ekonomi dan bisnis yang dapat memberikan dampak pada pelaporan akuntansi suatu entitas. Dalam pembahasan ini, pendahuluan singkat tentang masing-masing konsep ini memberikan landasan untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh praktisi akuntansi.
Dalam artikel ini akan membahas bagaimana RS Pusdikkes Puskesad dalam mengimplementasikan Inflasi, Pos Moneter dan Non Moneter, Akuntansi untuk Inflasi, Perubahan Kurs yang digunakan serta hambatan dan tantangan apa saja yang terjadi pada RS Pusdikkes Puskesad dengan ke empat teori tersebut.
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
Kemiskinan dibagi menjadi beberapa kategori menurut keadaan dan sumber penyebabnya.
a. Menurut keadaannya dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
Kemiskinan absolut adalah standar yang tetap untuk mengukur batasan minimal kemiskinan pada berbagai tempat dan berbagai keadaan.
Kemiskinan relatif (Relative Poverty) adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan masyarakat dimana warga miskin itu tinggal.
b. Menurut sumber penyebabnya dibagi menjadi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang penyebabnya struktur yang merugikan, baik struktur negara, pemerintahan, maupun sistem kemasyarakatan.
Kemiskinan kultural atau budaya miskin adalah kemiskinan yang terjadi akibat dari berlakunya sistem kapitalisme.
C. Penyebab Kemiskinan
Penyebab kemiskinan menurut Sharp, dkk (dalam Prima Sukmaraga, 2011) dari sisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksmaan pola kepemilikan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang.
2) Kemiskinan karena perbedaan kualitas sumber daya manusia.
3) Kemiskinan akibat perbedaan akses modal.
Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Ragnar Nurkse (dalam Mudrajad Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukmaDewi13
Tugas Mata kuliah aplikasi perpajakan Tentang Pengaruh Kondisi Covid 19 Terhadap Masyarakat atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kendaraan bermotor.
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia MithaQhaulia
Kebijakan fiskal
Anggota kelompok :
1. Willyani (2022_043)
2. M. Farhan Aludra F. (2022_044)
3. Sazkya Putry A. (2022_045)
4. Nanda Septiana P. (2022_046)
5. Mitha Qhaulia (2022_047)
6. M. Wahyu Anggi K. (2022_048)
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. Dalam istilah ekonomi, belanjawan negara yang terdiri daripada pembentangan sumber
kewangan dan perlanjaan tahunan dikenali sebagai salah satu daripada instrumen polisi fiskal
yang boleh menentukan hala tuju ekonomi sesebuah negara. Dengan kata lain, polisi fiskal ialah
langkah-langkah yang diambil oleh sesebuah kerajaan dalam menentukan ke arah mana, dan
sebanyak mana wang yang dibelanjakan, juga pada masa yang sama menentukan daripada mana
sumber wang yang ingin diperoleh. Polisi fiskal termasuklah sistem percukaian, subsidi, insentif,
perbelanjaan wajib dan seumpamanya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pada asalnya polisi
fiskal kerajaan dianggap sebagai ‘gangguan’ atau campur tangan kerajaan dalam pasaran yang
tidak begitu diingini oleh para kapitalis. Oleh sebab itu, kerajaan berfahaman kapitalis seperti US
cuba sedaya upaya mengurangkan campur tangan kerajaan dalam ekonomi sesebuah negara.
Namun hakikatnya, terutama selepas berlakunya krisis ekonomi, para kapitalis terpaksa akur
bahawa mereka memerlukan juga peranan kerajaan dalam usaha pemulihan ekonomi.
Hakikatnya, setiap sen yang dibelanjakan oleh kerajaan akan menentukan pendapatan negara
pada masa akan datang juga menentukan tahap perkembangan ekonomi negara. Atas sebab itu
kerajaan terpaksa berhati-hati dalam membuat penilaian terhadap ke arah mana wang yang perlu
mereka belanjakan. Polisi fiskal sangat penting untuk memastikan perbelanjaan negara dapat
disalurkan bukan sahaja kepada saluran yang tepat, bahkan pada masa yang sesuai. Ini sangat
penting kerana polisi fiskal akan menjamin berlakunya keseimbangan dalam perbelanjaan
kerajaan.
Seimbang bermaksud, wujudnya perbelanjaan yang sama dengan pendapatan. Lebihan dalam
belanjawan tahunan menunjukkan ada yang tidak kena dalam proses penganggihan kekayaan,
manakala defisit dalam perbelanjaan juga menunjukkan kelemahan dalam pengurusan. Di sinilah
pentingnya polisi fiskal yang baik untuk memastikan perbelanjaan yang berhemah oleh sesebuah
kerajaan. Keseimbangan dalam belanjawan jangka pendek pula akan menentukan corak ekonomi
sesebuah negara untuk jangka panjang. Sebagai contoh, kerajaan memberikan subsidi kepada
rakyat dengan memotong harga beras, petrol dan beberapa barangan asasi, akan secara tidak
langsung menambah pendaptan rakyat. Lebihan pendapatan ini akan dibelanjakan kepada sektor
lain dan sektor ini akan menjana pendapatan. Hasilnya, berlaku pertumbuhan ekonomi jangka
panjang dalam masyarakat. Dengan kata lain, berlakunya peningkatan dalam pendapatan negara
(Gross Domestic Product) kerana bertumbuhnya sektor-sektor industri dalam masyarakat
terutama untuk jangka masa panjang.
2. Bukan semua kerajaan mampu memberikan subsidi untuk semua barangan. Penentuan subsidi
bergantung kepada kedudukan kewangan sesebuah kerajaan, dan juga bergantung kepada sejauh
mana pemberian subsidi itu memberi kesan yang baik kepada ekonomi sesebuah negara.
Kerajaan yang sudah mencapai kedudukan ekonomi yang baik akan terus memberikan subsidi
kepada rakyat terutama dalam sektor yang boleh menjana masa hadapan sesebuah negara seperti
biasiswa, peruntukan penyelidikan dan kajian, makanan percuma untuk orang miskin dan
seumpamanya.
INSTRUMEN FISKAL
Belanjawan tahunan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Malaysia, contohnya adalah
salah satu cara penting dalam menentukan polisi fiskal sesebuah negara, selain dasar-dasar oleh
Bank Negara Malaysia dan badan-badan lain yang berkaitan. Dalam belanjawan tahunan, akan
ditentukan berapa wang dibelanjakan, daripada mana sumber wang kerajaan, sektor mana yang
dikenakan cukai yang tinggi, sektor mana cukai dikurangkan, dan seumpamanya.
Inilah yang dinamakan sebagai instrumen utama dalam penentuan polisi fiskal sesebuah negara.
Jika kerajaan ingin menggalakkan sesuatu bidang berkembang dengan pesat, kerajaan akan
mengurangkan cukai atau memberi pelepasan cukai kepada sektor terbabit. Contohnya bidang
perkomputeran atau teknologi internet dan komunikasi.. Di Malaysia dan di kebanyakan negara
membangun, kerajaan biasanya menghapuskan terus, atau memberi pelepasan cukai tahunan
kepada sektor internet, perkomputeran kerana ini akan menyebabkan kos barangan komputer
menjadi murah dan seterusnya menggalakkan rakyat menggunakan komputer dan internet.
Bagi sesetengah negara, mereka cuba mengurangkan cukai kepada produk elektronk seperti
telefon bimbit, tetapi mengenakan cukai yang tinggi kepada caj telekomunikasi. sepert panggilan
dan SMS. Di Malaysia, cukai perkhidmatan telkomunikasi ialah pada kadar 6%. Di Jordan pula,
cukai untuk telekomunikasi telefon mudah alih adalah dianggap yang tertinggi di dunia kerana
mengenakan 25% cukai terhadap bil dan juga kad tambah nilai.
Ini tidak menghairankan kerana Jordan tidak banyak punyai sumber negara, kecuali bergantung
kepada sektor pelancongan dan sedikit eksport minyak zaitun.
3. Kerajaan juga mungkin mengenakan cukai yang tinggi kepada barangan yang dianggap memberi
kemudaratan kepada masyarakat seperti cukai terhadap arak dan rokok, atau pun barangan
mewah. Bagi barangan mewah, pada anggapan kerajaan, barangan mewah hanya dibeli oleh
orang kaya dan cukai terhadap orang yang berduit adalah penting untuk kerjaan menggunakan
duit itu untuk membantu golongan yang miskin dan majoriti masyarakat. Cukai yang dikenakan
terhadap barangan ini dianggap sebagai cukai yang tidak langsung, yang akan terkena kepada
semua mereka yang membeli.
Di negara-negara maju, cukai adalah sumber terpenting bagi menentukan pendapatan sesebuah
negara. Sebab itu wang kerajaan lebih dikenali sebagai wang pembayar cukai, dengan kata lain,
wang rakyat yang membayar cukai kepada kerajaan.
Cukai adalah hasil negara yang diperoleh daripada kerancankan produktiviti ekonomi
masyarakat. Cukai ini akan seterusnya diagihkan semua kepada masyarakat yang lebih
memerlukan, untuk merancakkan semula ekonomi masyarakat, itulah pusingan roda ekonomi
sesebuah negara.
SEKTOR EKONOMI
Tidak semua sektor dalam masyarakat menghasilkan produktiviti secara langsung. Terdapat
sektor dalam masyarakat yang dianggap tidak produktif untuk jangka masa pendek, tetapi
penting untuk pertumbuhan negara jangka masa panjang. Contohnya seperti sektor pendidikan,
kesihatan, pertanian, dan juga sektor pertahanan.
Perbelanjaan dalam pendidikan tidak menghasilkan keuntungan dalam jangka masa pendek,
tetapi untuk jangka masa panjang, sudah tentu negara akan mendapat keuntungan melalui modal
insan yang berkemahiran tinggi yang membantu memajukan masyarakat. Begitu juga sektor
pertahanan, sektor ini juga tidak memberi keuntungan kepada negara, tetapi tanpa perbelanjaan
yang cukup untuk ketenteraan dan pertahanan, tidak mungkin sesebuah negara dianggap aman.
Keamanan pula sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Peningkatan kadar jenayah,
ketidakstabilan pentadbiran dan politik akan memberikan kesan buruk kepada aktiviti
masyarakat.
Sektor ini memerlukan perbelanjaan oleh kerajaan, tetapi hasilnya boleh dilihat untuk jangka
4. masa panjang, manakala sektor lain yang produktif seperti sektor perkilangan dan perniagaan.
Hasilnya boleh dilihat dalam tempoh setahun hingga tiga tahun. Contohnya pengurangan cukai
terhadap Internet boleh dilihat hasilnya melalui peningkatan hasil pendapatan syarikat
berasaskan IT seterusnya meninggikan pendapatan kerajaan melalui cukai-cukai syarikat
terhadap tersebut.
KEPENTINGAN DASAR EKONOMI
Dasar ekonomi adalah penting bagi sesuatu negara untuk mencapai matlamat yang diingini.
Matlamat ekonomi yang hendak dicapai oleh semua negara melalui dasar makroekonomi,
termasuk Malaysia ialah tingkat guna tenaga penuh, kestabilan tingkat harga umum,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaik imbangan pembayaran. Adalah sukar bagi
mengekalkan tingkat guna tenaga penuh pada setiap tahun. Kemelesetan ekonomi yang melanda
negara asing akan merebak ke negara lain melalui perdagangan antarabangsa atau kesan
globalisasi. Akibatnya negara itu juga akan mengalami kemerosotan ekonomi dan pengangguran
yang semakin tinggi. Terdapat beberapa dasar yang selalu dilaksanakan oleh pihak kerajaan iaitu
dasar fiskal, dasar kewangan, kawalan langsung dan dasar sebelah penawaran. Dasar fiskal ialah
dasar perubahan perbelanjaan kerajaan dan cukai bagi mengatasi inflasi dan kemelesetan
ekonomi. Terdapat dua jenis dasar fiskal iaitu pemantap automatik dan dasar budibicara.
Pemantap automatik adalah alat kerajaan yang dapat mengecilkan keadaan melambung-meleset
ekonomi secara automatik (Lai Mooi Chang, 2001). Terdapat beberapa jenis pemantap automatik
iaitu pengenaan cukai, bayaran pindahan kerajaan dan dasar harga maksimum-minimum. Semasa
ekonomi melambung, pendapatan masyarakat akan meningkat dan seterusnya permintaan
agregat meningkat. Keadaan ini akan menyebabkan tingkat harga umum naik, pengenaan cukai
pendapatan akan mengurangkan pendapatan boleh guna masyarakat. Begitu juga dengan bayaran
elaun pengangguran (negara-negara maju sahaja yang memberi elaun pengagguran) yang turut
dikurangkan. Serentak dengan itu juga dasar harga maksimum akan dilaksanakan bagi
menghalang kenaikan tingkat harga melebihi tingkat harga maksimum. Akibatnya, peningkatan
permintaan agregat dapat dikurangkan. Keadaan ini dapat mengecilkan kenaikan tingkat harga
umum.
Dasar kewangan pula merupakan langkah-langkah bank pusat untuk mempengaruhi kegiatan
ekonomi melalui kawalannya terhadap bekalan wang dan kadar bunga. Dasar kewangan boleh
5. dibahagikan kepada dua iaitu dasar kewangan kuantitatif dan dasar kewangan kualitatif (Lai
Mooi Chang, 2001). Dasar kewangan kuantitatif ialah langkah-langkah bank pusat
mempengaruhi penawaran wang dan kadar bunga manakala dasar kewangan kualitatif ialah
langkah-langkah bank pusat mempengaruhi bentuk pinjaman dan pelaburan bank-bank
perdagangan. Pada masa inflasi iaitu kenaikan tingkat harga umum berterusan dan tidak terbatas,
perbelanjaan agregat melebihi penawaran agregat. Maka pelaksanaan dasar kewangan
menguncup yang menyebabkan pengurangan bekalan wang dan kenaikan kadar bunga dapat
mengurangkan pelaburan dan perbelanjaan agregat sehingga mencapai keseimbangan dengan
penawarn agregat untuk mengurangkan inflasi. Manakala pada masa deflasi iaitu kadar
pengangguran yang tinggi, perbelanjaan agregat kurang daripada penawaran agregat. Hal ini
menyebabkan bank pusat melaksanakan dasar kewangan mengembang yang mnyebabkan
pertambahan bekalan wang dan kejatuhan kadar bunga dapat menambahkan pelaburan dan
perbelanjaan agregat sehingga mencapai keseimbangan dengan penawaran agregat untuk
menggerakkan ekonomi negara seterusnya akan dapat menyediakan lebih banyak peluang
pekerjaan kepada masyarakat.
PERANAN KERAJAAN
Kerajaan akan mempengaruhi dalam kegiatan makroekonomi negara dengan matlamat
akhir untuk mengatasi masalah ekonomi yang paling utama iaitu inflasi atau
pengganguran. Masalah inflasi berlaku disebabkan oleh peningkatan dalam tingkat harga
umum akibat daripada peningkatan dalam permintaan aggregate atau kurangan dalam
penawaran aggregat. Peningkatan dalam permintaan aggregate ini boleh berlaku akibat
daripada peningkatan dalam penggunaan domestik yang disebabkan oleh peningkatan
dalam pendapatan aggregat. Manakala pengganguran boleh berlaku akibat daripada
kejatuhan dalam permintaan aggregat akibat daripada kejatuhan dalam pendapatan
aggregat.
Kerajaan akan campur tangan melalui dasar fiskal dan dasar kewangan. Dasar fiskal dan
kewangan ini terbahagi kepada dua iaitu dasar mengembang atau menguncup.
Mengembang atau menguncup ini secara langsung merujuk kepada perubahan yang akan
berlaku kepada permintaan aggregat. Mengembang merujuk kepada matlamat dasar untuk
meningkatkan permintaan aggregat (mengaktifkan kegiatan ekonomi) manakala
6. menguncup merujuk kepada matlamat dasar untuk mengurangkan permintaan aggregat.
Alat dasar fiskal terbahagi kepada dua iaitu perbelanjaan kerajaan dan cukai. Dasar fiskal
mengembang atau menguncup akan secara langsung mempengaruhi pendapatan aggregat.
Peningkatan perbelanjaan kerajaan (dasar fiskal mengembang) akan meningkatkan
pendapatan aggregat dan pengurangan perbelanjaan kerajaan (dasar fiskal menguncup)
pula akan mengurangkan pendapatan aggregat. Manakala peningkatan cukai (dasar fiskal
menguncup) akan mengurangkan pendapatan aggregat dan pengurangan cukai (dasar
fiskal mengembang) pula akan meningkatkan pendapatan aggregat. Perubahan dalam
pendapatan aggregat ini seterusnya akan mempengaruhi permintaan aggregat.
Dasar kewangan mengembang atau menguncup pula akan secara langsung mempengaruhi
penawaran wang domestik (wang dalam edaran). Penawaran wang ini seterusnya akan
mempengaruhi kadar bunga, kadar bunga akan mempengaruhi tingkat pelaburan dan
seterusnya tingkat pelaburan akan menentukan pendapatan aggregat. Alat-alat dasar
kewangan yang utama ialah penentuan nisbah rizab berkanun dan menjual/membeli
bon/sekuriti di pasaran.
Secara ringkas, dasar kerajaan akan mempengaruhi pendapatan aggregat. Contohnya
seperti dasar fiskal – perubahan perbelanjaan kerajaan akan mempengaruhi perubahan
pendapatan aggregat. Manakala dengan dasar kewangan – perubahan nisbah rizab akan
akan mempengaruhi perubahan kadar bunga, kadar bunga mempengaruhi tingkat
pelaburan dan akhirnya tingkat pelaburan menpengaruhi pendapatan aggregat.
Pendapatan aggregat seterusnya akan menentukan penggunaan yang seterusnya akan
menentukan permintaan aggregat. Permintaan dan penawaran aggregat kemudiannya
akan menentukan tingkat harga umum. Jika permintaan aggregat meningkat dalam
keadaan penawaran aggregat yang tidak berubah, tingkat harga umum dan kadar inflasi
juga akan meningkat. Jika permintaan aggregat meningkat diikuti dengan peningkatan
penawaran aggregat yang meningkat, maka tingkat pengganguran akan berkurangan. Ini
kerana, untuk penawaran aggregat meningkat, permintaan buruh perlu ditingkatkan dan
apabila permintaan buruh meningkat, kadar pengangguran akan berkurangan
7. Penutup
Dasar fiskal hanya memberi kesan positif mengatasi masalah kekurangan permintaan agregat
yang berpunca dari luar jika ia berjangka pendek. Ini dibuktikan oleh pengalaman tahun 1974-
76. Masalah yang berterusan memerlukan dasar-dasar sampingan dan sokongan daripada
pengusaha swasta tempatan. Namun, usaha domestik, sama ada dilakukan semata-mata oleh
sektor swasta atau dengan kerjasama sektor swasta, tidak boleh mengimbangi seratus peratus
kesan kekurangan permintaan agregat. Ini terbukti daripada pengalaman semasa kemelesetan
tahun 1983-86.
Krisis kewangan diatasi melalui satu campuran dasar yang luar biasa. Tetapi, unsur-unsur pekej
tersebut menjadi halangan kepada usaha melindungi ekonomi daripada kekurangan permintaan
agregat baru yang sedang muncul, akibat kelemahan ekonomi Amerika Syarikat. Jika kadar
pertumbuhan ekonomi Amerika terus menurun, usaha fiskal baru tidak akan menyelamatkan
ekonomi Malaysia. Sebaliknya, jika ekonomi Amerika mula pulih cepat, dasar fiskal akan
berjaya mengurangkan kesan turun-naik ke atas pendapatan negara.
Akhir kata, dalam sebuah ekonomi kecil dan terbuka seperti Malaysia, dasar pengstabilan
kerajaan memainkan peranan sampingan sahaja. Jika keadaan luar bertambah baik, dasar-dasar
domestik yang bistari boleh menggandakan kesan baik daripada perkembangan luar. Sebaliknya,
jika keadaan luar bertambah buruk, dasar-dasar domestik yang bersesuaian boleh mengurangkan
kesan buruk ini tetapi tidak boleh mengelakkannya sama sekali. Ini adalah satu realiti yang kita
harus terima.
8. RUJUKAN
Ariff, M. (1999), “Fixing Malaysia’s Fixed Exchange Rate Regime: Some Options”, Kajian
Malaysia (Journal of Malaysian Studies), Jilid XVII, No. 2, Disember.
Adam C., dan W. Cavendish (1995), “Early Privatizations”, dalam K.S.Jomo (ed.) Privatizing
Malaysia, Boulder, Colorado: Westview Press.
Barro, R.J. (1974), “Are Government Bonds Net Wealth?” Journal of Political Economy, Jilid
82, November/Disember.
Budget, Teks Ucapan Belanjawan (pelbagai tahun), Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan.
BNM, Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia (pelbagai isu), Kuala Lumpur: Bank Negara
Malaysia.
Dornbusch, R. (2001), “Malaysia: Was It Different?” kertas tak bercetak, MIT, April (versi
terkini).
Economist, The (2001), “Asia: Doctor’s Orders”, Jilid 358, Isu 8215.
Edge, The (2001), “Pick-up Only from Fourth Quarter,” Julai 2.
Fleming, J. (1962), “Domestic Financial Policy Under Fixed and Floating Exchange Rates”, IMF
Staff Papers, Jilid 9, No. 3.
FRBSL, (1971), “A Historical Analysis of the ‘Crowding Out’ of Private Expenditures by Fiscal
Policy Actions”, Research Department Working Paper, Federal Reserve Bank of St. Louis,
Januari.
Jayasankaran, S. (2001), “Come Back!” Far Eastern Economic Review, Jilid 164, Isu 19.
9. Jomo, K.S. (1995), “Introduction”, dalam K.S. Jomo (ed.) Privatizing Malaysia, Boulder,
Colorado: Westview Press.
Kaplan, E. and Dani Rodrik (2001), “Did the Malaysian Capital Controls Work?” Kertas yang
dibentangkan dalam NBER Conference on Currency Crises, Februari (versi terkini).
Lee, Hock Lock (2001), Financial Security in Old Age: Whither the Employees Provident Fund
Of Malaysia? Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
Rujukan
Chamhuri Siwar & Surtahman Kastin Hasan. (2001). Ekonomi Malaysia (edisi ke-4).
Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.