SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
INOVASI MARITIM
UNTUK MEMPERKOKOH KESATUAN BANGSA
PEDULIPEDULIPEDULIPEDULIINOVATIFINOVATIFINOVATIFINOVATIFINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITAS PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL
INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI
DUNIA
LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT
1. Indonesia merupakan negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil
2. Posisi Geografis Laut Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera sekaligus memiliki
perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional
3. Laut Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial
Jumlah pulau 17.504 pulau.
Panjang pantai mencapai 95.181 km.
Luas laut 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 dari
seluruh wilayah NKRI:
• Perairan territorial 3,1 juta km2
• Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)
2,7 juta km2
80% industri dan 75% kota besar berada di
wilayah pesisir
Dari total 60 Cekungan Migas di Indonesia,
70% berada di laut.
Cadangan Minyak Bumi 9,1 miliar Barel di
laut.
Sebagian besar obyek wisata di Indonesia
terkait dengan laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil.
POTENSI SUMBER DAYA
KELAUTAN
Indonesia dikenal sebagai Marine Mega-
Biodiversity terbesar di dunia:
• 8.500 species ikan, merupakan 37% dari
spesies ikan dunia.
• 555 species rumput laut.
• 950 species biota terumbu karang.
Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut
Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun.
Potensi perikanan budidaya payau mencapai
2,96 juta hektar.
Potensi budidaya laut yang mencapai luasan
12,55 jutahektar.
UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004
tentang Perikanan;
Perpres Nomor 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia;
Keputusan Menteri No. Kep.50/Men/2012 Tentang RAN
Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported,
and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016;
Permen Nomor 3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembudidayaan
Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
REGULASI
- Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan -
(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Kelautan dan perikanan Masuk kedalam 8 urusan pemerintahan
Pilihan, kewenangannya dibagi antara pemerintah daerah dan
pusat.
- Pasal 14 ayat (1)
- Pasal 14 ayat (6)
- Pasal 14
Pembanguna
n
Kemaritiman
Batas
Maritim
Ruang Laut,
Diplomasi
Maritim
Industri
Maritim dan
Konektivitas
Laut
Industri SDA &
Jasa Kelautasn,
serta
Pengelolaan
Lingkungan
Laut
Pertahanan
dan
Keamanan
Laut
Budaya
Bahari
5 KLASTER PROGRAM PRIORITAS
KEMARITIMAN
Lampiran Perpres nomor 16 tahun 2017
PENGUATAN PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
Laporan Capaian 4 Tahun Pemerintah
Kekuatan ekonomi maritim
adalah fondasi utama bagi
terwujudnya cita-cita
Indonesia sebagai negara
Poros Maritim dunia.
Penguatan ekonomi
maritime adalah bagian
penting dari upaya
pencapaian kemakmuran
dan kejayaan laut Indonesia.
PENINGKATAN KUALITAS SDM MARITIM
Sekolah Tinggi Perikanan
Politeknik Kelautan & Perikanan
Balai Pelatihan & Penyuluhan Perikanan
Balai Diklat Aparatur
Balai/Loka Riset
Sekolah Usaha Perikanan
Menengah Negeri (SUPMN)
49% siswa
SUPMN adalah
anak nelayan
PEMBIAYAAN MIKRO NELAYAN
Badan Layanan Umum – Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan
Perikanan (BLU-LPMUKP)
Bunga 3%
per tahun
9.535
Penerima Manfaat 107 Kab./Kota
PENYEDIAAN AKSES BAHAN BAKAR NELAYAN
Penyediaan konverter kit BBM ke LPG
2017 : 22.554 unit
2018 : 25.000 unit (target)
Biaya operasional berkurang Rp30.000-
Rp50.000/hari.
Mengurangi konsumsi BBM
Energi lebih bersih dan aman.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS LAUT
pelabuhan laut, trayek kapal tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan kapal pelayaran rakyat.
95 103 113
2016 2017 2018
TRAYEK KAPAL PERINTIS
6 13 18
2016 2017 2018
TRAYEK TOL LAUT
2018
6
TRAYEK
TRAYEK KAPAL TERNAK
TANTANGAN PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
MARINE DEBRIS
TANTANGAN
KONDISI INSTABILITAS
PEREKONOMIAN GLOBAL
STABILITAS POLITIK DALAM
NEGERI DAN DIPLOMASI
INTERNASIONAL
KORUPSI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
PROFESIONAL
PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK
KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN PERBATASAN
CONTOH : SENGKETA SIPADAN & LIGITAN
BERINOVASI UNTUK MENJAGA
KEDAULATAN MARITIM
Inovasi dilakukan dengan cara perbaikan pada proses organisasi, impelemntasi produk baru,
perbaikan prosedur, peningkatan pelayanan, kebijakan maupun sistem (Damanpour, Walker,
& Avellaneda, 2009)
Inovasi
merupakan
proses sentral
dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi dan
daya saing
(Chen, 2017)
MENJAGA KEDAULATAN MARITIM MELALUI INOVASI
Inovasi
Model kolaborasi
inovasi dalam
meningkatkan
daya saing
(Distanont dan
Khongmalai,
2018)
STRATEGI PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
Laporan Capaian 4 Tahun Pemerintah
PEMAJUAN BUDAYA MARITIM
Budaya maritim adalah salah satu
komponen utama pembentuk
peradaban maritim. Laut adalah masa
depan Indonesia.Pendidikan Ekonomi Pariwisata
Pahe Winter
(Paket Hemat Wisata Terintegrasi)
LABORATORIUM INOVASI
Kerjasama LAN dan Kabupaten Banggai
Bertujuan untuk mendukung program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Banggai di sektor Pariwisata
yakni Pengembangan Pariwisata “Pulo Dua”.
Pahe Winter adalah suatu inovasi yang mengaabungkan
atau mensinergikan layanan wisata mulai dari
penginapan (homestay), perjalanan menuju lokasi bukit
Tandalo dengan menggunakan perahu/speed
boad,snorkling dan diving serta dengan wisata kuliner
dengan menu yang bernuansa kearifan lokal dengan
tarif yang relatif lebih terjangkau.
Inovasi ini telah dilakukan dan hasilnya adalah adanya
peningkatan kunjungan wisatawan baik itu domestik/
mancanegara ke Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara
Kecamatan Balantak
Utara Mei 2018
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros Maritim,
ujung tombak yang harus dibenahi pertama adalah
pelabuhan.
Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7
provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 23 anak
perusahaan dan afiliasi.
Inovasi yang dilakukan Pelindo III antara lain:
• Konsep ICT Based Service, pelayanan berbasis
online di Pelabuhan dibuat untuk mempermudah
pengguna jasa dalam melakukan pelayanan
• Merubah pelabuhan menjadi layaknya bandara
yang berstandar internasional.
• Layanan Bed Capsule guna meningkatkan
kenyamanan penumpang ketika menunggu
kedatangan/keberangkatan.
INOVASI MARITIM PELINDO III
Koperasi yang menghasilkan banyak
inovasi untuk nelayan diantaranya:
• Fasilitasi pembiayaan KUR
• Membuat produk alat navigasi untuk
menentukan lokasi yang terdapat banyak ikan,
selain itu alat ini juga mampu memantau tinggi
gelombang dan kecepatan angina, bahkan bisa
mengirim sinyal SOS ketika ada masalah di laut
• Mesin diesel berbahan bakar menggunakan basis
air garam
• Lampu nelayan dengan sumber energy berasal
dari reaksi kimia air garam yang mampu
menghasilkan cahaya yang tidak kalah dengan
diesel.
• Menjalin kemitraan dan akan bersinergi dengan
25 juta Kelompok Tani, dan dalam rangka
menjalin kemitraan telah disiapkan aplikasi untuk
mengkoneksikan secara online.
INOVASI KOPJAGANTI
INOVASI KKP
TERIMA KASIH
Inovasi Maritim untuk Kejayaan & Kesejahteraan Bangsa … !!
PEDULIPEDULIPEDULIPEDULIINOVATIFINOVATIFINOVATIFINOVATIFINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITAS PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)
Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)
Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)Risdiana Hidayat
 
kelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.ppt
kelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.pptkelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.ppt
kelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.pptNaomisena1
 
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananKelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananbachrisb
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikabulan purnama
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotajopiwildani
 
Ppt ips bab 4 a kls 9 edit
Ppt ips bab 4 a kls 9 editPpt ips bab 4 a kls 9 edit
Ppt ips bab 4 a kls 9 editvanmook2
 
Keselamatan Pelayaran
Keselamatan PelayaranKeselamatan Pelayaran
Keselamatan PelayaranBp Nafri
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiamasmukriyadi
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
Ppt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_finalPpt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_finalotto bakapana
 
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikanPim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikanPT. SASA
 

What's hot (20)

Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)
Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)
Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia (3)
 
kelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.ppt
kelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.pptkelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.ppt
kelas 8 Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur.ppt
 
Kriteria pelabuhan pp 61 & km 53
Kriteria pelabuhan pp 61 & km 53Kriteria pelabuhan pp 61 & km 53
Kriteria pelabuhan pp 61 & km 53
 
Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananKelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Makna proklamasi
Makna proklamasiMakna proklamasi
Makna proklamasi
 
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2030
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2030Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2030
Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2030
 
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kotaPpt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
Ppt kd 3.2 interaksi keruangan desa dan kota
 
Ppt ips bab 4 a kls 9 edit
Ppt ips bab 4 a kls 9 editPpt ips bab 4 a kls 9 edit
Ppt ips bab 4 a kls 9 edit
 
Keselamatan Pelayaran
Keselamatan PelayaranKeselamatan Pelayaran
Keselamatan Pelayaran
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
 
Konservasi laut
Konservasi lautKonservasi laut
Konservasi laut
 
pelabuhan
pelabuhanpelabuhan
pelabuhan
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
8 bab vi lingkungan maritim
8 bab vi lingkungan maritim8 bab vi lingkungan maritim
8 bab vi lingkungan maritim
 
P2TL LENGKAP
P2TL LENGKAPP2TL LENGKAP
P2TL LENGKAP
 
MUATAN BERBAHAYA
MUATAN BERBAHAYAMUATAN BERBAHAYA
MUATAN BERBAHAYA
 
PPT GEOGRAFI FINAL.pptx
PPT GEOGRAFI FINAL.pptxPPT GEOGRAFI FINAL.pptx
PPT GEOGRAFI FINAL.pptx
 
Ppt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_finalPpt bsc op_priok_final
Ppt bsc op_priok_final
 
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikanPim1221 2 sejarah menangkap ikan
Pim1221 2 sejarah menangkap ikan
 

Similar to Inovasi Maritim untuk Kejayaan Bangsa

Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanSunoto Mes
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...claramonalisa09
 
Lap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdfLap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdfrozidagual
 
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)Freelance, self-employed
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxMaharaniGitaKusumawa
 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfDurilSefryd
 
Prospek bisnis pelayaran indonesia presentation
Prospek bisnis pelayaran indonesia presentationProspek bisnis pelayaran indonesia presentation
Prospek bisnis pelayaran indonesia presentationTeguh Andoria
 
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Himaka Unsyiah
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hppHan Hanif
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaLestari Moerdijat
 
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim DuniaBab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim DuniaSwastika Nugraheni,S.Pd
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisirIsmail Ahmad
 
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananMembangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananPT. SASA
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaKaisarDatin
 
Potensi Maritim Indonesia.pptx
Potensi Maritim Indonesia.pptxPotensi Maritim Indonesia.pptx
Potensi Maritim Indonesia.pptxArsyadLabiq
 

Similar to Inovasi Maritim untuk Kejayaan Bangsa (20)

Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
 
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
11. hbl,clara monalisa,hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan luar neger...
 
Lap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdfLap. industri jasa kelautan pdf
Lap. industri jasa kelautan pdf
 
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
Draft renstra-2015-2019-prl 12-sept-2015-pdf (tujuan dansasaran mantap)
 
KELAS 8 IPS.pptx
KELAS 8 IPS.pptxKELAS 8 IPS.pptx
KELAS 8 IPS.pptx
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
 
Prospek bisnis pelayaran indonesia presentation
Prospek bisnis pelayaran indonesia presentationProspek bisnis pelayaran indonesia presentation
Prospek bisnis pelayaran indonesia presentation
 
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan IndonesiaSejarah Konservasi Perairan Indonesia
Sejarah Konservasi Perairan Indonesia
 
Kabupaten bengkalis
Kabupaten bengkalisKabupaten bengkalis
Kabupaten bengkalis
 
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim DuniaBab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
Bab 1 Posisi Strategis Indonesia Sebagai Proses Maritim Dunia
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
 
Perikanan kepulauan riau by romi novriadi
Perikanan kepulauan riau   by romi novriadiPerikanan kepulauan riau   by romi novriadi
Perikanan kepulauan riau by romi novriadi
 
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananMembangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
Potensi Maritim Indonesia.pptx
Potensi Maritim Indonesia.pptxPotensi Maritim Indonesia.pptx
Potensi Maritim Indonesia.pptx
 
MELABUH.pdf
MELABUH.pdfMELABUH.pdf
MELABUH.pdf
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Inovasi Maritim untuk Kejayaan Bangsa

  • 1. INOVASI MARITIM UNTUK MEMPERKOKOH KESATUAN BANGSA PEDULIPEDULIPEDULIPEDULIINOVATIFINOVATIFINOVATIFINOVATIFINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITAS PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL
  • 2. INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN LAUT 1. Indonesia merupakan negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil 2. Posisi Geografis Laut Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional 3. Laut Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial
  • 3. Jumlah pulau 17.504 pulau. Panjang pantai mencapai 95.181 km. Luas laut 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah NKRI: • Perairan territorial 3,1 juta km2 • Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2 80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir Dari total 60 Cekungan Migas di Indonesia, 70% berada di laut. Cadangan Minyak Bumi 9,1 miliar Barel di laut. Sebagian besar obyek wisata di Indonesia terkait dengan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN Indonesia dikenal sebagai Marine Mega- Biodiversity terbesar di dunia: • 8.500 species ikan, merupakan 37% dari spesies ikan dunia. • 555 species rumput laut. • 950 species biota terumbu karang. Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun. Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar. Potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 jutahektar.
  • 4. UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan; Perpres Nomor 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia; Keputusan Menteri No. Kep.50/Men/2012 Tentang RAN Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016; Permen Nomor 3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah REGULASI - Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan - (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kelautan dan perikanan Masuk kedalam 8 urusan pemerintahan Pilihan, kewenangannya dibagi antara pemerintah daerah dan pusat. - Pasal 14 ayat (1) - Pasal 14 ayat (6) - Pasal 14
  • 5. Pembanguna n Kemaritiman Batas Maritim Ruang Laut, Diplomasi Maritim Industri Maritim dan Konektivitas Laut Industri SDA & Jasa Kelautasn, serta Pengelolaan Lingkungan Laut Pertahanan dan Keamanan Laut Budaya Bahari 5 KLASTER PROGRAM PRIORITAS KEMARITIMAN Lampiran Perpres nomor 16 tahun 2017
  • 6. PENGUATAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Laporan Capaian 4 Tahun Pemerintah Kekuatan ekonomi maritim adalah fondasi utama bagi terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai negara Poros Maritim dunia. Penguatan ekonomi maritime adalah bagian penting dari upaya pencapaian kemakmuran dan kejayaan laut Indonesia. PENINGKATAN KUALITAS SDM MARITIM Sekolah Tinggi Perikanan Politeknik Kelautan & Perikanan Balai Pelatihan & Penyuluhan Perikanan Balai Diklat Aparatur Balai/Loka Riset Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) 49% siswa SUPMN adalah anak nelayan PEMBIAYAAN MIKRO NELAYAN Badan Layanan Umum – Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (BLU-LPMUKP) Bunga 3% per tahun 9.535 Penerima Manfaat 107 Kab./Kota PENYEDIAAN AKSES BAHAN BAKAR NELAYAN Penyediaan konverter kit BBM ke LPG 2017 : 22.554 unit 2018 : 25.000 unit (target) Biaya operasional berkurang Rp30.000- Rp50.000/hari. Mengurangi konsumsi BBM Energi lebih bersih dan aman. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS LAUT pelabuhan laut, trayek kapal tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan kapal pelayaran rakyat. 95 103 113 2016 2017 2018 TRAYEK KAPAL PERINTIS 6 13 18 2016 2017 2018 TRAYEK TOL LAUT 2018 6 TRAYEK TRAYEK KAPAL TERNAK
  • 7. TANTANGAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN MARINE DEBRIS TANTANGAN KONDISI INSTABILITAS PEREKONOMIAN GLOBAL STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI DAN DIPLOMASI INTERNASIONAL KORUPSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN PROFESIONAL PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PERBATASAN CONTOH : SENGKETA SIPADAN & LIGITAN
  • 9. Inovasi dilakukan dengan cara perbaikan pada proses organisasi, impelemntasi produk baru, perbaikan prosedur, peningkatan pelayanan, kebijakan maupun sistem (Damanpour, Walker, & Avellaneda, 2009) Inovasi merupakan proses sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing (Chen, 2017) MENJAGA KEDAULATAN MARITIM MELALUI INOVASI Inovasi Model kolaborasi inovasi dalam meningkatkan daya saing (Distanont dan Khongmalai, 2018)
  • 11. PEMAJUAN BUDAYA MARITIM Budaya maritim adalah salah satu komponen utama pembentuk peradaban maritim. Laut adalah masa depan Indonesia.Pendidikan Ekonomi Pariwisata
  • 12. Pahe Winter (Paket Hemat Wisata Terintegrasi) LABORATORIUM INOVASI Kerjasama LAN dan Kabupaten Banggai Bertujuan untuk mendukung program Prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai di sektor Pariwisata yakni Pengembangan Pariwisata “Pulo Dua”. Pahe Winter adalah suatu inovasi yang mengaabungkan atau mensinergikan layanan wisata mulai dari penginapan (homestay), perjalanan menuju lokasi bukit Tandalo dengan menggunakan perahu/speed boad,snorkling dan diving serta dengan wisata kuliner dengan menu yang bernuansa kearifan lokal dengan tarif yang relatif lebih terjangkau. Inovasi ini telah dilakukan dan hasilnya adalah adanya peningkatan kunjungan wisatawan baik itu domestik/ mancanegara ke Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara Kecamatan Balantak Utara Mei 2018
  • 13. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros Maritim, ujung tombak yang harus dibenahi pertama adalah pelabuhan. Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 23 anak perusahaan dan afiliasi. Inovasi yang dilakukan Pelindo III antara lain: • Konsep ICT Based Service, pelayanan berbasis online di Pelabuhan dibuat untuk mempermudah pengguna jasa dalam melakukan pelayanan • Merubah pelabuhan menjadi layaknya bandara yang berstandar internasional. • Layanan Bed Capsule guna meningkatkan kenyamanan penumpang ketika menunggu kedatangan/keberangkatan. INOVASI MARITIM PELINDO III
  • 14. Koperasi yang menghasilkan banyak inovasi untuk nelayan diantaranya: • Fasilitasi pembiayaan KUR • Membuat produk alat navigasi untuk menentukan lokasi yang terdapat banyak ikan, selain itu alat ini juga mampu memantau tinggi gelombang dan kecepatan angina, bahkan bisa mengirim sinyal SOS ketika ada masalah di laut • Mesin diesel berbahan bakar menggunakan basis air garam • Lampu nelayan dengan sumber energy berasal dari reaksi kimia air garam yang mampu menghasilkan cahaya yang tidak kalah dengan diesel. • Menjalin kemitraan dan akan bersinergi dengan 25 juta Kelompok Tani, dan dalam rangka menjalin kemitraan telah disiapkan aplikasi untuk mengkoneksikan secara online. INOVASI KOPJAGANTI
  • 16. TERIMA KASIH Inovasi Maritim untuk Kejayaan & Kesejahteraan Bangsa … !! PEDULIPEDULIPEDULIPEDULIINOVATIFINOVATIFINOVATIFINOVATIFINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITASINTEGRITAS PROFESIONALPROFESIONALPROFESIONALPROFESIONAL