Sumberdaya Alam & Jasa
•
0 likes•1,105 views
Dokumen tersebut membahas pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan jasa kemaritiman Indonesia untuk meningkatkan posisi ekonomi negara di era globalisasi. Dokumen ini menyoroti perlunya penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan swasta dalam melestarikan sumber daya kelautan serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan guna memberdayakan masyarakat pesisir.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Sumberdaya Alam & Jasa
Similar to Sumberdaya Alam & Jasa (20)
More from KaisarDatin
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Sumberdaya Alam & Jasa
- 1. AGUS SEDIADI TAMTANUS PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PEMEGANG KEPENTINGAN DALAM MENGOPTIMALKAN SDA DAN JASA KEMARITIMAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN POSISI EKONOMI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PEMEGANG KEPENTINGAN DALAM MENGOPTIMALKAN SDA DAN JASA KEMARITIMAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN POSISI EKONOMI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI RM. AGUS SEDIADI TAMTANUS PENGUATAN KOORDINASI ANTAR PEMEGANG KEPENTINGAN DALAM MENGOPTIMALKAN SDA DAN JASA KEMARITIMAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN POSISI EKONOMI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI
- 2. OUT LINE Pendahuluan Potensi Sumberdaya Alam - Kelautan - Ekonomi Permasalahan - Implementasi CCRF - Pembangunan Desa Pantai - Kehutanan Pemecahan Masalah - Ekowisata (Pengembangan Produk Kelautan) - Jasa Lingkungan - Penelitian Global REKOMENDASI
- 3. • potensi SDA sangat besar • Center of gravity kawasan Asia Pasifik • Potensi Sumberdaya Kelautan belum tereksplorasi Archipelagic State
- 4. FAKTA GEOGRAFIS (2/3 Wilayah Indonesia adalah Laut)
- 5. POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN 1. 17,499 pulau (13,466 pulau telah bernama dan dideposit di PBB. 2. Luas laut 5,8 juta km2 (ZEE: 2,55 jt km2 , tetorial 0,30 jt km2 . Perairan Kepulauan2,95 jt km2 ) dan panjang garis pantai mencapai 80,791 km. 3. Potensi Gas Hidrat Methan (CH4) sebesar TcF, cadangan energi untuk 800 tahun. 4. Potensi industri garam (permintaan domestik 3,2 jt ton/tahun). 5. 70% dari 60 cekunan migas berada di laut dengan potensi 9,1 miliar barrel. 6. Energi laut: arus, OTEC, gelombang, pasut dan angin. 7. Bioteknologi kelautan dan air laut dalam. 8. Estimasi nilai ekonomi ekosistem mangrove US$ 8000 Ha/tahun, lamun US$ 2,287 ha/tahun dan terumbu karang Rp.2 miliar km/tahun.
- 7. PERMASALAHAN SUMBERDAYA LAUT A. Kerusakan Sumberdaya Laut Terjadinya aktivitas penangkapan ikan yang tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut Code of Conduct for Respobilities Fisheries (CCRF) Tahun 1995 FAO telah mengeluarkan CCRF, dimana Indonesia telah meretivikasi konvensi tersebut, dimana ditekankanperlunya alat penangkapan ikan ramah lingkungan, yaitu: 1) Mempunyai selektivitas tinggi terhadap sasaran; 2) Tidak merusak habitat; 3) Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi; 4) Tidak membahayakan nelayan; 5) Produksi tidak membahayakan konsumen; 6) Hasil tangkapan sampingan (by-catch) rendah; 7) Dampak terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) rendah; 8) Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, dan; 9) Tidak membahayakan nelayan
- 9. B. Desa Pantai Dengan meningkatnya jumlah penduduk, perekonomian harus banyak menyediakan barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa menuntut lebih banyak produksi barang SDA yang harus digali dan semakin menipisnya SDA dan pencemaran lingkungan semakin meningkat. Hal ini dirasakan diwilayah pesisir yang telah dikacaukan dan kualitas lingkungannya telah dirusak oleh “ the abuse of coastal resources and industrial pollution”. Ekosistem pesisir terganggu karena selain wilayahnya menjadi konsentrasi permukiman dan kegiatan bisnis, lautannyapun menjadi ajang transportasi maritim dan pelayaran global, serta penangkapan ikan. Limbah ditranspor melalui arus lautan dan dikonsumsi oleh plankton (tumbuhan dan hewan) dan lalu dimakan oleh ikan, selanjutnya di konsumsi manusia. Sisa plankton mengakibatkan kenaikan konsentrasi nitrat dan fosfat dalam air laut (Daoed Joesoef, Kompas 26 Maret 2015).
- 10. Map of TSI in the Jakarta bay waters between 1970s – 2000s (Sediadi, A., 2011)
- 11. C. Kehutanan Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran, sedimentasi, dan perubahan regim hidrologi akibat aktivitas manusia & pembangunan di daratan. Aktivitas yang menonjol yang masih sangat dirasakan adalah disektor kehutanan, dimana terindikasikan terjadinya deforestasi 5,7 juta hektar bersumber dari konflik konsnesi dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi VII. Adanya tumpang tindih pada izin bisnis kayu, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perkebunan. Adanya Inpres No. 10/2011, dua hari setelah inpres berakhir kemudian keluar Inpres No.6/2013 yang memberlakukan moratorium sampai 13 Mei 2015, dimana luas moratorium 64 juta hektar, terdiri dari hutan primer (APL & HP), hutan konservasi dan hutan lindung59 juta ha dan lahan gambut 5 juta ha (Kompas, 22 Maret 2015). Kerusakan di wilayah pesisir karena dampak tidak terkontrolnya pembangunan di wilayah hulu, seperti yang terjadi di Teluk Jakarta.
- 12. 12 13 RIVERS THAT FLOWS INTO JAKARTA BAY WATERS
- 13. PEMECAHAN PERMASALAHAN EKOWISATA Mendorong mempercepat terjadinya “Sustainability Tourism” melalui Program Ekowisata di desa pantai yang berpotensi: (1) Kegiatan ekowisata harus mampu mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam, budaya lokal dan masyarakat setempat; (2) Harus memiliki makna konservasi, dimana upaya pengembangan kawasan wisata (fasilitas, utilitas) harus sinergi dengan semangat konservasi dan menjaga keaslian budaya dan kelestarian alam; (3) Kegiatan ekowisata harus dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi penduduk setempat, dimana pemberdayaan masyarakat dapat membuka dan memberikan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton atau obyek utama tetapi menjadi bagian utama; (4)Untuk desa pantai, masyarakat diberikan kemampuan untuk dapat berkreatif dan mengembangkan produk hasil dan limbah kelautan; (5)Standard ekowisata merujuk ke The International Ecotourism Society (TIES).
- 14. Jasa Lingkungan Pemanfaat/Pengguna Langsung Pemanfaaat/Pengguna Tak Langsung Jasa Hidrologi Air untuk kebutuhan sehari-hari Penghasil tenaga air ● Pengguna air-seluruh sektor ekonomi ● Pengguna tenaga air-seluruh sektor ekonomi Penghasil tenaga air Keindahan Pemandangan Peusahaan yang menyediakan ekowisata dan wisata alam-jasa terkait ● Masyarakat luas ● Wisatawan Dukungan Keanekaragaman Hayati Kepentinganpelestarian plasma nutfah (bioprospecting)- (perusahaan obat-obatan) Kepentingan konservasi internasional Perusahaan penyedia ekowisata dan wisata alam-jasa terkait ➔ Pembuat obat-obatan ➔ Perorangan-internasional ➔ Wisatawan Jasa Pengaturan Iklim (Penyipanan Karbon) ✔ Investor pada pasar karbon ✔ Penghasil Gas Rumah Kaca (GRK) ✗ Pengguna energi tak terbarukan & bukan tenaga air disemua sektor ✗ Masyarakat dunai JASA LINGKUNGAN Publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak cipta© Perserikatan Bangsa-Bangsa 2009.ST/ESCAP/2560
- 15. PENELITIAN ASING 1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek 4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang. 1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional. 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek 4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
- 16. Bagian Administrasi Perizinan Penelitian, Biro Hukum & Humas, Keenterian Riset & Teknologi, 2014I
- 17. Penilaian Kondisi Pengelolaan Perikanan dan Sumber daya Laut Pesisir (Right Base Management) Masalah (1) Pertanyaan (2) Kunci Utama (3) Hukum Apakah Undang- undang pengelolaan perikanan sudah sesuai? Apakah Hukum Adat sudah diakui? Apakah hukum/ sistem yang ada mengamankan hak penggunaan eksklusif secara benar? Apakah ada peraturan untuk melakukan usaha secara moderat? Apakah Undang- undang yang ada untuk dapat melindungi kawasan lindung? Saat ini sudah ada peraturan pengelolaan sumberdaya pesisir tetapi masih jauh dari pendekatan RBM (Right Base Management), dimana sumber daya alam umumnya diperlakukan sebagai sumber akses terbuka walaupun ada peraturan-peraturan dalam beberapa kasus yang tidak mungkin dirubah dalam waktu jangka pendek ● Pemberian izin dan pendaftaran penggunaan perahu diberbagai tingkat (nasional, provinsi, dan kabupaten), sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam penggunaannya seperti jarak operasi dan bobotnya. ●Beberapa peraturan saat ini belum jelas wewenangnya di tingkat otoritas provinsi atau kabupaten utuk pemeberian izinnya. ●Undang-undang kawasan lindung ada untuk pembentukan berbagai kawasan lindung dari KKL nasional (yaitu, KKPN) ke KKL Kabupaten (Yaitu, KKPDs), namun masih tumpang tindih, mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan pedoman peraturan. ●Sistem manajemen masih tradisional di beberapa provinsi, dimana tidak ada model umum.
- 18. (1) (2) (3) Institusi & Implementasi Apakah penegakan dan otoritas manajemen digambarkan dengan jelas? Apakah pihak penegakhukum memiliki cukup staf terampil, dan peralatan? Apakah otoritas manajemen memiliki staf yang terampil dan peralatan? Undang-undang yang relevan yang ditegakkan? Penegakan hukum pengelolaan perikanan dekat pantai dan sumberdaya pesisir terutama tanggung jawab subnasional pemerintah, meskipun tumpang tindih yurisdiksi nasional tetapi masih efektif pelaksanaannya. Kabupaten memiliki kontrol manajemen lebih 0-4 nm, provinsi 4-12 nm, dan nasional 12-200 nm, namun beberapa yurisdiksi tumpang tindih. Otoritas mendukung adanya peningkatan produksi perikanan daripada pengaturan manajemen, dan pengembangan regulasi sering didorong oleh adanya kepentingan lembaga kepentingan. Penegakan hukum terbatas di semua tingkatan (nasional, provinsi, dan Kabupaten) karena kurangnya sumber daya, koordinasi yang terbatas, kurangnya pemahaman hukum, dan kejaksaan amasih kurang membeckup. Secara nasional (provinsi dan kabupaten) masih sangat terkendala karena keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur.
- 19. (1) (2) (3) Pendanaan Apakah ada sistem yang jelas untuk pengalokasikan anggaran dalam mendukung undang- undang pengelolaan perikanan? Apakah ada aliran dana publik yang dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya pesisir? Apakah mungkin penegak hukum dan manajemen mengumpulkan dan mempertahankan pendapatan? Apakah pihak yang berwenang memiliki kapasitas untuk meminta, menyerap, dan menggunakan dana? Ada sumber daya yang signifikan untuk belanja publik, dan besar transfer fiskal yang dibuat untuk tingkat subnasional, namun karena masih minimal, sehingga di prioritaskan untuk perikanan dekat pantai dan pengelolaan sumber daya pesisir saja,. ➔Sistem penganggaran di tingkat nasional dan subnasional cukup kompleks, dimana yang sudah diprioritaskanpun dapat berubah selama proses tersebut, danpada umumnya kaku (yaitu, uang yang harus dikeluarkan untuk tujuan awal bahkan jika perlu bergeser) ➔Pemerintah provinsi dan kabupaten, terlepas dari prioritas untuk perikanan dekat pantai dan pengelolaan sumber daya pesisir, sering tidak memiliki kapasitas untuk meminta anggaran yang memadai.. ➔Adanya status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dapat menyediakan anggaran pada unit pelayanan publik kabupaten- tingkat (yaitu, yang bertugas mengelola KKPDs) dengan keuangan dan fleksibilitas manajemen, tetapi tidak akan memastikan (dan benar-benar dapat mencegah) meningkatkan alokasi dana pemerintah. ➔Kasus untuk meningkatkan alokasi untuk perikanan dekat pantai dan pengelolaan sumber daya pesisir untuk memastikan mata pencaharian dan makanan keamanan belum dibuat.
- 20. (1) (2) (3) Politik Ekonomi Pengambil Keputusan Apakah ada Rencana Nasional dalaml jangka panjang untuk prioritas pembangunan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam? Apakah pemerintah saat ini mengutamakan pembangnuan manajemen perikanan dan pesisir secara berkelanjutan? Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dan terus mengandalkan ekstraksi sumber daya alam, dengan fokus pada pertambangan, penebangan,pertanian, dan perikanan; pengakuan untuk keberlanjutan ekstraksi disebutkan dalam rencana pembangunan, tetapi fokus pada tanah adalah untuk meningkatkan produksi daripada manajemen ●Rencana Lima Tahun 2010-2014 Pembangunan Jangka Menengah menyoroti perikanan sebagai sumber potensi pertumbuhan, tetapi sedikit perhatian diberikan kepada perikanan dekat pantai dan sumber daya pesisir. ●Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rencana Induk ' Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia Pembangunan 2011-2025 menyoroti perikanan berkelanjutan sektor prioritas di beberapa daerah (koridor ekonomi), tetapi rincian minimal diberikan tentang bagaimana meningkatkan perikanan dan upaya produksi akan dilakukan secara berkelanjutan. Assessment of the Enabling Conditions for Rights-Based Management of Fisheries and Coastal Marine Resources, by CCIF (Conservation and Community Investmen Forum J U LY 2013
- 21. PENGUATAN KOORDINASI INSTITUSIONAL HUKUM PUSAT/DAERAH INSTITUSIONAL IMPLEMENTASI PUSAT/DAERAH INSTITUSIONAL POLITIK PUSAT/DAERAH INSTITUSIONAL ANGGARAN PUSAT/DAERAH MASYARAKAT PENINGKATAN POSISI EKONOMI INDONSIA DI ERA GLOBALISASI PROGRAM JASA LINGKUNGAN PROGRAM EKOWISATA PERGURUAN TINGGI PUSAT/DAERAH/LN
- 22. (1) Tindak lanjut dalam mewujudkan program ini adalah, meningkatkan koordinasi secara sistematis dan berkelanjutan dengan 4 aspek yang disebut diatas (Hukum, Kelembagaan & Implementasi, Anggaran dan Politik Nasional) sesuai dengan fungsi masing kelembagaan yang ada; (2)Melanjutkan upaya pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan koordinasi dan melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, melanjutkan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi dengan pola kemitraan secara berkelanjutan, serta penanaman kepercayaan terhadap masyarakat melalui kegiatan nyata dan bermanfaat bagi masyarakat; (3)Mengingat peran serta masyarakat (DN/LN), cukup signifikan di dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka dalam tahun mendatang perlu dilakukan pemberdayaan terhadap LSM yang memiliki perhatian cukup tinggi terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4)Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan lingkungan, melalui ekowisata dan jasa lingkungan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Selain itu, perlu pula melakukan upaya penegakan hukum secara lebih konsisten agar tidak ada keraguan di masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. REKOMENDASI