Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan lingkungan maritim di Indonesia. Secara garis besar mencakup hukum dan peraturan terkait perlindungan lingkungan laut serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar."

1. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
MARITIM
Dasar Hukum :
UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Kepres No.46 Tahun 1986 Tentang Pengesahan Marpol 73/78
Kepres No.52 Tahun 1999 Tentang Pengesahan CLC 1969/1992
Perpres no.21 Tahun 2010 Tentang perlindungan Lingkungan maritim
PM.58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
PM.29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan maritim
By
YULIANSYAH HARONI,ST.,MT.,M.Mar.E
Wednesday, April 6, 2016 1Seksi PPMK

2. LINGKUNGAN LAUT
• Lingkungan yang dinamakan Lingkungan Laut (Marine Environment)
cakupannya dimulai dari bagian pantai (coastal) dan daerah muara
(estuarine) hingga ke tengah samudra, dimulai dari bagian permukaan
air hingga dasar perairan yang bermacam-macam tipe kedalamannya
dan bentuk morfologisnya.

3. Ketentuan Umum
Pencegahan Pencemaran : Upaya yang diambil oleh Nakhoda
atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau
mengurangi tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari
kapal ke perairan.
Penanggulangan Pencemaran: Segala tindakan yang dilakukan
secara cepat, tepat dan terpadu untuk mengendalikan,
mengurangi dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan
cair beracun dari kapal ke perairan.
Wednesday, April 6, 2016 3

4. Ketentuan Annex Pada Marpol 73/78
Annex I : Pencegahan Pencemaran oleh Minyak
Kapal Tangki Minyak : GT 150 atau Lebih
Kapal Non Tanker : GT 400 atau lebih
Annex II : Pencegahan Pencemaran bahan cair Kimia beracun (NLS)
Kapal tangki – Unlimited Vessel
Annex III : Pencegahan Pencemaran bahan pencemar dalam bentuk
kemasan mengacu IMDG – Code - Unlimited Vessel
Annex IV : Pencegahan Pencemaran oleh kotoran/limbah dari kapal
Kapal GT 200 atau lebih / Mengangkut > 10 Orang
Annex V : Pencegahan Pencemaran oleh sampah
Kapal dengan Jenis dan tonnase tertentu
Annex VI : Pencegahan Pencemaran Udara
Kapal dengan Jenis dan tonnase tertentu
Wednesday, April 6, 2016 4

5. Klasifikasi Muatan Berbahaya
SOLAS 1974-Chapter VII-II
Kelas 1 - Bahan peledak
Kelas 2 - Gas - gas : dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan.
Kelas 3 - Zat - zat cair yang dapat menyala
Kelas 4.1 - Zat - zat padat yang dapat menyala
Kelas 4.2 - Zat - zat padat yang dapat menyala atau zat - zat yang mudah terbakar sendiri.
Kelas 4.3 - Zat - zat padat yang dapat meyala atau zat - zat terkena air mengeluarkan gas -
gas yang dapat menyala.
Kelas 5.1 - Zat - zat yang beroksidasi
Kelas 5.2 - Peroksida -peroksida organik
Kelas 6.1 - Zat - zat beracun (racun)
Kelas 6.2 - Zat - zat penular
Kelas 7 - Zat - zat radioaktif
Kelas 8 - Zat - zat korosif
Kelas 9 - Berbagai zat berbahaya, yakni sembarang zat yang menurut pengalaman telah
menunjukkan atau dapat menunjukkan, memiliki sifat berbahaya yang demikian itu sehingga
ketentuan - ketentuan Bab ini berlaku
Wednesday, April 6, 2016 5

6. 6
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
KESELAMATAN DAN
KEAMANAN ANGKUTAN
DI PERAIRAN
KESELAMATAN
DAN KEAMANAN
PELABUHAN
PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN MARITIM
Terpenuhinya manajemen
keselamatan dan sistem
pengamanan fasilitas
pelabuhan meliputi:
- Prosedur pengamanan
fasilitas pelabuhan.
- Sarana dan prasarana
pengamanan pelabuhan.
- Sistem komunikasi
- Personel pengamanan
Terpenuhinya persyaratan:
kelaiklautan kapal
Kenavigasian
Terpenuhinya prosedur
pencegahan &
penanggulangan pencemaran
dari
kegiatan berikut ini:
- Kepelabuhanan
- Pengoperasian kapal
- Pengangkutan limbah,
bahan berbahaya &
beracun di pelabuhan
- Pembuangan limbah di
perairan
- Penutuhan kapal.
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
UU N0. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Pasal 116 s/d 123)
~ Keselamatan Kapal
~ Pencegahan pencemaran dari
kapal
~ Pengawakan kapal
~ Garis muat kapal dan pemuatan
~ Kesejahteraan awak kapal dan
kesehatan penumpang
~ Status hukum kapal
~ Manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari
kapal
~ Manajemen keamanan kapal
~ Sansi administratif
Kelaiklautan kapal adalah

7. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN
MARITIM

8. Perlindungan Lingkungan
Maritim
Kepelabuhanan
Pengoperasian
Kapal
Pengangkutan Limbah, Bahan Berbahaya,
Dan Beracun di Perairan
Pembuangan Limbah
Di Perairan
Penutuhan Kapal
UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008
Pasal 123
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN
MARITIM

9. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
UNTUK APA ?????
MENGAPA HARUS ADA PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI LAUT ???
KAPAL YANG BERLAYAR HARUS DISYARATKAN UNTUK
MEMENUHI KELAIKLAUTAN KAPAL DENGAN TUJUAN
KESELAMATAN JIWA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
DILAUT
APAKAH MUSIBAH KAPAL DISEBABKAN FAKTOR
LINGKUNGAN ??

10. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM ADALAH setiap upaya untuk
mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber
dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, Pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,
dan penegakan hukum
PENCEMARAN
LINGKUNGAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN = masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu
sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

11. 11
Pembuangan Limbah di Perairan
 Pembuangan limbah hanya dpt dilakukan pd lokasi tertentu & mendapatkan ijin dari pemerintah.
Penutuhan Kapal
 Penutuhan kapal serta lokasinya wajib memenuhi persyaratan perlindungan maritim.
Perlindungan Lingkungan Maritim
Pencegahan dan Penenggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal
 Setiap awak kapal, nakhoda dan penanggung jawab unit kegiatan lain wajib mencegah dan
menanggulangi pencemaran dari kapal;
 Kapal dgn jenis & ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan, bahan penanggulangan & pola
penanggulangan pencemaran minyak dr kapal yg mendapat pengesahan dr pemerintah;
 Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan
kimia berbahaya dan beracun ke perairan;
 Pemilik & operator kapal bertanggung jawab thd pencemaran yg bersumber dari kapalnya.
Penyelenggaraan Perlindungan Maritim
 Dilakukan oleh pemerintah;
 Dilakukan mll pencegahan & penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal & kegiatan
kepelabuhanan serta pembuangan limbah di perairan & penutuhan kapal.
Pencegahan dan Penenggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal
 Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran.
 Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan, bahan penanggulangan & standar
prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran.
 Otoritas pelabuhan, UPP, BUP & pengelola terminal khusus wajib menyediakan fasilitas
penampungan limbah.
BAB XII: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
(Pasal 226 s/d 243)

12. PENCEMARAN DI LAUT DAN PENCEMARAN DI SUNGAI DAN
DANAU
Sumber Pencemaran di laut disebabkan oleh aktivitas sebagai berikut :
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
OPERASIONAL KAPAL DAN PELABUHAN
KECELAKAAN PELAYARAN
KEGIATAN INDUSTRI LADANG PERMINYAKAN

13. SUMBER PENCEMARAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL
KOTORAN
SAMPAH
MINYAK
UDARA
BAHAN CAIR BERACUN
PENCEMARAN
BARANG BERBAHAYA DALAM
KEMASAN

14. SUMBER PENCEMARAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL DAN
PELABUHAN
PENCEMARAN
PENCUCIAN TANGKI BUNKER/ LOADING -
UNLOADING
PEMBUANGAN AIR
BALLAST DAN BILGA

15. SUMBER PENCEMARAN DARI KECELAKAAN KAPAL TANKER
KEBOCORAN
LAMBUNG KAPAL
TUBRUKAN
KANDAS
TENGGELAM
PENCEMARAN

16. 1. Konstruksi Anjungan
3. Proses Produksi &
Pemeliharaan
4. Transportasi Minyak & Gas
2. Aktivitas Pengeboran
SUMBER PENCEMARAN DARI Kegiatan Industri Minyak
& Gas

17. PENYEBAB TUMPAHAN DI LAUT

18. PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SUNGAI DAN
DANAU
LIMBAH INDUSTRI/
PABRIK
LIMBAH RUMAH
TANGGA
LIMBAH PERTANIAN
LIMBAH PERTANIAN
SAMPAH ORGANIK /
ANORGANIK
OPERASIONAL KAPAL
DI SUNGAI

19. PENCEMARAN SUNGAI KE AREA PESISIR LAUT

20. DAMPAK PENCEMARAN
KEMATIAN
HEWAN LAUT
RUSAKNYA BIOTA
LAUT
PENURUNAN
KUALITAS AIR
MATA PENCAHARIAN
AREA TERCEMAR
PUTUSNYA RANTAI
MAKANAN
RUSAKNYA LINGKUNGAN
DARATAN/PANTAI
AKIBAT JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

21. TINGKAT KEPARAHAN DAMPAK
1. Tipe tumpahan
2. Jumlah dan kecepatan minyak yang tertumpah
3. Lama waktu
4. Daerah sekitar secara geografis
5. Luas daerah yang terpengaruh
6. Kondisi meteorologist dan oseanografis
7. Musim
8. Jenis biota yang ada didaerah yang tercemar
9. Teknik pembersihan yang dilaksanakan
10. Sifat fisis dari garis pantai yang bersebelahan
11. Terjadinya peristiwa biologis khusus seperti migrasi, pembiakan masal, peletakan telur
dsb yang membuat biota – biota menjadi rentan
Factor – factor yang mempengaruhi tingkat keparahan tumpahan minyak

22. ASPEK PENEGAKAN HUKUM DISERTAI SANKSI
BILA TERJADI PENCEMARAN.
1. PP 21 tahun 2010 , Bab V Pasal 18 ayat 1 :
Setiap kapal unit kegiatan lain , dan kegiatan
kepelabuhanan wajib mmemenuhi persyaratan
penanggulangan pencemaran.
2. Pasal 30 ayat 1
Pemilik atau operator kapal yang mengangkut
muatan minyak wajib bertanggung jawab untuk
mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh
pencemaran minyak yang berasal dari kapalnya.

23. 4. PASAL 38 BAGI BUP (BADAN USAHA PELABUHAN) ,
PENGELOLA TERMINAL KHUSUS BERUPA SANKSI TERTULIS :
A. PERINGATAN TERTULIS
B. PEMBEKUAN KEGIATAN BADAN USAHA PELABUHAN
(PENGELOLAAN TERMINAL KHUSUS)
C. PENCABUTAN IZIN
3. Bab IX Sanksi administratif , Pasal 37 untuk pemilik dan
operator kapal :
Adanya sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis
b. pembekuan siupal / siopsus
c. penghentian sementara kegiatan / pencabutan siupal
siopsus

24. 5. Pasal 39 ayat 1 :
sanksi untuk nahkoda berupa pembekuan sertifikat
keahlian pelaut selama satu tahun
6. pasal 39 ayat 3 :
setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban
mengenai pembuangan limbah yang hanya dapat
dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh
menteri setelah memenuhi persyaratan dan
dilaporkan kepada institusi yang tupoksinya dibidang
penjagaan laut dan pantai dikenai sanksi
administratif sebesar Rp. 30.000.000

25. Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal
Bab II Bagian Kesatu,paragraf 1 pasal 4 PM No.29 Tahun
2014 tentang Pencegahan pencemaran Lingk. Maritim
Wednesday, April 6, 2016 25

26. Paragraf 7 Peralatan Penanggulangan Pencemaran di
Kapal, Pasal 37 :

27. Oil Record Book (ORB)
Persyaratan penggunaan oil record book :
1. Setiap tanker GT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil
record book part I dan II
2. Setiap kapal non tanker GT 400 lebih harus dilengkapi oil
record book part I
3. Part I untuk mencatat dari ruang permesinan dan part II
untuk pencatatan ruang muat
4. Setiap kegiatan dicatat dan ditandatangani oleh nahkoda
5. Dicatat dalam bahasa resmi tapi untuk kapal yang dilengkapi IOPP
cert dalam bahasa inggris
6. Disimpan ditempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan
7. Disimpan selama 3 bulan terhitung pengisian terakhir
8. PSC Officer berhak minta copy bila diperlukan
Wednesday, April 6, 2016 27

28. Oil Record Book (ORB)
Pengisian Oil Record Book
a. ORB part 1 (Dari ruang mesin)
1. Pengisian ballast atau pencucian tanki bahan bakar
2. Pembuangan ballast kotor atau ballast yang disimpan di
tanki bahan bakar
3. Pengumpulan atau pembuangan oli residu (sludge)
4. Pembuangan air got kamar mesin
5. Kondisi dari OWS dan ODM
6. Pembuangan karena kecelakaan
7. Pengisian bahan bakar (fuel oil) dan pelumas (lube oil)
Wednesday, April 6, 2016 28

29. Oil Record Book (ORB)
b. ORB part 2 ( dari ruang muat)
1. Pemuatan minyak
2. Pemindahan internal muatan
3. Pembongkaran muatan
4. Pengoperasian COW
5. Pengisian ballast di tanki muatan
6. Pengisian dedicated ballast tank
7. Pencucian tanki muatan
8. Pembuangan ballast kotor
9. Pembuangan dari slop tank ke laut
10.Pembuangan ballast bersih dari tanki muatan
11.Pembuangan residu
12.Pembuangan ballast dari DBT
13.Kondisi OWS dan ODM
14.Pembuangan karena kecelakaan
Wednesday, April 6, 2016 29

30. Pasal 38
(1) Pemilik ,operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan
bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan
kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau
kegiatan lainnya yang meliputi:;
a. Pencemaran oleh Minyak ; atau
b. Pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan selain minyak.
(2) Tanggung jawab pemilik,operator Kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari minyak dan
bahan cair beracun;
b. Tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari bahan
bakar kapal;
c. Tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan pencemaran yang
dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapalnya;
d. Tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari muatan
lainnya, serta dari kapal atau unit kegiatannya lainnya.
Wednesday, April 6, 2016 30
PM no.29 tahun 2014,Paragraf 8
Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran

31. Tanggung Jawab Pemilik/Operator Kapal
Pasal 38
(3)
Untuk memenuhi Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik atau
penanggung Jawab unit kegiatan lain di Perairan wajib mengasuransikan
Tanggung jawabnya.
Wednesday, April 6, 2016 31

32. Tanggung Jawab Pemilik/Operator Kapal
Wednesday, April 6, 2016 32

33. Tanggung Jawab Pemilik/Operator Kapal
Wednesday, April 6, 2016 33

34. PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
Wednesday, April 6, 2016 34
Bab V
Peralatan dan Bahan
Pasal 9
(1) Setiap Pelabuhan dan Unit Kegiatan lain wajib memiliki
peralatan dan bahan
(2) Pcralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling scdikit terdiri atas:
a. alat pe10kalisir(oil boom);
b. alat pcnghisap (skimmer);
c. alat pcnampung scmentara (temporary storage);
d. bahan pcnycrap (sorbent); dan
e. bahan pcngurai (dispersant).

35. PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
Wednesday, April 6, 2016 35
(3) Untuk mengoperasikan peralatan dan bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap
Pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib
menyediakan sarana mobilisasi peralatan dan
bahan Penanggulangan Pencemaran.

36. PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
Wednesday, April 6, 2016 36
Pasal 10
(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus memiliki alat pelokalisir (oil
boom) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, paling
sedikit 1 1/2 (satu setengah) kali panjang kapal terbesar yang berlabuh di
pelabuhan dan atau unit kegiatan lain.
(2) Dalam hal pelabuhan dan atau unit kegiatan lain dapat melayani lebih dari satu
kapal dalam waktu bersamaan untuk melakukan bongkar muat bahan yang dapat
menimbulkan pencemaran, harus dilakukan penilaian untuk menentukan panjang
minimum alat pelokalisir (oil boom) yang harus dimiliki.
Pasal 11
Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain harus mempunyai alat penghisap
(skimmer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dengan
kapasitas dan jenis sesuai dengan potensi pencemaran minyak dan atau bahan
lain berdasarkan hasil penilaian.

37. PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
Wednesday, April 6, 2016 37
Bab VI
LATIHAN
Pasal 16
(1) Setiap pelabuhan dan unit kegiatan lain wajib melaksanakan latihan penanggulangan
pencemaran.
(2) Latihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan untuk memastikan kesiapan dan
kesiagaan personil, peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran, serta uji coba
prosedur yang telah ditetapkan.
(3) Latihan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri atas:
a. latihan komunikasi dan pelaporan;
b. latihan kering (table top exercise);
c. latihan pcnggelaran peralatan (deployment equipment exercise); dan
d. latihan gabungan dan terpadu.

38. PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan
Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
Wednesday, April 6, 2016 38
BAB VII
PENILAIAN PERSYARATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
Pasal 22
(1) Persyaratan penanggulangan pencemaran di unit kegiatan lain dan kegiatan kepelabuhanan
dilakukan berdasarkan penilaian (assessment).
(2)Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidcntifikasi dan
mengkaji antara lain:
a. potcnsi pcnccmaran yang dapat tcrjadi di area unit kcgiatan lain atau pelabuhan;
b. kepekaan lingkungan;
c. kondisi arus dan angin di dacrah unit kegiatan lain atau pclabuhan; dan
d. pcrkiraan pergerakan tumpahan minyak dan bahan lainnya.

39. PM No. 58 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Pencemaran
di Perairan dan Pelabuhan
Wednesday, April 6, 2016 39
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. hasil kajian potensi pencemaran di unit kegiatan lain atau pelabuhan;
b. Peta kepekaan lingkungan;
c. Perkiraan pergerakan tumpahan minyak;
d. Metode dan teknik penanggulangan pcncemaran;
e. Perhitungan ketersediaan peralatan dan bahan;
f. Perhitungan ketersediaan personil; dan
g. Laporan akhir hasil penilaian.
(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh Syahbandar, Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri, dan penanggung jawab unit kegiatan lain.
(5) Dalam hal Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan,Badan Usaha Pelabuhan, PengeIola
Terminal Khusus, Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan pcnanggung jawab unit
kegiatan lain tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pcnilaian
dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dan atau koperasi yang telah
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.