Disampaikan pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar Jakarta, 6 Desember 2017 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id

1. Inovasi Dalam Tata Kelola
Pemerintahan Daerah
Disampaikan pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar
Jakarta, 6 Desember 2017
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id

2. PP No. 38/2017PP No. 38/2017PP No. 38/2017PP No. 38/2017

3. DPRDDPRDDPRDDPRD JamanJamanJamanJaman “Now”“Now”“Now”“Now”
DPRD bukan sekedar mitra Kepala Daerah, namun lebih diperkokoh
kedudukannya sebagai unsur/aktor Pemerintahan Daerah.
Hak “inisiatif” bukan hanya untuk mengajukan Raperda, namun juga
untuk mengusulkan Inovasi Daerah.
Tugas DPRD tidak hanya di “hulu” (penetapan kebijakan makro),
namun sampai ke “hilir” (memantau pelaksanaan kegiatan,
mengevaluasi dampak, dll).
Anggota DPRD tidak hanya dituntut mahir bermain politik, namun
juga ahli dalam analisis kebijakan publik.

4. Skema Kebijakan Inovasi Pemda
NAWACITA 2:
Inovasi untuk Peningkatan
Kualitas Pelayanan
dan RB
NAWACITA 3 (2):
Inovasi untuk Pemerataan
Pembangunan Antar
Wilayah
NAWACITA 3 (1):
Inovasi untuk Peningkatan
Kualitas Pemda
NAWACITA 6:
Inovasi untuk Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi
NAWACITA 8:
Meningkatkan Budaya
Inovasi di Masyarakat
Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN
Penilaian &
pembinaan
Perangkat Daerah
dilakukan a.l.
melalui Inovasi
Organisasi
Inovasi Tata
Kelola Pemda
Inovasi
Pelayanan
Publik
Inovasi Lainnya
“Segala bentuk
pembaharuan
dalam
penyelenggaraan
Pemda”
UU No. 23/2014
tentang PEMDA
PP No. 18/2016
PP No. 38/2017
Pelayanan
Publik;
Pemberdayaan
Masy;
Daya saing
Daerah

5. Mengapa Inovasi: Menjawab Kritik

6. Mengapa Inovasi: Mengatasi Gap Kemiskinan
WILAYAH 2015
Sumatera 9.4 – 9.2
Jawa-Bali 9.1 – 8.9
Nusa Tenggara 16.1 – 15.8
Kalimantan 5.8 – 5.7
Sulawesi 9.7 – 9.5
Maluku 12.9 – 12.7
Papua 27.1 – 26.6
Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)
WILAYAH 2019
Sumatera 5.6 – 5.1
Jawa-Bali 5.5 – 5.0
Nusa Tenggara 9.6 – 8.7
Kalimantan 3.4 – 3.1
Sulawesi 5.8 – 5.3
Maluku 7.6 – 6.9
Papua 15.9 – 14.4
Progres Jawa-Bali ± 4%; Papua ± 12%
Gap
10%
Gap
18%

7. Mengapa Inovasi: Mengatasi Gap IPM
Keterangan:
Wilayah Barat: Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan
Wilayah Timur: Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua
Sumber: BPS

8. Mengapa Inovasi: Akselerasi Kinerja
13,7
55,3
2,2
6,80
6,75
80
45
67,5
3,4
9
8,5
95
2014 2019
==== ratio dokter/100.000 penduduk ====
==== APM SMA ====
Lompatan quantum
==== Index E-govt Provinsi ====
==== Index Integritas Pusat ====
==== Index Integritas Pemda ====
==== Index Kepuasan Masyarakat ====
Sumber: RPJMN 2015-2019 (diolah)

9. Pemda butuh Lompatan

10. INOVASI
bukan lagi pilihan,
melainkan
KeniscayaanKeniscayaanKeniscayaanKeniscayaan !!!!!!!!

11. Inovasi Pemda s/d 2016

12. Aneka Ragam Inovasi Pemda
PENGENTASAN KEMISKINAN
• “KM-0 Pro-poor” Prov. Jawa Barat
• “UPTPK, Kantornya Orang Miskin” Kab. Sragen
• “GERBANG HEBAT” Kota Semarang
• “Bayar Raskin Dengan Sampah” Kab. Muara
Enim
• “BMT Syariah” Kota Solok
PERPUSTAKAAN & ARSIP
• “JAMILA” Kota Yogyakarta
• “WARAS: Wisata Arsip Anak Sekolah ” Prov.
Jatim
• “LAPO BRA: Layanan Pojok Braile” Kota
Malang
• “E-Library” Kab. Kudus
PELAYANAN ANAK TERPADU
• “KIA” Kota Surakarta
• “Paditungka” Kab. Bone
• “ULT PSAI” Kab. Tulungagung
KEPENDUDUKAN & CAPIL
• “KELUAR BERSAMA” Kota Yogyakarta
• “Umur 17 Tahun Dapat Hadiah e-KTP” Kab.
Kebumen
• “KAKEKU DATANG” Kab. Gresik
• “PREDATOR” Kab. Pacitan
• “E-PUNTEN” Kota Bandung
INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI

13. Aneka Ragam Inovasi Pemda
PENDIDIKAN
• “SMA Negeri Bali Mandara: Mencerdaskan
si Miskin menjadi Generasi Emas” Prov. Bali
• “Opung Sari Basah Bang” Kab. Deli Serdang
• “Distribusi Guru Secara Proporsional” Kab.
Luwu Utara
• “KELAS PERAHU” Kab. Pangkep
PERIJINAN
• “MUJIB BUNG ALI” Kota Yogyakarta
• “LARASITA” Kab. Karanganyar
• “PaKSi (Paket Kebijakan Investasi)” Kab.
Pinrang
• “SMS Gateway Layanan Perijinan” Kota
Pekalongan
KESEHATAN
• “IPIN BERUANG BERDASI” Kab. Majalengka
• “PELUK MY DARLING” Prov. Jateng
• “Kemitraan Bidan-Dukun” Kab. Aceh Singkil
• “PANTASI MART” Kab. Sumedang
• “Lorong Sehat” Kota Makassar
KETERBUKAAN INFORMASI
• “UPIK” Kota Yogyakarta
• “GRMS dan Surabaya Single Window” Kota
Surabaya
• “Kampung Media” Prov. NTB
• “3 in 1 Pelayanan Publik” Kota Semarang
• “QLUE” DKI Jakarta
INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI

14. Good is never enough …

15. Potensi Pemda belum dieksplor maksimal …

16. Pemda (Pandawa) butuh penguatan Legislatif (Kresna)
Penasihat, konsultan, pengatur
strategi bijak
Pengambil keputusan, pelaksana,
pengelola sumber daya ahli

17. Peran baru Legislatif: Quality Assurance
Memastikan Pemda memiliki dokumen Rencana Pencapaian
Standar Minimal untuk Urusan Wajib bidang pelayanan dasar.
Memastikan Renstra SKPD memiliki keterkaitan langsung dengan
RPJMD (Visi SKPD merupakan cascading Visi Daerah, IKU SKPD
merupakan cascading IKU Daerah, dst).
Memastikan alokasi anggaran berorientasi hasil/outcomes.
Memastikan setiap ASN memiliki standar kompetensi yang
dibutuhkan (manajerial, teknis, sosio kultural).
Memastikan kadar kepatuhan eksekutif terhadap norma nasional
(SPT, LHKPN, UPG, Standar Pelayanan, Gender Mainstreaming,
Disability Sensitive, dll).

18. Peran baru Legislatif: Inovator & Motivator
Mengajak aparat & masyarakat untuk berani meninggalkan zona
nyaman & rutinitas (business as usual).
Menumbuhkan motivasi inside-out (mentalitas memberi), bukan
sebaliknya logika telor.
Mengembangkan pola kerjasama holistik untuk mengikis egoisme
sektor / silo mentality analogi Alfamart-Indomaret.
Menyiapkan agen-agen pembaharu (champion of innovation) di
setiap SKPD & setiap level hingga di Kelurahan & UPT.
Membangun budaya inovasi melalui pembentukan Perda Inovasi
Daerah (mandat PP No. 38/2017), program kompetisi inovasi,
eksibisi inovasi tahunan, dll.

19. Terima Kasih
Selamat berjuang membangun pemerintahan daerah
yang inovatif !!