Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pembangunan dan reformasi birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain siklus manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konsep dasar manajemen kinerja, dan upaya-upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, peng
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020iwangprasetyo
Dokumen tersebut memberikan informasi terkini mengenai kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 14 September 2020, dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.417 kasus, 1.242 sembuh dan 48 meninggal, serta sebaran kasus berdasarkan usia dan wilayah desa.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo periode 2010-2030. Tujuannya adalah menyesuaikan dan menata kembali tata ruang provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi misi pembangunan daerah. Rencana ini diharapkan dapat menciptakan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif guna terwujudnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat informasi mengenai kondisi geografis, administratif, dan batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip, tahapan, dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk UU No. 17/2013 dan perubahannya melalui UU No. 16/2017, PP No. 58/2016, PP No. 59/2016, Perppu No. 2/2017, dan Permendagri No. 57/2017 tentang pendaftaran dan sistem informasi ormas.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Pelatihan kepemimpinan pengawas membekali peserta dengan kemampuan diagnosa masalah, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan pengendalian pekerjaan membekali peserta dengan kemampuan pengendalian pelayanan, manajemen mutu, pengamb
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar ilmu pemerintahan yang mencakup genealogi ilmu pemerintahan, unsur-unsur negara, pemerintah dan pemerintahan, serta klasifikasi ilmu pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kepemimpinan pemerintahan dan teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan antara lain teori sifat, lingkungan, pribadi dan situasi, humanistik, tukar menukar, serta interaksi dan harapan. Dokumen juga menjelaskan pendekatan dan gaya kepemimpinan pemerintahan serta sifat penting bagi pemimpin.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, peng
Paparan kabag ttg satlinmas dalam pilkades 15 september 2020iwangprasetyo
Dokumen tersebut memberikan informasi terkini mengenai kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi pada 14 September 2020, dengan total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.417 kasus, 1.242 sembuh dan 48 meninggal, serta sebaran kasus berdasarkan usia dan wilayah desa.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo periode 2010-2030. Tujuannya adalah menyesuaikan dan menata kembali tata ruang provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi misi pembangunan daerah. Rencana ini diharapkan dapat menciptakan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif guna terwujudnya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat informasi mengenai kondisi geografis, administratif, dan batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip, tahapan, dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan mengenai peraturan terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia, termasuk UU No. 17/2013 dan perubahannya melalui UU No. 16/2017, PP No. 58/2016, PP No. 59/2016, Perppu No. 2/2017, dan Permendagri No. 57/2017 tentang pendaftaran dan sistem informasi ormas.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Pelatihan kepemimpinan pengawas membekali peserta dengan kemampuan diagnosa masalah, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan pengendalian pekerjaan membekali peserta dengan kemampuan pengendalian pelayanan, manajemen mutu, pengamb
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar ilmu pemerintahan yang mencakup genealogi ilmu pemerintahan, unsur-unsur negara, pemerintah dan pemerintahan, serta klasifikasi ilmu pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kepemimpinan pemerintahan dan teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan antara lain teori sifat, lingkungan, pribadi dan situasi, humanistik, tukar menukar, serta interaksi dan harapan. Dokumen juga menjelaskan pendekatan dan gaya kepemimpinan pemerintahan serta sifat penting bagi pemimpin.
Membayangkan sebuah LAKIP dengan semangkuk sup. Sup yang lezat bergantung pada siapa yang memasak (input), bahan-bahan yang digunakan (proses) dan cara menyajikannya (output). Begitu juga dengan LAKIP. Selamat menikmati sup...eh LAKIP ^_^
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih menjadi tujuan, strategi dan program pembangunan untuk lima tahun ke depan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD menurut UU 17/2014 serta proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini juga menjelaskan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan sinergi antar pelaku pembangunan di daerah.
Dokumen tersebut membahas fungsi dan peran DPRD Kota Konawe Selatan berdasarkan UU 17/2014 tentang MD3, siklus manajemen pembangunan daerah, dan proses penyusunan rencana strategis SKPD. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, termasuk tujuan dan permasalahan pembangunan, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25/2004, rencana strategis SKPD, indikator kinerja dan logika kerangka, serta alur pikir model logika dari input, aktivitas, output, outcome, hingga impact."
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Terdapat lima poin utama sinergi antara pusat dan daerah yaitu perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kelembagaan dan aparatur daerah, serta pengembangan wilayah.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Tangerang Selatan untuk periode 2011-2016. Dokumen menjelaskan proses review terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja SKPD berdasarkan kinerja pelayanan masa lalu, serta peran Renstra SKPD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxarya satria
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi, termasuk delapan area perubahan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan berkinerja tinggi."
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan strategik, akuntabilitas kinerja, dan sektor publik. Topik utama yang dibahas antara lain pengertian strategi, hirarki perencanaan dari visi hingga program, serta konsep akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam sektor publik. [kalimat penutup]
Dokumen tersebut membahasakan konsep akauntabiliti dan tadbir urus yang baik dalam sektor awam. Ia menjelaskan definisi akauntabiliti, prinsip-prinsip akauntabiliti seperti integriti, pertanggungjawaban dan pematuhan kepada undang-undang, serta matlamat pencapaian akauntabiliti seperti sistem kawalan yang berkesan dan pencapaian objektif tugasan. Dokumen ini juga menyentuh mengenai jenis-
Similar to Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum (20)
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
7. Manajemen Kinerja
Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
Indikator
Kinerja Utama
10. Apa itu SPPN
SPPN adalah
Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
10dadang-solihin.blogspot.com
11. Ruang Lingkup SPPN
• UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum
di bidang perencanaan pembangunan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
12dadang-solihin.blogspot.com
13. Proses Perencanaan
13
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com
14. Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
14dadang-solihin.blogspot.com
15. SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 15
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
16. Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
16dadang-solihin.blogspot.com
Syarat Perencanaan
17. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
17dadang-solihin.blogspot.com
Perencanaan yang Ideal
18. • Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
18dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat Perencanaan
20. Permasalahan Birokrasi
Efektivitas peraturan
perundang-undangan
• Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara
yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi
tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan
yang satu dengan yang lain
Pola pikir (mind-set)
dan budaya kerja
(culture-set)
• Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional
serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani
masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih, bebas KKN
dan akuntabel
• Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan
wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,
serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah
Pelayanan Publik • Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi
kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi
hak-hak dasar warga negara/penduduk
SDM Aparatur • Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum
dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan
profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. 1. Penataan
Struktur Birokrasi
Program Percepatan
RB menuju Birokrasi
yang Bersih dan
Melayani
Program Percepatan
RB menuju Birokrasi
yang Bersih dan
Melayani
2. Penataan Jumlah,
Distribusi dan
Kualitas PNS
3. Sistem Seleksi
dan Promosi
secara Terbuka
4.
Profesionalisme
PNS
5.
Pengembangan E
Government
6.
Penyederhanaan
Perizinan Usaha
7. Pelaporan Harta
Kekayaan Pegawai
Negeri
8. Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai Negeri
9.Efisiensi
Penggunaan
Fasilitas, Saranan
dan Prasarana
Pegawai Negeri
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Makna Reformasi Birokrasi
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping)
antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai,
dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit
Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga
terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir
di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma,
dan dengan upaya luar biasa
Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan
berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat
dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi
pemerintah dengan paradigma dan peran baru
REFORMASI BIROKRASI HARUS
DIRENCANAKAN DENGAN BAIK
GRAND
DESIGN
ROAD
MAP
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Kelas Dunia
(World Class Governance)
23dadang-solihin.blogspot.com
24. Misi Reformasi Birokrasi
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
Membentuk/ menyempurnakan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Melakukan penataan dan penguatan organisasi,
tatalaksana, manajemen sumber daya manusia
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas
pelayanan publik, mind set dan culture set.
Mengelola sengketa administratif secara efektif dan
efisien.
11
22
33
44
24dadang-solihin.blogspot.com
25. Tujuan Reformasi Birokrasi
Menciptakan birokrasi pemerintah
yang profesional dengan karakteristik
adaptif, berintegritas, berkinerja
tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme), mampu
melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur
negara
Area perubahan
yang menjadi
tujuan reformasi
birokrasi meliputi
seluruh aspek
manajemen
pemerintahan
25dadang-solihin.blogspot.com
26. Area Perubahan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Mind set dan Culture
set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan
Perundang-undangan
4. Sumber Daya
Manusia Aparatur
5. Pengawasan