2. PENGERTIAN DELIK
Dalam hukum pidana istilah delik atau “strafbaar
feit” lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu
suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum
(wederrechtelijk atau on rechtmatige). Tindak pidana
dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal
pencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan.
3. Di pihak lain, tindakan pidana dapat terjadi juga
karena diabaikannya atau dilalaikannya untuk
melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh
undang-undang, seperti dalam hal keharusan
menolong seseorang yang jiwanya dalam keadaan
terancam atau keharusan memenuhi panggilan
pengadilan untuk di dengar kesaksiannya dalam
sidang pengadilan.
4. Dalam hukum perdata istilah delik tidak lazim
digunakan. Untuk menyebut seseorang melakukan delik,
biasanya digunakan istilah seseorang telah melakukan
wanprestasi. Namun demikian, perbuatan yang tergolong
bersifat wanprestasi pada dasarnya merupakan
perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan
dengan undang-undang (onrechtmatige). Sebagai contoh
dalam kasus utang-piutang.
5. Seorang debitur (orang yang berutang) dikatakan
melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi
kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang
telah diterimanya dari pihak kreditor (orang yang
berpiutang) atau terlambat memenuhinya atau
memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah
diperjanjikan.
6. Menurut pengertian umum, delik - baik dalam lapangan
hukum pidana maupun hukum perdata, dapat didefinisikan
sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai
konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan. Definisi
semacam ini mensyaratkan bahwa sanksi itu diancamkan
terhadap seseorang yang perbuatannya dianggap oleh pembuat
undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu
pembuat undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan
sanksi tersebut. Perlu dicatat bahwa fakta tentang delik bukan
hanya terletak pada suatu perbuatan tertentu saja, melainkan
juga pada akibat-akibat dari perbuatan tersebut.
7. 1. Delik formal : Delik yang dianggap telah sepenuhnya
terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
Contohnya, Pasal 209, 210, 242, 362 KUHP.
2. Delik material : Delik yang dianggap telah sepenuhnya
terlaksana dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya,
Pasal 149, 187, 338, 378 KUHP.
8. 3. Delik komisi : Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan
(verbod) menurut undang-undang, yang terjadi karena melakukan
suatu. Contohnya, Pasal 212,263, 285, 362 KUHP.
4. Delik omisi : Delik yang berupa pelanggaran terhadap
keharusan (gebod) menurut undang-undang, yang terjadi karena
dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan. Contohnya, Pasal
217, 218, 224, 397 angka 4 KUHP.
5. Delik kesengajaan : Delik yang mengandung unsur kesengajaan.
Contohnya, Pasal 338 KUHP.
9. 1. Delik kelalaian : delik yang mengandung unsur kelalaian.
Contoh Pasal 359 KUHP.
2. Delik : Delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan
dari orang yang dirugikan. Contoh Pasal 72 - 75, 284 ayat (2),
287 ayat (2) KUHP.
3. Delik biasa : Delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan
adanya suatu pengaduan. Contoh Pasal 362, 338 KUHP.
4. Delik umum : Delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
5. Delik khusus :Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-
orang tertentu saja.
