SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
PERCOBAAN
(POGING)
                  OLEH
     DR. H. Nana Rukmana, Drs., M.H.
      Hana Krisnamurti, S.H., M.H.
PERCOBAAN (POGING)
                                 Pasal 53
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
   ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya
   pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya
   sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan
   dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
   seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai
                             ( Lihat pasal 10)
                                 Pasal 54
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana
POGING (PERCOBAAN)
 “Permulaan kejahatan yang belum selesai”
 Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang dan diancam hukuman oleh
  undang-undang
 Poging adalah perluasan pengertian delik
 Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
  sebab perbuatan itu melanggar kepentingan hukum atau membahayakan
    kepentingan hukum
   KUHP tidak memberi perumusan/definisi
   Harus diketahui kapan suatu delik dianggap selesai
   Delik selesai berbeda antara delik formil dan delik materiil
   Pada delik formil: delik selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan
   Pada delik materiil: delik selesai apabila akibat yang dilarang dan diancam
    dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul atau terjadi
Percobaan Menurut KUHP

1. Percobaan sebagai Suatu Delik yang Telah Selesai
   (voltooiddelict)
2. Percobaan Melakukan Tindak Pidana yang Tidak
   Dilarang
3. Percobaan Melakukan Pelanggaran
4. Percobaan terhadap Delik Kealpaan
Percobaan sebagai Suatu Delik yang Telah Selesai
(voltooiddelict)


1. Pasal 104-107, 139a dan 139b KUHP
2. Pasal 110, 116, 125, 139c KUHP
3. Pasal 250, 261, 275 KUHP
Percobaan Melakukan Tindak Pidana yang Tidak
                     Dilarang

1.Pasal 184 KUHP (perkelahian tanding tinju, )
2.Pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP
3.Pasal 302 ayat 4 KUHP
Percobaan Menurut Doktrin

 Percobaan yang Tidak Sempurna
  (OndeugdelijkPoging) (tidak berhasil gagal
  karena salah jalannya)
 Percobaan yang Dikualifisir (Gequalificeerde
  Poging) (
 Percobaan yang Ditangguhkan
  (GeschorstePoging)
 Percobaan yang Selesai/ Sempurna
  (VoleindigdePoging)
Syarat Percobaan yg dapat dipidana

1. Niat
2. Permulaan Pelaksanaan
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
   mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
NIAT
(Voornemen)

 Menurut doktrin dan yurisprudensi: ”voornemen”
  harus ditafsirkan sebagai
  kehendak, “willen”atau“opzet”
 Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu
  kehendak melakukan kejahatan
 Karena ada 3 macam opzet, apakah opzet disini harus
  dtafsirkan dalam arti luas atau hanya opzet dalam arti
  pertama (sebagai“ogmerk”atau tujuan) ?
Permulaan Pelaksanaan
 “Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan
  pelaksanaan” (eenbegin van uitvoering)
 Harus ada suatu perbuatan (handeling)
 Apa yang dimaksud            “perbuatan   sebagai
  permulaan pelaksanaan”?
 Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan
  atau”uitvoering” dan bagaimana bentuknya
 Perlu digunakan penafsiran
Pelaksanaan Kehendak atau
Pelaksanaan Kejahatan
 Secara gramatikal, harus dihubungkan dengan kata yang
  mendahuluinya yaitu “voornemen”/niat/kehendak􀃆 Niat
  sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan.
  Jadi: pelaksanaan itu ditafsirkan sebagai “pelaksanaan
  kehendak” (TEORI POGING SUBYEKTIF)
 Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat berikutnya
  “…tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata
  disebabkan karena kehendaknya sendiri” maka secara
  sistematis maka ditafsirkan sebagai “pelaksanaan
  kejahatan” (TEORI POGING OBYEKTIF)
CONTOH KASUS
 A menghendaki untuk membunuh B , untuk melaksanakan
  maksudnya, A harus melakukan beberapa perbuatan, yaitu:
   1. A pergi ketempat penjualan senjata api
   2. A membeli senjata api
   3. A membawa senjata api ke rumahnya
   4. A berlatih menembak
   5. A menyiapkan senjata apinya dengan membungkusnya rapat-
      rapat
   6. A menuju rumah B
   7. Sesampai dirumah B, A mengisi senjata itu dengan peluru
   8. A mengarahkan senjata kepada B
   9. A melepaskan tembakan kearah B
MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ?
APAKAH TIAP2 PERBUATAN DALAM KASUS TSB
DAPAT DIHUKUM ?

1. Menurut Teori Poging Subyektif : perbuatan ke-1
   sudah merupakan “permulaan pelaksanaan”
   karena telah menunjukkan “kehendak yang
   jahat”
2. Menurut Teori Poging Obyektif : perbuatan ke-1
   sampai 6 belum merupakan “permulaan
   pelaksanaan” karena semua perbuatan itu“
   belum membahayakan kepentingan hukum si B
PEMBATASAN TERHADAP TEORI
SUBYEKTIF
 Perbuatan dibedakan:
1.Tindakan atau perbuatan persiapan (belum dapat
  dihukum)
2.Tindakan atau perbuatan pelaksanaan (sudah dapat
  dihukum)
 Tetapi, pertanyaannya: mana yang merupakan
  “perbuatan persiapan” dan mana yang merupakan
  “perbuatan pelaksanaan”?
PENDAPAT PARA AHLI DALAM
MASALAH TSB
1. Van Hamel : “apabila dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari
   sipelaku untuk melaksanakan perbuatannya”
2. Simons: melihat dari jenis deliknya: delik materiil atau delik formil.
    • Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang
      dan diancam dengan hukuman oleh UU, apabila perbuatan itu merupakan
      sebagian dari perbuatan yang dilarang; jika ada beberapa unsur maka jika
      sudah melakukan salah satu unsur
    • Pada delik materril apabila perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang
      menurut sifatnya adalah sedemikian rupa, sehingga secara langsung dapat
      menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU
3. Vos : ada “permulaan pelaksanaan” apabila perbuatan itu mempunyai sifat
      terlarang terhadap suatu kepentingan hukum.
4. Pompe : ada “permulaan pelaksanaan” apabila suatu perbuatan yang bagi
      orang normal memungkinkan terjadinya suatu delik.
Pendapat Hoge Raad
   Ada “permulaan pelaksanaan” apabila antara
  perbuatan yang dilakukan dan kejahatan yang
     dikehendaki oleh seseorang itu terdapat
  hubungan erat langsung; yaitu apabila seorang
       melakukan sesuatu perbuatan untuk
   melaksanakan kejahatan, perbuatan itu baru
 dianggap sebagai permulaan pelaksanaan apabila
  disamping perbuatan itu tidak dibutuhkan lagi
      perbuatan-perbuatan yang lain untuk
            menyelesaikan kejahatan
Macam2 Percobaan
1. Percobaan yg Sempurna: Voleindigde Poging--> apabila seseorang
   berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan semua
   perbuatan yg diperlukan bagi selesainya kejahatan, tetapi kejahatan
   tidak selesai karena suatu hal.
2. Percobaan yg Tertangguh: Geschorte Poging--> apabila seseorang
   berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan beberapa
   perbuatan yg diperlukan bagi tercapainya kejahatan, tetapi kurang satu
   perbuatan ia terhalang oleh suatu hal
3. Percobaan yg Tidak Sempurna: Ondeugdelijke Poging--> apabila
   seseorang berkehendak melakukan suatu kejahatan, dimana ia telah
   melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi selesainya kejahatan,
   namun tidak berhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atau
   obyek (sasaran) tidak sempurna.
                    Tidaksempurna: mutlak atau relatif

More Related Content

What's hot

Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIyahyaanto
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataMakmurZakaria
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidanairmasiti8
 
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
 
ILMU HUKUM - Asas Asas Hukum Pidana
ILMU HUKUM - Asas Asas Hukum PidanaILMU HUKUM - Asas Asas Hukum Pidana
ILMU HUKUM - Asas Asas Hukum PidanaDiana Amelia Bagti
 
Hukum pidana i
Hukum pidana iHukum pidana i
Hukum pidana iyahyaanto
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Andrie Irawan
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaAndrie Irawan
 
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaMicrosoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaFarah Ramafitri
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidanaangkat re
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidanayudikrismen1
 
Definisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaDefinisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaAbi Zakaria N
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 

What's hot (20)

Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)
 
ILMU HUKUM - Asas Asas Hukum Pidana
ILMU HUKUM - Asas Asas Hukum PidanaILMU HUKUM - Asas Asas Hukum Pidana
ILMU HUKUM - Asas Asas Hukum Pidana
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum pidana i
Hukum pidana iHukum pidana i
Hukum pidana i
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan Agama
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidanaMicrosoft powerpoint-hukum-acara-pidana
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
Definisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaDefinisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidana
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 

Similar to untuk dokumen tentang percobaan menurut KUHP

Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Rudi Sudirdja
 
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganBahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganmamat rahmat
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2alsalcunsoed
 
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxContoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxssuserc73b281
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptFajarSaputra20091254
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaanalsalcunsoed
 
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPuputDachi
 
pertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptpertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptPoppieShalove
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Criminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdf
Criminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdfCriminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdf
Criminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdfAINANURBALQISHMARZUK
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Pengayaan Sesi 8.pptx
Pengayaan Sesi 8.pptxPengayaan Sesi 8.pptx
Pengayaan Sesi 8.pptxmarcoorias2
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaWarnet Raha
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaWarnet Raha
 

Similar to untuk dokumen tentang percobaan menurut KUHP (20)

Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
 
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembanganBahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
Bahan kuliah asas asas hukum pidana perkembangan
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
Edi yuhermansyah
Edi yuhermansyah Edi yuhermansyah
Edi yuhermansyah
 
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docxContoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
Contoh_Nota_Pembelaan_atau_pledoi kardo.docx
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
 
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
 
Tiindak pidana
Tiindak pidanaTiindak pidana
Tiindak pidana
 
pertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.pptpertanggung jawaban pidana.ppt
pertanggung jawaban pidana.ppt
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Criminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdf
Criminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdfCriminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdf
Criminal Law 1 TANGGUNGAN KERAS (updated).pdf
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Fikih jinayah
Fikih jinayahFikih jinayah
Fikih jinayah
 
Pengayaan Sesi 8.pptx
Pengayaan Sesi 8.pptxPengayaan Sesi 8.pptx
Pengayaan Sesi 8.pptx
 
Tugas mama ferdi
Tugas mama ferdiTugas mama ferdi
Tugas mama ferdi
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 

untuk dokumen tentang percobaan menurut KUHP

  • 1. PERCOBAAN (POGING) OLEH DR. H. Nana Rukmana, Drs., M.H. Hana Krisnamurti, S.H., M.H.
  • 2. PERCOBAAN (POGING) Pasal 53 (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak nya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai ( Lihat pasal 10) Pasal 54 Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana
  • 3. POGING (PERCOBAAN)  “Permulaan kejahatan yang belum selesai”  Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang  Poging adalah perluasan pengertian delik  Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sebab perbuatan itu melanggar kepentingan hukum atau membahayakan kepentingan hukum  KUHP tidak memberi perumusan/definisi  Harus diketahui kapan suatu delik dianggap selesai  Delik selesai berbeda antara delik formil dan delik materiil  Pada delik formil: delik selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan  Pada delik materiil: delik selesai apabila akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul atau terjadi
  • 4. Percobaan Menurut KUHP 1. Percobaan sebagai Suatu Delik yang Telah Selesai (voltooiddelict) 2. Percobaan Melakukan Tindak Pidana yang Tidak Dilarang 3. Percobaan Melakukan Pelanggaran 4. Percobaan terhadap Delik Kealpaan
  • 5. Percobaan sebagai Suatu Delik yang Telah Selesai (voltooiddelict) 1. Pasal 104-107, 139a dan 139b KUHP 2. Pasal 110, 116, 125, 139c KUHP 3. Pasal 250, 261, 275 KUHP
  • 6. Percobaan Melakukan Tindak Pidana yang Tidak Dilarang 1.Pasal 184 KUHP (perkelahian tanding tinju, ) 2.Pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP 3.Pasal 302 ayat 4 KUHP
  • 7. Percobaan Menurut Doktrin  Percobaan yang Tidak Sempurna (OndeugdelijkPoging) (tidak berhasil gagal karena salah jalannya)  Percobaan yang Dikualifisir (Gequalificeerde Poging) (  Percobaan yang Ditangguhkan (GeschorstePoging)  Percobaan yang Selesai/ Sempurna (VoleindigdePoging)
  • 8. Syarat Percobaan yg dapat dipidana 1. Niat 2. Permulaan Pelaksanaan 3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
  • 9. NIAT (Voornemen)  Menurut doktrin dan yurisprudensi: ”voornemen” harus ditafsirkan sebagai kehendak, “willen”atau“opzet”  Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu kehendak melakukan kejahatan  Karena ada 3 macam opzet, apakah opzet disini harus dtafsirkan dalam arti luas atau hanya opzet dalam arti pertama (sebagai“ogmerk”atau tujuan) ?
  • 10. Permulaan Pelaksanaan  “Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan” (eenbegin van uitvoering)  Harus ada suatu perbuatan (handeling)  Apa yang dimaksud “perbuatan sebagai permulaan pelaksanaan”?  Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan atau”uitvoering” dan bagaimana bentuknya  Perlu digunakan penafsiran
  • 11. Pelaksanaan Kehendak atau Pelaksanaan Kejahatan  Secara gramatikal, harus dihubungkan dengan kata yang mendahuluinya yaitu “voornemen”/niat/kehendak􀃆 Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan. Jadi: pelaksanaan itu ditafsirkan sebagai “pelaksanaan kehendak” (TEORI POGING SUBYEKTIF)  Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat berikutnya “…tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” maka secara sistematis maka ditafsirkan sebagai “pelaksanaan kejahatan” (TEORI POGING OBYEKTIF)
  • 12. CONTOH KASUS  A menghendaki untuk membunuh B , untuk melaksanakan maksudnya, A harus melakukan beberapa perbuatan, yaitu: 1. A pergi ketempat penjualan senjata api 2. A membeli senjata api 3. A membawa senjata api ke rumahnya 4. A berlatih menembak 5. A menyiapkan senjata apinya dengan membungkusnya rapat- rapat 6. A menuju rumah B 7. Sesampai dirumah B, A mengisi senjata itu dengan peluru 8. A mengarahkan senjata kepada B 9. A melepaskan tembakan kearah B
  • 13. MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ? APAKAH TIAP2 PERBUATAN DALAM KASUS TSB DAPAT DIHUKUM ? 1. Menurut Teori Poging Subyektif : perbuatan ke-1 sudah merupakan “permulaan pelaksanaan” karena telah menunjukkan “kehendak yang jahat” 2. Menurut Teori Poging Obyektif : perbuatan ke-1 sampai 6 belum merupakan “permulaan pelaksanaan” karena semua perbuatan itu“ belum membahayakan kepentingan hukum si B
  • 14. PEMBATASAN TERHADAP TEORI SUBYEKTIF  Perbuatan dibedakan: 1.Tindakan atau perbuatan persiapan (belum dapat dihukum) 2.Tindakan atau perbuatan pelaksanaan (sudah dapat dihukum)  Tetapi, pertanyaannya: mana yang merupakan “perbuatan persiapan” dan mana yang merupakan “perbuatan pelaksanaan”?
  • 15. PENDAPAT PARA AHLI DALAM MASALAH TSB 1. Van Hamel : “apabila dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari sipelaku untuk melaksanakan perbuatannya” 2. Simons: melihat dari jenis deliknya: delik materiil atau delik formil. • Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU, apabila perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang; jika ada beberapa unsur maka jika sudah melakukan salah satu unsur • Pada delik materril apabila perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang menurut sifatnya adalah sedemikian rupa, sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU 3. Vos : ada “permulaan pelaksanaan” apabila perbuatan itu mempunyai sifat terlarang terhadap suatu kepentingan hukum. 4. Pompe : ada “permulaan pelaksanaan” apabila suatu perbuatan yang bagi orang normal memungkinkan terjadinya suatu delik.
  • 16. Pendapat Hoge Raad Ada “permulaan pelaksanaan” apabila antara perbuatan yang dilakukan dan kejahatan yang dikehendaki oleh seseorang itu terdapat hubungan erat langsung; yaitu apabila seorang melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan kejahatan, perbuatan itu baru dianggap sebagai permulaan pelaksanaan apabila disamping perbuatan itu tidak dibutuhkan lagi perbuatan-perbuatan yang lain untuk menyelesaikan kejahatan
  • 17. Macam2 Percobaan 1. Percobaan yg Sempurna: Voleindigde Poging--> apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi selesainya kejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karena suatu hal. 2. Percobaan yg Tertangguh: Geschorte Poging--> apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telah melakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagi tercapainya kejahatan, tetapi kurang satu perbuatan ia terhalang oleh suatu hal 3. Percobaan yg Tidak Sempurna: Ondeugdelijke Poging--> apabila seseorang berkehendak melakukan suatu kejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidak berhasil disebabkan alat (sarana) tidak sempurna atau obyek (sasaran) tidak sempurna. Tidaksempurna: mutlak atau relatif