Hukum Perikatan dan mind mapping

1. Bagian 4:
Dwi Krisdiyanti Aprilia ( 28216183)

3. Hukum perikatan adalah Hubungan yang
terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih ,
yakni pihak yang satu berhak atas prestasi
dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi
,begitu juga sebaliknya .
Perikatan dapat terjadi karena :
1. Perjanjian (kontrak)
2. Bukan dari perjanjian ( dari undang-undang )

4. Dasar hukum Prikatan berdasarkan
KUH perdata terdapat tiga sumber
adalah
1. Perikatan yang timbul dari
persetujuan ( perjanjian )
2. perikatan terjadi bukan perjanjian
,tetapi terjadi karena perbuatan
melanggar hukum dan perwakilan
sukarela
3. Perikatan yang timbul dari undang-
undang
Perikatan yang timbul dari
undang-undang dibagi menjadi dua
,yakni perikatan terjadi karena
undang-undang semata dan
perikatan terjadi karena undang-
undang akibat dari pebuatan
manusia .
a. Perikatan terjadi karena UU
semata ,misalnya kewajiban orang
tuauntuk memelihara dan
mendidik anak-anak ,yaitu hukum
kewarisan
b. Perikatan terjadi karena UU akibat
perbuatan manusia menurut
hukum terjadi karena perbuatan
yang di perbolehkan (sah) dan
yang bertentangan dengan hukum
(tidak sah)

5. 1. Asas personalia
Pada pasal 1315 kitab UU
Hukum Perdata , yang berbunyi
“ pada umumnya tak seorangpun
dapat mengikatkan diri atas
nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji selain
untuk dirinya sendiri ’’. Bahwa
pada dasarnya suatu perjanjian
yang dibuat oleh seseorang
dalam kapasitasnya sebagai
individu ,subjek hukum pribadi ,
hanya akan berlaku dan
mengikat untuk dirinya sendiri .
2 . Asas konsensualitas
Ketentuan yang mengatur mengenai
konsensualitas dapat di simpulkan
dalam rumusan pasal 1320 kitab
UU Hukum Perdata , yang
berbuyi :
“ Untuk sahnya perjanjian-
perjanjian ,diperlukan empat
syarat:
1.Kesepakatan mereka yang
mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu
perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

6. 3. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan benkontrak menemukan dasar hukumnya
pada rumusan pasal 1320 kitab UU Hukum Perdata ,yang
berbunyi :
“ untuk sahnya perjanjian-perjanjian ,diperlukan empat syarat ’’
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

7. HAPUSNYA PERIKATAN
Perikatan itu bisa di hapus jika memenuhi kriteria-
kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH perdata . Ada
sepuluh cara penhapusan suatu perikatan adalah :
a. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian
secara sukarela
b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan
atau penitipan
c. Pembaharuan utang
d. Kompensasi atau perjumpaan utang
e. Pencampuran utang
f. Pembebasan utang
g. Musnahnya barang yang terutang
h. Pembatalan dan kebatalan perikatan – perikatan

8.  Elsi Kartika Sari dan Advendi simanunsong .Hukum Dalam
Ekonomi . Edisi Kedua . Jakarta: Grasindo
 Perikatan yang lahir dari perjanjian /Kartini Muljadi,Gunawan
Widjaja.-Ed.1-3.-Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2006
 Hukum perikatan : Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456
BW/Ahmadi Miru,Sakka Pati.-Ed. 1,-2.-Jakarta : Rajawali
Pers ,2009.