Makalah ini membahas tentang perjanjian internasional, meliputi pengertian perjanjian internasional, macam-macam perjanjian internasional seperti bilateral dan multilateral, serta tahapan dalam membuat perjanjian internasional yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.

1. SMA ALI MAKSUM| 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang telah
menjadikan kita semua dengan berbagai macam suku bangsa dengan aneka ragam
budaya dan bahasa. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan
kita, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah-Nya kepada
kita semua.
Makalah ini kami buat dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
bapak/ibu guru di sekolah, dan agar makalah ini dapat menjadi petunjuk bagi
teman-teman.
Namun dalam pembuatan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan.
Oleh karena itu kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami
harapkan guna perbaikan makalah berikutnya.

2. SMA ALI MAKSUM| 2
Daftar Isi
HALAMAN JUDUL .....................................................................................
KATA PENGANTAR ...................................................................................
DAFTAR ISI .................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .........................................................................
B. Permasalahan ...........................................................................
C. Tujuan ......................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Perjanjian Iternasional ...........................................
B. Macam-macam Perjanjian Internasional .................................
C. Tahap-tahap Dalam Membuat Perjanjian Internasional ..........
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ..............................................................................
B. Saran ........................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

3. SMA ALI MAKSUM| 3
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Kerjasama antarnegara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan.
Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk tejadi perselisihan.
Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat
internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan
tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi
juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan
antarnegara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk
perjanjian.
Tidak dapat dinafikan betapa batas-batas teritorial suatu negara
nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas
ekonomi yang semakin pesat. Demikian pula lahan beroperasinya
pekerjaan hukum yang semakin mendunia. Fenomena di atas, nyata sekali
dengan berkembangnya penggunaan istilah yang mengindikasikan
dilampauinya batas-batas tradisional dan teritorial nasional suatu negara,
seperti istilah transnational corporation, transnational capitalist class,
transnational practices, transnational information exchange, the
international managerial bourgoisie, trans-state norms,3 dan lain-lain.
Dalam perkembangan kehidupan bersama manusia yang cenderung
semakin tidak mengenal batas negara ini, boleh jadi kesepakatan antar
negaranegara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dituangkan
dalam bentuk perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang
semakin penting. Persoalannya, karena semakin banyak masalah
transnasional yang memerlukan pengaturan yang jangkauannya hanya
mungkin dilakukan dengan instrumen perjanjian internasional. Hal itu
disebabkan perjanjian internasional sudah berhasil menciptakan norma-
norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar
negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin
besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.
Perjanjian Internasional adalah hasil kesepakatan yang dibuat oleh
subyek hukum internasional baik yang berbentuk bilateral, reginal maupun
multilateral.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional?
2. Jelaskan macam-macam perjanjian internasional!
3. Bagaimana tahapan dalam membuat perjanjian internasional?
4. Menguraikan Beberapa Istilah-istilah Penting Dalam Perjanjian ?
5. Menuliskan Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Di Indonesia ?
6. Menjelaskan kapan Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional ?

4. SMA ALI MAKSUM| 4
C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan :
Dari permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makalah ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan internasional yang terjadi antara beberapa negara, dan
dapat mengetahui jenis-jenis dari perjanjian internasional serta tahapan dalam
pembuatannya. Selain itu :
1. Untuk mengetahui apa pengertin hubungan internasional,
2. Untuk mengetahui istilah-istilah apa sajakah yang digunakan dalam
perjnjian intrnasonal,
3. Untuk mengetahui bagamanakah tahap-tahap dalam pembutan
hubugan internasional,
4. Untuk mengetahui Bagamanakah tahap-tahap dalam pembutan
hubugan internasional,
5. Untuk mengetahui hal-hal penting dalam proses pembuatan
perjanjian internasional,
6. Untuk mengetahui Berlaku dan Berakhirnya perjanjian
internasional.
Manfaat :
1. Memahami secara luas dan mendalam tentang apa pengertin
hubungan internasional;
2. Memahami secara luas dan mendalam tentang istilah-istilah apa
sajakah yang digunakan dalam perjnjian intrnasonal;
3. Memahami secara luas dan mendalam tentang bagamanakah tahap-
tahap dalam pembutan hubugan internasional;
4. Memahami secara luas dan mendalam tentang tahap-tahap dalam
pembutan hubugan internasional;
5. Memahami secara luas dan mendalam tentang hal-hal penting
dalam proses pembuatan perjanjian internasional;
6. Memahami secara luas dan mendalam tentang Berlaku dan
Berakhirnya perjanjian internasional; dan
7. Memahami secara luas dan mendalam tentang Jenis-jenis perjanjian
internasional;

5. SMA ALI MAKSUM| 5
BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengertian Perjanjian Internasional
Secara umum, Perjanjian Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di
bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi
internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang
mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara
dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh
lebih dari dua negara.
Perjanjian Internasional menurut para ahli:
1. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M
Perjanjian internasional sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat
bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
2. Konferensi Wina 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih
yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi
oleh setiap negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku.
3. Oppenheimer
Dalam bukunya yang berjudul International Law, Oppenheimes mendefinisikan
perjanjian internasional sebagai “international treaties are states, creating legal
rights and obligations between the parties” atau perjanjian internasional melibatkan
negara-negara yang menciptakan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang
membuat perjanjian tersebut.
Syarat – syarat untuk membuat perjanjian Internasional:
1) Negara – negara yang tergabung dalam organisasi
2) Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu
3) Kata sepakat untuk melakukan sesuatu
4) Bersedia menanggung akibat – akibat hukum yang terjadi.
B. Macam – Macam Perjanjian Internasional
1. Perjanjian Internasional ditinjau dari jumlah pesertanya
2. Perjanjian Internasional Bilateral, yaitu Perjanjian Internasional yang jumlah
peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya terdiri atas dua subjek hukum
internasional saja (negara dan / atau organisasi internasional, dsb). Kaidah hukum
yang lahir dari perjanjian bilateral bersifat khusus dan bercorak perjanjian tertutup
(closed treaty), artinya kedua pihak harus tunduk secara penuh atau secara
keseluruhan terhadap semua isi atau pasal dari perjanjian tersebut atau sama sekali
tidak mau tunduk sehingga perjanjian tersebut tidak akan pernah mengikat dan
berlaku sebagai hukum positif, serta melahirkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku
hanyalah bagi kedua pihak yang bersangkutan.

6. SMA ALI MAKSUM| 6
3. Perjanjian Internasional Multilateral, yaitu Perjanjian Internasional yang
peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalam perjanjian itu lebih dari dua subjek
hukum internasional. Sifat kaidah hukum yang dilahirkan perjanjian multilateral bisa
bersifat khusus dan ada pula yang bersifat umum, bergantung pada corak perjanjian
multilateral itu sendiri. Corak perjanjian multilateral yang bersifat khusus adalah
tertutup, mengatur hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang khusus menyangkut
kepentingan pihak-pihak yang mengadakan atau yang terikat dalam perjanjian
tersebut. Sedangkan perjanjian multilateral yang bersifat umum, memiliki corak
terbuka. Maksudnya, isi atau pokok masalah yang diatur dalam perjanjian itu tidak saja
bersangkut-paut dengan kepentingan para pihak atau subjek hukum internasional
yang ikut serta dalam merumuskan naskah perjanjian tersebut, tetapi juga
kepentingan dari pihak lain atau pihak ketiga.
4. Perjanjian Internasional ditinjau dari kaidah hukum yang dilahirkannya
5. Treaty Contract. Sebagai perjanjian khusus atau perjanjian tertutup,
merupakan perjanjian yang hanya melahirkan kaidah hukum atau hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan saja.
Perjanjian ini bisa saja berbentuk perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.
6. Law Making Treaty. Sebagai perjanjian umum atau perjanjian terbuka,
merupakan perjanjian- perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang
dilahirkannya dapat diikuti oleh subjek hukum internasional lain yang semula tidak ikut
serta dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. Dengan demikian perjanjian itu,
ditinjau dari segi isi atau materinya maupun kaidah hukum yang dilahirkannya tidak
saja berkenaan dengan kepentingan subjek-subjek hukum yang dari awal terlibat
secara aktif dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga dapat
merupakan kepentingan pihak-pihak lainnya.
7. Perjanjian Internasional ditinjau dari prosedur atau tahap pembentukannya
8. Perjanjian Internasional yang melalui dua tahap. Perjanjian melalui dua tahap
ini hanyalah sesuai untuk masalah-masalah yang menuntut pelaksanaannya sesegera
mungkin diselesaikan. Kedua tahap tersebut meliputi tahap perundingan (negotiation)
dan tahap penandatanganan (signature).
9. Perjanjian Internasional yang melalui tiga tahap. Pada Perjanjian Internasional
yang melalui tiga tahap, sama dengan proses Perjanjian Internasionl yang melalui dua
tahap, namun pada tahap ketiga ada proses pengesahan (ratification). Pada perjanjian
ini penandatangan itu bukanlah merupakan pengikatan diri negara penandatangan
pada perjanjian, melainkan hanya berarti bahwa wakil-wakil para pihak yang
bersangkutan telah berhasil mencapai kata sepakat mengenai masalah yang dibahas
dalam perundingan yang telah dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian.
C. Tahap – tahap dalam membuat perjanjian internasional
Perjanjian internasional biasanya dituangkan dalam bentuk struktur perjanjian
internasional yang lengkap dan dibuat melalui tiga tahap, yaitu tahap perundingan,
tahap penandatanganan, dan tahap ratifikasi.

7. SMA ALI MAKSUM| 7
1) Perundingan (Negotiation)
Tahapan ini merupakan suatu penjajakan atau pembicaraan pendahuluan oleh
masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam perundingan internasional ini
negara dapat diwakili oleh pejabat negara dengan membawa surat kuasa penuh (full
powers/credentials), kecuali apabila dari semula peserta perundingan sudah
menentukan bahwa full power tidak diperlukan. Pejabat negara yang dapat mewakili
negaranya dalam suatu perundingan tanpa membawa full power adalah kepala
negara, kepala pemerintahan (perdana menteri), menteri luar negeri, dan duta
besar. Keempat pejabat tersebut dianggap sudah sah mewakili negaranya karena
jabatan yang disandangnya.
Hukum internasional dalam tahap perundingan atau negosiasi, memberi peluang
kepada seseorang tanpa full powers untuk dapat mewakili negaranya dalam suatu
perundingan internasional. Seseorang tanpa full powers yang ikut dalam
perundingan internasional ini akan dianggap sah, apabila tindakan orang tersebut
disahkan oleh pihak yang berwenang pada negara yang bersangkutan. Pihak yang
berwenang tersebut adalah kepala negara dan/atau kepala pemerintahan (presiden,
raja/perdana menteri).
2) Tahap Penandatanganan (Signature)
Tahap penandatanganan merupakan proses lebih lanjut dari tahap perundingan.
Tahap ini diakhiri dengan penerimaan naskah (adoption of the text) dan pengesahan
bunyi naskah (authentication of the text). Penerimaan naskah (adoption of the text)
yaitu tindakan perwakilan negara dalam perundingan internasional untuk menerima
isi dari perjanjian nasional. Dalam perjanjian bilateral, kedua perwakilan negara
harus menyetujui penerimaan naskah perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian
multilateral, bila diatur secara khusus dalam isi perjanjian, maka berlaku ketentuan
menurut konferensi Vienna tahun 1968 mengenai hukum internasional. Penerimaan
naskah ini dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga peserta
konferensi.
Pengesahan bunyi naskah (authentication of the text) dilakukan oleh para perwakilan
negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian bilateral
maupun multilateral pengesahan naskah dapat dilakukan para perwakilan negara
dengan cara melakukan penandatanganan ad referendum (sementara) atau dengan
pembubuhan paraf (initial). Pengesahan bunyi naskah adalah tindakan formal untuk
menerima bunyi naskah perjanjian.

8. SMA ALI MAKSUM| 8
3) Tahap Ratifikasi (Ratification)
Pengesahan atau ratifikasi adalah persetujuan terhadap rencana perjanjian
internasional agar menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara
tersebut. Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang
dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian
internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang telah disepakati oleh para pihak.
Setelah penandatanganan naskah perjanjian internasional dilakukan oleh para wakil
negara peserta perundingan, maka selanjutnya naskah perjanjian tersebut dibawa
pulang ke negaranya masing-masing untuk dipelajari dengan seksama untuk
menjawab pertanyaan, yaitu apakah isi perjanjian internasional tersebut sudah
sesuai dengan kepentingan nasional atau belum dan apakah utusan yang telah diberi
kuasa penuh melampaui batas wewenangnya atau tidak. Apabila memang ternyata
isi dalam perjanjian tersebut sudah sesuai, maka negara yang bersangkutan tersebut
akan meratifikasi untuk menguatkan atau mengesahkan perjanjian yang
ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa tersebut.
Setelah melewati tiga tahap tersebut diatas, perjanjian internasional dapat disahkan
oleh presiden. Dalam megesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga
pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik
departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian,
terjemahan, rancangan undang–undang, atau rancangan keputusan presiden tentang
pengesahan perjanjian internasional yang dimaksud serta dokumen – dokumen lain
yang diperlukan. Lembaga pemrakarsa mengkoordinasikan pembahasan rancangan
dan/atau materi permasalahan bersama dengan pihak – pihak terkait. Prosedur
pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui materi untuk
disampaikan kepada presiden. Setiap undang–undang atau keputusan presiden
tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam lembaran negara
Republik Indonesia.

9. SMA ALI MAKSUM| 9
BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan
Dari makalah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Perjanjian
Internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum
internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional.
Ditinjau dari berbagai segi, Perjanjian Internasional dapat digolongkan ke dalam 4
(empat) segi, yaitu:
1) Perjanjian Internasional ditinjau dari jumlah pesertanya
2) Perjanjian Internasional ditinjau dari kaidah hukum yang dilahirkannya
3) Perjanjian Internasional ditinjau dari prosedur atau tahap pembentukannya
4) Perjanjian Internasional ditinjau dari jangka waktu berlakunya
B. Saran
Dalam perjanjian internasional ada banyak hal yang dapat kita ketahui, oleh
karena itu jika kita ingin menambah pengetahuan kita tentang perjanjian
internasional maka sebaiknya kita tidak hanya membaca satu buku melainkan buku-
buku yang lain juga agar pengetahuan kita tidak terhenti pada satu hal saja.

10. SMA ALI MAKSUM| 10
DAFTAR PUSTAKA
Ghafur Abdul. 2004. Kewarganegaraan. Surakarta : Mediatama.
Iskandar Encang. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Kusmiaty. 2000. Tata Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Sujianto Muhlisin. 2007. Praktik Belajar Kewarganegaraan. Jakarta : Ganeca Exact.
Winata Ngadimin. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Bumi
Aksara.
http://dimasmusik.blogspot.co.id/2016/11/makalah-perjanjian-
internasional.html#ixzz4bPjHB51x
https://nebulasmansa.wordpress.com/2015/05/29/makalah-perjanjian-
internasional/
https://budinh.blogspot.co.id/2013/03/makalah-perjanjian-internasional-
lengkap.html