Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
assalamualaikum gaes...
ini merupakan ppt dari kelompok 6 kelas SHM 23 dan universitas mataram. semoga membantu ya gaes, sebagai referensi untuk teman-teman semua.
terimakasih.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaSmywlndr wlndr
materi PPKn kelas 10 Semester 2
BAB 6 :
1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional
2.Ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun Integrasi Nasional
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
assalamualaikum gaes...
ini merupakan ppt dari kelompok 6 kelas SHM 23 dan universitas mataram. semoga membantu ya gaes, sebagai referensi untuk teman-teman semua.
terimakasih.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaSmywlndr wlndr
materi PPKn kelas 10 Semester 2
BAB 6 :
1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional
2.Ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun Integrasi Nasional
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Perbandingan Pengaturan Mengenai Terorisme di Indonesia, Inggris dan Australi...Nur Rois
Tulisan ini membahas mengenai perbandingan hukum pidana dalam tindak pidana terorisme dari sudut pandang due process of law bagi pelaku tindak pidana terorisme, terdapat perbedaan yang signifikan terutama terkait sistem adversarial yang dianut sistem peradilan pidana australia dan inggris dibandingkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dimana perlindungan hak asasi pelaku lebih diperhatikan sehingga sistem peradilan pidana di Australia dan Inggris lebih kondusif untuk menciptakan due process of law.
These writings discuss about comparative criminal law in the criminal acts of terrorism from the standpoint of due process of law for criminal acts, perpetrators of terrorism, there are significant differences, particularly regarding the subscribed adversarial system of criminal justice system compared to english australia and criminal justice system in Indonesia where protection of rights observed until the perpetrator more fundamental criminal justice system in Australia and England are more conducive to creating due process of law.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
makalah ini mengupas kesenian jaran kencak yang ada di kabupaten Lumajang, jawa timur.
sebenernya sih disusun buat tugas sejarah musik, tapi di upload aja deh, hehe
semoga bermanfaat :)
Becak Jogja adalah bagian dari kehidupan masyarakat, tata kota, pemerintahan, hingga pariwisata.
Becak punya andil yang besar bagi warga Jogja.
berikut kami mengkaji secara ringkas mengenai becak jogja, sebagai tugas mata kuliah apresiasi budaya.
semoga bermanfaat :)
Pengaruh Motor Thdp. Perilaku Praktis Mahasiswa YogyaIswi Haniffah
makalah ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah apresiasi budaya. disusun oleh Helen, Iswi (aku), Arif dan Destia.
membahas mengenai pengaruh motor yang makin merajalela di Yogyakarta.
semoga bermanfaat :)
Pengaruh Harga dan Brand Image Thdp. Pembelian Smartphone di IndonesiaIswi Haniffah
makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah bahasa indonesia.
membahas tentang smartphone dan alasan meledaknya smartphone di indonesia tahun 2013.
semoga bermanfaat :)
presentasi mata pelajaran agama islam mengenai tata cara merawat jenazah mulai dari memandikan, hingga tahap2 selanjutnya..
by mahasiswa PPL.
semoga bermanfaat :)
presentasi salah satu kegiatan yang dirancang peserta seleksi DKC Lumajang..
presentasi ini adalah salah satu media penilaian,,
semoga materi yang ada di dalamnya dapat bermanfaat :)
Soal Latihan Matematika UAN SMA IPS (per Indikator)Iswi Haniffah
soal latihan uan matematika untuk ips yang disusun berdasarkan tiap-tiap indikator, insyaAllah lebih mudah untuk mengerjakan karena sudah dikelompokkan..
semoga bermanfaat :)
rancangan percobaan biologi sma kelas xii tentang pengaruh suhu dan lama pemeraman terhadap hasil fermentasi tape singkong..
by unggul teguh p.
semoga bermanfaat :)
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
1. PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA LIBERAL DAN
NEGARA KOMUNIS
Konstitusi pada Negara Republik Indonesia
a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Pancasila
Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada Konstitusi
atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara,
Indonesia menganut paham “Konstitusionalisme”. Hal ini dapat kita lihat pada
Pembukaan UUD 1945 “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam
suatu undang-undang dasar ...”
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum dalam penjelasan UUD
1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara sebagai
berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)
2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah
majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (dibatasi)
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 (Amandemen) adalah:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat => Pasal 2-3
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Konstitutif
b. Presiden => Pasal 4-16
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif (pelaksana undang-undang)
c. Dewan Perwakilan Rakyat => Pasal 19-22B
2. Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif (pembuat undang-undang)
d. Badan Pemeriksaan Keuangan =>Pasal 23Edan 23F
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksaminatif atau Inspektif
e. Mahkamah Agung => Pasal 24A
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif (mengadili pelanggar
undang-undang)
Konstitusi pada Negara Liberal
Dalam arti luas, liberalisme adalah “perjuangan menuju kebebasan”. Pada
negara-negara di Eropa menyuarakan kebebasan (liberte), persamaan (egalite), dan
persaudaraan (fraternite). Liberalisme politik dan rohaniah didasarkan pada
keyakinan bahwa semua sumber kemajuan terletak dalam perkembangan
kepribadian manusia yang bebas, diman masyarakat dapat menarik keuntungan
sepenuhnya dari daya cipta manusia.
Istilah “liberalisme” baru digunakan pada abad ke-19. Bentuk negara yang
diidamkam aliran liberalisme adalah demokrasi parlementer dengan persamaan hak
bagi seluruh rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap apa yang disebut
Hak Asasi Manusia. Liberalisme merupakan hasil Revolusi Perancis, Revolusi
Industri, dan Revolusi Amerika. Beberapa tokoh yang memperjuangkan liberalisme
anatara lain : John Locke (Inggris), Voltaire, Montesqueu, dan J.J. Rousseau
(Perancis), dan Immanual Kant (Jerman).
• Konstitusi di Negara Inggris
Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Apabila terdapat
perbedaan pokok mengenai tindakan pemerintah, kedua belah pihak secara retorik
dapat kembali pada prinsip-prinsip konstitusional dan perbedaan biasanya
diselesaikan oleh kekuatan politik terkuat.
Bila soal persengketaan langsung berakhir, maka semua pihak yang
bersengketa akan mau menerima resolusi terhadap tindakan-tindakan pemerintah
yang dipersengketakan pada masa lalu itu sebagai bagian dari praktek kelembagaan
pada masa sekarang ini, dan pemakaian resolusi masa lalu untuk persengketaan
sejenis pada masa kini lazim disebut yurisprudensi . Kekuasaan pemerintahan
Inggris tergantung pada raja ( bukan secara pribadi ), maksudnya adalah bahwa raja
berperan sebagai simbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah.
a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Parlementer
3. Ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1. Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen)
Lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (Pemerintah = Perdana
Menteri).
2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua
tindakannya kepada DPR. Ini berarti, kabinet harus mendapat
kepercayaan dari parlemen.
3. Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan
politik sebagian besar anggota parlemen. Bila kabinet melakukan
penyimpangan terhadap program-program kebijakan yang dibuat,
maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan
menjatuhkan mosi tidak percaya pada pemerintah.
4. Kepala negara (raja, ratu, pangeran, atau kaisar) hanya lambang atau
simbol belaka yang tidak dapat diganggu gugat.
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Raja atau ratu sebagai pemegang takhta kerajaan hanya berfungsi
dalam segi-segi pemerintahan yang bersifat cermonial (keupacaraan). Ratu
harus memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang yang telah
disahkan oleh parlemen, tetapi ia tidak boleh menyatakan pendapatnya tentang
undang-undang itu secara terbuka. Ratu juga bertanggung jawab atas
penunjukkan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa
pemilihan.
Menteri-menteri kabinet berasa dari partai mayoritas dalam Majelis
Rendah (House of Commons). Sedangkan raja atau ratu secara otomatis
menduduki jabatan dalam Majelis Tinggi (House of Lord) yang diwariskan.
Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Liberal (Inggris) :
a. Badan Eksekutif (Whitewall)
Terdiri dari raja atau ratu yang tidak dapat diganggu gugat (simbolis),
dan dan kekuasaan sesungguhnya ada pada perdana menteri
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif ada pada Perdana
Menteri
b. Badan Legislatif (Parlemen)
Parlemen terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu House of
Commons (Majelis Rendah) dan House of Lord (Majelis Tinggi)
4. Konstitusi pada Negara Komunis
Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl Marx dan
Friedrich Engels. Karangan Karl Marx yang menjadi landasan komunisme adalah
Manifesto Komunis yang dibuat di Brussel pada tahun 1847.
Gagasan terkenal yang menjadi salah satu fondasi Marxisme adalah gagasan
materialisme historis, yaitu suatu gagasan bahwa sejarah manusia pada hakikatnya
merupakan sejarah perjuangan kelas, yaitu antara kelas borjuis (kapitalis) melawan
kelas proletariat (kaum buruh) yang niscaya dimenangkan oleh kaum proletariat.
• Konstitusi di Negara Republik Rakyat Cina (RRC)
Kehidupan politik di Cina merupakan produk dari masa revolusi yang
panjang, yang berlangsung paling tidak dari tahun 1911-1949. Revolusi pertama
(1911) menggantikan sistem kerajaan yang telah berahan selama berabad-abad.
Pada revolusi kedua (1928) dibentuk pemerintah pusat yang baru di bawah
kekuasaaan Kuomintang (KMT). Dan revolusi ketiga (1949) menjadikan Partai
Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sekarang
ini.
Kominisme tidak hanya merupakan sistem poltik yang menjadi dasar bagi
konstitusi di Republik Rakyat Cina, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup
yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu, antara lain :
1. Gagasan Monisme (sebagai lawan dari pruralisme).
Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat
karena merupakan tanda perpecahan.
2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai komunisme.
Kekerasan ini terutama berlaku untuk setiap warga negara yang
menentang kebijakan negara. Penggunaan kekerasan di negara ini
dibarengi dengan kegiatan indoktrinasi, yaitu menanamkan kesadaran
akan komunisme ke relung hati setiap orang, terutama generasi muda.
3. Negara merupakan alat untu mencapai komunisme.
Alat kenegaraan seperti polosi, tentara, dan kejaksaan dimobilisasi
kepada pencapaian komunisme (mobilization system). Campur tangan
negara sangat luas dan mendalam di bidang politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Hukum mengabdi pada tujuan komunisme. Artinya, sejauh
mendukung tujuan komunisme, hukum yang tidak adil dan tidak baik
pun sah-sah saja.
a. Mekanisme Konstitusional Demokrasi Rakyat RRC
5. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk
khhusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran proletariat”. Bentuk
khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum
Uni Soviet runtuh pada tahun 1911) dan di Tiongkok (RRC). Republik Rakyat
Cina khususnya, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan
penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis,
hanya mengakui satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain
disingkirkan dengan paksa).
Pembuat keputusan tertinggi dalan sistem politik Cina adalah Partai
Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat
keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan
dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif
sedikit undang-undang publik yyang diumumkan. Keputusan-keputusan
banyak berupa penyataan umum tentang kebijakan atau doktrin.
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 setelah menumbangkan
Dinasti Cing. Tetapi baru pada tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina
ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain
“bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola
oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.
Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Komunis (RRC) :
a. Ketua PKC dan Sekjen PKC
Organ administratif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana
Menteri (PM), Wakil-wakil PM, dan kepala-kepala dari semua
kementerian dan komisi.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif
b. Kongres Rakyat Cina (KRC)
Organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif
satu-satunya dalam negara.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif
c. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi
Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif
6. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah “bentuk
khhusus demokrasi yang memenuhi fungsi kediktatoran proletariat”. Bentuk
khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur (sebelum
Uni Soviet runtuh pada tahun 1911) dan di Tiongkok (RRC). Republik Rakyat
Cina khususnya, sebagai hasil perkembangan politik yang amat kaku dan
penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis,
hanya mengakui satu partai dalam masyarakat (golongan-golongan lain
disingkirkan dengan paksa).
Pembuat keputusan tertinggi dalan sistem politik Cina adalah Partai
Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua kebijakan. Pembuat
keputusan berasal dari komite-komite partai yang mengambil keputusan
dalam sidang tertutup. Tidak ada proses legislatif secara terbuka, dan relatif
sedikit undang-undang publik yyang diumumkan. Keputusan-keputusan
banyak berupa penyataan umum tentang kebijakan atau doktrin.
b. Lembaga-lembaga Kenegaraan
Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949 setelah menumbangkan
Dinasti Cing. Tetapi baru pada tahun 1954, secara mapan Konstitusi Cina
ditetapkan dalam Kongres Rakyat Nasional yang menyebutkan antara lain
“bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja, dalam hal ini dikelola
oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.
Lembaga-lembaga kenegaraan pada Negara Komunis (RRC) :
a. Ketua PKC dan Sekjen PKC
Organ administratif utama (Dewan Negara) yang terdiri dari Perdana
Menteri (PM), Wakil-wakil PM, dan kepala-kepala dari semua
kementerian dan komisi.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Eksekutif
b. Kongres Rakyat Cina (KRC)
Organ wewenang negara tertinggi dan pemegang wewenang legislatif
satu-satunya dalam negara.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Legislatif
c. Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi
Bagian terakhir kerangka kerja pemerintah pusat.
Tugas Pokok : Pemegang kekuasaan Yudikatif