pengertian konstitusi, sistem konstitusi, muatan konstitusi klasifikasi konstitusi, perubahan konstitusi, konstitusi indonesia

1. KONSTITUSI
Dion Teguh Pratomo,SH.MH

2. Konsep Konstitusi
• Constitution : Inggris
• Constitutie : Belanda
• Constituer : Perancis
• Artinya : untuk membentuk suatu negara atau
menyusun dan menyatakan suatu negara
• Konstitusi secara umum merupakan suatu
peraturan awal (dasar) mengenai pembentukan
negara atau ketatanegaraan suatu negara.
• Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar.

3. Lanjutan …
• Konstitusi menurut K.C. Wheare: keseluruhan
sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur,
atau memerintah dalam pemerintahan suatu
negara;
• konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak
tertulis, UUD merupakan konstitusi yang tertulis.
• Istilah UUD merupakan terjemahan istilah Belanda
“Gronwet”. Grond berarti dasar/tanah, sedangkan
wet berarti Undang-undang.

4. Materi Muatan / Substansi Konstitusi
• J. G. Steenbeek: Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga
hal pokok: 1(adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
warga negaranya; 2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan
suatu negara yang bersifat fundamental; 3) adanya pembagian
dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental;
• Miriam Budiardjo: Setiap UUD memuat ketentuan-
ketentuan mengenai: 1) Organisasi negara, misalnya pembagian
kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dsb;
2). Hak-hak asasi manusia; 3) Prosedur mengubah UUD; 4)
Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu
dari UUD;

5. Lanjutan …
• Menurut Bagir Manan :
1. Dasar – dasar terhadap jaminan hak – hak dan
juga kewajiban warga negaranya;
2. Dasar – dasar organisasi negara;
3. Dasar – dasar pembatasan dan pembagian
kekuasaan diantara lembaga negara;
4. Adanya hal – hal yang menyangkut identitas
negara seperti bendera dan bahasa nasional.

6. Lanjutan …

7. Kedudukan Konstitusi
• Menempati kedudukan yang sangat penting dalam
kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu :
• 1) Sebagai Hukum Dasar, karena berisi aturan-aturan
dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam
kehidupan suatu negara;
• 2) Sebagai Hukum Tertinggi, konstitusi lazimnya diberi
kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum
sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi
secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi
atau superior terhadap aturan lainnya;

8. Fungsi Konstitusi
1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan;
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ
negara;
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara
organ negara dengan warga negara;
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap
kekuasaan negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara;
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari
sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara

9. Lanjutan …
6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu
(symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan
keagungan kebangsaan (identity of nation) serta
center of ceremony
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat
(social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang
politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial
ekonomi
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan
masyarakat (social engineering atau social reform)

10. Tujuan Konstitusi Negara
• Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan
terhadap kekuasaan;
• Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol
mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi
penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka;
• Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga
negara;

11. Sistem Konstitusional
• Anatomi kekuasaan yang tunduk pada hukum;
• Adanya jaminan perlindungan pada HAM;
• Adanya peradilan yang bebas dan mandiri;
• Adanya pertanggung jawaban kepada rakyat.

12. Klasifikasi Konstitusi
1. Bentuknya : Konstitusi tertulis dan tidak tertulis;
2. Sifat : Konstitusi Rigid dan Konstitusi Fleksibel;
3. Kedudukan : Konstitusi derajat Tinggi dan Konstitusi
derajat tidak tinggi;
4. Bentuk Negara : Konstitusi Negara Kesatuan dan
Konstitusi Negara Serikat;
5. Sistem Pemerintahan : Konstitusi sistem
pemerintahan Presidensial dan Parlementer;

13. Bentuk Konstitusi
A. Konstitusi tertulis : aturan – aturan pokok dasar negara,
bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar
lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam
persekutuan hukum negara contoh UUD, UU, PER-UU, PERDA,
PERDES;
B. Konstitusi tidak tertulis : kebiasaan ketatanegaraan yang sering
timbul atau muncul. Contoh KONVENSI. Adapun syarat – syarat
konvensi antara lain:
 Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik
penyelenggaraan negara;
 Tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 Memperhatikan pelaksanaan UUD 1945;

14. Secara Teoritis
A. Konstitusi Politik : berisi tentang norma – norma
dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat
dengan pemerintah, hubungan antar lembaga
negara;
B. Konstitusi Sosial : konstitusi yang mengandung
cita – cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara,
sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik
yang ingin dikembangkan bangsa itu;

15. Sifat Konstitusi
A. Konstitusi flexibel : apabila konstitusi atau undang
– undang dasar memungkinkan untuk berubah
sesuai dengan perkembangan;
B. Konstitusi Rigid/ kaku apabila konstitusi atau
undang – undang dasar jika sulit untuk diubah;

16. Perubahan Konstitusi
• Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi ada 4 (empat)
macam caranya antara lain:
 Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan
legislatif, akan tetapi menurut pembatasan – pembatasan tertentu;
 Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu
referendum;
 Perubahan konstitusi dalam negara serikat, yang dilakukan oleh
sejumlah negara – negara bagian;
 Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau
dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya
untuk keperluan perubahan.

17. Alasan UUD 1945 diamandemen
 Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang
dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara maka
harus sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan
masyarakat indonesia;
 Karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa
UUD 1945 merupakan hal yang sacral, tidak bisa dirubah,
diganti, dikaji mendalam tentang kebenaran;
 Karena perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada
bangsa indonesia untuk membangun dirinya atau
melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi
dan aspirasi masyarakat;

18. Lanjutan ..
 Mendidik jiwa demokrasi yang telah dipelopori oleh MPR pada
waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri sehingga lembaga
negara, badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat
berkembang jiwa demokrasi;
 Menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan
otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa
jabatan presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi, sistem
pemerintahan desentralisasi dan otonomi;
 Menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan;
 Mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat
untuk lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah sehingga
mendorong kehidupan bangsa yang dinamis dalam berbagai
aspek kehidupan;

19. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
1) UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949);
• UUD 1945 sejak pertama kali disahkan adalah :
 Pembukaan terdiri dari 4 alinea;
 Batang tubuh terdiri dari XVI Bab, 37 Pasal, 4 pasal
aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan;
 Penjelasan.
• Bentuk negara dan pemerintahan:
 Bentuk negara adalah kesatuan;
 Bentuk pemerintahan adalah republik;
 Sistem kabinet Presidensial;
 Lembaga negara diatur UUD 1945 yaitu MPR, DPR,
Presiden, DPA, MA, dan BPK.

20. Lanjutan …
2). UUD RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17
Agustus 1950)
 Sistematika konstitusi RIS:
 Mukadimah/pembukaan terdiri atas 4 alinea;
 Batang Tubuh terdiri atas VI Bab dan 197 Pasal;
 Bab 1 Negara RIS;
 Bab 2 Republik indonesia serikat dan daerah –
daerah bagian;
 Bab 3 Daerah – daerah swapraja;
 Bab 4 Pemerintahan;
 Bab 5 Konstituante;
 Bab 6 Perubahan, ketentuan peralihan, dan
penutup.

21. Lanjutan …
3). UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
 UUDS 1950 terjadi perubahan:
 Bentuk negara indonesia dari federal/serikat
kembali ke negara kesatuan;
 Sistem kabinet parlementer;
 Presiden dapat membubarkan DPR.

22. Lanjutan …
4). UUD 1945 (5 Juli 1959 – 21 Oktober 1999)
 Prinsip – prinsip :
 Indonesia adalah negara kesatuan;
 Bentuk pemerintahan republik dengan
kabinet presidensial;
 Indonesia adalah negara hukum bukan
kekuasaan belaka

23. Lanjutan …
• Pelaksanaan UUD 1945 dibagi menjadi 2
masa yakni 5 Juli 1959 sd 11 maret 1966
(orde lama) dan 11 maret 1966 sd 21
oktober 1999 (orde baru);
• Setelah rezim orde baru berakhir maka
bergulirlah era reformasi yang ditandai
salah satunya dengan melaksanakan
amandemen terhadap UUD 1945;

24. Lanjutan …
5). UUD 1945 Amandemen (21 oktober 1999 –
sekarang)
• Pembukaan 4 alinea;
• Batang tubuh XVI dan Bab 37 Pasal;
• Pokok – pokok :
 Negara indonesia adalah kesatuan;
 Bentuk pemerintahan republik, kepala negara
dipilih untuk masa tertentu;
 Sistem kabinet presidensial;
 Indonesia merupakan negara hukum;
 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD.

25. Perubahan
• Kedudukan presiden dan DPR sejajar
dan proposional;
• Masa jabatan presiden diatur dalam
selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi
hanya 1 periode berikutnya;
• Sistem pemerintahan daerah
dilaksanakan dengan otonomi daerah;
• Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga
non-pemerintah yang netral dan mandiri

26. Tata urutan Peraturan PerUU RI
1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang – undang/ PERPU;
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (PERPRES);
6. Peraturan Daerah (PERDA);
7. Peraturan Daerah Kab/Kota;
8. Peraturan Desa (PERDES)

27. Tugas Mahkamah Konstitusi RI
• Menguji Undang – undang terhadap
Undang – undang Dasar;
• Memutuskan sengketa kewenangan
antar lembaga negara;
• Memutuskan pembubaran partai politik;
• Memutuskan perselisihan hasil PEMILU;
• Memutuskan sengketa pemilihan Kepala
Daerah.

28. SELESAI