Makalah hukum tata pemerintahan

8,874 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah hukum tata pemerintahan

  1. 1. PEMBAHASAN PENGANTAR I. ASASAsas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum,termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalahketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia beringkah lakudengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimanamanusia bertingkah laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu. A. ASAS LEGALITAS Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana adalah hal yang berbedadengan Asas Legalitas dalam KUHP. Dalam KUHP Asas legalitas adalah asas yangmanyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum tanpa adanyaaturan yang mengatur sebelumnya. Namun dalam Hukum Acara Pidana asaslegalitas dimaknai sebagai asas yang menyatakan bahwa setiap Penuntut Umumwajib menuntut setiap perkara. Artinya, legalitas yang dimaksudkan dalam hal iniadalah bahwa setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah adatuntutan dan gugatan terhadapnya. Sedangkan Asas Oportunitas adalah asas yangmenyatakan bahwa Penuntut Umum memiliki hak untuk menuntut atau tidakmenuntut sebuah perkara.Kedua asas ini pada dasarnya bukanlah hal yang kontradiksi, karena Asas Legalitasberkenaan dengan Perkara yang akan diproses di pengadilan (lagalitas terhadapperkaranya) sedangkan asas oportunitas berkenaan dengan hak penuntut umum.Apabila Penuntut Umum menggunakan haknya untuk menuntut di pengadilan makaperkara tersebut mendapatkan legalitasnya untuk dip roses di pengadilan.Asas legalitas merupakan asas yang digunakan untuk menentukan suatuperbuatan termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang merupakan terjemahandari principle of legality. Ruba`i (2001) mengemukakan bahwa Von Feuerbach(1775-1833) murumuskan asas tersebut didalam bahasa latin yang sampai saat inimerupakan istilah yang seringkali digunakan oleh para pakar sebagai “Nullumdelictum nullapoena sina praevia lege” yang artinya “Tidak ada tindak pidana,tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu”.Asas legalitas ini merupakan perlindungan kepada perorangan terhadapkesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.Oleh karena itu, asas legalitas merupakan asas yang esensiel di dalam penerapanhukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP mencantumkan asas legalitas ini sebagaiberikut :
  2. 2. “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidanadalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan baru dapatdipidana jika : 1. Ada ketentuan pidana tentang perbuatan tersebut yang dirumuskandalam Undang-Undang atau tertulis sebagaimana disebutkan dalam kalimat “atasketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan”. 2. Dilakukan setelah ada rumusannya didalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam kalimat “ketentuan perundang-undangansudah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan perkataan lain ketentuan pidanatidak berlaku surut (retro aktif).Perkecualian terhadap larangan retro aktif atau berlaku surut ini dimungkinkan olehpasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :“Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, makaharuslah dipakai ketentuan teringan bagi terdakwa”.Dari ketentuan pasal 1 ayat (2) tersebut, Ruba`i (2001) mengartikan bahwa laranganberlaku surut dapat disimpangi bila : 1. Sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalamperundang-undangan. 2. Peraturan yang baru lebih meringankan terdakwa.Sumber :Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksibagi Dokter, Buku ku II, Prestasi Pustaka Publisher, h.59-61. B. ASAS OPORTUNITAS Sesungguhnya makna harfiah tentang asas oportunitas adalahmenguntungkan atau kesempatan untuk mempergunakan manfaat yang baik gunakepentingan masyarakat dalam kehidupan hukum. Berbicara masalah kepentinganumum didalam hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dankeadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demikepentingan umum. Karena sebenarnya hukum Islam tidak lain kecuali hanya demikepentigan bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yangbersifat deskriptif analisis.Tekhnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yangada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperolehkemudian dipelajari, diklasifikasikan dengan menggunakan kerangka metodologiyang dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengaturan asas oportunitas dalam KUHAP antaralain: asas oportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-Undang No.16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tegas menyatakan asas oportunitas
  3. 3. itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: quot;Jaksa Agung dapatmenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum quot;. Searah denganhukum Islam yang sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilanterutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentinganumum dengan kaidah-kaidah hukum tertentu yang mengacu pada tujuan hukumIslam tidak lain kecuali hanya demi kepentigan bersama. C. ASAS ADAPTASI Asas ini menghendaki pejabat pemerintah didalam mengambil keputusasnselalu diberi kesempatan untuk mengadakan perubahan guna penyesuaian dengankeadaan.Penerapan asas ini dapat dilihat pada kalimat dalam suatu keputusan pemerintahdidalam berbagai bentuknya yang menunjuk pada klausul yang berbunyi :"Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali"Dengan kalimat ini memungkinkan suatu keputusan dapat diubah jika keadaanmenghendakinya. D. ASAS KONTINUITAS Asas ini menjamin keberlangsungan berlakunya sesuatu keputusan, walaupunpejabat yang menandatangani berganti. Berhubungan karena itu setiap keputusanpemerintah apapun bentuknya penandatanganan selalu menunjuk jabatan daripejabat yang menandatanganinya, apalagi jabatan itu sendiri bukan saja sebagaisubjek hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan tetapi karena sifatnya iadikatakan”duurzam” tetap tidak berubah. E. ASAS PRIORITASAsas ini memberikan perlindungan dan mengutamakan kepada kepentingan umum.Artinya jabatan aparatur pemerintah didalam mengambil tindakan haruslah selalumendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan perseorangan.Contoh DPR dalam sidang anggaran semua itu harus berorientasi atau berpedomandapa kepentingan masyarakat, seperti pembangunan, infrastrktur dll.

×